Relawan Bara JP Tolak Jokowi Maju Calon Ketua Umum PSI

NASIONAL|oleh

Jakarta – Organisasi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menyatakan menolak pencalonan Mantan presiden Joko Widodo sebagai Calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebaiknya Jokowi fokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan, kemajemukan, toleransi dan kebhinekaan.

Pernyataan keras ini disampaikan pendukung setia Jokowi, Relly Reagan yang menjabat Sekretaris Jenderal Bara JP, Reagen kepada awak media, Senin pagi (19/5/2025) di Jakarta.

Ia menegaskan Pakdhe Jokowi sapaan akrabnya, tidak perlu bergabung atau menjadi Dewan Pembina PSI, sebab sudah memiliki basis relawan yang cukup besar.

“Enggak usahlah. Lebih baik beliau duduk sebagai negarawan ya. Banyak simpatisan-simpatisan di luar partai atau di dalam partai lebih berharap Pak Jokowi posisinya duduk di tengah,” ucap Reagen sapaan akrabnya.

Dirinya menjelaskan, pernah mengusulkan ke Jokowi agar relawan Bara JP membuat partai politik tiga bulan lalu. Alasannya, Bara JP sudah memiliki cabang di 34 provinsi dan 340 kabupaten/kota, serta 17 negara. Namun, Jokowi menolak.

Ia mengatakan memiliki gagasan membuat partai super terbuka. Jokowi menjelaskan partai super terbuka yang dimaksud adalah di mana setiap anggota bisa memilih ketua umumnya.

“Kalau Pak Jokowi mau masuk sebagai ketua umum partai, ya partai baru sekalian yang super terbuka, yang memang dokrinnya bisa dibuat sebagaimana mestinya,” kata Reagen.

Sementara itu, Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Utje Gustaaf Patty, mengatakan, Bara JP perlu mengkaji ulang posisinya apabila mantan Presiden Joko Widodo menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Utje mengatakan, Bara JP tidak masalah apabila Jokowi bergabung dengan partai politik. Sebab, kata dia, sewaktu di PDIP pun Jokowi hanya sebatas kader.

Namun, lain hal apabila Jokowi menjadi ketua umum. Ia mengatakan Jokowi akan menjadi simbol politik apabila menjadi ketua umum partai. Posisi ini, kata Utje, akan membuat para relawan, terutama Bara JP, gamang.

“Begitu menjadi ketua umum, kami mesti mendefinisikan ulang. Karena kami selama ini kan independen. Nah seandainya Bapak jadi ketua umum, kami pasti harus ikut menentukan sikap. Apakah secara individu ke sana atau organisasi ini melebur,” kata Utje, Sabtu, (17/5/2025).

Utje mengatakan, kelompok relawan akan gamang karena mayoritas relawan bukan partisan. Kendati Bara JP tidak ingin Jokowi menjadi ketua umum partai politik, Utje mengatakan mencalonkan diri sebagai ketua umum adalah hak konstitusional Jokowi.

Jokowi Calon Ketua Umum PSI

Sebelumnya, Jokowi mengatakan masih memperhitungkan apakah akan ikut mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum PSI atau tidak. Ia menanggapi peluang dirinya untuk ikut bertarung dalam bursa calon ketua umum partai yang saat ini dipimpin putra bungsunya sendiri, Kaesang Pangarep.

“Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah,” ujarnya saat ditemui di Kota Solo, Rabu, 14 Mei 2025 dilansir dari Tempo.co.

PSI membuka pendaftaran bakal calon ketua umum partai pada 13 Mei 2025 hingga akhir bulan ini. Proses penetapan dan pengumuman nama-nama calon ketua umum rencananya dilakukan hingga 18 Juni 2025. Setelah itu, para calon ketum akan melaksanakan proses kampanye mulai 19 Juni hingga 11 Juli 2025.

