Kepala Dinas PMD Madina Imbau Perangkat Desa Tak Terlibat Penambangan Ilegal

MADINA|oleh

Panyabungan – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Irsal Pariadi mengimbau kepala dan aparatur desa untuk tidak terlibat aktivitas pertambangan tanpai izin (PETI).

Hal itu disampaikan Irsal melanjutkan instruksi Bupati H. Saipullah Nasution yang meminta masyarakat melaporkan bukti keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa dalam praktik ilegal itu.

“Sesuai arahan pak bupati terkait maraknya aktivitas pertambangan ilegal, maka selaku dinas pembina pemerintahan desa, kami mengimbau kepada seluruh kepala desa dan jajaran agar tidak terlibat dan ikut serta dalam aktivitas peti baik sebagai pemodal maupun sebagai pelaku,” kata Irsal di Panyabungan pada Kamis malam, 8 Mei 2025.

Dia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah sedang mencari solusi terbaik agar aktivitas pertambangan yang selama ini belum berizin bisa dilegalkan.

Irsal juga meminta masyarakat mengajukan laporan apabila ada kepala desa yang terlibat untuk diberikan pembinaan dan penindakan.

“Apabila ada oknum kepala desa dan jajaran yang terlibat PETI mohon dilaporkan dan segera akan kami proses pembinaan dan penindakan,” pungkas dia.

Sebelumnya, Bupati Saipullah meminta masyarakat melaporkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa yang terlibat dalam kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Laporan itu, kata dia sebagai dasar bagi pemerintah untuk menindak tegas pelaku.

“Saya minta media kasih nama kades dan bukti. Kalau sudah ada bukti saya akan periksa dia lewat Inspektorat,” kata Saipullah pada Kamis, 7 Mei 2025. (Red)

Saipullah Nasution : Pemkab Madina Segera Ajukan Wilayah Pertambangan Rakyat Baru

MADINA|oleh

Madina – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) dalam waktu yang tak lama lagi akan mengajukan wilayah pertambangan rakyat (WPR) baru ke kementerian untuk lokasi-lokasi yang potensial serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah yang telah ditetapkan.

Hal itu disampaikan Bupati Madina H. Saipullah Nasution saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024 dalam paripurna yang diselenggarakan DPRD pada Jumat, 9 Mei 2025.

“Dalam waktu dekat pemerintah akan mengadakan sosialisasi tentang izin pertambangan rakyat kepada masyarakat di beberapa desa yang wilayah desanya masuk dalam WPR,” sebut dia.

Bekas kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat itu juga menyinggung permasalahan perkebunan yang tak kunjung selesai. Terkait ini, Saipullah mengungkapkan pemerintah daerah telah menyusun tim monitoring, evaluasi, dan verifikasi perizinan.

“Apabila ditemukan adanya pelanggaran akan dilakukan investigasi mendalam terhadap perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan,” sebut pensiunan ASN pada Kementerian Keuangan ini.

Mengenai laporan keuangan daerah, Bupati Saipullah yang hadir bersama Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution menyampaikan pendapatan daerah pada tahun lalu mencapai Rp1,95 triliun dengan realisasi Rp1,88 triliun atau 96,29 persen.

Sementara itu belanja daerah sebesar Rp2,05 triliun dengan realisasi Rp1,91 triliun atau 93,28 persen. Dari angka itu, sejumlah Rp299 miliar dialokasikan untuk urusan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, trantibum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Pemkab Madina juga mengalokasikan Rp1,01 triliun untuk belanja urusan pendidikan dan kesehatan. “Dari besarnya alokasi untuk kedua urusan ini membuktikan bahwa kita bersepakat untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan di Bumi Gordang Sambilan yang kita cintai ini,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Bupati Saipullah juga memaparkan sejumlah capaian positif pemerintah pada tahun lalu. Mulai dari laju pertumbuhan ekonomi yang baik, penurunan persentase kemiskinan, penurunan persentase penggangguran terbuka, sampai pada Indeks Saing Daerah (ISD) yang terus meningkat.

