Dukung Peningkatan PAD Madina, Muslim Pulungan Dorong Pembentukan BUMD

MADINA|oleh

Madina – Wakil Ketua Komisi II DPRD Mandailing Natal (Madina) dari Fraksi PKB Muslim Pulungan mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai wacana yang dilontarkan Bupati H. Saipullah Nasution.

“Kehadiran BUMD itu sangat urgen untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah kita yang tergolong masih minim,” kata Muslim Pulungan, Senin (5/5/2025).

Itu sebabnya, Muslim mendukung kebijakan Bupati Saipullah yang memasukkan rencana pendirian BUMD ke agenda program 100 hari pemerintahan Saipullah-Atika (SAHATA).

Apalagi, menurut anggota DPRD Madina daerah pemilihan dua ini, BUMD yang akan didirikan bergerak di bidang perkebunan sawit.

“Kita tahu lahan kebun sawit di Madina ini cukup luas, terutama di wilayah pantai barat. Pemerintah daerah harus maksimal memanfaatkan potensi ini untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Selain berkontribusi terhadap pendapat asli daerah (PAD), Muslim juga optimistis keberadaan BUMD itu nantinya akan mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal.

Dengan demikian, kata dia, sedikit-banyaknya akan mengurangi angka pengangguran di kabupaten paling selatan Sumatera Utara ini.

“Prinsipnya, kami akan terus mendukung setiap kebijakan Pemkab Madina yang mengarah pada kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

Muslim juga menyarankan agar BUMD itu nantinya dikelola oleh orang-orang yang profesional di bidang usaha, sehingga badan usaha itu benar-benar dapat beroperasi sebagaimana layaknya lembaga bisnis.

Sebelumnya, Bupati Saipullah melontarkan wacana pendirian BUMD untuk mendorong peningkatan PAD Kabupaten Madina.

Rencana itu makin menguat ketika usai Saipullah berdialog dengan pengurus Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Batahan Maju dan masyarakat di Desa Sari Kenanga, Kecamatan Batahan, belum lama ini.

Saat itu, Saipullah menyatakan pendirian BUMD masuk program prioritas pemerintahannya untuk 100 hari pertama. Satu unit usaha yang nantinya diurus perusahaan daerah ini adalah perkebunan sawit.

“Kami akan mengaudit dan investigasi lahan-lahan perkebunan yang ada. Manakala ada selisih dari izin yang ditetapkan, maka itu akan ditarik untuk dikelola BUMD,” katanya.(Red)

Danantara Resmi Pemilik 844 Perusahan BUMN 

NASIONAL|oleh

Jakarta – Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani mengungkapkan sebanyak 844 badan usaha milik negara (BUMN) telah resmi bergabung ke Danantara Indonesia.

“Sejak di launching oleh Presiden Prabowo (24 Februari 2025), kami bergerak cepat. Per 21 Maret 2025, seluruh BUMN yang berjumlah 844 sudah resmi menjadi bagian milik dari Danantara Indonesia,” ujar Rosan di acara Town Hall Danantara Indonesia di Jakarta, Senin.

Ia mengungkapkan sebanyak 844 perusahaan BUMN itu, juga mencakup anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga cicit perusahaan.

Sehingga, saat ini pihaknya bisa melakukan konsolidasi untuk bertumbuh bersama secara bertahap demi berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia.

“Ada anak (perusahaan BUMN), cucu, cicit, di bawahnya cicit lagi, jadi total itu ada 844 perusahaan. Itu sudah resmi berada di Danantara sejak 21 Maret 2025. Jadi, kami bisa melakukan konsolidasi, dan kami sudah lakukan secara bertahap, bersama-sama terhadap yang besar-besar, yang mempunyai dampak besar terhadap perekonomian,” ujar Rosan.

Dalam kesempatan ini, ia menyebut Danantara Indonesia hadir di saat dunia sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik, yang terbaru yaitu adanya kebijakan tarif dari Amerika Serikat (AS).

“Danantara hadir dalam waktu sangat tepat, karena kita lihat tensi geopolitik ekonomi dunia semakin meningkat dan menyadarkan banyak bangsa, bahwa kita harus menyandarkan pada ekonomi kita sendiri,” ujar Rosan.