Selanjutnya, pada 10 Juli 2025, PSI akan mengumumkan daftar pemilih tetap pemilu raya partai. Sedangkan mulai 12 hingga 19 Juli 2025, partai memasuki masa pencoblosan. Adapun rangkaian tahapan pemilu raya ini akan bermuara pada Kongres PSI. Pengumuman hasil pemilu raya PSI rencananya akan dilakukan dalam Kongres PSI pada 19 Juli 2025, di Solo, Jawa Tengah. (red/tnp/SB)

Kang Dedi Mulyadi Disebut Sebagai Mulyono Jilid 2, Pengamat Politik : Beda Jauh

NASIONAL|oleh

Jakarta – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) kini ramai dijuluki Mulyono jilid II hingga Jokowinya Sunda.Hal itu berkat aktivitasnya yang sering turun ke masyarakat, dan menjawab masalah langsung di lokasinya.

Di media sosial, aksi Kang Dedi itu dihubung-hubungkan dengan gaya politik Jokowi yang juga sering turun ke masyarakat, karib dengan sebutan blusukan.

Sehingga Jokowi pun meraih popularitas karena gaya blusukannya dan bisa menaiki anak tangga pimpinan eksekutif, dari Wali Kota Solo, Gubernur Jakarta hingga Presiden Indonesia dua periode (2014-2024).

Namun, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi melihat perbedaan telak antara Dedi Mulyadi dan Jokowi.”Sebenarnya kalau menyebut seorang KDM (Kang Dedi Mulyadi) versi lain dari Jokowi, Jokowi versi 2.0, atau Mulyono Jilid 2, itu enggak seluruhnya benar juga sih,” kata Burhan, sapaan karib sang pengamat, saat bicara di program On Point with Adisty, Youtube Kompas TV, tayang Sabtu (10/5/2025).

Menurut Burhan, Dedi Mulyadi sangat artikulatif, sedangkan Jokowi tidak.

Seorang Dedi Mulyadi bisa menghadapi masalah dengan berdialog, diskusi hingga berdebat.

Burhan menyontohkan salah satu peristiwa yang membuat nama Dedi Mulyadi populer di Purwakarta.Saat itu dia menjabat Anggota DPRD Purwakarta (1999-2004).Setelahnya, ia menjadi Wakil Bupati dan Bupati Purwakarta.

“Kalau kita lihat jejaknya KDM ini, misalnya waktu dia menjadi anggota DPRD Purwakarta, waktu itu Purwakarta penuh dengan demo buruh.”

“Ketika koleganya dari anggota DPRD Purwakarta tidak mau menemui demo-demo buruh, dia temuin. Ramai terjadi perdebatan sangat sengit gitu ya, tetapi setelah demo itu dia justru populer karena berani mendebat dan sekaligus mengajak dialog mereka yang kontrak.”

“Setelah itu dia maju sebagai kepala daerah kan dan sukses,” papar Burhan.

Burhan menegaskan, seorang Jokowi tidak bisa seperti Dedi Mulyadi dalam hal berdialog seperti peristiwa dengan buruh itu.

“Sesuatu yang kalau kita bayangkan seorang Pak Jokowi agak beda. Pak Jokowi itu kan lebih banyak senyum, kalau ditanya, ‘Ya kok tanya saya’ gitu ka,” kata Burhan.

Sebaliknya, kata Burhan, Dedi Mulyadi juga tidak mungkin bersikap seperti Jokowi yang sedikit bicara.

“Itu enggak mungkin pernyataan itu keluar dari KDM. KDM pasti menjawab,” jelasnya.

Salah satu faktor perbedaan Dedi Mulyadi dengan Jokowi adalah latar aktivismenya di kampus.

“Karena latar belakangnya juga beda kan. Pak Jokowi latar belakang aktivismenya waktu mahasiswa di mapala, KDM aktivis murni ini, dia aktivis di HMI, aktif di organisasi kemudaan,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.(RLS)

SUMBER : akun fb PosMetro Medan

DPD Ikanas Sumut Paparkan Program Strategis di Hadapan Bupati Madina

MADINA|oleh

Panyabungan – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Nasution dohot Anak Boruna (Ikanas) Provinsi Sumatera Utara menyampaikan sejumlah program strategis organisasi di hadapan Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Ikanas.

Pertemuan yang berlangsung hangat di Sopo Godang, Pendopo Rumah Dinas Bupati, Desa Parbangunan, Panyabungan, ini dipimpin langsung Ketua DPD Ikanas Sumut, Dr. H. Asren Nasution.