Berdasarkan keterangan Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis, paripurna ini diikuti oleh 27 anggota legislatif dari total 40 orang.(Red)

Wakil Bupati Madina Cek Kesiapan Gedung RSUD Panybungan di Panatapan

MADINA|oleh

Panyabungan – Wakil Bupati Mandailing Natal (Wabup Madina) Atika Azmi Utammi Nasution pada Jumat, 9 Mei 2025, mengecek kesiapan gedung RSUD Panyabungan di Panatapan, Desa Parbangunan, Panyabungan, sebagai bagian dari tahapan pengoperasian gedung baru itu.

Wabup Atika didampingi Direktur RSUD Panyabungan dr. Muhammad Rusli Pulungan bersama sejumlah staf berkeliling dari satu bangunan ke bangunan lain. Beberapa plafon dan lantai yang rusak menjadi perhatian untuk segera diperbaiki.

“Hari ini kami mengecek kembali kesiapan gedung untuk segera dioperasikan dan menghitung estimasi waktu pemindahan dari bawah ke sini,” kata wabup.

Dia menjelaskan ada beberap hal yang harus segera dikerjakan seperti lanjutan instalasi listrik, ketersediaan air, pembersihan gedung, dan pengecatan ulang di beberapa titik.

“Sebenarnya gedung sudah siap digunakan, tinggal penambahan fasilitas pendukung seperti ketersediaan air dan listrik. Kami optimistis, Juni 2025 sudah beroperasi,” tutup Wabup Atika.

Senada dengan itu, dr. Rusli mengamini pemgoperasian gedung terlaksana pada pertengahan tahun. “Gedung sudah siap, tinggal listrik dan air serta polesan ulang di beberapa titik,” kata dia.

Direktur menambahkan, pengoperasian gedung ini merupakan salah satu prioritas Bupati H. Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution.

“Kami optimistis pengoperasian sesuai estimasi awal, Juni 2025 sudah berfungsi,” tutup dr. Rusli.(Red)

Pemkab Madina dan Kodim 0212 Teken Kontrak Kerja Sama Konstruksi Oplah

MADINA|oleh

Padangsidimpuan – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) melalui Dinas Pertanian dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0212/Tapanuli Selatan menandatangani kontrak kerja sama pelaksanaan optimalisasi lahan (oplah) di aula Kodim 0212/TS pada Kamis malam, 8 Mei 2025.

Penandatanganan ini disaksikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan Heru Tri Widarto dan Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution.

Wabup mengatakan pelaksanaan oplah akan dimulai pada akhir Juli 2025 dengan luas lahan mencapai 4.800 hektare. Dia mengingatkan bahwa hasil dari kerja sama ini tidak akan diperoleh secara instan.

“Harapannya dengan kerja sama ini, hasil panen bisa 7,2 ton per hektare yang akan membuka peluang Madina sebagai lumbung padi di Sumatera Utara,” kata dia.

Wabup Atika menjelaskan, saat ini Madina sudah swasembada beras dan bahkan mengirim gabah ke kabupaten lain. “Hanya saja kita ingin hilirisasi saja,” lanjut dia.

Wakil bupati meminta kepada dirjen Perkebunan agar pemerintah pusat mendukung pengadaan Rice Milling Unit (RMU) modern yang mampu mengolah padi menjadi beras secara langsung tanpa harus bergantung pada kondisi cuaca.

“Kami mohon diatensi, Pak, kalau ada program RMU Madina bisa menjadi salah satu daerah yang mendapat bantuan itu,” harap dia.

Wabup Atika mengungkapkan sektor pertanian merupakan penopang utama perekonomian daerah dalam berbagai kondisi, termasuk saat pandemi COVID-19 maupun ancaman resesi global. Oleh karena itu, dia memerintahkan kepala Dinas Pertanian dan jajaran untuk bekerja lebih serius.

Komandan Distrik Militer (Dandim) Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo mengatakan hasil panen program oplah yang tersedia saat ini belum maksimal karena berbagai kendala seperti banjir yang melanda beberapa wilayah operasional.

Letkol Delli berharap konstruksi oplah yang ada bisa dilanjutkan dan dioptimalkan. Untuk itu, perlu kerja sama semua pihak dalam mewujudkan hasil panen yang lebih maksimal demi kepentingan masyarakat luas.

Dirjen Perkebunan Heru Tri Widarto mengatakan Kementerian Pertanian menargetkan masa tanam petani sampai tiga kali.

