Madina, SahataNews – Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution turun langsung meninjau lahan pertanian terdampak banjir di Desa Sayurmatua, Kecamatan Nagajuang, pada Senin, 27 April 2026.
Dalam kunjungan tersebut, bupati didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melihat kondisi sekitar 17 hektare lahan pertanian yang tertimbun lumpur, pasir, serta sedimen sungai. Sedimen tersebut diketahui belum dikeruk sepanjang kurang lebih 900 meter.
Kehadiran orang nomor satu di Pemkab Madina ini merupakan respons atas keluhan masyarakat yang sebelumnya disampaikan melalui pemberitaan media beberapa hari lalu.
“Makanya hari ini kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan kapan program dari pemerintah pusat bisa dilaksanakan,” ujar Saipullah di lokasi.
Ia menjelaskan, pengerukan sedimen baik di area persawahan maupun badan sungai dijadwalkan mulai Jumat pekan ini. Namun, pelaksanaannya masih menunggu kedatangan alat berat yang saat ini masih digunakan di lokasi lain.
“Kita upayakan hari Jumat sudah mulai dikerjakan. Kendalanya memang alat berat yang masih harus digeser dari tempat lain,” jelasnya.
Menurut Saipullah, penanganan lahan terdampak ini merupakan bagian dari program optimalisasi lahan (oplah) yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan TNI.
Ia berharap proses pengerjaan dapat berjalan cepat agar para petani bisa kembali mengolah lahan mereka dalam waktu dekat.
“Kita harapkan teman-teman dari TNI bersama mitra bisa mempercepat pekerjaan ini, sehingga bulan depan masyarakat sudah bisa kembali bertani,” harapnya.
Terkait belum adanya bantuan langsung kepada petani terdampak, Saipullah menyatakan pihaknya akan segera mengecek ketersediaan bantuan baik di tingkat kementerian maupun OPD terkait.
“Memang kemarin prioritas bantuan diberikan kepada warga yang rumahnya terendam. Tapi untuk petani ini tetap kita usulkan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah mengusulkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana, termasuk petani di Desa Sayurmatua yang lahannya belum dapat dimanfaatkan.
“Data sudah diusulkan melalui Dinas Sosial, termasuk jumlah kepala keluarga yang terdampak dan lahannya belum bisa digunakan,” pungkasnya. (Rls)