Dalam pemaparannya, Asren menyoroti program kerja organisasi untuk periode 2023–2025. Di antaranya, rencana pemugaran makam leluhur Sibaroar, penguatan nilai-nilai adat dan budaya bagi generasi muda melalui kurikulum muatan lokal di sekolah, serta komitmen Ikanas dalam mendukung program-program pemerintah daerah.

“Kita bangga Pak Saipullah menjadi bupati, bukan semata karena beliau Ketua Ikanas, tapi karena ini momentum bagi Ikanas untuk berkontribusi nyata membangun Madina,” ujar Asren.

Ia menegaskan, Ikanas siap berada di barisan pendukung pemerintah, tidak hanya dalam bentuk dukungan moral, tetapi juga sebagai mitra kritis dan pengawal kebijakan publik.

Menanggapi hal itu, Bupati Saipullah menekankan bahwa Ikanas bukan sekadar organisasi, melainkan ikatan darah dan warisan budaya yang harus dijaga. “Kita bukan terbentuk karena kesepakatan, tapi karena garis keturunan Sibaroar yang menyatukan,” katanya.

Ia pun mengapresiasi program DPD Ikanas Sumut, seraya mengingatkan pentingnya kebesaran hati dan kebijaksanaan dalam berorganisasi. “Mari kita bangun Ikanas tanpa merasa lebih dari organisasi serupa. Karena sikap itu hanya akan menyempitkan langkah kita,” tegasnya.

Kepada para senior, Saipullah berpesan untuk menjadi pembimbing yang sabar bagi generasi muda. “Gen Z dan milenial punya cara pandang yang berbeda. Mereka perlu diarahkan, bukan dihakimi.”

Dalam kesempatan tersebut, pengurus DPD Ikanas Sumut juga memberikan upa-upa sebagai bentuk penghormatan atas terpilihnya Saipullah sebagai Bupati Madina.

Acara turut dihadiri sejumlah tokoh penting Ikanas, termasuk Sekretaris Dewan Penasehat DPD Ikanas Sumut Drs. H. Imran Nasution, Waka II H. Amhar Nasution, Waka V Rivai Nasution, Waka VI Abdul Azin Nasution, serta pengurus DPC Khusus Ikanas Madina, Afrizal Nasution dan Zubaidah Nasution.(Red)

Muniruddin Ritonga Sosialisasikan Ideologi Pancasila di SMKN 1 Huristak

DAERAH|oleh

Padang Lawas – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag., dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menggelar kegiatan sosialisasi ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan di SMKN 1 Huristak, Desa Pasir Lancat Lama, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, pada Sabtu (10/5).

Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Huristak, Arif Tastas Harahap, Sekretaris Desa Pasir Lancat Lama, Rajulan Harahap, perwakilan Kepala Sekolah SMKN 1 Huristak, Erni Maharani Hasibuan, dan anggota Komite Sekolah, Amiruddin Hasibuan.

Muniruddin Ritonga dalam sambutannya menekankan pentingnya pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah radikalisasi dan menjaga keutuhan NKRI. Ia menjelaskan bahwa generasi muda harus memahami bahwa Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk diimplementasikan dalam sikap dan perilaku.

“Pancasila adalah ideologi yang harus kita hidupkan, bukan sekadar dihafalkan. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan, mulai dari diri sendiri hingga kehidupan bermasyarakat,” ujar Muniruddin.

Anggota DPRD Sumut ini juga mengingatkan para pelajar agar selalu mengamalkan lima sikap penting dalam kehidupan, yakni disiplin, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang tua, dan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, Camat Huristak, Arif Tastas Harahap, mengapresiasi kunjungan anggota DPRD tersebut dan berharap dapat memperjuangkan peningkatan fasilitas pendidikan di wilayah Huristak. Ia menegaskan, pasca Pemilu 2024, kunjungan ini menjadi momen penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama terkait kebutuhan infrastruktur pendidikan yang mendesak.

