Resmi ! Saipullah – Atika Jadi Bupati dan Wakil Bupati Madina Priode 2025 – 2030

SUMUT|oleh

Medan – H. Saipullah Nasution, SH, MM dan Atika Azmi Utammi Nasution (Saipullah-Atika) secara resmi dilantik Gubernur Sumatera Utara (Sumut) M. Bobby Afif Nasution sebagai nakhoda Kabupaten Mandailing Natal (Madina) untuk lima tahun ke depan.

Keduanya dilantik gubernur di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Medan, pada Jumat, 21 Maret 2025, dengan disaksikan Forkopimda Sumut, Forkopimda Madina, dan ratusan undangan, baik dari keluarga bupati dan wakil maupun kolega dan pejabat serta ketua partai pendukung maupun pengusung saat Pilkada lalu.

Pelantikan dimulai sekitar pukul 10.10 WIB dan selesai tepat pukul 10.25. Acara monumental ini dimulai dengan pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentah Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

“Saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan Negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” kata Bobby sebelum menuntun sumpah jabatan keduanya.

Dia mengingatkan bahwa sumpah yang diucapkan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, dia menegaskan sumpah jabatan itu harus diikrarkan dalam kesadaran dan kemauan yang sungguh-sungguh serta ditepati dengan penuh keikhlasan.

Setelah menuntun Saipullah-Atika mengucapkan sumpah jabatan, Bobby kemudian menyampaikan kata-kata pelantikan disusul penandatanganan fakta integritas.

Dalam arahannya, Gubsu Bobby mengatakan bahwa Madina merupakan daerah yang kekayaan alamnya hampir lengkap. “Beberapa kabupaten kota yang ada di Sumut mungkin hanya ada unggulnya di pertanian, tidak ada mineral, tidak ada pariwisata, tapi di Mandailing Natal hampir lengkap,” kata dia.

Untuk itu, gubsu meminta Saipullah dan Atika dalam masa jabatannya harus bisa menjadikan potensi yang ada menjadi suatu keunggulan. “Pesan Pak Presiden Prabowo, potensi yang ada di daerah menjadi unggulan, tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat,” pesan dia.

Bupati Saipullah yang diwawancarai selepas acara mengutarakan akan langsung bertolak ke Madina. Terkait hari pertama berkantor, dia menyebutkan, akan mengikuti jadwal yang disiapkan oleh protokoler.

Dengan pelantikan ini, maka seluruh daerah di Sumatera Utara, terdiri dari 33 kabupaten/kota dan satu provinsi, telah resmi memiliki kepala daerah hasil pemilihan serentak tahun 2024.(Red)

Aula RIS Dipenuhi Undangan, Saipullah-Atika Bersiap Dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Madina

SUMUT|oleh

Medan – Aula Raja Inal Siregar (RIS) di Medan mulai dipenuhi undangan menjelang pelantikan H. Saipullah Nasution, SH, MM dan Atika Azmi Utammi Nasution sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) periode 2025-2030, Jumat (21/3/2025).

Pantauan di lokasi, sejak pagi panitia telah sibuk mempersiapkan rangkaian acara. Pelantikan dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB dengan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai pejabat yang melantik.

Saipullah dan Atika tiba di aula sekitar pukul 09.23 WIB. Bupati Madina hadir bersama istri dan keluarga, sementara wakil bupati didampingi kedua orang tuanya serta sejumlah anggota keluarga.

Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Madina turut hadir, termasuk Asisten I, Asisten II, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas PPKB, Kepala BNNK, serta Kepala Bagian Protokol. Para pejabat Pemprov Sumut juga tampak telah menempati kursi yang disediakan panitia.

Di sisi lain, beberapa tokoh dan tim pemenangan turut menyaksikan momen bersejarah ini. Hadir di antaranya Ketua Tim Pemenangan Khouruddin Faslah Siregar, mantan Sekda Madina Muhammad Yusuf, dan Marazuki Nasution.

Saat berita ini ditayangkan, gladi bersih masih berlangsung sembari menunggu kehadiran Gubernur Sumut untuk prosesi pelantikan.

