Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Hadiri pembukaan Muskomwil I APEKSI

DAERAH, POLITIK & PEMERINTAH|oleh

Bukittinggi – Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, H. Harry Pahlevi Harahap, menghadiri Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Kota Bukittinggi, Selasa (29/04).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antar daerah dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah Komwil I.

Muskomwil I ini turut dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, serta 24 Wali Kota dari wilayah Komisariat Wilayah I APEKSI.

Dalam sambutannya saat membuka acara, Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti posisi Indonesia yang sejak tahun 1985 masih berada dalam kategori negara berpendapatan menengah (middle income trap).

“Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dua digit selama satu dekade ke depan, sebagai langkah keluar dari jeratan middle income trap,” ujarnya.

Bima Arya juga menegaskan bahwa program nasional seperti Asta Cita harus dijalankan sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah. Ia menekankan efisiensi fiskal sebagai salah satu kunci utama penguatan pemerintahan daerah.

Ketua Komwil I APEKSI yang juga Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, menyampaikan pentingnya kolaborasi antar daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Ia berharap pertemuan ini dapat menjadi ajang berbagi solusi dan inovasi antar kota.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padangsidimpuan H. Harry Pahlevi Harahap yang hadir bersama Plt. Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan Roni Gunawan Rambe.S.STP.,M.Si menyampaikan bahwa Muskomwil I ini merupakan ruang strategis untuk memperkuat sinergi, berbagi pengalaman, serta meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah.

“Kami berharap Muskomwil I APEKSI 2025 ini menjadi momentum strategis untuk mempererat koordinasi, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, serta mempercepat pembangunan di seluruh kota anggota Komwil I.ujarnya(Red)

Pemprov DKI Wajibkan ASN Gunakan Transportasi Umum Setiap Rabu

POLITIK & PEMERINTAH|oleh

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan kebijakan penggunaan transportasi umum setiap hari Rabu bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Ketentuan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani Gubernur Jakarta Pramono Anung pada 23 April 2025 dan mulai berlaku pada Rabu, 30 April 2025.

Ingub tersebut menginstruksikan ASN dan PJLP untuk menggunakan moda transportasi umum massal saat berangkat kerja, melaksanakan tugas kedinasan, dan pulang kerja setiap hari Rabu. Kebijakan ini diterapkan sebagai bentuk komitmen Pemprov DKI dalam mendukung pengurangan emisi kendaraan bermotor, pengendalian polusi udara, serta pembangunan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Moda transportasi yang dimaksud meliputi Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, Railink (kereta bandara), bus dan angkot reguler, kapal penyeberangan, serta angkutan resmi antar-jemput karyawan/pegawai.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji, menyambut baik kebijakan tersebut. Ia mengatakan bahwa membiasakan pegawai menggunakan transportasi publik adalah langkah positif untuk mendukung perbaikan kualitas udara.

“Dari rumah saya ke kantor BPBD di kawasan Petojo Utara, saya naik angkot sampai Cengkareng, lalu lanjut Transjakarta ke Roxy, dan dari sana jalan kaki ke kantor. Ini kebijakan yang baik,” kata Isnawa saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Hal senada disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah terbiasa menggunakan KRL karena lebih cepat dan efisien.

“Saya naik KRL setiap hari. Fasilitas transportasi umum saat ini sudah memadai dan waktu tempuhnya lebih singkat dibanding kendaraan pribadi,” ujarnya.

Antusiasme ASN terhadap kebijakan ini juga terlihat dari unggahan media sosial. Salah satu ASN, Michael Sitanggang, melalui status WhatsApp menyampaikan dukungannya: “Mari kita dukung kebijakan publik yang baik dan positif.”

Namun, kebijakan ini memberikan pengecualian bagi ASN dan PJLP yang sedang dalam kondisi sakit, hamil, atau memiliki tugas lapangan dengan mobilitas tertentu.