“Fasilitas pendidikan di sini masih banyak yang perlu perhatian, salah satunya pagar sekolah yang sangat dibutuhkan demi keamanan siswa dan proses belajar mengajar yang lebih lancar,” tutur Arif

Perwakilan Kepala Sekolah SMKN 1 Huristak, Erni Maharani Hasibuan, juga menyampaikan harapan agar DPRD Sumut dapat mengusulkan anggaran untuk pembangunan pagar sekolah. Ia berharap hal tersebut dapat direalisasikan demi kenyamanan dan keamanan bagi seluruh siswa dan guru di sekolah tersebut.

Sebagai narasumber, Ahmad Yunus Mokoginta Harahap, M.A., memaparkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara harus dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Ia mengingatkan pentingnya nilai beradab yang mengajarkan untuk memanusiakan sesama.

Kegiatan sosialisasi diakhiri dengan sesi diskusi yang mempertemukan peserta dengan narasumber. Para siswa antusias mengajukan pertanyaan seputar ideologi Pancasila dan bagaimana mereka dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.(Red)

Muniruddin Ritonga: Nilai-nilai Pancasila Harus Diamalkan, Bukan Sekadar Dihafal

DAERAH|oleh

Padang Lawas – Dalam upaya memperkuat semangat kebangsaan di kalangan generasi muda, Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi PKB, Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag., Alias Munir menggelar kegiatan sosialisasi penyebarluasan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan di SMA Negeri 1 Ulu Barumun, Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas.Jum at (9/5/2025)

Acara yang berlangsung dengan khidmat dan penuh antusiasme ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, di antaranya Sekretaris Desa Matondang Maralaut Daulay yang mewakili Kepala Desa, Kasi Keuangan Muhammad Bahri Daulay, Kasi Perencanaan Kari Sutan Hasibuan, Kepala Sekolah SMAN 1 Ulu Barumun Rini Windani, serta Ketua Lembaga Perlindungan Anak Padang Lawas Fauzan Hamdi Rangkuti.

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah Bu Rini menyampaikan harapan kepada Muniruddin Ritonga untuk memperjuangkan fasilitas sanitasi sekolah. “Kami sangat membutuhkan tambahan toilet, karena jumlahnya tidak sebanding dengan siswa yang terus bertambah. Kami juga berharap anak-anak dapat menyerap materi hari ini agar nasionalisme mereka tumbuh semakin kuat,” ucapnya.

Sementara itu, Sekdes Maralaut Daulay menyampaikan apresiasi yang mendalam atas terselenggaranya kegiatan ini. “Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Dewan atas inisiatif mulia ini. Kegiatan ini penting untuk membangkitkan semangat kebangsaan. Pemerintah desa mendukung penuh dan berharap acara ini menjadi amal ibadah bagi kita semua,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Munir menegaskan pentingnya menjadikan rumah sebagai pusat pertama penanaman nilai-nilai Pancasila. “Pancasila bukan sekadar dihafal, tapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga keutuhan NKRI adalah tugas bersama. Kita harus wariskan Indonesia yang utuh dan damai kepada generasi penerus,” tegas Munir

Ia juga mengajak para siswa untuk tidak melupakan jati diri bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. “Melalui acara ini, mari kita perkuat wawasan kebangsaan agar nilai-nilai luhur bangsa tidak terkikis,” tambahnya sebelum secara resmi membuka acara.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber Ahmad Yunus Mokoginta, HRP., M.A., yang menyampaikan pesan penting kepada para siswa: “Jadilah pewaris Pancasila sejati. Amalkan nilainya dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari hal-hal kecil sehari-hari.”

Dengan semangat nasionalisme yang membara, kegiatan ini menjadi momen penting dalam membentuk karakter generasi muda yang cinta tanah air dan berkomitmen menjaga ideologi bangsa.(Red)

Reses di Kotasiantar, Nasrul Hilmi Terima Curhat Warga Soal Jalan Rusak dan Insentif Keagamaan

MADINA|oleh

Panyabungan – Suasana hangat dan penuh antusiasme menyambut kedatangan Anggota DPRD Mandailing Natal (Madina) dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Nasrul Hilmi Nasution, saat menggelar reses di Kelurahan Kotasiantar, Kecamatan Panyabungan, Rabu (7/5/2025) sore.

