Madina, SahataNews – Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar lebih cermat dalam merencanakan dan menggunakan anggaran. Ia menegaskan, setiap rupiah uang rakyat harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian melalui penerapan manajemen risiko untuk menghindari potensi penyimpangan maupun persoalan hukum.
Menurut Saipullah, pengelolaan anggaran berbasis risiko menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang modern, efektif, transparan, dan memiliki kinerja tinggi.
Pesan tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan manajemen risiko serta perencanaan dan penganggaran berbasis risiko di Aula Ladangsari, Gunungtua Panggorengan, Kecamatan Panyabungan, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan strategis tersebut diikuti seluruh camat dan kepala puskesmas se-Kabupaten Mandailing Natal.
Dalam arahannya, Saipullah menekankan bahwa manajemen risiko tidak boleh dipandang sebatas kewajiban administratif atau sekadar memenuhi kelengkapan dokumen. Lebih dari itu, prinsip tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari budaya kerja setiap organisasi perangkat daerah.
Ia meminta seluruh peserta menerapkan tiga pilar utama manajemen risiko di lingkungan kerja masing-masing. Ketiganya meliputi pembentukan budaya sadar risiko, penguatan kepatuhan yang sejalan dengan efektivitas kinerja, serta langkah mitigasi sejak dini terhadap berbagai potensi persoalan.
Selain itu, setiap unit kerja diminta melakukan identifikasi dan pemetaan risiko, menyusun register risiko yang dapat diterapkan secara nyata, serta memastikan seluruh langkah pencegahan berjalan secara konsisten.
Saipullah menilai, penerapan manajemen risiko merupakan langkah penting untuk memastikan setiap kegiatan pemerintahan direncanakan secara matang, sehingga potensi kesalahan dalam penggunaan anggaran dapat diantisipasi sebelum menimbulkan dampak lebih besar.
“Sangat penting untuk membudayakan setiap perencanaan kegiatan agar dilakukan dengan baik dan disertai manajemen risiko. Ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan sekaligus upaya mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan,” ujarnya.
Bupati berharap seluruh peserta tidak hanya mengikuti kegiatan tersebut sebagai rutinitas, tetapi mampu memahami dan mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas di instansi masing-masing.
Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah diharapkan semakin akuntabel, tepat sasaran, serta terhindar dari berbagai risiko yang dapat merugikan masyarakat maupun pemerintah daerah. (Rls)