“Tahun ini Bapak Menteri menargetkan tanam padi bisa tiga kali. Tapi kalau bisa dua atau dua setengah kali saja, itu sudah hebat,” ujar Heru.

Heru berharap program oplah yang dijalankan bisa memberikan dampak positif bagi peningkatan sektor pertanian di tingkat provinsi. “Memang Sumut secara umum sudah swasembada,” pungkas dia (Red)

TP PKK Kotanopan Ikuti Supervisi Administrasi, Desa Botung Jadi Sorotan

MADINA|oleh

Panyabungan – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan Kotanopan menunjukkan komitmennya dalam peningkatan tata kelola organisasi dengan menghadiri kegiatan supervisi desa binaan pelaksana tertib administrasi PKK, Rabu (7/5/2025).

Kegiatan ini digelar di Aula Kantor Bupati Mandailing Natal dan dipimpin langsung oleh tim supervisi dari Provinsi Sumatera Utara.

Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Alamulhaq Daulay, mewakili Bupati H. Saipullah Nasution, Ketua TP PKK Kabupaten Ny. Yupri Astuti Saipullah, sejumlah pimpinan OPD, Camat Kotanopan Muslih Lubis, serta Ketua TP PKK Kecamatan Kotanopan, Ny. Sangkot Maidah Muslih Lubis.

Sorotan utama kegiatan ini tertuju pada Desa Botung, salah satu desa binaan yang menjadi contoh dalam pelaksanaan program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Penetapan ini berdasarkan SK Bupati Mandailing Natal Nomor 411.4/0892/K/2024.

Desa Botung diwakili lengkap oleh Kepala Desa Sutan, Ketua TP PKK Desa Eli Asroni, beserta jajaran pengurus seperti sekretaris, bendahara, dan ketua Pokja 1 hingga 4.

Ny. Sangkot Maidah Muslih Lubis menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan seluruh laporan pendukung untuk supervisi, seperti laporan ketua TP PKK tingkat kecamatan dan desa, laporan Kepala Desa tentang LKD, serta catatan administrasi enam buku PKK.

“Administrasi yang rapi adalah kunci sukses program PKK. Ini bukan sekadar arsip, tapi dasar dari koordinasi, evaluasi, hingga pertanggungjawaban,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Saipullah Nasution dalam sambutannya yang dibacakan Sekda menekankan pentingnya peran TP PKK dalam pembangunan daerah. Ia mengajak seluruh OPD, kepala desa, lurah, dan camat untuk memberi dukungan nyata terhadap gerakan PKK.

“PKK punya kekuatan strategis dalam membentuk keluarga yang tangguh dan daerah yang maju. Ini sejalan dengan visi RPJMD 2025–2029: Melanjutkan Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Madina Maju dan Mandiri,” ujarnya.

Dengan kegiatan ini, diharapkan semangat dan ketertiban administrasi PKK semakin mengakar, khususnya di Kecamatan Kotanopan, demi mewujudkan kesejahteraan keluarga yang lebih baik di Mandailing Natal.(Red)

Wakil Bupati dan Ketua TP PKK Madina Lepas Keberangkatan Jemaah Calon Haji

MADINA|oleh

Madina – Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution dan Ketua TP PKK Ny. Yupri Astuti melepas keberangkatan jemaah calon haji (Calhaj) yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) lima dari Masjid Agung Nur Ala Nur, Desa Parbangunan, menuju asrama haji Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut), pada Senin, (5/5/2025).

Wabup Atika tak hanya melepas, dia juga turut mengiringi perjalanan jemaah menuju Kota Medan.

“Kami mendoakan seluruh jemaah agar senantiasa sehat, diberi kelancaran dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, serta kembali ke kampung tercinta dengan selamat sebagai haji yang mabrur,” kata dia.

Wabup Atika berpesan penting agar jemaah fokus melaksanakan ibadah haji dan tidak larut bermedia sosial. “Gunakan waktu sebaik mungkin untuk memperbanyak ibadah. Jangan terlalu fokus pada media sosial, jangan juga terlalu memikirkan oleh-oleh. Ibadah yang wajib harus menjadi prioritas utama,” kata dia.

Baca Juga :

Impian Sejak Kecil Terwujud,Febriani Jadi Calon Haji Termuda Dari Madina

Total 258 jemaah diberangkatkan dalam rombongan ini. Sebelumnya tercatat sebanyak 260 orang dalam daftar calo haji,tapi satu orang dinyatakan meninggal dunia dan satu orang lainnya menunda keberangkatan karena tengah mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga :

Pelepasan Jamaah Haji Madina, Ratusan Warga Padati Kawasan Masjid Agung Nur Ala Nur

Keberangkatan ini menjadi momen yang penuh haru dan semangat. Jemaah dilepas dengan doa dan harapan agar mereka mampu menjalankan ibadah dengan khusyuk dan kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan.

Pemkab Madina menyiapkan 12 armada bus Antar Lintas Sumatera (ALS) utuk pemberangkatan jemaah calon haji ke Kota Medan. (RED)

Pelepasan Jamaah Haji Madina, Ratusan Warga Padati Kawasan Masjid Agung Nur Ala Nur

MADINA|oleh

Panyabungan – Ratusan warga memadati kawasan Masjid Agung Nur Ala Nur, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal (Madina), untuk mengikuti prosesi pelepasan jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang (Kloter) lima, Senin (5/5/2025).

Berdasarkan pantauan dilapangan,Suasana haru menyelimuti lokasi saat keluarga, kerabat, dan masyarakat umum turut mengantar para calon haji yang akan berangkat ke Asrama Haji Kota Medan, Sumetera Utara.

Untuk kloter lima ini, sebanyak 360 jamaah calon haji dari Madina dijadwalkan berangkat sore ini menuju Asrama Haji Kota Medan.

Rombongan dijadwalkan bertolak dari titik kumpul di Masjid Agung pada pukul 15.00 WIB dan direncanakan akan dilepas oleh Wabup Atika Azmi Utammi Nasution.

Untuk mengangkut rombongan jamaah haji, Pemkab Madina menyiapkan 12 armada bus ALS dan akan melewati jalur via Ranto.(Red)

Bupati dan Wabup Madina Siap Pangkas Anggaran OPD yang Tak Miliki Program Prioritas Jelas

MADINA|oleh

Panyabungan – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi tak akan segan-segan memotong anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak memiliki skala program prioritas yang jelas.

Penegasan itu disampaikan wakil bupati saat memimpin apel gabungan di pelataran Masjid Agung Nur Alan Nur Aek Godang, Panyabungan, pada Senin, 5 Mei 2025.

“Kalau memang nanti tidak ada skala prioritas yang kami lihat, Pak Bupati dan saya langsung akan membuka SIPD di depan bapak-Ibu, kami yang langsung potong,” kata dia.

Wabup perempuan pertama di Madina ini juga menekankan kepada para kepala OPD untuk menjalankan program yang sesuai visi misi pembangunan daerah. Dia menerangkan, pada murenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 pekan lalu telah diputuskan mengganti visi misi kepala daerah menjadi visi misi kabupaten.

Di sisi lain, Atika memotivasi kepala OPD untuk berinovasi di tengah efisiensi anggaran. Menurut dia, meskipun ada pemotongan amggaran, program pembangunan tetap bisa berjalan baik dengan hadirnya inovasi baru.

“Bagaimana dengan anggaran yang cukup terbatas, tapi pekerjaan masih bisa kita laksanakan. Maka dari itu, buatlah skala prioritas di masing-masing OPD,” pungkas peraih dua rekor MURI ini.(Red)

Empat Pejabat Pemko Medan Terindikasi Narkoba, Wali Kota: Kalau Terbukti, Dicopot!

DAERAH|oleh

Medan – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas membeberkan ada 4 pejabat di Pemerintah Kota (Pemko) Medan, terindikasi dan dilaporkan positif narkoba. Hal itu, diketuai dari hasil tes urine, digelar di halaman rumah dinas Walikota Medan, Sabtu 26 April 2025, lalu.

“Ada empat orang (pejabat), kami sudah tindaklanjuti. Cuma memang yang empat orang itu, masih belum jelas statusnya. Karena perlu pendataan ulang dan pengecekan ulang di laboratorium. Jadi kami mendorong cek ulang agar lebih jelas,” sebut Rico kepada wartawan, Minggu 4 Mei 2025.

Rico mengungkapkan 4 aparatur sipil negara (ASN) itu, akan dilakukan pemeriksaan dan pengecekan lebih jauh. Bila terbukti mengkonsumsi narkoba, sudah dijelas hukum terberat dicopot dari jabatannya.

“Tapi jika ada indikasi lainnya akan segera kami review hasilnya secepatnya. Paling sanksinya berat adalah dicopot. Ya harus dicopot,” ucap Rico Waas.

Rico Waas enggan membeberkan identitas dan jabatan dari empat orang terindikasi konsumsi narkoba. Tapi, politisi Partai NasDem itu menyebutkan, ada dari kalangan Camat dan Lurah.

“Ada Camat, ada Lurah, nanti ya kita kasih tahu lagi. Gak bisa kita kerja begitu, harus ada sanksi yang berat. Itu sudah jadi komitmen kita untuk perangi narkoba bersama-sama,” ungkap Rico Waas.(Red)

Sumber : fb Posmetro Medan

Pemkab Madina Segera Tata Pasar Lama Panyabungan, Pedagang Dipindahkan ke Eks Bioskop Tapanuli

MADINA|oleh

Panyabungan – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) dalam waktu dekat akan melakukan penataan terhadap Pasar Lama Panyabungan, termasuk langkah pemindahan para pedagang ke lokasi baru di eks bangunan Bioskop Tapanuli.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Madina H. Saipullah Nasution didampingi Wakil Bupati Atika Azmi Utammi kepada media pada Sabtu, 3 Mei 2025. Dalam keterangannya, Bupati menyebut bahwa tempat relokasi pedagang telah disiapkan dan saat ini tengah dirapikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Kami sudah perintahkan kadis PUPR untuk merapikan ini (pasar eks bioskop), setelah itu nanti kami akan buat pengumuman di sana,” ujar Saipullah.

Ia menambahkan, sebelum pemindahan dilakukan, pemerintah akan menggelar sosialisasi secara bertahap melalui media maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Bupati juga mengungkapkan bahwa pada dekade 1960-an, jalan lingkar di kawasan Pasar Lama dapat diakses dengan baik dan menjadi jalur vital bagi masyarakat. Oleh karena itu, penataan ini juga bertujuan untuk memperbaiki wajah kota Panyabungan.

“Supaya wajah Kota Panyabungan ini kelihatan, kami akan perbaiki, jalan itu di-hotmix sehingga masyarakat di situ bisa nyaman,” jelas mantan Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Barat tersebut.

Menurutnya, pemindahan ini juga untuk mengonsentrasikan pedagang dalam satu lokasi agar mempermudah pembeli. Fasilitas seperti saluran air (got) juga akan disiapkan, khususnya bagi pedagang ikan dan daging.

“Di belakang juga akan dikasih got supaya air mengalir, kemudian yang depan ini juga rencana akan dijadikan tempat parkir,” tambahnya.

Bupati memastikan seluruh proses pemindahan dan penataan ini akan dilaksanakan dalam tahun 2025. “Tahun ini,” tegas Saipullah.

Sementara itu, Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Menurutnya, DPRD akan mendukung penuh setiap program pemerintah yang bertujuan untuk kebaikan masyarakat.

“Apa pun program pemerintah tidak boleh kita tidak mendukung selama itu untuk kebaikan masyarakat Madina,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa DPRD siap mengawal penganggaran yang dibutuhkan untuk penataan pasar tersebut. “Selama ada kebijakan pemerintah dan kemungkinan anggaran itu disisihkan, atas usul pemerintah, kami akan mendukung,” tegas Ketua DPC Gerindra ini.

Erwin juga menjelaskan bahwa jika penataan ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, maka kemungkinan besar sudah ada alokasi anggaran. Jika belum, DPRD akan mendorong pembiayaan melalui perubahan APBD (P-APBD).

Di tengah rencana pemindahan ini, ia mengakui kemungkinan munculnya pro dan kontra dari masyarakat, namun ia memastikan lembaga legislatif akan terus mendukung demi terciptanya kota yang rapi dan nyaman.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD turut melakukan peninjauan langsung ke pasar, sekaligus menyampaikan rencana tersebut kepada para pedagang.(Red)