Pemprov DKI berharap kebijakan ini menjadi contoh konkret bagi masyarakat luas dalam mendorong perilaku transportasi yang berkelanjutan dan berkontribusi pada perbaikan kualitas udara di Jakarta.(AP)

Sumber : Antara News

CPNS Madina Belum Aman! Bupati Saipullah: Tak Disiplin, Jangan Harap Jadi PNS 100 Persen

MADINA|oleh

Madina – Harapan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) seutuhnya bisa pupus jika tidak dibarengi dengan disiplin dan kinerja yang baik. Pesan tegas ini disampaikan langsung oleh Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, saat melantik 1.586 CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024 di Gedung Serbaguna, Panyabungan, Selasa (29/4/2025).

“Saya tidak akan angkat CPNS menjadi PNS 100 persen kalau kinerja Saudara tidak benar. Terpenting adalah disiplin. Disiplin bukan sekadar aturan, tapi harus memiliki pondasi yang baik,” tegas Saipullah dalam sambutannya.

Ia mengingatkan, masa CPNS adalah masa uji. Dalam jangka waktu satu tahun, setiap langkah dan kinerja para calon aparatur negara ini akan terus dinilai.

Lebih lanjut, Saipullah meminta seluruh CPNS dan PPPK memahami bahwa status mereka bukan hanya soal gelar atau seragam, melainkan amanah besar dari negara dan rakyat.

“Negara sudah mengucurkan anggaran untuk penggajian Saudara-saudari. Gaji yang diterima itu adalah uang rakyat. Saya minta tidak ada alasan untuk tidak bekerja dengan baik. Bekerjalah dengan disiplin serta profesional,” katanya.

Penekanan ini, menurut Bupati, penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus membentuk budaya kerja birokrasi yang bertanggung jawab dan berintegritas.

Di hadapan ribuan hadirin, termasuk Sekda Alamulhaq, para kepala OPD, Wakil Ketua DPRD, serta keluarga pegawai yang dilantik, Bupati Saipullah juga mengajak seluruh ASN baru untuk bersyukur dan tidak menyia-nyiakan kesempatan langka ini,mengingat banyak orang di luar sana yang berharap mendapatkan posisi serupa.

“Tingkatkan rasa syukur kepada Allah SWT. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Bekerjalah dengan tulus dan ikhlas untuk melayani masyarakat dan membangun daerah,” pesannya menutup sambutan.

Dengan pelantikan ini, para ASN baru diharapkan menjadi motor penggerak perubahan birokrasi di Madina, membawa semangat baru dalam pelayanan publik, serta berkontribusi nyata bagi kemajuan daerah.(Red)

Bupati Madina Minta OPD Evaluasi Kinerja dan Fokus pada Akselerasi Pembangunan 2026

MADINA|oleh

Madina – Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi terhadap capaian program pembangunan sebelumnya serta mencermati peluang dan tantangan pembangunan ke depan.

Pernyataan tersebut disampaikan Saipullah saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Bupati, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Selasa (29/4/2025).

“Hasil evaluasi tersebut menjadi referensi penting dalam penyusunan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang,” kata Saipullah dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, RKPD tahun 2026 menjadi langkah awal dari periode pemerintahan Saipullah–Atika yang berlangsung hingga tahun 2030. Oleh karena itu, program pembangunan harus diarahkan pada percepatan (akselerasi) dengan tetap berpedoman pada tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas daerah.

“Visi pembangunan jangka menengah 2025–2029 yaitu melanjutkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan demi terwujudnya Madina yang maju dan madani,” ujarnya.

Lebih lanjut, Saipullah menekankan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan desa dengan pusat pertumbuhan, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC).

Ia juga menyoroti sejumlah prioritas lainnya, seperti pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, peningkatan pemahaman keagamaan, pelestarian budaya, pemberian beasiswa bagi masyarakat kurang mampu, serta percepatan digitalisasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan.

“Saya berharap Musrenbang ini menjadi wadah kolaborasi seluruh pihak dalam membangun Madina yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan,” tutupnya. (RIZKI)

Kapolda Sumut Instruksikan Penindakan Tegas Tambang Ilegal di Madina, Forkopimda Siapkan Langkah Solutif

MADINA|oleh

Madina – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menegaskan komitmennya dalam memberantas aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Ia secara tegas memerintahkan jajaran Polres Madina untuk mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku penambangan ilegal.

“Saya perintahkan Polres Mandailing Natal untuk menindak tegas para pelaku tambang liar atau PETI,” ujar Irjen Whisnu saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai sikap Polda Sumut terhadap keberadaan PETI di Madina, Selasa (29/4/2025).

