Madina – Akun Facebook palsu yang mencatut nama Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, beredar di media sosial. Akun tersebut menggunakan foto profil Atika dalam balutan pakaian khaki dan diduga memiliki tujuan tertentu.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Madina, Azhar Faras Hasibuan, mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap akun tersebut.
“Ada akun FB dengan nama Atika Azmi Utami, m-nya satu, yang mencoba menghubungi beberapa orang. Kami pastikan itu bukan beliau. Masyarakat diminta waspada agar tidak tertipu,” ujar Azhar, Senin (17/3).
Menurut Azhar, akun resmi Wakil Bupati Atika di Facebook ada dua, yaitu akun pribadi dengan foto profil mengenakan batik yang memiliki 11 ribu pengikut dan laman resmi dengan foto profil mengenakan pakaian dinas harian (PDH) yang diikuti sekitar 9,9 ribu akun.
Dia menduga akun tiruan tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Kami khawatir akun ini digunakan untuk tindakan yang merugikan. Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, kami tidak menutup kemungkinan membawa kasus ini ke ranah hukum,” tegasnya.
Azhar juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengetahui nomor yang digunakan oleh pelaku dan komplotannya.
“Kemungkinan ini komplotan, karena ada pengalihan komunikasi ke seseorang yang disebut ajudan wabup. Nomor mereka sudah kami kantongi, dan ini pasti akan diselidiki,” tambahnya.
Ia menegaskan, segala bentuk kerugian akibat tindakan akun palsu tersebut tidak menjadi tanggung jawab Wakil Bupati maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk segera melaporkan jika menerima pesan mencurigakan dari akun yang mengatasnamakan pejabat daerah.
Dari tangkapan layar percakapan di Messenger, akun tiruan itu terlihat menyuruh target berkoordinasi dengan seseorang yang disebut sebagai ajudan.
“Ya sudah koordinasi lah dengan ajudan saya sampaikan atas perintah saya,” demikian isi salah satu pesan yang terekam.
Kominfo Madina mengimbau masyarakat agar lebih teliti dalam menerima informasi di media sosial dan tidak mudah percaya dengan akun yang mengaku sebagai pejabat daerah tanpa verifikasi yang jelas.(Red)
Komentar