Ia menyampaikan pimpinan Danantara Indonesia dan perusahaan BUMN harus memiliki prinsip 3K, yakni karakter, yaitu semua pimpinan BUMN harus memiliki karakter yang bersih, dan menjiwai pancasila.

Kedua, kompeten, yaitu semua pimpinan Danantara dan BUMN harus kompeten dalam bidangnya, dan memperbaiki agar kompetensi itu dapat diterapkan dengan baik.

Ketiga, komitmen, yaitu pimpinan Danantara dan BUMN harus menjunjung tinggi prinsip good corporate governance (GCG), menjaga akuntabilitas, serta taat terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku.

“Oleh sebab itu, semoga kehadiran Danantara Indonesia menjadi lembaran baru BUMN, bisa memberikan manfaat yang luar biasa,” ujar Rosan.(SB)

Sekjen Bara JP : Mereka Berusaha Pengaruhi Opini Publik dan Berupaya Menjatuhkan Reputasi Jokowi

NASIONAL|oleh

Jakarta – Sekretaris Jenderal Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Relly Reagen sependapat dengan pernyataan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menilai ada tujuan politis lebih besar di balik isu ijazah palsu. Katanya, tuduhan terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut sampai saat ini masih terus bergulir, bahkan pernah digugat ke pengadilan.

“Saya sependapat dengan pernyataan Boni Hargens, Sabtu (26/4/2025), yang menilai ada tujuan politis yang lebih besar di balik isu tudingan ijazah palsu Jokowi. Walaupun meski tak lagi menjabat presiden, Jokowi terus disudutkan,” kata Reagan, Minggu pagi (27/4/2025) kepada wartawan senior Syafrudin Budiman di Jakarta.

Reagen, menegaskan adanya gerakan dari kelompok-kelompok tertentu, khususnya dari RT 16 dan RT 24. Yang mana merasa dirugikan selama dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, kelompok-kelompok ini merasa tersisihkan saat jabatannya diganti dan tidak berdaya selama era kepemimpinan Jokowi. Sehingga kini berupaya membentuk afiliasi untuk mengacaukan arah politik nasional.

“Kita sudah tahu tujuan dan ending dari gerakan ini. Mereka berusaha mempengaruhi opini publik dan berupaya keras menjatuhkan reputasi pemerintahan Jokowi,” ujar Reagen.

Namun, lanjutnya, kelompok tersebut lupa bahwa “pasukan lingkar luar” Jokowi tersebar di berbagai daerah dan tetap solid menjaga agenda perubahan.

“Kami sepakat dengan Boni Hargens. Ini bukan sekadar prediksi, tapi fakta di lapangan,” tegas Reagen.

Namun, lanjutnya, kelompok ini adalah barisan sakit hati pada Jokowi, yang tersebar di berbagai daerah dan tetap solid menjaga agenda perubahan.

“Walau sudah  tidak menjabat Presiden RI, kelompok ini terus menyudutkan Jokowi. Kan mereka pilih RT 16 dan RT 24,” seloroh reagen yang juga mendukung pernyataan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Reagen juga mengingatkan, jika pihak-pihak tersebut merasa tidak puas dengan hasil Pilpres 2024, jalur konstitusional tersedia.

“Kalau kalah di Pilpres, bergabunglah kembali secara sehat. Tapi jika sudah mulai bergerak untuk bermain curang demi 2029, hentikan permainanmu, kawan,” tandasnya.

DPP Bara JP memastikan akan terus mengawal jalannya demokrasi secara damai dan konstitusional serta tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya yang merusak stabilitas nasional. (red)

PKB Sumut Siap Hadapi Pemilu 2029: Cucun Tegaskan Fokus pada Progres Partai dan Kemenangan

POLITIK & PEMERINTAH, SUMUT|oleh

Sumut – Dalam rangka mempersiapkan kemenangan besar di Pemilu 2029, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, mengingatkan seluruh kader PKB di Sumatera Utara untuk fokus mengoptimalkan progres partai yang telah ditetapkan sejak awal.