Selain penegakan hukum, Irjen Whisnu menyampaikan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Madina akan segera menggelar rapat khusus guna merumuskan langkah-langkah strategis dalam menangani persoalan PETI secara menyeluruh.

“Forkopimda akan melaksanakan rapat khusus untuk menentukan langkah ke depan, mengingat aktivitas penambangan ini juga dilakukan oleh masyarakat lokal,” jelas perwira tinggi Polri lulusan Akpol 1994 tersebut.

Kapolda juga mengapresiasi sinergi antarpejabat daerah di Kabupaten Madina dalam menyikapi persoalan ini. Ia berharap kekompakan serupa dapat ditiru oleh kabupaten/kota lain di Sumatera Utara guna menyelesaikan berbagai persoalan secara bersama-sama.

Sebelumnya, Bupati Mandailing Natal, HM. Ja’far Sukhairi Nasution, telah mengambil langkah administratif dengan mengeluarkan surat penghentian kegiatan PETI di 12 kecamatan. Surat tersebut disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Surat penghentian PETI yang kami keluarkan disampaikan kepada Gubernur dan Kementerian ESDM sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat,” jelas Bupati Sukhairi, Sabtu (26/4/2025), sesaat setelah tiba di Bandar Udara AH Nasution, Kecamatan Bukit Malintang, Madina.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemkab Madina mengusulkan agar wilayah pertambangan yang saat ini ilegal dapat dialihstatuskan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sehingga memungkinkan masyarakat menambang secara legal dengan mengantongi Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

“Kita ingin memberikan solusi jangka panjang, bukan hanya penertiban. Kami juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara menambang yang baik dan ramah lingkungan, termasuk upaya reklamasi,” ujar Sukhairi.

Dalam proses pengajuan IPR, para penambang nantinya diwajibkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pemkab Madina untuk mendapatkan surat rekomendasi, yang menjadi salah satu syarat pengajuan ke Kementerian ESDM.

“Rekomendasi dari Pemda ini akan digunakan sebagai dasar bagi Kementerian ESDM dalam melakukan verifikasi lapangan,” tutupnya.(Red)

Kapolda Sumut Apresiasi Respons Bupati Madina terhadap Program Nasional

MADINA|oleh

Madina – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen. Pol. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., menyatakan bahwa Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, menunjukkan keterbukaan terhadap arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Irjen Whisnu dalam kunjungan kerjanya ke Polres Madina, Selasa (29/4). Dalam kunjungan tersebut, Kapolda juga meresmikan Poliklinik, Taman Pangan Lestari (P2L), serta melakukan tabur benih ikan mas sebanyak 800 ekor di lingkungan Polres Madina, didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Sumut, Ny. Mona Whisnu.

“Polri harus mendukung kebijakan Bupati Madina dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Irjen Whisnu.

Ia juga menyoroti upaya Pemerintah Kabupaten Madina dalam membentuk Koperasi Merah Putih, salah satu program nasional yang baru dijalankan di dua kabupaten di Sumatera Utara. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan Bupati Saipullah Nasution dalam mendukung program pemerintah pusat.

“Contohnya pendirian Koperasi Merah Putih. Ini baru dilakukan di dua kabupaten di Sumatera Utara, termasuk Madina. Ini menandakan keterbukaan Bapak Bupati terhadap arahan Presiden,” kata Kapolda.

Selain itu, Irjen Whisnu mengapresiasi perencanaan program ketahanan pangan yang dirancang Pemerintah Kabupaten Madina, yang sejalan dengan program nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda meminta jajaran Polres Madina untuk mendukung penuh program-program pemerintah daerah yang bertujuan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Kunjungan kerja ini disambut oleh Kapolres Madina AKBP Arie Sofandi Paloh, Bupati Madina H. Saipullah Nasution, Ketua DPRD Madina, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (Red)

Bupati Madina Minta MUI Aktif Berantas Peredaran Narkoba, Judi Online, dan Pinjol Ilegal

MADINA|oleh

Madina – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution menyinggung peredaran narkoba yang sudah merajalela dan maraknya judi daring (judi online) saat menyampaikan arahan dalam acara musyawarah kerja daerah (Mukerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Ballroom Ladang Sari, Panyabungan, pada Senin, 28 April 2025.

Bupati Saipullah menilai persoalan narkoba sudah masuk kategori musuh luar biasa yang harus diberantas secara bersama-sama, termasuk keterlibatan MUI.

“Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan orang- orang yang berkualitas kalau ternyata di masyarakat kita banyak orang menggunakan narkoba ini sebagai konsumsi sehari-hari,” kata dia.

Bupati pun meminta peran aktif MUI, mulai dari tingkat desa sampai kabupaten, utuk bersama-sama dengan pemerintah daerah ambil bagian dalam penekanan peredaran narkoba.

Terkait judi, baik langsung maupun daring, Bupati Saipullah meminta peran serta MUI dalam mengedukasi masyarakat melalui dakwah.

Bupati memastikan Pemkab Madina akan menjalin komunikasi yang baik dengan MUI, baik itu mendukung program kerja organisasi itu maupun melibatkannya dalam pengambilan kebijakan yang tujuannya kemaslahatan masyarakat.

“Saya harap MUI bisa mendukung kami, memberikan masukan yang konstruktif, dan yang paling penting adalah kami mohon doa bapak-ibu sekalian,” harap bupati.

Satu hal lain yang menjadi sorotan Bupati Saipullah adalah keberadaan pinjaman online (pinjol) maupun pinjaman langsung dengan bunga yang mencekik. Maka dari itu, bupati menyambut baik kehadiran Koperasi Merah Putih yang nantinya bisa menanggulangi hal tersebut.

“Saya yakin dan percaya kepada MUI untuk sama-sama mengawal dan membangun kerja sama. Kami berharap juga nanti, di koperasi itu akan terlibat MUI, jangan dilepas begitu saja,” sebut dia.

Bupati Saipullah menjelaskan, keterlibatan MUI dalam program unggulan Presiden Prabowo itu setidaknya dari aspek akidah agama Islam bisa memagari atau mencegah tindakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Acara Halalbihalal dan Silaturahmi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mandailing Natal sekaligus Musyawarah Kerja Daerah tahun 2025 ini mengusung tema Penguatan Peran MUI Sebagai Himayatul Ummah, Khadimul Ummah dan Shadiqul Hukumah Menuju Mandailing Natal Madani dan Berdaya Saing.

Terlihat hadir Ketua MUI Sumut Dr. H. Maratua Simanjuntak, Kakan Kemenag Madina H. Maranaik Hasibuan, S.Ag, MA, pabung Dandim 0212/TS Mayor Inf. Takbir S.Pd, dan Asisten I Sahnan Pasaribu.(Red)

Wali Kota Padangsidimpuan Serahkan SK Pengangkatan kepada 43 CPNS

DAERAH|oleh

Padangsidimpuan – Sebanyak 43 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, dalam acara yang digelar di Aula Kantor Wali Kota, Senin (28/4).

Dalam sambutannya, Wali Kota Letnan Dalimunthe mengapresiasi seluruh CPNS atas komitmen dan ketekunan mereka selama menjalani proses seleksi. Ia menegaskan bahwa pengangkatan ini merupakan awal dari tugas besar dalam melayani masyarakat dan membangun daerah.

“Ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari pengabdian. Mari kita bersama-sama membangun Padangsidimpuan dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Wali Kota juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, dan memberikan pelayanan publik dengan sepenuh hati sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Bidang Formasi, Pembinaan, Data, dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Padangsidimpuan, Martua Amin, menjelaskan bahwa penyerahan SK dilaksanakan dalam dua tahap untuk mengakomodasi CPNS yang berdomisili di luar daerah.

“Dengan sistem ini, diharapkan semua proses berjalan lebih efisien dan para CPNS bisa segera memulai tugasnya dengan baik,” ujar Martua.

Acara penyerahan SK turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Roni Gunawan Rambe, S.STP, M.Si, para Staf Ahli Wali Kota, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para Camat se-Kota Padangsidimpuan, yang memberikan dukungan dan motivasi kepada para CPNS baru.(Red)

Pemkab Madina Akan Lantik 1.586 Calon ASN Hasil Seleksi 2024, Ini Rincian Pengangkatannya

MADINA|oleh

Madina – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) akan melaksanakan pelantikan 1.586 calon Aparatur Sipil Negara (ASN) hasil seleksi tahun 2024 pada besok, Selasa, (29/04/2025).

