JAKARTA, SahataNews – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) diminta mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Pemerintah daerah juga diminta lebih serius melakukan verifikasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat menerima kunjungan Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (11/8/2026).
Agus menilai komitmen Pemkab Madina dalam mendorong program pemerintah perlu terus dikawal hingga seluruh tahapan dapat direalisasikan.
Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya fokus pada proses administrasi, tetapi memastikan kesiapan seluruh kebutuhan pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk persoalan lahan dan kelengkapan dokumen.
“Saya senang Pak Bupati ada perjuangan kuat untuk melaksanakan program pemerintah. Tolong dikawal habis-habisan,” kata Agus Jabo, dikutip dari CNN Indonesia.
Menurut Agus, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat dari kelompok ekonomi paling bawah. Karena itu, pelaksanaannya harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan agar manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran.
Saat ini, Pemkab Madina masih menyelesaikan proses pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat. Persoalan lahan sebelumnya menjadi salah satu kendala sehingga pemerintah daerah menyiapkan lokasi alternatif yang dinilai lebih memenuhi persyaratan.
Apabila seluruh ketentuan pada lokasi baru telah terpenuhi, proses pengajuan selanjutnya akan diteruskan melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Kementerian Sosial berharap Madina dapat mengejar seluruh tahapan tersebut sehingga berpeluang masuk dalam pembangunan Sekolah Rakyat tahap III. Program tersebut dijadwalkan mulai berjalan pada Oktober 2026 dan diharapkan rampung sebelum tahun ajaran 2027/2028.
Selain pembangunan Sekolah Rakyat, Agus Jabo juga menyoroti pentingnya pembaruan DTSEN di Kabupaten Madina.
Menurutnya, akurasi data sosial ekonomi masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan sasaran berbagai program pemerintah. DTSEN antara lain menjadi salah satu basis dalam penyaluran bantuan sosial, bantuan iuran JKN (PBI), hingga proses penerimaan peserta Sekolah Rakyat.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak sekadar memperbarui data secara administratif, tetapi melakukan pengecekan secara teliti dan berkala agar kondisi masyarakat yang tercatat benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan.
“Updating data ini harus betul-betul dilakukan dengan serius dan teliti. Karena sekarang data ini menjadi dasar untuk berbagai program pemerintah,” ujarnya.
Bupati Madina Saipullah Nasution mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pembaruan data sosial ekonomi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketepatan data sekaligus memastikan program pemerintah dapat diberikan kepada kelompok yang memang memenuhi kriteria.
Dalam pertemuan tersebut, Saipullah juga menyampaikan adanya perubahan pada data penerima bantuan sosial di daerahnya.
“Kami terus melakukan updating. Kami juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada 6.800 data yang keluar dari bansos karena judi online,” kata Saipullah.
Wamensos mengapresiasi langkah Pemkab Madina dalam melakukan pembaruan data. Menurutnya, ketepatan DTSEN bukan hanya berkaitan dengan penyaluran bansos, tetapi juga menentukan efektivitas berbagai kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Dengan pembaruan data yang dilakukan secara berkelanjutan, pemerintah diharapkan dapat memberikan intervensi secara lebih tepat sasaran. Di sisi lain, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Madina diharapkan mampu memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. (Rls)