Sekjen BARA JP Relly Reagan Minta Politisi PDIP Deddy Sitorus Ungkap Orang Berinisial YQF

NASIONAL|oleh

Jakarta – Sekretaris Jenderal Barisan Rakyat Jokowi Presiden (BARA JP) Relly Reagan meminta politisi PDI Perjuangan Deddy Y.H. Sitorus untuk membuktikan siapa orang berinisial YQF, yang menjadi utusan Jokowi meminta Sekjen Hasto Kristiyanto mundur dan jangan pecat Jokowi. Utusan ini diketahui sekitar 14 Desember 2024 menemui jajaran PDi Perjuangan sebagaimana disampaikan Deddy Sitorus, Kamis (13/3/2025) kemarin.

“Agar tidak menjadi fitnah, kami meminta Bung Deddy Sitorus menyebutkan saja siapa YQF dan apa maksud keinginannya. Apa benar orang yang berinisial YQF meminta Hasto dimundurkan dan pembatalan Jokowi dipecat,” kata Reagen sapaan akrabnya kepada media, Jumat (14/3/2025) di Jakarta.

Menurut tokoh Relawan Jokowi ini, jangan semua kejadian masalah dan persoalan Sekjen DPP PDIP, sedikit-sedikit membawa nama Mantan Presiden Jokowi. Reagan menyayangkan pernyataan Deddy Sitorus yang terus menerus membawa-bawa nama Jokowi.

“Jangan dikit-dikit Jokowi disalahkan, apalagi urusan kasus korupsi Hasto Kristiyanto dan persoalan internal PDI Perjuangan. Sebaiknya Bung Deddy Sitorus sadar diri dan jangan ngalur-ngidul terus,” tandasnya.

Reagen juga meminta Deddy Sitorus membuktikan jika Jokowi disalahkan  dan jangan selalu buat opini dan framing menyudutkan. Kata dia, kalau memang benar silahkan Deddy Sitorus membuktikan. Siapa orang berinisial YQF yang diduga utusan Jokowi tersebut.

“Buktikan saja utusan siapa? Ngak ada itu terkait pemecatan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Sudahlah Bung Deddy Sitorus sadar diri saja dari Pilpres yang disudutkan Jokowi terus,” jelasnya.

Kata Reagen, apa ngak capek selalu buat pengiringan opini.

“Kalau anda (red-Deddy Sitorus) dendam dan sakit hati jangan berlebihan. Bilang macam-macam tentang Jokowi, kayak yang paling betul aja,” pungkasnya.

PDIP: Jokowi Kirim Utusan Minta Hasto Mundur dan Batalkan Pemecatan

Sebelumnya, Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa seorang utusan menemui jajaran pengurus PDIP pada 14 Desember 2024.

“Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi,” ujar Deddy dalam keterangan yang diterima Kompas TV pada Kamis (13/3/2025).

Selain itu, Deddy juga mengklaim bahwa utusan tersebut menyampaikan informasi mengenai sembilan kader PDIP yang disebut-sebut menjadi target aparat penegak hukum.

“Ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK,” ungkapnya.

Deddy meyakini bahwa kasus yang menyeret Hasto Kristiyanto merupakan bentuk politisasi hukum. Ia menegaskan bahwa tuduhannya memiliki dasar kuat, merujuk pada pernyataan seorang anggota Komisi II DPR RI yang menyebut utusan itu sebagai sosok berwenang.

“Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan,” ujarnya.

“Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun Fraksi, akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini,” lanjutnya.

Jokowi: Saya Ngalah Terus, Tapi Ada Batasnya

Joko Widodo (Jokowi) menantang politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, untuk mengungkap identitas “utusan” yang disebut-sebut meminta pembatalan pemecatannya dari PDIP serta pencopotan Hasto Kristiyanto dari jabatan Sekretaris Jenderal PDIP.

Dalam keterangannya di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/3/2025), Jokowi dengan tegas membantah tudingan tersebut.

“Enggak ada (permintaan seperti itu), apa iya? Harusnya disebutkan siapa (utusannya) gitu loh biar jelas,” ujar Jokowi.

Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan kasus hukum yang menyeret Hasto Kristiyanto. Mantan kader PDIP itu mempertanyakan logika di balik tuduhan yang dilontarkan kepadanya.

