Jakarta, SahataNews – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi Polri mulai memunculkan kekhawatiran di lingkungan DPR RI.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mendesak Istana Kepresidenan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan strategis pemerintah yang diterbitkan dalam dua tahun terakhir.
Sugiat khawatir, apabila dugaan penyadapan tersebut benar terjadi, informasi strategis yang diperoleh bisa saja telah dimanfaatkan pihak tertentu untuk memengaruhi kebijakan pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Sugiat dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, di Kompleks Parlemen, Rabu (18/11/2026).
Menurut Sugiat, dugaan penyadapan terhadap Presiden selama dua tahun merupakan persoalan serius. Rentang waktu tersebut dinilainya cukup panjang untuk mengumpulkan berbagai informasi penting terkait penyelenggaraan pemerintahan.
“Seorang Kapolri melakukan penyadapan kepada Presiden selama dua tahun berjalan. Itu kan waktu yang sangat lama dan saya yakin percaya itu sudah banyak data sadapan yang mungkin itu terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis,” ujar Sugiat.
Ia mempertanyakan kemungkinan adanya penyalahgunaan informasi hasil penyadapan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Sugiat bahkan mengkhawatirkan adanya upaya penyusupan kepentingan ke dalam kebijakan pemerintah, termasuk kemungkinan adanya peraturan presiden (Perpres) yang dipengaruhi kepentingan oligarki.
“Apakah ada kebijakan-kebijakan yang telah terkena sabotase, telah terkena penyusupan secara halus, sehingga ini ya menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya komplotannya Listyo Sigit Prabowo tadi? Supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya kan,” katanya.
Tak hanya meminta evaluasi kebijakan, Sugiat juga mendesak Istana melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap personel yang berada di lingkaran terdekat Presiden Prabowo.
Ia menyoroti kemungkinan adanya personel di lingkungan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), kementerian, hingga Sekretariat Negara yang disebut-sebut merupakan hasil rekomendasi atau memiliki afiliasi dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Sugiat meminta agar seluruh personel yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan keamanan diperiksa dan disterilkan dari lingkungan strategis kepresidenan.
“Kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan! Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ. Baik Paspampres, apapun itu, bahkan di Setneg sendiri,” tegasnya.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan keamanan Presiden, sekaligus mencegah kemungkinan infiltrasi terhadap proses pengambilan keputusan pemerintahan.
Ia menegaskan, keamanan kepala negara tidak hanya menyangkut keselamatan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap kebijakan strategis agar tidak disusupi kepentingan pihak tertentu.
“Saya pikir ini harus disterilkan Pak Wamen dalam kerangka menjaga keamanan fisik seorang Presiden, menjaga bagaimana kebijakan Presiden itu tidak diinfiltrasi, tidak disusupi, dan yang paling penting ini menjaga bagaimana kebijakan itu tetap pro terhadap rakyat,” tutup Sugiat. (Rls)
