JAKARTA, SahataNews – Wakil Ketua Umum Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI), Dedi Sofhan, mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Namun, ia menegaskan kritik harus disampaikan secara objektif, berbasis data, serta disertai solusi yang konstruktif.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi Sofhan pada Minggu (28/6/2026) saat mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa, untuk mengawal berbagai program strategis nasional demi mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Menurut Dedi, setelah hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, berbagai program prioritas yang merupakan implementasi Asta Cita mulai direalisasikan. Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Namun pelaksanaannya masih memiliki berbagai tantangan, mulai dari sistem distribusi pangan, pengawasan kualitas gizi, koordinasi antarlembaga, hingga penguatan regulasi,” ujar Dedi.
Ia menilai Indonesia dapat mengambil pelajaran dari sejumlah negara yang telah lebih dahulu menjalankan program serupa, seperti Brazil dan Finlandia. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga sistem pengawasan, regulasi yang matang, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Keberhasilan program sebesar MBG tidak dapat dicapai secara instan. Dibutuhkan evaluasi berkelanjutan, pengawasan yang baik, serta dukungan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya kritik semata tetapi juga rekomendasi yang dapat memperbaiki pelaksanaannya,” katanya.
Selain MBG, Dedi juga menilai Program Food Estate merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya ancaman krisis pangan global akibat konflik geopolitik, perubahan iklim, dan pertumbuhan jumlah penduduk.
Menurutnya, ketergantungan terhadap impor pangan harus dikurangi melalui peningkatan produksi nasional, modernisasi sektor pertanian, penguatan cadangan pangan, serta pemberdayaan petani lokal.
“Ketahanan pangan merupakan bagian dari kedaulatan negara. Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan nasional harus menjadi misi bersama seluruh komponen bangsa,” ungkapnya.
Di bidang pendidikan, Dedi menyoroti mulai menurunnya budaya akademik di kalangan mahasiswa. Ia menegaskan mahasiswa sebagai agen perubahan harus tetap mengedepankan kajian ilmiah, argumentasi berbasis data, dan penelitian dalam menyampaikan pendapat.
“Kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi, namun pelaksanaannya harus tetap bertanggung jawab, menghormati hukum, serta didasarkan pada penelitian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik,” tegasnya.
Terkait pembahasan perubahan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dedi berpandangan bahwa penyempurnaan regulasi harus diarahkan untuk memperkuat profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.
Menutup keterangannya, Dedi mengajak seluruh masyarakat menjaga semangat persatuan serta mengawal program-program strategis pemerintah secara kritis namun tetap objektif.
“Perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Namun akan lebih bermanfaat apabila kritik disampaikan secara ilmiah, berbasis data, serta disertai solusi yang membangun demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan