Prabowo Kaget Data Kemiskinan RI Naik Saat Ekonomi Tumbuh 5 Persen

Jakarta, SahataNews – Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi perekonomian Indonesia yang dinilainya belum berjalan sesuai harapan, meski pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil di angka 5 persen.
Hal itu disampaikan Prabowo saat pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) APBN 2027, Rabu (20/5/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan keprihatinan terhadap rendahnya rasio penerimaan negara Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang disebut menjadi salah satu yang terendah di antara negara-negara G20 bahkan ASEAN.

“Rasio penerimaan negara kita terhadap PDB kita adalah yang paling rendah di antara negara-negara G20,” ujar Prabowo.

Ia membandingkan Indonesia dengan sejumlah negara lain berdasarkan data IMF. Menurutnya, rasio pendapatan negara terhadap PDB di Meksiko mencapai 25 persen, India 20 persen, Filipina 21 persen, dan Kamboja 15 persen. Sementara Indonesia masih berada di kisaran 11-12 persen.

Padahal, kata Prabowo, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan seharusnya mampu menghasilkan penerimaan negara yang lebih besar.

“Sekarang pun kita masih di bawah Malaysia. Apa yang sebabkan kita tidak mampu? Bedanya apa kita sama orang Malaysia, orang Kamboja, bedanya apa kita sama orang Filipina,” katanya.

Prabowo juga menyoroti kondisi ekonomi nasional yang menurutnya menyimpan ironi. Selama tujuh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut konsisten di angka 5 persen per tahun.

Namun, ia mengaku terkejut setelah menerima data yang menunjukkan angka kemiskinan dan penurunan kelas menengah justru menjadi persoalan serius.

“Saudara-saudara sekalian, 7 tahun kali 5 persen, 35 persen ekonomi kita tumbuh. Tapi rakyat kita yang miskin tambah,” ungkapnya.

Prabowo bahkan mengaku sangat terpukul setelah mengetahui data tersebut beberapa minggu usai dirinya menjabat sebagai Presiden RI.

“Saya merasa setelah saya terima data-data ini, beberapa minggu setelah saya jadi Presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Ia menyebut jumlah masyarakat miskin meningkat dari 46,1 persen menjadi 49 persen, sementara kelompok kelas menengah turun dari 22 persen menjadi 17 persen.

Meski demikian, pernyataan tersebut memunculkan perhatian publik karena berbeda dengan data resmi yang selama ini dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Indonesia justru menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Data terbaru per September 2025 mencatat jumlah penduduk miskin sebesar 23,36 juta orang atau 8,25 persen dari total penduduk.
Angka itu turun dibandingkan Maret 2025 yang berada di level 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen.

BPS sendiri merilis data kemiskinan nasional dua kali dalam setahun, yakni pada periode Maret dan September. (Rls)