Jakarta, SahataNews – Perdebatan soal posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi pemerintah kembali memanas. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai PSI sudah tidak lagi menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintahan, karena saat ini tidak ada satu pun kader PSI yang duduk di jajaran Kabinet Merah Putih. Penilaian itu ia sampaikan kepada wartawan pada Selasa (17/11/2026) dan langsung memicu adu argumen antarpartai.
“Kalau sudah tidak ada di kabinet dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi,” kata Jazilul kepada wartawan.
Dugaan itu muncul setelah tiga kader PSI yang menempati posisi di kabinet memutuskan keluar dari partai pada hari yang sama, 9 November lalu. Ketiganya adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha. Sejak itu kursi PSI di kabinet kosong melompong.
PSI sendiri menolak mentah-mentah anggapan sudah keluar dari koalisi. Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menegaskan status koalisi adalah urusan kelembagaan, bukan soal ada atau tidaknya orang di kursi menteri.
“Koalisi itu kan keputusan partai, bukan orang per orang,” kata Grace kepada wartawan, Rabu (18/11/2026), dan ia memastikan partainya tetap berada di barisan pemerintah.
“Iya (masih di koalisi pemerintah dan dukung Prabowo),” ujarnya.
Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman pun menegaskan hal yang sama.
“PSI tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto dan program-programnya yang prorakyat,” kata Andi.
Demokrat memilih tidak ikut memvonis. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyerahkan sepenuhnya keputusan soal status PSI kepada pimpinan koalisi.
“Terkait status apakah PSI masih dalam koalisi atau di luar koalisi sangat ditentukan oleh peran PSI dalam mendukung pemerintahan ini dan tentu keputusan apakah di luar dan di dalam koalisi tergantung pimpinan koalisi. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemimpin koalisi, yaitu pimpinan Partai Gerindra,” kata Herman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Situasi ini makin menarik karena MPR RI telah menetapkan 25 November 2026 sebagai batas waktu pengusulan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi kekosongan jabatan pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Warganet pun ramai berspekulasi soal nasib PSI, ada yang menilai partai besutan Kaesang Pangarep itu memang sudah di ujung tanduk, ada pula yang menganggap ribut-ribut ini cuma drama koalisi biasa. Sampai berita ini ditulis, Gerindra selaku pimpinan koalisi belum memberikan pernyataan definitif mengenai status PSI. (Rls)
