Makassar, SahataNews – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), melontarkan pernyataan keras kepada kepala daerah yang mengeluhkan keterbatasan anggaran dan terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat.
Dilansir dari Tribun Makassar, pernyataan itu disampaikan JK saat sesi tanya jawab dalam pra Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) APINDO ke-35 di Hotel Claro, Makassar, Senin (3/8/2026).
Momen tersebut bermula ketika Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan besar akibat meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Menurutnya, kemajuan teknologi membuat masyarakat mudah membandingkan kondisi daerahnya dengan daerah lain.
Namun di sisi lain, kemampuan anggaran pemerintah daerah dinilai belum mampu memenuhi seluruh harapan masyarakat tersebut.
Selain menyampaikan persoalan fiskal, Andi juga memaparkan potensi investasi yang dimiliki Luwu Utara, terutama di sektor energi. Ia menyebut daerahnya memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) hingga sekitar 2.000 megawatt, energi surya di kawasan Seko, serta energi angin. Meski potensinya besar, pemerintah daerah masih kesulitan menarik investor.
Menanggapi hal tersebut, JK mengatakan persoalan keterbatasan anggaran bukan hanya dialami Luwu Utara, melainkan hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Namun, menurutnya, kondisi itu tidak boleh menjadi alasan bagi kepala daerah untuk berhenti berinovasi.
“Bupati yang berhasil ialah bupati yang memajukan daerahnya dalam keterbatasan anggaran, artinya harus kreatif,” tegas JK.
Pernyataan JK kemudian menjadi sorotan ketika ia melontarkan kritik yang lebih tajam kepada kepala daerah yang hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat.
“Kalau bupati tidak bisa berbuat apa-apa kalau anggaran pusat kecil, maka tidak perlu ada bupati di sana!” ujar JK.
Menurut JK, keberhasilan seorang kepala daerah tidak diukur dari besarnya anggaran yang diterima, melainkan dari kemampuannya menggerakkan ekonomi masyarakat. Ia menilai pemerintah daerah harus mampu membuka peluang usaha, mendorong sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga menciptakan lapangan kerja agar pendapatan masyarakat meningkat.
JK menegaskan, pemerintah tidak harus menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, pemerintah daerah harus berperan sebagai penggerak yang mendorong masyarakat agar lebih produktif dan kreatif.
“Justru masyarakat yang harus diberi, dimajukan kreativitasnya oleh daerah,” katanya.
Menutup tanggapannya, JK kembali menekankan bahwa kreativitas merupakan kunci utama bagi seorang kepala daerah dalam menghadapi keterbatasan fiskal.
“Intinya dalam memimpin daerah dibutuhkan kreativitas, tidak bergantung. Apabila dana pusat menurun, ya rakyat lalu ditarik,” pungkasnya. (Rls)