Hal ini disampaikan Cucun pada acara Halal Bihalal PKB Sumut yang diadakan di Hotel Emerald Garden, Medan, pada Sabtu (26/4/2025), mewakili Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar.

“Seluruh progres harus selesai tepat waktu, karena kinerja kita sebagai pengurus dan anggota dewan akan dinilai oleh rakyat,” ujar Cucun dengan tegas.

Ia menekankan bahwa keberhasilan dalam Pemilu 2029 sangat bergantung pada konsistensi progres yang telah digariskan oleh Muktamar PKB di Bali.

Cucun meminta agar seluruh kader, dari level atas hingga bawah, untuk terus menjaga kekompakan dan berkomitmen pada perjuangan memenangkan PKB.

“Tak ada pilihan lain selain serius berjuang dan mengabdi demi kepentingan rakyat dan konstituen kita. Kemenangan 2029 hanya bisa tercapai jika kita bersatu dan bekerja keras,” tambah Cucun.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Syuro PKB Sumut, KH Akhyar Nasution, mengingatkan para kader akan pentingnya mempererat persaudaraan dan menjalin silaturahim yang lebih kuat.

“Halal bihalal ini adalah kesempatan baik untuk menyatukan semangat kita. Tema ‘Kita Rajut Kebersamaan Menuju PKB Bangkit, Solid, dan Menang’ menjadi simbol bagi kita semua untuk terus bergerak menuju kemenangan,” ujar Akhyar.

Sementara itu, Ketua PKB Sumut, HM Jafar Sukhairi Nasution, memaparkan capaian gemilang PKB Sumut pasca Pemilu 2024, dengan 4 anggota DPRD Provinsi, 56 anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta 2 anggota DPR RI. Ia menegaskan bahwa langkah konsolidasi lebih awal akan menjadi kunci sukses meraih kemenangan lebih besar pada Pemilu 2029.

“Kita harus solid. DPW PKB Sumut tetap mendukung penuh Ketua Umum Abdul Muhaimin Iskandar demi memastikan kemenangan PKB pada Pemilu 2029,” ujar Sukhairi dengan penuh keyakinan.

Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk anggota DPR RI PKB, H Ashari Tambunan dari Dapil Sumut I, anggota DPRD Provinsi Sumut, serta kader PKB dari berbagai daerah di Sumatera Utara.(Red)

Golkar Madina Gelar Halal Bihalal: Semangat Kekeluargaan dan Komitmen Membangun Bangsa

MADINA, POLITIK & PEMERINTAH|oleh

Madina – Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan mewarnai acara halal bihalal dan silaturrahmi yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal (Madina) di kantor mereka, Kamis (24/4/2025). Mengusung tagline “Golkar Solid untuk Indonesia Maju”, kegiatan ini menjadi ajang mempererat hubungan antarkader sekaligus menjalin sinergi dengan masyarakat.

Acara dibuka dengan lantunan ayat suci Al-Qur’an yang mengalun khidmat, membawa nuansa spiritual yang mendalam. Doa bersama dipimpin oleh tokoh agama setempat, menjadi pengantar penuh harap untuk keberkahan dan kesuksesan silaturrahmi ini.

Ketua DPD Partai Golkar Madina, H. Aswin Parinduri, secara resmi membuka acara yang juga dihadiri tokoh-tokoh penting seperti Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis, para anggota Fraksi Golkar, Kepala BNN Kabupaten Madina Kombes Pol. Edi Mashuri, serta sejumlah perwakilan ormas dan masyarakat umum.

Dalam sambutannya, H. Aswin menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan sinergi sebagai fondasi untuk membangun daerah dan bangsa.

“Momentum halal bihalal ini bukan sekadar ajang saling memaafkan, tetapi juga refleksi atas semangat kebersamaan dan kesolidan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” ujar Aswin penuh semangat.

Tak hanya sarat makna, acara ini juga disemarakkan dengan penampilan siswa-siswi berprestasi di bidang tarik suara, yang menambah hangatnya suasana kekeluargaan.

