JAKARTA, SahataNews – Ketua Umum Logis 08, Anshar Ilo, mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang berhasil memfasilitasi pertemuan antara pimpinan DPR RI dengan manajemen GoTo dan Grab hingga menghasilkan kesepakatan penurunan potongan komisi layanan ojek online (ojol) roda dua menjadi 8 persen.
Kebijakan yang mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026 itu dinilai sebagai angin segar bagi jutaan mitra pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Menurut Anshar Ilo, keputusan tersebut merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada para pengemudi yang selama ini berharap adanya pengurangan beban potongan dari perusahaan aplikasi.
“Langkah yang dilakukan Bang Sufmi Dasco Ahmad patut diapresiasi. Beliau mampu menjembatani aspirasi para pengemudi ojol dengan pihak aplikator sehingga lahir kesepakatan yang memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan para mitra pengemudi,” ujar Anshar Ilo, Jumat (26/6/2026).
Mantan Wakil Ketua Umum DPP KNPI itu menilai, kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam memperkuat perlindungan terhadap pekerja di sektor transportasi berbasis digital.
Ia mengatakan, implementasi Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus mendorong pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga memastikan keadilan bagi para pelaku yang menjadi ujung tombak layanan transportasi online.
“Ini merupakan implementasi nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar ekonomi digital tetap tumbuh dengan memperhatikan kesejahteraan mitra pengemudi. Pemerintah, DPR, dan perusahaan aplikasi berhasil membangun solusi yang saling menguntungkan,” katanya.
Anshar berharap kebijakan penurunan potongan komisi tersebut mampu meningkatkan pendapatan bersih para pengemudi sehingga berdampak positif terhadap kesejahteraan keluarga mereka.
Ia juga mengajak seluruh mitra pengemudi untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap terciptanya ekosistem transportasi online yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Kami berharap kebijakan ini menjadi awal dari penguatan kemitraan yang lebih adil antara aplikator dan para pengemudi. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan di sektor transportasi online dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah,” tutup eks aktivis HMI tersebut. (Rls)
