JAKARTA, SahataNews – Setelah melalui pembahasan panjang bersama pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya negara mengambil kembali aset yang berkaitan dengan hasil tindak pidana. Tidak hanya menyasar kejahatan korupsi, aturan tersebut juga mencakup sejumlah tindak pidana lain, termasuk penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi serta merugikan banyak masyarakat.
Keputusan pengesahan diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Dari Yuliati.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset bersama pemerintah.
Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan seluruh anggota dewan untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab para anggota dewan.
Tak Hanya Koruptor, Investasi Bodong Ikut Disasar
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, terdapat 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang telah dibahas bersama pemerintah.
Rinciannya meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Dalam pembahasannya, Komisi III juga menyerap berbagai aspirasi masyarakat dan masukan para ahli untuk memastikan regulasi tersebut disusun secara partisipatif dan berkeadilan.
Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah perluasan ruang lingkup tindak pidana yang asetnya dapat menjadi objek perampasan.
Menurut Habiburokhman, ketentuan tersebut juga mencakup penipuan dan penggelapan menggunakan sarana teknologi informasi yang berdampak terhadap masyarakat luas.
Contohnya, investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menyebabkan banyak masyarakat menjadi korban.
10 Poin Penting UU Perampasan Aset
Habiburokhman memaparkan terdapat 10 pokok penting yang menjadi hasil pembahasan RUU Perampasan Aset.
Pertama, pengaturan prinsip dan asas hukum perampasan aset dengan mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
Kedua, pengaturan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk kejahatan penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi.
Ketiga, perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
Keempat, pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana (non-conviction based asset forfeiture), mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, permohonan ke pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Kelima, memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memperhatikan proses pembuktian dan kesempatan untuk membela haknya.
Keenam, mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban tindak pidana langsung serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.
Ketujuh, pengelolaan aset terkait tindak pidana dilakukan oleh badan yang kompeten agar proses penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian aset berjalan profesional dan akuntabel.
Kedelapan, pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset dilakukan oleh badan independen.
Kesembilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan agar kewenangan perampasan aset tidak dijadikan alat oleh aparat penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang.
Kesepuluh, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Sebelumnya, seluruh delapan fraksi DPR RI telah menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Kesepakatan tersebut diambil dalam pembicaraan tingkat satu bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026).
Dengan pengesahan ini, UU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya, sekaligus mengoptimalkan pemulihan kerugian yang dialami masyarakat akibat kejahatan. (Rls)
Sumber : Pikiran Rakyat