Melalui kegiatan ini, Partai Golkar Madina menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat—merajut kebersamaan, mempererat persaudaraan, dan melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju.(Red)

Tudingan Polemik Ijazah Mantan Presiden Jokowi, PP Kagama : Harus Disikapi Cerdas dan Rasional 

NASIONAL|oleh

Jakarta – Ketua Keluarga Alumni Universitas Gajah Madah (Kagama) Cirebon Raya Heru Subagia meminta publik berpikir cerdas, terkait tudingan dugaan ijasah palsu kepada Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Demikian disampaikan Heru sapaan akrabnya saat silaturahim diterima Ketua Bidang Hukum PP Kagama, Danang Girindrawardhana, Jumat (11/4/2025) di Jakarta.

“Saya pikir, publik perlu cerdas dan rasional dalam menghadapi polemik ijazah. Apalagi itu disangkutpautkan dengan nama perguruan tinggi ternama (red-UGM), publik seharusnya sudah paham pada nama besar dan kredibilitas UGM,” ujar Heru usai pertemuan di kantor PP Kagama Jakarta.

Rencana aksi geruduk UGM ini rencananya, akan digelar bertepatan dengan momen halal bihalal kampus, Selasa (15/4/2025). Dimana akan melibatkan sejumlah tokoh seperti Rismon Hasiholan Sianipar, Roy Suryo, serta alumni UGM lainnya.

“Aksi tersebut adalah ekspresi aspirasi yang wajar.. Upaya itu merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas terhadap keabsahan data seseorang pejabat publik. Namun masyarakat tetap harus berfikir objektif dan cerdas menyikapinya,” jelas Heru.

Dirinya mencontohkan Mantan Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama juga pernah mengalami polemik serupa. Sejumlah individu mempertanyakan, apakah benar Obama lahir di wilayah AS, karena itu menjadi syarat dalam pencalonan sebagai presiden.

Dalam kasus Obama, katanya, polemik itu menjadi ekspresi perang urat syaraf politik, di mana pihak Republikan yang beraliran konservatif lebih menghendaki presiden yang kelahiran continental.

“Ini lebih pada sentimen ideologi. Nah dalam kasus Indonesia, itu memperlihatkan bagian dari polarisasi sehingga ujungnya adalah sentimen personal,” kata Heru.

Polemik di Indonesia saat ini, berhubungan dengan level kedewasaan dalam berpolitik, selain soal kebebasan berekspresi yang dilindungi serta kepercayaan terhadap penyelenggara pemerintahan.

Namun, jika mengacu pada indikator kedewasaan politik itu, Heru menyebut sebenarnya demokrasi Indonesia belum dewasa.

Ia meminta seluruh pihak terkait bersikap dewasa, terkait polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Bahkan harus segera disudahi, agar tidak mengarah pada hal-hal subjektif dan personal.

“Kalau tidak menyudahi dengan sikap kedewasaan, maka kedengkian itu semakin melahirkan sentimen personal. Itu tidak akan selesai di ruang publik,” kata Heru memberi alasan.

Sementara itu Ketua Bidang Hukum PP Kagama Danang Girindrawardana saat menerima Ketua Kagama Cirebon Raya menyampaikan, siap menampung sejumlah isu di media sosial dan media massa yang meragukan kebenaran perjalanan akademik mantan Presiden Joko Widodo di UGM.

“PP Kagama pro aktif dan responsif menampung seluruh aspirasi alumni dan pengurus alumni, ketika nama UGM ini dikaitkan. Klarifikasi ini paling tidak, supaya bisa mendudukkan masalah. Agar clear, tidak over spekulasi, dan itu berlaku bagi siapapun,” pungkas Danang. (red)

Saipullah Nasution Tantang Status Quo! Siap Rebut Kursi Ketua DPD Golkar Sumut 2025

MADINA, POLITIK & PEMERINTAH|oleh

Mandailing Natal – Suasana politik Sumatera Utara (Sumut) mulai menghangat jelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golongan Karya (Golkar) 2025,Saat Salah satu nama kadernya mencuat dan mulai menyedot perhatian. Yakni Bupati Mandailing Natal (Madina), Saipullah Nasution, SH., MM.

Dengan penuh keyakinan, Saipullah menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon Ketua DPD Golkar Sumut. Tak sekadar maju, ia datang dengan visi perubahan besar.

