Pemkab Madina Fokuskan Hilirisasi Kopi, Kakao, dan Kelapa

Jakarta – SahataNews | Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menetapkan tiga komoditas perkebunan sebagai prioritas dalam program hilirisasi Kementerian Pertanian. Ketiganya adalah kopi, kakao, dan kelapa.

Bupati Madina H. Saipullah Nasution melalui Plt. Kepala Dinas Pertanian, Taufik Zulhandra Ritonga, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Jakarta, Senin (22/9/2025).

“Untuk Madina, prioritas adalah kopi, kakao, dan kelapa. Kami melihat ini peluang besar untuk meningkatkan perekonomian petani di daerah,” ujar Taufik.

Rakor yang dipimpin langsung Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman ini melibatkan kepala daerah provinsi, kabupaten/kota, serta kepala dinas perkebunan penerima Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Hilirisasi Perkebunan tahun anggaran 2025.

Mentan Andi Amran dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sektor perkebunan nasional. “Kehadiran dan komitmen bapak-ibu semua adalah kunci keberhasilan bersama dalam mendorong hilirisasi komoditas unggulan nasional,” kata Amran.

Ia menjelaskan, hilirisasi mencakup sejumlah komoditas strategis seperti kelapa sawit, tebu, kelapa, kakao, kopi, karet, jambu mete, pala, dan lada. Sektor ini dinilai berperan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, penggerak ekonomi daerah, sekaligus mendukung ketahanan pangan.

Pada 2024, nilai ekspor komoditas perkebunan mencapai Rp279,4 triliun atau sekitar 92,26 persen dari total ekspor pertanian Rp302,8 triliun. Angka ini menegaskan peran perkebunan sebagai tulang punggung ekspor non-migas Indonesia.

Amran juga mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian mendapat tambahan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk pengembangan kawasan hilirisasi perkebunan pada 2025 hingga dua tahun mendatang. Program ini ditargetkan menyerap 1,6 juta tenaga kerja, meningkatkan PDRB pertanian sebesar 1,02 persen, serta mendorong PDRB total sebesar 0,14 persen.

Namun, ia menegaskan keberhasilan program hanya dapat dicapai melalui kolaborasi. “Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, BUMN, lembaga keuangan, akademisi, serta pelaku usaha sangat dibutuhkan,” jelasnya.

Amran menutup sambutannya dengan ajakan kepada semua pihak untuk menyatukan langkah dan memperkuat strategi bersama demi keberhasilan hilirisasi yang cepat, tepat, dan terukur, serta mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.(Rizqi)