“Kepentingannya apa saya mau mengutus untuk itu, kepentingannya apa? Coba logikanya,” ujarnya dengan nada tegas.

Jokowi mengungkapkan bahwa selama ini ia memilih diam terhadap berbagai tuduhan yang ditujukan kepadanya. Namun, ia memperingatkan bahwa kesabarannya ada batasnya.

“Saya itu sudah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dicela saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya ya,” lanjutnya. (red)

DPRD Madina Gelar Paripurna HUT ke-26, Bupati Sukhairi Pamit di Akhir Masa Jabatan

MADINA|oleh

Mandailing Natal – DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 kabupaten tersebut. Acara berlangsung di Ruang Paripurna DPRD, Kompleks Perkantoran Payaloting, pada Senin (10/3).

Paripurna dihadiri oleh Bupati HM Jafar Sukhairi Nasution, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Alamulhaq Daulay, para asisten, sejumlah kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis, yang juga memimpin sidang, mengulas perjalanan pembentukan Kabupaten Mandailing Natal sejak awal berdiri dengan delapan kecamatan hingga berkembang menjadi 23 kecamatan dengan 377 desa dan 27 kelurahan pada tahun 2007.

Dalam pidatonya, Bupati Sukhairi memaparkan berbagai capaian pembangunan selama masa kepemimpinannya, yang turut ditampilkan dalam video dokumentasi.

Salah satu program unggulan yang tetap berjalan adalah Universal Health Coverage (UHC), yang menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat Madina.

“Pembangunan kesejahteraan masyarakat terus mengalami peningkatan, tercermin dari turunnya persentase penduduk miskin serta penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 7,45 persen pada 2023 menjadi 7,22 persen pada 2024,” ujar Sukhairi.

Sebelum menutup pidato, Sukhairi menyampaikan lima pesan kepada masyarakat dan jajaran pemerintahan. Ia mengingatkan pentingnya menjaga persatuan, menghindari isu-isu yang dapat memecah belah, serta menjaga sumber daya alam untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), ia berpesan agar meningkatkan profesionalisme dan disiplin kerja. Selain itu, ia juga mengajak umat Muslim di Madina untuk menjalankan ibadah puasa dengan baik di bulan Ramadan.

Di akhir pidatonya, Sukhairi berpamitan kepada seluruh masyarakat Madina, mengingat masa jabatannya yang segera berakhir.

“Saya dan istri menyampaikan permohonan maaf jika selama memimpin ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan,” tutupnya.(Red)

Ketua DPRD Madina Mendadak Tinggalkan Sidang Paripurna, Ada Apa?

MADINA, POLITIK & PEMERINTAH|oleh

Madina – Suasana sidang paripurna istimewa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Mandailing Natal (Madina) yang awalnya berlangsung khidmat tiba-tiba diwarnai insiden tak terduga.

Seperti yang di beritakan media Online HayuaraNet.com, ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis, mendadak berdiri dan meninggalkan ruang sidang saat Bupati HM Jafar Sukhairi Nasution baru saja memulai pidato pemerintahan.

Momen mengejutkan ini terjadi di Ruang Paripurna DPRD Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Senin (10/3).

Sidang yang dimulai pukul 11.05 WIB itu awalnya berjalan seperti biasa. Erwin membuka acara dengan menyoroti perjalanan Kabupaten Madina yang kini memiliki 23 kecamatan, 377 desa, dan 27 kelurahan.

Namun, kejutan terjadi saat pembawa acara mempersilakan Bupati Sukhairi untuk menyampaikan pidato.

Di tengah mukadimahnya, Ketua DPRD tiba-tiba terlihat menerima panggilan telepon. Ia tampak berbicara singkat dengan Wakil Ketua DPRD, Indah Annisa, lalu tanpa banyak bicara, keluar dari ruang sidang.

Tak lama kemudian, seorang staf Sekretariat DPRD masuk dan berbicara dengan dua wakil ketua serta sekretaris dewan.

Hingga pidato bupati berakhir, Erwin tak kunjung kembali. Staf DPRD kemudian memindahkan papan nama Indah Annisa ke posisi pimpinan sidang, dan politisi Partai Golkar itu mengambil alih kepemimpinan hingga acara selesai.

Bisik-bisik di Ruang Sidang

Peristiwa ini langsung mengundang reaksi dari peserta sidang dan tamu undangan. Bisik-bisik pun terdengar di sudut ruangan. Ada yang menduga Ketua DPRD punya agenda lain yang lebih mendesak, ada pula yang bertanya-tanya apakah ada ketegangan politik di balik aksinya.

Saat dikonfirmasi usai sidang, Sekretaris DPRD Afrizal Nasution mengaku belum mengetahui alasan Ketua DPRD meninggalkan ruang sidang. “Saya belum tahu, kami belum berjumpa,” ujarnya singkat.

Sidang paripurna ini dihadiri 27 dari total 40 anggota DPRD. Berikut daftar anggota DPRD yang hadir:

  1. Erwin Efendi Lubis
  2. Indah Annisa
  3. Miftahul Falah
  4. Edi Anwar
  5. Saripada
  6. Ahmad Taufik Siregar
  7. Muslim Pulungan
  8. Ali Makmur
  9. M. Yusuf
  10. Amdani
  11. Zainal Arifin Simbolon
  12. Khairul Anwar Hasibuan
  13. Salman
  14. Jeni Saputra
  15. Zubaidah
  16. Binsar Nasution
  17. Bahran Saleh
  18. Habibi
  19. Ardiansyah
  20. Zainuddin Nasution
  21. Edi Adwar
  22. Ilham Syururi
  23. Hatta Usman Rangkuti
  24. Tasmil
  25. Sulthoni
  26. Wildan
  27. Suhelmi.

Serap Aspirasi Warga Angkola Timur, Muniruddin Ritonga Fokus pada Pendidikan dan Pertanian

DAERAH, POLITIK & PEMERINTAH|oleh

Tapanuli Selatan – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga, menyerap aspirasi masyarakat Angkola Timur dalam Reses II Tahun Sidang Pertama DPRD Sumut 2025. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, (6/3),di Kelurahan Batang Tura Sirumambe ini menjadi ajang bagi warga untuk menyampaikan berbagai kebutuhan, terutama di sektor pendidikan dan pertanian.

Muniruddin, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menegaskan bahwa reses ini bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan yang benar-benar dibutuhkan. “Dengan memahami langsung kebutuhan warga, kita bisa memperjuangkan kebijakan yang berdampak nyata,” ujarnya.

Dalam sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan keluhan mereka. Di sektor pertanian, Rosana Ritonga dari Lingkungan Tiang Aras meminta perbaikan saluran irigasi ke persawahan Saba Jae yang mengalami kendala suplai air.

Hal serupa disampaikan Panggabean Harahap dari Tabu Sira, yang meminta perhatian terhadap bendungan rusak dan kelangkaan pupuk yang mengancam produktivitas pertanian.

Sementara itu, Roslaini Harahap dari Lingkungan Siringo-ringo Galangan mengusulkan perbaikan titi gantung guna mempermudah akses masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian.

Di bidang pendidikan, Imom Amin Dongoran menekankan pentingnya pembangunan SMA di wilayah tersebut. Menurutnya, banyak anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA karena jarak sekolah yang terlalu jauh.

Menanggapi aspirasi warga, Muniruddin menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. “Semua masukan ini akan saya bawa ke tingkat provinsi agar bisa ditindaklanjuti. Kita berharap pembangunan yang dilakukan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(Red)

Jan Maringka : Komitmen Penegakan Hukum Tidak Pernah Berhenti Walau Purna Bakti

NASIONAL, POLITIK & PEMERINTAH|oleh

Jakarta,Sahata News – Acara kegiatan ‘Kilas Balik Reuni Kejaksaan RI Angkatan Tahun 1989’ berlangsung sukses, Jum’at-Sabtu 10-11 Januari 2025 di Badiklat Kejaksaan, Kecamatan Ragunan, Jakarta Selatan. Angkatan 89 sudah melahirkan banyak Jaksa-Jaksa yang berprestasi dan tampil sebagai tokoh publik sebagai aparat penegak hukum.

Hadir dalam acara Wakil Jaksa Agung RI Feri Wibisono, Mantan Jam Intel Kejagung periode 2017-2020 Jan S. Maringka, Jam Pembinaan Kejagung Bambang Rukmono, Jam Was Kejagung Ali Mukartono, Ketua Angkatan 89, Hari Setyono dan mantan Jaksa aktif/purna bakti lainnya.

Jan S. Maringka salah satu Angkatan 89 yang memecahkan rekor pertama kali, tembus menjadi Jam Intel Kejaksaan Agung RI periode 2017-2020 mengatakan, Angkatan 689 ini sangat berhasil dibandingkan dengan angkatan sebelum dan sesudahnya.

Hal ini Jan Maringka sapaan akrabnya, tidak lain karena proses rekrutmen yang baik dan transparan saat itu. Dimana terbangun dan terbentuk sinergi yang baik sejak awal, oleh pengurus Angkatan Jaksa terdahulu.

Keterangan Foto: Wakil Jaksa Agung RI Feri Wibisono, Mantan Jam Intel Kejaksaan Agung RI periode 2017-2020, Jan S. Maringka, Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak dan Ketua Panitia Kilas Balik Angkatan 89 Hari Setyono. (Dok. Panitia Kilas Balik 689)

“Pola rekrutmen Jaksa yang baik, akan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik bagi institusi Kejaksaan. Kami berterima kasih kepada senior-senior Jaksa Angkatan sebelumnya yang memberikan motivasi dan dedikasi yang tinggi,” terang Jan Maringka kepada Media, Minggu (13/1) di Jakarta.

Sementara itu Wakil Jaksa Agung RI, Feri Wibisono, sebagai salah satu dari 120 Jaksa yang bergabung sejak 1989 lalu. Dirinya mengatakan, menjelang purna bakti setelah 35 tahun mengabdi dari Jaksa Angkatan 89 ini, tetap berkomitmen untuk menjaga institusi.

“Boleh dikata angkatan ini sangat berhasil dibandingkan angkatan lain, karena lebih dari 20 persen diantara mereka berhasil mencapai puncak karir. Baik itu sebagai unsur pimpinan di dalam, maupun di luar Kejaksaan RI,” ucapnya.

Kata dia sebut saja, Jan Maringka yang menjadi JAM Intel Kejagung RI Periode 2017-2020. Kata dia, Jan Maringka memecahkan rekor angkatan 689 yang menjabat sebagai Jam Intel sewindu yang lalu tepatnya 2017. Kemudian Jan Maringka menjabat Irjen Kementan, 2021-2023.

“Menyusul di akhir tahun 2019, saya (red-Feri Wibisono) dilantik sebagai Jam Datun Kejagung RI, kemudian sekarang menjabat Wakil Jaksa Agung RI dan akan berakhir bulan depan,” ucap Feri biasa dipanggil.

Periode yang sama juga dilantik Bambang Rukmono sebagai Jam Pembinaan. Kemudian Ali Mukartono, sebagai JAM Pidum Kejagung RI dan terakhir menjadi Jam Was Kejagung RI.

“Selain itu ada Toni Spontana, dilantik tahun 2020 lalu sebagai Kabandiklat. Sementara di jajaran Staf Ahli Jaksa Agung RI ada Hidayatullah (Alm), Firdaus, Asri Agung, Mangihut Sinaga yang kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI Komisi III dari Partai Golkar,” pungkasnya.

Tugas Kekaryaan

Ketua Jaksa Angkatan 89, Hari Setyono Mantan Kapuspenkum Kejaksaan RI menjelaskan, saat ini para alumni Angkatan 89 ada juga yang bertugas kekaryaan. Diantaranya, ada nama Joni Ginting Deputi Hukum Polhukam kemudian Dirjen Imigrasi, Warih Sadono Deputi Penindakan KPK dan Deputi Men BUMN.

Selain itu ada nama, Johanis Tanak Wakil Ketua KPK dan Wisnu Baroto Dewas KPK. Bahkan ada pula nama Hefri Noor yang menjadi Komisioner Komisi Kejaksaan, belum lagi yang mencapai posisi sebagai Kajati di berbagai wilayah.

“Walau purna bakti kami para Jaksa Angkatan 89, tetap berkomitmen satu hati menjaga institusi, berbakti untuk negeri. Jayalah Adhyaksa satu hati untuk menjaga negeri,” pungkas Hari sapaan akrabnya. (red)

Muniruddin Ritonga Apresiasi Gebrakan Pemkab Madina di Awal Tahun 2025

POLITIK & PEMERINTAH, SUMUT|oleh

Sumut,(SAHATANEWS) – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Munir Ritonga, menyampaikan apresiasi terhadap langkah inovatif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) di bawah kepemimpinan Bupati HM Jafar Sukhairi Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution.

Munir menyoroti keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC), yang mempermudah masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan layanan kesehatan. Proses pendaftaran dapat dilakukan melalui bidan desa di Puskesmas, kemudian data langsung dikirim ke BPJS untuk diaktifkan.

“Program ini bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mendesak. Misalnya, jika ada ibu hendak melahirkan dan tidak memiliki BPJS, program UHC dapat diaktifkan dengan syarat administrasi kependudukannya lengkap dan valid,” ujar Munir, Senin (8/1).

Capaian PAD Disperindag Lampaui Target

Pemkab Madina juga mencatat pencapaian signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Melalui sektor retribusi pelayanan pasar dan kios, PAD tahun 2024 berhasil mencapai Rp1.103.084.700, atau 116,47 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp947.100.000.

“Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dan menjadi bukti keseriusan Pemkab Madina dalam meningkatkan potensi daerah,” jelas Munir.

Penerbangan Perdana Madina-Medan Dimulai

Gebrakan lain adalah dimulainya penerbangan rute Madina-Medan melalui Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Jadwal penerbangan perdana diumumkan pada Senin (6/1) di aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan.

Penerbangan rute Medan-Madina beroperasi setiap Sabtu dengan jadwal keberangkatan pukul 09.45 WIB dan tiba pukul 11.00 WIB. Sementara itu, rute Madina-Medan dijadwalkan berangkat pukul 11.10 WIB dan tiba pukul 12.25 WIB.

Pesawat yang digunakan adalah Cessna Grand Caravan dengan kapasitas 10 penumpang. Harga tiket rute Medan-Madina dipatok Rp707.210, sementara Madina-Medan Rp594.560. Adapun fasilitas bagasi gratis hingga 15 kg untuk barang kabin, dengan biaya tambahan sebesar Rp20.000 per kg untuk kelebihan bagasi.

Munir menilai keberadaan penerbangan ini akan sangat membantu masyarakat, khususnya dalam mempermudah akses transportasi yang sebelumnya terbatas.

“Langkah ini menjadi bukti nyata upaya Pemkab Madina dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Munir. (RED)

Ahmad Taufik Siregar Serap Aspirasi Warga Mompang Jae, dari Infrastruktur hingga Air Bersih

MADINA, POLITIK & PEMERINTAH|oleh

Mompang Jae, Madina – Hujan gerimis yang mengguyur Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Jumat (13/12), tak menghalangi semangat warga untuk hadir dalam reses perdana anggota DPRD Mandailing Natal (Madina) dari Fraksi PKB, Ahmad Taufik Siregar.

Lebih dari 100 warga bersama tokoh masyarakat antusias menyampaikan berbagai aspirasi demi pembangunan yang lebih baik.

Sebagai daerah asal Taufik, Mompang Jae menjadi lokasi istimewa untuk memulai reses tahun sidang 2024/2025. Tokoh masyarakat H. Sutan Baginda menyampaikan apresiasinya. “Kami bersyukur, Pak Taufik memprioritaskan kampung halaman sendiri. Ini bukti bahwa beliau peduli pada kemajuan kelurahan ini,” katanya.

Lurah Mompang Jae, Ahmad Faizal Hasibuan, tak menyia-nyiakan momen ini dengan mendorong warganya aktif menyuarakan kebutuhan. “Ini peluang besar untuk menyampaikan aspirasi. Mari kita dukung agar anggaran besar mengalir ke kelurahan kita,” ujarnya.

Dalam dialog tersebut, berbagai usulan krusial mencuat. Edi Saputra Batubara, warga Lingkungan 6, meminta perbaikan jembatan rusak di lorongnya sambil menyatakan kesiapannya membebaskan lahan. Ia juga berharap adanya kebijakan yang membebaskan iuran BPJS Kesehatan untuk warga.

Tak ketinggalan, Sri Wahyuni Pulungan, mewakili kaum ibu, mengusulkan program pemberdayaan remaja melalui pelatihan keterampilan seperti menjahit. “Kami butuh program yang bermanfaat untuk anak muda agar kenakalan remaja berkurang,” tuturnya.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pembangunan sumber air bersih, karena air yang tersedia saat ini tak layak untuk kebutuhan sehari-hari.

Sorotan lain datang dari Zulkifli Siregar, warga Lorong 1, yang mengeluhkan masalah sampah yang menyumbat sungai hingga berdampak pada irigasi sawah. Ia juga meminta pembangunan jalan usaha tani untuk memudahkan akses ke lahan pertanian.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ahmad Taufik Siregar menjelaskan bahwa beberapa usulan sudah masuk dalam anggaran tahun 2025. “Rehabilitasi jalan lingkungan di Mompang Jae dan pembangunan ruas Jalan Mompang-Tanjung Mompang sudah kita perjuangkan dan akan direalisasikan tahun depan,” ungkapnya.

Namun, Taufik juga mengakui tidak semua aspirasi dapat terakomodasi dalam waktu dekat. “Untuk usulan yang belum tercover, akan kami bawa ke pembahasan anggaran tahun 2026. Ini komitmen kami untuk terus memperjuangkan kebutuhan warga,” katanya dengan tegas.

Taufik juga mensosialisasikan program Universal Health Coverage (UHC) dari Pemkab Madina, yang memungkinkan warga berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga. “Dengan program ini, bapak-ibu tidak perlu khawatir soal biaya berobat. Semua ditanggung pemerintah,” tambahnya.

Reses ini tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga bukti nyata kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat. Dengan berbagai masukan yang telah diterima, Taufik berjanji akan terus memperjuangkan Mompang Jae sebagai prioritas pembangunan.

“Kami berharap apa yang disampaikan hari ini dapat membawa perubahan konkret bagi kelurahan kita,” ujar Lurah Ahmad Faizal Hasibuan.

Warga pun menanti langkah nyata dari hasil reses ini, dengan harapan kelurahan mereka semakin maju dan sejahtera.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata hubungan erat antara legislator dan konstituennya, sekaligus komitmen Ahmad Taufik Siregar dalam mengutamakan pembangunan yang berkeadilan di Madina.(Red)

Prabowo Usulkan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD untuk Efisiensi Anggaran

NASIONAL, POLITIK & PEMERINTAH|oleh

SENTUL,BOGOR – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan reformasi sistem politik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Ia menyoroti tingginya anggaran yang dihabiskan dalam pelaksanaan Pilkada langsung, yang disebutnya mencapai triliunan rupiah. Usulan tersebut disampaikan dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12).

Prabowo mencontohkan sistem yang diterapkan oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, di mana anggota DPRD bertugas memilih gubernur dan bupati. Menurutnya, sistem ini lebih efisien dan tidak memerlukan pengeluaran besar.

“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Sekali memilih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itu yang memilih gubernur dan bupati. Tidak perlu keluar biaya besar,” ungkap Prabowo.

Ia menekankan bahwa anggaran besar yang digunakan untuk Pilkada dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti perbaikan sekolah dan pembangunan infrastruktur irigasi. “Berapa puluh triliun habis hanya dalam satu atau dua hari? Padahal dana tersebut bisa dipakai untuk memperbaiki sekolah-sekolah atau membangun irigasi,” tambahnya.

Dalam pidato tersebut, Prabowo juga mengajak para pemimpin partai politik yang hadir untuk mempertimbangkan perubahan ini. Sambil berkelakar, ia mengatakan bahwa keputusan bisa diambil secara langsung jika ada kesepakatan bersama. “Banyak ketua umum partai di sini. Kalau mau, kita bisa putuskan malam ini juga,” ujarnya disambut tawa para undangan.

Gagasan ini menimbulkan perbincangan di kalangan politik dan publik, mengingat usulan tersebut akan membawa perubahan signifikan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Implementasinya membutuhkan kajian mendalam dan dukungan politik yang kuat. (red)

Sumber: Kabar24.bisnis.com