“Saya tidak datang untuk mencari kekuasaan. Saya datang membawa semangat pembaruan dan keberanian untuk membenahi tubuh partai ini,” tegas Saipullah.

Dikenal sebagai mantan pejabat tinggi Bea dan Cukai yang kini menjabat Bupati Madina, Saipulloh bukan orang baru dalam hal kepemimpinan dan tata kelola.

Ia kembali ke tanah kelahirannya dengan misi mulia: membangun Madina dari bawah, dan kini berencana mau ke Sumatera Utara dari dalam tubuh Partai Golkar.

“Partai Golkar bukan milik segelintir elit atau lingkaran keluarga tertentu. Golkar milik rakyat, milik kader-kader muda yang punya mimpi besar. Dan itu yang ingin saya perjuangkan,” tegasnya lagi.

Saipullah menilai sudah waktunya Golkar Sumut keluar dari bayang-bayang kepentingan sempit dan membuka ruang luas bagi kaderisasi yang sehat, politik yang rasional, dan arah perjuangan yang nyata untuk rakyat.

“Saya siap berdiri di barisan depan. Kalau orang lain berambisi di pusat, saya justru ingin fokus membesarkan Sumatera Utara. Karena saya percaya, perubahan besar selalu dimulai dari daerah,” ujarnya.

Dengan latar belakang nasional dan semangat lokal, Saipullah tampil sebagai sosok segar di tengah arus politik yang stagnan.

Ia membawa energi baru, gagasan besar, dan semangat untuk menjadikan Partai Golkar kembali sebagai kekuatan politik rakyat.

“Bismillah, saya siap lahir batin. Ini bukan soal jabatan, ini soal dedikasi. Dan saya akan habiskan sisa energi saya untuk membenahi partai dan membangun daerah,” tandasnya.(Red)

Sumber : Antara

Bupati Madina Paparkan Program 100 Hari Pertama dalam Sidang Paripurna DPRD

MADINA|oleh

Madina – Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution memaparkan program kerja 100 hari pertama kepemimpinan Dwitunggal Saipullah-Atika dalam pidato perdananya di Sidang Paripurna DPRD Madina. Sidang yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, pada Selasa (25/3), itu dipimpin oleh Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis, didampingi Wakil Ketua Indah Annisa dan Miftahul Falah.

Dalam pidatonya, Saipullah menegaskan bahwa program 100 hari pertama yang disusun berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat. Program tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, lingkungan, pertanian, perikanan, pariwisata, hingga ekonomi. Selain itu, pemerintahannya akan mengoptimalkan kinerja birokrasi serta melestarikan adat dan budaya Mandailing.

“Program ini kami susun untuk bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kami juga akan memastikan harmonisasi regulasi serta peningkatan kinerja birokrasi guna mempercepat pembangunan daerah,” ujar Saipullah.

Dalam pelaksanaan programnya, pasangan Saipullah-Atika akan menyelaraskan kebijakan daerah dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, visi utama Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan Wakil Gubernur Surya, yakni Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan, juga akan menjadi acuan dalam pembangunan Madina.

Saipullah juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi di era digital saat ini. Menurutnya, sarana prasarana dan sumber daya manusia (SDM) yang andal harus dipersiapkan dengan baik untuk mendukung hilirisasi energi dan pertanian agar Madina tidak tertinggal dalam arus perkembangan global.

Selain itu, Saipullah-Atika mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam lima tahun ke depan, antara lain penurunan angka kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran, perbaikan infrastruktur, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Kami sadar bahwa tantangan ini tidak bisa kami hadapi sendiri. Dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Madina sangat dibutuhkan agar pembangunan berjalan lancar,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Saipullah juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Madina yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya dan Atika untuk memimpin daerah ini. Ia juga mengapresiasi peran DPRD, partai politik, relawan, Forkopimda, KPU, Bawaslu, serta berbagai pihak yang telah menyukseskan Pilkada Madina 2024.

Tidak lupa, ia mengucapkan terima kasih kepada bupati sebelumnya atas dedikasi dalam memimpin Madina serta kontribusi dalam menyukseskan transisi kepemimpinan hingga pelaksanaan sidang paripurna ini.

Di akhir pidatonya, Saipullah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu, tanpa lagi terpecah dalam faksi politik Pilkada.

“Sekarang bukan lagi 01 atau 02, yang ada hanya 03, yaitu persatuan Indonesia. Mari kita satukan tekad membangun Madina yang lebih maju, Madina Madani,” pungkasnya.(Red)

Bupati Saipullah: Tak Ada Lagi Perbedaan, Saatnya Bersatu Membangun Madina

SUMUT|oleh

Medan – Suasana penuh kehangatan terasa di Aula Grand Mercure, Medan, Jumat (21/3), saat Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melangkah bersama dalam membangun daerah. Dalam momen buka puasa bersama dan ramah tamah itu, ia menegaskan bahwa perbedaan politik telah berakhir, kini saatnya bersatu demi kemajuan Madina.

“Tidak ada lagi kosong satu atau kosong dua. Saatnya kita bergandengan tangan, bekerja sama, dan membangun Madina dengan semangat kebersamaan!” serunya disambut tepuk tangan hadirin.

Saipullah menceritakan perjalanan panjang menuju pelantikan yang baru saja berlangsung. Dari tahapan pendaftaran, kampanye, pemilihan, hingga menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), semuanya ia lalui dengan penuh perjuangan.

“Saya berharap perkara di MK cukup sampai putusan sela, tapi ternyata kita harus sampai ke tahap pembuktian. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah dan doa masyarakat Madina, perjuangan ini membuahkan hasil,” ungkap Ketua DPP IKANAS itu.

Ia dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution pun menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berjuang bersama. Kini, dengan mandat penuh, keduanya siap mengemban amanah untuk membawa Madina ke tingkat yang lebih tinggi.

“Lima tahun ke depan, target kita jelas: Madina harus menjadi daerah yang diperhitungkan, tidak hanya di Sumatera Utara, tetapi juga di tingkat nasional!” tegasnya penuh optimisme.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat Pemkab Madina, mulai dari asisten, kepala OPD, kabid, hingga kabag. Para ketua partai pendukung, keluarga bupati dan wakil bupati, simpatisan, serta tamu undangan lainnya turut meramaikan suasana, menjadikan momen ini sebagai langkah awal membangun kebersamaan untuk Madina yang lebih maju.(Red)

Yufri Astuti Resmi Nakhodai Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu Madina

SUMUT|oleh

Medan – Yufri Astuti Saipullah Nasution resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Ketua TP PKK, dan Pembina Posyandu Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Pelantikan yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, pada Jumat (21/3/2025), dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Sumut, Kahiyang Ayu Bobby Nasution.

Momentum ini menjadi langkah awal bagi Yufri Astuti untuk mengemban peran penting dalam mendukung pembangunan di Madina, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, kesehatan masyarakat, dan pengembangan kerajinan daerah.

Jabatan ini ia terima setelah suaminya, Saipullah Nasution, dilantik sebagai Bupati Madina oleh Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, di tempat yang sama.

Dalam sambutannya, Kahiyang Ayu menyampaikan apresiasi kepada Ny. Eli Maharani HM Jafar Sukhairi Nasution atas pengabdian dan dedikasinya selama menjabat. “Memberhentikan secara hormat Ny. Eli Maharani HM Jafar Sukhairi karena telah berakhir masa baktinya dan disampaikan terima kasih atas pengabdiannya,” ujar Kahiyang.

Ia juga menegaskan bahwa Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami minta kolaborasi dari para kepala daerah untuk mendukung program yang dijalankan. Sinergi adalah kunci keberhasilan,” katanya.

Yufri Astuti menyambut amanah ini dengan optimisme. Ia menegaskan bahwa program yang dijalankan akan berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Kami akan mengedepankan kerja sama dengan Pemkab Madina dan Pemprovsu serta menjalankan program prioritas yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa setiap langkah yang diambil harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat. “Pesan dari Pak Presiden yang disampaikan Pak Gubernur sangat jelas, semua program harus berfokus pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Dengan semangat baru dan komitmen kuat, Yufri Astuti diharapkan dapat membawa inovasi dan perubahan positif, menjadikan Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu sebagai pilar utama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Mandailing Natal.