Malut, SahataNews – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat menjaga stabilitas ekonomi menjelang Hari Raya Iduladha 1447 H/2026. Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah pendistribusian 100 ekor sapi kurban untuk masyarakat di berbagai wilayah.
Gubernur Sherly Tjoanda mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
“Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha, Pemprov Maluku Utara telah menyiapkan beberapa langkah taktis,” ujar Sherly, Minggu (17/5/2026).
Tak hanya menyalurkan hewan kurban, Pemprov Maluku Utara juga akan menggelar Gerakan Pangan Murah di 10 kabupaten/kota. Program ini difokuskan untuk menstabilkan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, bawang, cabai, dan tomat yang kerap mengalami kenaikan menjelang hari besar keagamaan.
Di sektor pertanian, pemerintah daerah turut memperkuat ketahanan pangan melalui program cetak sawah baru seluas 10 ribu hektare. Selain itu, sebanyak 4.600 hektare lahan sawah di wilayah Halmahera Utara dan Halmahera Timur akan kembali diaktifkan guna meningkatkan produksi beras lokal.
Pemprov Malut juga mulai menjajaki kerja sama dengan investor untuk mengembangkan peternakan ayam petelur. Langkah ini dilakukan untuk menekan tingginya harga telur di Maluku Utara yang saat ini masih jauh lebih mahal dibandingkan wilayah Pulau Jawa dan Sulawesi.
Tak hanya itu, pemerintah pusat melalui Perum Bulog disebut akan membangun enam gudang logistik baru di Maluku Utara guna memperkuat distribusi dan ketersediaan bahan pangan.
“Kami juga sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan pemenuhan kuota stok Minyakita yang seharusnya 600 ribu liter, namun saat ini baru tersedia 100 ribu liter di gudang,” tambah Sherly.
Menurut Sherly, upaya pengendalian inflasi mulai menunjukkan hasil positif. Inflasi Maluku Utara yang sempat menyentuh angka 5 persen menjelang Ramadan kini berhasil ditekan menjadi 2,03 persen secara year-on-year pada Mei 2026.
Meski demikian, ia mengakui Maluku Utara masih menghadapi tantangan besar karena tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah. Saat ini sekitar 80 persen kebutuhan beras masih didatangkan dari luar, sementara produksi ayam potong dan telur secara mandiri di daerah belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.(Rls)