Digelar di Halaman Bolak, lingkungan 4 (Banjar Bolak), kegiatan reses kedua masa sidang 2024–2025 itu dihadiri sekitar 200 warga.

Nasrul Hilmi menyampaikan bahwa Kotasiantar dipilih karena masih banyak keluarganya yang tinggal di sana, dan ia merasa punya ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat setempat.

Dalam sesi penyampaian aspirasi, sejumlah warga menyuarakan berbagai keluhan yang sudah lama dirasakan.

Salah satunya datang dari Abdul Halim Hasibuan, tokoh agama setempat, yang menyoroti kondisi jalan keliling di Kotasiantar yang rusak parah dan belum pernah diperbaiki sejak dibangun dua dekade lalu.

“Padahal lokasi kita ini dekat dengan pusat kota. Tapi jalan keliling yang sudah 20 tahun tidak diperbaiki ini membuat warga menderita. Kalau lewat terus, bisa-bisa sakit perut,” ungkap Halim

Tak hanya soal infrastruktur, aspirasi juga mencuat dari kalangan petugas keagamaan. Mereka mengeluhkan turunnya nilai insentif sejak tahun 2022.

Dari yang sebelumnya Rp500 ribu per bulan selama setahun, kini hanya Rp300 ribu dan itu pun hanya diterima enam bulan dalam setahun.

“Ini berdampak besar bagi guru MDA, Bilal Mayit, dan pengurus masjid. Kami mohon aspirasinya bisa diperjuangkan kembali agar insentif kembali normal,” tambah Halim.

Selain itu, kelangkaan pupuk bersubsidi juga menjadi sorotan. Warga berharap ada penambahan kuota agar petani lokal tidak terus mengalami kesulitan.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Nasrul Hilmi menyampaikan apresiasi atas sambutan luar biasa warga Kotasiantar. Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan dibawa dan diperjuangkan di tingkat pemerintah daerah.

“Konsepnya sederhana, tapi penyambutannya luar biasa. Ini jadi energi tambahan bagi saya untuk lebih serius memperjuangkan kebutuhan warga,” kata Nasrul, putra sulung Bupati Madina H.Saipullah Nasution

Terkait jalan rusak, ia mengakui adanya kendala efisiensi anggaran di tahun 2025. Namun ia berjanji akan memperjuangkan realisasi perbaikan jalan tersebut pada tahun 2026 mendatang.

“Anggaran sedang ketat tahun ini, tapi saya tidak tinggal diam. Insya Allah, 2026 saya akan dorong agar jalan ini diperbaiki,” tegasnya.

Acara reses tersebut turut dihadiri oleh tokoh masyarakat, perwakilan kelurahan, organisasi Naposo Nauli Bulung, serta pejabat Pemkab Madina, di antaranya Kadis PMD Irsal Pariadi, Kadis Perdagangan Parlin Lubis, Camat Panyabungan Miswaruddin Pulungan, dan sejumlah staf Sekretariat DPRD.(Red)

Muniruddin Ritonga: Pondok Pesantren Harus Mampu Menjawab Tantangan Zaman

DAERAH|oleh

PALAS – Dalam upaya memperkuat peran pondok pesantren (ponpes) di Sumatera Utara, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag., menggelar sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (7/5/2025) di Pondok Pesantren Al-Amin, Desa Mompang, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Barumun Baru Amir Mulia Hasibuan, Kepala Desa Mompang Gojali Harahap, Kepala Desa Sitarolo Julu Riki Fauzi, tokoh masyarakat Zuhri Lubis, para tenaga pendidik, dan santri Ponpes Al-Amin. Pimpinan pesantren, Abuya Syekh H. Sehat Muda Hasibuan, Lc., M.A., diwakili oleh Anisa Hasibuan.

Dalam sambutannya, Muniruddin ritonga dengan panggilan akrabnya Munir, menegaskan bahwa pesantren merupakan benteng pendidikan Islam yang telah terbukti membentuk karakter dan moral bangsa. Ia menyampaikan kebanggaannya bisa hadir langsung di tengah civitas akademika Ponpes Al-Amin.

