Madina – SahataNews | Sengketa keluarga pemilik yayasan yang menaungi SMKS Mitra Mandiri Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), benar-benar berdampak pada psikis para guru yang gajinya tak dibayarkan sejak Juli 2025.
Sejumlah guru yang berhasil diwawancarai di Kecamatan Panyabungan pada Jumat, (14/11/ 2025), mencurahkan isi hati mereka terkait masa depan, kehidupan keluarga, dan ratusan orang tua yang mengamanahkan anaknya untuk dididik di SMKS Mitra Mandiri.
Nama narasumber berita ini sengaja tidak dipublikasikan untuk menjaga keamanan dan masa depan mereka, mengingat kisruh keluarga pemilik sekolah itu telah sampai ke ranah hukum. Terlebih beberapa dari para guru ini sumber pendapatan keluarga mereka berasal dari gaji sebagai pendidik di sekolah ini.
Guru pertama mengaku telah mengajar di sekolah ini lebih dari 10 tahun. Dia telah melewati beragam dinamika, tetapi tidak pernah sampai pada tahap merugikan hak-hak guru sebagaimana yang terjadi belakangan ini. Guru yang telah sertifikasi ini pun mengaku bingung kalau kemudian sekolah ini akhirnya tutup.
”Saya harus ke mana kalau BOS itu tak juga dicairkan dan berujung penghentian anggaran dari pusat, bisa tutup sekolah ini. Saya sudah sertifikasi, ke mana saya harus pindah, bagaimana masa depan anak-anak saya, sumber keuangan keluarga kami (adalah) gaji saya sebagai guru,” kata dia.
Guru ini mengungkapkan saat ini tidak ada lagi sekolah yang menerima honor. Dengan demikian, masa depannya pun kian suram. “Sertifikat pendidik saya akan sia-sia yang artinya kehidupan keluarga kami pun akan terancam, bagaimana saya mau menyekolahkan anak saya,” tanya dia dengan raut muka sedih.
Senada dengan itu, guru kedua yang diwawancarai pun mengaku stres dengan kondisi saat ini. Sebagai guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, dia khawatir kalau-kalau masalah ini tidak selesai secepatnya berdampak pada keberlanjutan kariernya.
”Gimana, ya, ini, kan masalahnya internal keluarga yayasan. Maunya, kami jangan dilibatkan seperti ini sampai berlarut-larut, gaji tidak keluar, masa depan sekolah terancam, gaji itu, kan, hak kami. Kami melaksanakan tugas, bukan ongkang-ongkang kaki,” ujar dia.
Di sisi lain, guru ini juga mengkhawatirkan nasib lebih dari 100 siswa SMKS Mitra Mandiri. Apalagi banyak dari mereka memilih sekolah di sini karena keterbatasan ekonomi keluarga.
”Anak-anak ini nanti mau ke mana, SMK swasta yang dekat tidak ada lagi otomatis akan banyak yang berhenti sekolah, apa tidak kasihan melihat mereka,” sebut dia.
Guru tersebut pun mempertanyakan pertanggungjawaban yayasan terhadap masa depan siswa di sekolah itu. “Apakah yayasan nantinya bertanggung jawab menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak kalau sekolah ini akhirnya ditutup,” jelas dia.
Guru ini pun berharap keluarga pemilik sekolah tersebut terketuk hatinya untuk membayarkan gaji guru dan menyelesaikan permasalahan yang ada demi keberlangsungan pendidikan para siswa. “Orang tua siswa menyekolahkan anaknya di sini karena ingin mendapatkan pendidikan yang baik, itu amanah yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat,” tutup dia.
Guru ketiga menceritakan akibat gaji yang tidak dibayarkan selama lima bulan ini membuat dia berutang ke beberapa orang. “Anak saya sekolah, keluarga saya harus makan, sementara ini merupakan penghasilan utama keluarga kami,” sebut guru yang telah mengajar sekitar 10 tahun ini.
Dia pun menilai tidak adil para guru dikorbankan karena masalah internal yayasan. Menurut dia, hak-hak guru harus tetap dipenuhi. Terlebih, gaji yang hendak dibayarkan itu berasal dari APBN atau uang negara. “Itu, kan, dana BOS dari pemerintah, bukan milik yayasan. Salah satu peruntukannya adalah membayar gaji guru,” kata dia.
Guru keempat yang diwawancarai hanya berharap keluarga berembuk dan menyelesaikan masalah yang ada sehingga para guru bisa gajian dan anak-anak nyaman belajar. “Para guru benar-benar membutuhkan gaji ini, itu hak kami,” kata dia.
Ketika disinggung terkait masalah yang ada, mereka mengaku tidak mengurusi hal tersebut. Sebab, tugas mereka sebagai guru adalah mendidik dan mengajari anak-anak. “Itu urusan internal, kami tidak ikut-ikutan. Apapun masalahnya, mudah-mudahan selesai dengan cepat dan baik,” harap mereka.
Untuk diketahui, dana BOS SMKS Mitra Mandiri Panyabungan sejatinya sudah di rekening sekolah. Namun, kisruh dan sengketa keluarga membuat kepala sekolah dan bendahara tak sejalan yang berujung tidak ada penandatanganan pencairan anggaran.
Kepala Cabang Bank Sumut Panyabungan Rivai AR Muda Harahap yang dikonfirmasi pada Kamis, 13 November 2025, menyebutkan konfirmasi yang diajukan masuk ranah rahasia bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank yang merujuk kepada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
”Sehingga kami tidak bisa memberi jawaban lebih rinci. Untuk itu, ada baiknya menanyakan langsung kepada pemilik rekening, dalam hal ini SMKS Mitra Mandiri,” sebut Rivai. (Rizqi)
