Haris Rusly Moti: Perlu Bangun Jaring Peduli Sosial untuk Cegah “Political Blitzer”

Jakarta – SahataNews | Pemrakarsa 98 Resolution Networks, Haris Rusly Moti, menekankan pentingnya membangun jaring peduli sosial guna mencegah munculnya gerakan kejutan masyarakat yang disebutnya sebagai political blitzer atau serangan kilat politik.

Menurut Haris, political blitzer merupakan bentuk gerakan protes yang muncul secara mendadak, tanpa kepemimpinan organisasi, namun mampu mengguncang stabilitas sosial dan politik. “Pertama, menurut pandangan saya kita perlu membangun jaring peduli sosial untuk mencegah terjadinya kejutan gerakan yang disebut political blitzer, serangan kilat politik, seperti yang terjadi pada tanggal 25-31 Agustus 2025,” ujarnya dalam keterangan pers.

Ia mencontohkan fenomena Arab Spring maupun gelombang protes di Asia seperti di Filipina, Malaysia, Bangladesh, Timor Leste hingga Nepal. Bahkan, menurutnya, pola serupa juga menjalar ke negara-negara lain seperti Australia, Prancis, dan Turki.

“Gerakan ini tidak membutuhkan tradisi kepemimpinan organisasi. Bahkan tujuan yang diusung ditampilkan secara samar. Namun targetnya jelas: melahirkan situasi distrust, disorder, dan disobedience,” jelas Haris.

Lebih lanjut, ia menilai political blitzer kerap mengeksploitasi kerentanan ekonomi masyarakat serta keresahan sosial akibat perilaku negatif pejabat. Media sosial dan teknologi digital, termasuk pemanfaatan AI generatif, disebutnya menjadi instrumen untuk mempercepat penyebaran isu dan memicu kerusuhan.

“Jika kita perhatikan gerakan 25-31 Agustus 2025, semuanya bermula dari huru-hara di media sosial. Bahkan di Nepal, gerakan sosialnya diinspirasi dari Indonesia. Dengan kecepatan transmisi informasi, kita patut mewaspadai munculnya political blitzer yang direinspirasi dari negara lain,” ungkapnya.

Haris juga menguraikan sejumlah dampak yang diincar dari gerakan ini, antara lain meracuni cara pandang pejabat untuk menciptakan benturan antar-institusi negara serta mendorong sabotase dan pembangkangan sosial di masyarakat.

Untuk mengantisipasinya, ia menilai pemerintah perlu segera menghadirkan jawaban jangka pendek bagi kelompok masyarakat rentan. “Jawaban jangka pendek yang kami maksud adalah untuk memitigasi isi kantong dan isi perut kelompok yang rentan secara ekonomi. Kementerian dan lembaga pemerintah perlu secepatnya mengaktivasi jaring perlindungan sosial,” katanya.

Ia menyebut kebijakan stimulus ekonomi 8-4-5 yang telah diumumkan pemerintah sebagai salah satu langkah mitigasi jangka pendek yang perlu dipercepat realisasinya. Selain itu, Haris juga mendorong BUMN, pihak swasta, hingga individu warga negara untuk bergotong royong mengaktifkan jaring peduli sosial.

“Kerentanan ekonomi itulah yang dapat menjadi objek eksploitasi untuk melancarkan gerakan kilat political blitzer. Program strategis Presiden Prabowo memang tidak secepat kilat mengatasi persoalan kesenjangan, tetapi arahnya sudah tepat dan mendasar,” ujarnya.

Haris menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa kebijakan Presiden Prabowo jauh lebih programatik dan mendalam dibandingkan tuntutan dari gerakan protes sosial. Ia juga menyinggung soal kritik Presiden terhadap kelompok “serakahnomic” yang menjarah sumber daya negara.

“Menurut kami, pandangan Presiden Prabowo terkait serakahnomic merepresentasikan 27 tahun tuntutan gerakan sosial sejak era reformasi,” pungkasnya.(SB)