Pengusaha Konstruksi Kecil-Menengah Didorong Ambil Peran dalam Pembangunan Nasional

Jakarta, SahataNews – Pemerintah didorong membuka ruang yang lebih luas bagi pengusaha konstruksi kelas kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Pelaku usaha tersebut dinilai bukan sekadar pelaksana pekerjaan fisik, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan usaha lokal, dan memperkuat perekonomian daerah.

Dorongan tersebut menjadi salah satu perhatian Forum Komunikasi Nasional 08 (FKN-08), yang diinisiasi Indria Febriansyah, S.E., M.H. FKN-08 merupakan wadah persatuan lintas organisasi pendukung Prabowo-Gibran yang menghimpun 105 ketua umum organisasi relawan.

Konsolidasi FKN-08 digelar di Jakarta Pusat pada Sabtu, 22 Agustus 2026, sebagai momentum memperkuat komitmen mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Komunikasi lanjutan kemudian dilakukan pada Selasa (25/8/2026) di Jakarta.

Menurut Indria, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah masih terbatasnya keterlibatan pengusaha konstruksi sipil maupun pabrikan skala kecil dan menengah dalam proyek-proyek pemerintah.

“Jangan sampai pengusaha kecil dan menengah gugur sebelum mendaftar. Persyaratan pengadaan penting demi kualitas dan akuntabilitas, namun desain kebijakan tidak boleh menutup kesempatan bagi pelaku usaha rakyat,” ujar Indria.

Ia menilai sejumlah program pemerintah, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), kampung nelayan, dan sekolah rakyat, semestinya dapat menjadi ruang tumbuh bagi dunia usaha nasional, khususnya pelaku usaha lokal.

Dalam pembangunan KDKMP yang bermitra dengan TNI, Indria juga menekankan pentingnya kejelasan hubungan kerja, kontrak, serta pembagian tanggung jawab. Menurutnya, kepastian melalui perjanjian kerja sama (PKS) diperlukan agar seluruh pihak memiliki perlindungan hukum yang jelas.

“Kalau masyarakat diminta bergerak membangun negeri, maka masyarakat juga harus mendapatkan kepastian dalam bekerja. Jangan sampai mereka melaksanakan pekerjaan dengan risiko besar tetapi posisi hukumnya tidak jelas,” tegasnya.

Dalam rangkaian konsolidasi tersebut, FKN-08 mempertemukan lebih dari 200 pengusaha konstruksi kecil dan menengah dengan Paguyuban Berkah Merah Putih Indonesia yang telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM.

Para pengusaha menyatakan kesungguhan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Komitmen tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dan diserahkan melalui Koordinator Nasional Ir. Yoserizal Nasution kepada paguyuban untuk mendapatkan peluang pekerjaan sesuai mekanisme, kompetensi, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Indria menegaskan, langkah tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan peluang mendapatkan proyek pemerintah. Menurutnya, keterlibatan para pengusaha merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pemerintahan Presiden Prabowo melalui kerja produktif.

“Mereka tidak hanya bicara tentang dukungan politik, tetapi ingin membuktikan itu melalui kerja nyata, pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan perputaran ekonomi di tengah masyarakat,” katanya.

Ia berharap pemerintah dapat melihat pengusaha konstruksi kecil dan menengah sebagai bagian penting dari ekosistem pembangunan nasional. Keterlibatan perusahaan lokal, kata dia, juga dapat memberikan efek berganda terhadap sektor material, transportasi, jasa pendukung, hingga tenaga kerja.

“Pembangunan bukan hanya soal membangun gedung, melainkan membangun manusia, menghidupkan usaha rakyat, membuka lapangan kerja, dan membuat ekonomi bergerak dari bawah,” ujarnya.

Selain lebih dari 200 pengusaha yang telah terlibat dalam konsolidasi, masih terdapat sekitar 300 perusahaan lain dalam jaringan FKN-08 yang berharap dapat mengambil bagian dalam pembangunan.

“Harapan kami sederhana: Pemerintah melihat mereka sebagai solusi yang ingin bekerja, membangun, menciptakan lapangan kerja, dan mengawal Asta Cita Presiden Prabowo lewat kerja nyata,” kata Indria.

Ia menambahkan, dukungan politik seharusnya dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi produktif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, sudah saatnya pengusaha kecil diberikan ruang yang proporsional, masyarakat padat karya diberdayakan, dan kekuatan ekonomi rakyat dijadikan salah satu fondasi kedaulatan bangsa.

“Relawan dan pendukung tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan, melainkan bergerak maju mewujudkan dukungan lewat kerja nyata demi Indonesia yang kokoh dan berdaulat di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya. (SB)