Pelantikan ini akan mencakup baik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Hal ini diungkapkan oleh Bupati Madina, H. Saipullah Nasution, usai menghadiri Rapat Kerja Daerah, Halalbihalal, dan Silaturahmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Madina di Ballroom Ladang Sari, Panyabungan pada Senin, (28/04/2025).

“Besok kami akan melantik PPPK dan CPNS yang telah melalui seleksi pada tahun 2024,” ujar Bupati Saipullah.

Pantauan media ini menunjukkan bahwa para calon PPPK yang telah lulus seleksi kini sedang menjalani proses penandatanganan kontrak kerja.Banyak di antara mereka terlihat sibuk di sekitar kantor Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Sementara itu, bagi PPPK teknis, proses penandatanganan kontrak kerja telah dilakukan pada Sabtu, 26 April 2025, di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Kepala Bidang Pengadaan BKPSDM, Parlindungan, menjelaskan bahwa 1.586 calon ASN yang akan dilantik terdiri dari 325 CPNS dan 1.261 PPPK.

Proses pengangkatan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) dijadwalkan berlangsung di Gedung Serbaguna H. Amru Daulay, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan.

Pelantikan ini menandai langkah penting bagi Pemkab Madina dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur sipil negara guna mendukung pelayanan publik yang lebih baik di Kabupaten Mandailing Natal.(Red)

Semburan Lumpur Panas di Madina, Bupati Saipullah: Besok Kami Surati Ditjen EBTKE

MADINA|oleh

Madina – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution akan menyurati Kementerian Energi dan Sumber Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) terkait munculnya semburan lumpur panas dan sejumlah lubang air panas di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan.

Hal itu disampaikan Saipullah usai meninjau beberapa titik lubang air panas dan kawah lumpur panas di desa tersebut. “Besok, Senin, saya akan langsung menyurati Ditjen EBTKE,” kata dia.

Saipullah mengungkapkan, dia menerima informasi bahwa kondisi tersebut telah sampai ke Ditjen EBTKE dan pekan ini akan menurunkan tim untuk pengecekan langsung ke lokasi. “Rencana mereka, tim akan turun antara Selasa, Rabu, untuk meneliti secara menyeluruh” sebut bupati.

Meskipun kondisi ini tidak berbahaya sesuai keterangan teknis PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), Bupati Saipullah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. “Karena ini merupakan sumber-sumber air panas dan uap, tetap waspada,” pesan dia.

Kepala Tenkik Panas Bumi PT SMGP Ali Said kembali menegaskan, semburan lumpur panas yang kini meresahkan masyarakat itu tidak berkaitan dengan aktivitas perusahaan. “Satu hal yang pasti adalah, berita yang beredar di masyarakat, lokasinya bukan di Pad E,” sebut dia.

Ali Said memastikan, meskipun sumur Pad E ditutup kembali, lubang-lubang baru yang mengeluarkan hawa panas atau air panas akan tetap terjadi karena hal seperti itu lumrah di sekitar lokasi yang berpotensi panas bumi.

“Itu adalah proses alamiah yang terjadi di daerah sekitar panas bumi di mana banyak patahan-patahan, dua tempat yang sudah dicek tadi, itu memang daerah patahan,” terang dia.

Meski demikian, Ali Said menyambut kedatangan tim dari Ditjen EBTKE sehingga ada keterangan yang menyeluruh. “Mudah-mudahan bisa menegasikan isu-isu negarif yang ada di tengah masyarakat,” harap dia.

Sebelumnya diberitakan, semburan lumpur panas yang muncul di beberapa titik di perkebunan masyarakat Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menyebabkan ratusan pohon karet mati dan tak bisa lagi dideres.

Hal itu berdasarkan keterangan salah satu warga, Kahfi (30 tahun), pada Kamis, 24 April 2025, yang menduga kejadian ini berkaitan dengan aktivitas PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di desa tersebut beberapa waktu lalu.(Red)