Ia juga menyinggung kontribusi pesantren dalam sejarah perjuangan bangsa. Salah satu contohnya, kata Munir, adalah peran santri dalam peristiwa gugurnya Jenderal Mallaby, yang dikaitkan dengan fatwa resolusi jihad dari KH. Hasyim Asy’ari bahwa membela tanah air merupakan bagian dari iman. “Itulah bukti sejarah bahwa pesantren selalu berada di garis depan perjuangan bangsa,” ujarnya.

Munir yang dikenal dekat dengan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menjelaskan bahwa dirinya mendapat mandat langsung untuk mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di tingkat daerah. Menurutnya, Ranperda ini akan menjadi payung hukum yang penting agar pemerintah daerah lebih serius dalam mendukung eksistensi dan pengembangan pesantren.

“Kami di DPRD Sumut siap mengawal proses lahirnya Perda ini. Harapannya, pesantren dapat menjawab tantangan zaman dan memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi Sumatera Utara, tetapi juga bagi Indonesia dan dunia,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan harapannya agar Ponpes Al-Amin dapat menjadi miniatur pesantren unggulan di Padang Lawas. “Semoga keberkahan selalu menyertai pesantren ini,” tambahnya.

Perwakilan Ponpes Al-Amin, Anisa Hasibuan, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Muniruddin Ritonga. “Kami berharap ke depan Ponpes Al-Amin terus tumbuh dan mendapat dukungan nyata dari pemerintah,” ucapnya.

Camat Barumun Baru, Amir Mulia Hasibuan, juga menyambut baik kehadiran Muniruddin. Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai energi baru dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di wilayahnya.

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini. Mari kita jadikan momen ini untuk menyampaikan aspirasi demi kemajuan pesantren di Barumun Baru,” serunya.

Ahmad Yunus Mokoginta Harahap, M.A., selaku narasumber turut memaparkan pentingnya perhatian negara terhadap pesantren. Ia menyoroti krisis moral generasi muda, seperti penyalahgunaan narkoba dan maraknya tawuran. Menurutnya, penguatan pendidikan pesantren dapat menjadi solusi nyata atas permasalahan tersebut.

“Sudah saatnya negara menyetarakan kedudukan pesantren dengan sekolah umum. Ranperda ini adalah langkah awal agar negara benar-benar hadir dalam membina pesantren,” tegasnya.

Acara sosialisasi ditutup secara resmi oleh Munir, Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan pesantren untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Ranperda ini agar lebih berkeadilan, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan zaman. (RIZKI)

Muniruddin Ritonga Sosialisasikan Ranperda di Ponpes Fatihurrohman Desa Siolip

DAERAH|oleh

Padang Lawas – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag., melaksanakan kegiatan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Pondok Pesantren (Ponpes) di Pondok Pesantren Fatihurrohman, Desa Siolip, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas.

Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan Ponpes Fatihurrohman, Ustaz Syamruddin Hasibuan, Kepala Desa Siolip Aspin Goloman Hasibuan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Siolip Lutdin Hasibuan, serta para guru, orang tua santri, dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Syamruddin Hasibuan menyampaikan rasa terima kasih atas terpilihnya Ponpes Fatihurrohman sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi Ranperda. “Kami merasa terhormat karena ponpes kami menjadi tempat kegiatan penting ini di antara banyak ponpes lainnya di Padang Lawas,” ujarnya.

Kepala Desa Siolip, Aspin Goloman Hasibuan, juga menyampaikan apresiasinya atas kunjungan DPRD Sumut ke desanya. Ia menyebut kunjungan ini merupakan momen bersejarah. “Baru kali ini wakil rakyat dari DPRD Sumut hadir langsung ke desa kami. Ini menjadi kebanggaan bagi warga Siolip,” ucapnya. Dalam sambutannya, Aspin juga menyoroti sikap rendah hati Muniruddin yang tetap menggunakan bahasa Mandailing dalam komunikasi informal.

Muniruddin Ritonga menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Afif Nasution dan Wakil Gubernur H. Surya, terhadap kemajuan pesantren di daerah.

