PANYABUNGAN, SahataNews – Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat berdampak besar terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Sejumlah program prioritas, mulai dari perbaikan jalan, sekolah, jaringan irigasi hingga sektor pertanian, terpaksa dibatalkan.
Hal itu disampaikan Bupati Madina H. Saipullah Nasution saat menghadiri Kunjungan Kerja Daerah Pemilihan (Kunker Dapil) anggota DPRD Sumatera Utara di Aula Hotel D’San Panyabungan, Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Panyabungan, Rabu (8/7/2026).
Saipullah mengatakan, pemerintah daerah sebenarnya telah menyusun berbagai program pembangunan untuk tahun anggaran 2025. Namun, kebijakan pemangkasan anggaran membuat sejumlah rencana tersebut tidak dapat direalisasikan.
“Perencanaan yang semula kami sudah buat untuk pembangunan dalam rangka perbaikan jalan, sekolah, irigasi, juga pertanian, praktis dengan dipotongnya anggaran di 2025, semuanya terpaksa kami batalkan,” ujar Saipullah.
Menurutnya, tekanan terhadap keuangan daerah tidak hanya berasal dari efisiensi anggaran. Kondisi fiskal Madina juga semakin terbebani setelah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, yang meningkatkan belanja pegawai.
Selain itu, bencana yang melanda Madina pada 2025 menyebabkan ribuan hektare lahan masyarakat mengalami kerusakan serta merusak sejumlah infrastruktur. Kondisi tersebut semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.
Saipullah juga mengungkapkan bahwa Madina tidak memperoleh bagian dari pengembalian Transfer ke Daerah (TKD), meski pemerintah pusat mengembalikan dana kepada Provinsi Sumatera Utara.
“Dari total Rp10 triliun yang dikembalikan, Sumut mendapat Rp6 triliun. Tapi sayangnya, Mandailing Natal satu rupiah pun tidak mendapat dari transfer itu,” katanya.
Karena itu, Saipullah berharap anggota DPRD Sumatera Utara dapat memperjuangkan aspirasi Madina kepada Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution. Ia meminta pemerintah provinsi memberi perhatian terhadap pembangunan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Panyabungan dengan wilayah pantai barat.
Sementara itu, Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis menilai kondisi jalan provinsi yang rusak telah menghambat mobilisasi masyarakat, termasuk distribusi bantuan saat terjadi bencana di wilayah pantai barat.
Erwin juga menyoroti tidak adanya alokasi pengembalian TKD bagi Madina. Menurutnya, kondisi daerah yang terdampak bencana semestinya menjadi pertimbangan pemerintah dalam penyaluran dana tersebut.
“Padahal kalau kita gali potensi PAD dan potensi penyumbang pajak, Mandailing Natal termasuk rangking,” ujarnya.
Kegiatan Kunker Dapil tersebut dihadiri seluruh anggota DPRD Sumatera Utara dari Dapil VII, yakni Rahmat Rayyan Nasution, H. Syahrul Ependi Siregar, H. Syamsul Qamar, H. Aswin Parinduri, Derliana Siregar, Muniruddin Ritonga, Roby Agusman Harahap, H. Abdul Rahim Siregar, Hermansyah Lubis, dan H. Tondi Rona Tua. (Rls)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan