Madina, SahataNews – Belum terbitnya Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menjadi perhatian anggota DPRD Madina dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Taufik Siregar alias ucok Rindang.
Dalam rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027, Jumat (20/11/2026), Ucok Rindang menyampaikan bahwa dirinya banyak menerima aspirasi dari para PPPK Paruh Waktu yang hingga kini masih menunggu kepastian penerbitan SK.
Ia mengatakan, persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah, mengingat para tenaga PPPK Paruh Waktu membutuhkan kepastian status dan masa kerja mereka.
“Kebetulan mitra Komisi I adalah BKPSDM. Saudara-saudara kita PPPK Paruh Waktu ini menunggu kapan SK-nya diterbitkan, walaupun hanya satu tahun durasi waktunya,” ujar Ucok Rindang dalam forum paripurna di Ruang Sidang DPRD Madina.
Atas aspirasi tersebut, Fraksi PKB berharap Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal segera menerbitkan SK PPPK Paruh Waktu.
“Kami berharap dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pemerintah bisa secepatnya mengeluarkan atau menerbitkan SK PPPK Paruh Waktu. Semoga ini menjadi atensi,” tegas ketua komisi I itu.
Sementara itu, dalam jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan RAPBD 2027, Bupati Madina H. Saipullah Nasution menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai gaji PPPK selama satu tahun penuh pada RAPBD 2027.
“Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam Rancangan APBD Tahun 2027 ini selama satu tahun dengan besaran sama dengan Tahun 2026,” kata Saipullah.
Terkait wacana pemerintah pusat yang akan mengambil alih pembiayaan gaji PPPK melalui APBN, Saipullah menyebutkan bahwa Pemkab Madina masih menunggu penetapan alokasi anggaran dan petunjuk teknis pengelolaannya.
Selain untuk gaji PPPK, Pemkab Madina juga mengalokasikan anggaran bagi sejumlah insentif keagamaan, di antaranya guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), guru pondok pesantren, bilal mayit, nazir masjid, dan imam.
Kepastian penganggaran gaji PPPK tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan RAPBD 2027.
Meski demikian, aspirasi mengenai percepatan penerbitan SK PPPK Paruh Waktu yang disampaikan Ahmad Taupik Siregar masih menjadi perhatian tersendiri bagi para tenaga yang menantikan kepastian status kepegawaiannya.
Mereka kini berharap pemerintah daerah tidak hanya memastikan ketersediaan anggaran, tetapi juga segera memberikan kepastian melalui penerbitan SK. (Rizqi)