Ia menambahkan bahwa Fraksi PKB diberi mandat langsung oleh Ketua Umum DPP PKB, Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si., untuk mengawal dan melahirkan Perda tentang Pondok Pesantren, sebagai tindak lanjut dari UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

“Pesantren merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter masyarakat, mengajarkan kemandirian, adab, dan akhlakul karimah. Di tengah arus globalisasi, pesantren juga berperan sebagai filter nilai-nilai budaya dan agama,” ungkap Muniruddin.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi oleh narasumber Ahmad Yunus Mokoginta Harahap. Ia menegaskan bahwa Ranperda ini adalah langkah awal dalam mengangkat marwah pondok pesantren di Sumatera Utara. “Tantangan dan peluang ke depan harus kita hadapi bersama demi kemajuan pesantren,” tutupnya.(Red)

Tangis Ahmad Taufik Siregar Pecah Saat Reses di Mompang Jae

MADINA|oleh

Mompang Jae – Suasana mendadak penuh haru saat kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ahmad Taufik Siregar, berlangsung di Lingkungan I, Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Selasa (6/5/2025).

Taufik, yang juga menjabat Ketua Komisi I DPRD Madina, tiba-tiba meneteskan air mata saat menyampaikan sambutan di hadapan ratusan konstituen.

Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia mengenang mendiang ayahnya yang telah pergi sebelum sempat menyaksikan dirinya mengemban amanah sebagai wakil rakyat.

“Saya sedih ketika akhirnya bisa menjadi DPRD seperti sekarang ini, karena ayah saya sudah tidak ada dan tak sempat melihatnya. Saudara-saudara kandung saya pun masih tinggal di Aceh,” ungkap Taufik, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, yang disambut keheningan penuh empati dari hadirin.

Puncak keharuan terjadi saat Taufik mengundang keluarganya yang hadir untuk naik ke depan.

Ia pun langsung menghampiri mereka, menyambut dan menyalami satu per satu dengan penuh kehangatan.

“Saya berjanji akan membawa saudara-saudara saya ke sini, dan menunjukkan bahwa keluarga kami masih banyak di Kecamatan Panyabungan Utara,” tuturnya sambil meneteskan air mata.

Momen tersebut menjadi bagian paling menyentuh dari reses hari itu,menghadirkan sisi emosional seorang wakil rakyat yang tetap memegang erat nilai kekeluargaan dan tidak melupakan asal-usulnya di tengah kesibukan sebagai pejabat publik.(Red)

“Saya Bukan Boneka!” – Prabowo Tegaskan Tak Dikendalikan Jokowi

NASIONAL|oleh

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akhirnya angkat bicara soal tudingan yang menyebut dirinya sebagai “presiden boneka” yang dikendalikan oleh pendahulunya, Joko Widodo. Dalam pernyataan tegas yang disampaikannya pada Senin (5/5/2025), Prabowo membantah keras tudingan tersebut.

“Saya dibilang presiden boneka, dikendalikan Pak Jokowi. Seolah-olah tiap malam saya ditelepon. Itu tidak benar,” tegas Prabowo di hadapan publik.

Menurut Prabowo, komunikasi dengan presiden sebelumnya adalah hal biasa dalam sistem pemerintahan yang sehat. Ia juga menyebut bahwa dirinya selalu terbuka berdiskusi dengan para tokoh bangsa, termasuk Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Megawati Soekarnoputri.

Menariknya, Prabowo juga menyindir isu lama yang kembali mencuat: keaslian ijazah Jokowi. Ia mempertanyakan mengapa isu tersebut terus diangkat, meski Jokowi telah memimpin selama dua periode dengan sejumlah keberhasilan.

“Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya,” ujarnya sambil tertawa, yang juga mengundang gelak audiens.

Tak hanya soal politik dalam negeri, Prabowo turut menyoroti kondisi geopolitik global yang menurutnya semakin membingungkan. Ia menyinggung negara-negara besar yang kini justru meninggalkan prinsip perdagangan bebas yang dulu mereka usung.

“Negara-negara besar yang dulu mendorong free trade, sekarang justru meninggalkannya. Kita jadi bingung,” ujarnya.

Pernyataan ini memberi sinyal bahwa pemerintahan Prabowo akan mengkaji ulang arah kebijakan luar negeri dan ekonomi nasional, demi memastikan Indonesia tetap tangguh di tengah arus perubahan global.(Red)

Sumber : Update Nusantara