Penerbangan Perdana Medan-Madina Di buka 11 Januari 2025, Ayo Pesan Tiketnya Sekarang!

MADINA|oleh

Panyabungan,Madina – Mandailing Natal (Madina) siap menyambut perubahan besar di dunia transportasi! Pada Sabtu, 11 Januari 2025 mendatang, karna Bandara Abdul Haris Nasution akan membuka penerbangan perdana yang sangat dinantikan ke Bandara Kuala Namu Medan.

Penerbangan ini akan menghubungkan dua kota besar di Sumatera Utara dengan lebih cepat dan efisien.

Kabar gembira ini disampaikan oleh Bupati Madina H.M Ja’far Sukhairi Nasution, dalam konferensi pers yang digelar di Aula Kantor Bupati Madina, Senin (6/1).

Dalam konfrensi pers tersebut Bupati di dampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Madina, Adi Wardana Hasibuan, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Madina, Ahmad Duroni Nasution.

Penerbangan perdana ini akan dilayani oleh maskapai Susi Air dengan pesawat Cessna Grand Caravan yang mampu menampung 10 penumpang.

Rute yang dibuka adalah dari Bandara Kuala Namu (Medan) menuju Bandara Abdul Haris Nasution (Madina) dan sebaliknya. Durasi penerbangan hanya sekitar 1 jam 15 menit, menjadikan perjalanan ini lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan transportasi darat.

Penerbangan pertama akan dimulai pada pukul 09.45 WIB dari Bandara Kuala Namu menuju Madina, dan pada pukul 11.10 WIB di hari yang sama, penerbangan kembali dari Madina menuju Medan.

Penerbangan ini hanya tersedia sekali seminggu, tepatnya setiap Sabtu, namun Bupati Ja’far Sukhairi Nasution berharap antusiasme masyarakat dapat meningkatkan frekuensi penerbangan di masa depan.

“Penerbangan ini bukan hanya soal kemudahan perjalanan, tetapi juga membuka peluang besar bagi ekonomi dan pariwisata Madina. Mari kita dukung agar layanan ini bisa berkembang lebih pesat,” ujar Bupati dengan penuh semangat.

Jangan sampai ketinggalan, tiket penerbangan sudah bisa dipesan melalui nomor yang tertera dalam brosur maskapai: 08112113081 untuk Medan dan 085762513290 untuk Madina.

Harga tiket penerbangan perdana ini adalah Rp 707.210 untuk rute Medan-Madina dan Rp 594.560 untuk Madina-Medan.

Susi Air juga memberikan fasilitas bagasi gratis untuk satu tas handcarry atau barang kabin seberat 1 hingga 5 kg. Jika Anda membawa barang lebih banyak, bagasi tambahan dikenakan biaya Rp 20.000 per kg (maksimal 50 kg).

Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menjadi bagian dari penerbangan perdana yang membuka babak baru dalam sejarah transportasi di Madina! Segera pesan tiket Anda dan nikmati perjalanan yang cepat, nyaman, dan penuh peluang!

Pengumuman Hasil Kelulusan CPNS 2024 Resmi Dirilis! Cek Nama Anda Disini Dan Persiapkan Tahap Selanjutnya

POLITIK & PEMERINTAH|oleh

Jakarta – Cara cek pengumuman hasil kelulusan CPNS 2024 sudah dapat dilakukan mulai hari ini, Minggu (5/1/). Pengumuman kelulusan yang dirilis ini merupakan tahap terakhir.

Artinya peserta sudah tidak melakukan tes atau seleksi lagi kecuali pemberkasan bagi yang dinyatakan lolos. Namun bagi peserta yang dinyatakan tidak lolos, mereka masih punya kesempatan untuk mengajukan sanggah.

Lantas bagaimana cara melihat pengumuman hasil kelulusan CPNS 2024? Pertama, hasil kelulusan CPNS 2024 dapat dilihat melalui akun SSCASN masing-masing.

Peserta hanya perlu melakukan login di situs https://sscasn.bkn.go.id/ dengan memasukkan NIK dan Password. Peserta yang lolos akan muncul tanda Selamat! lanjut pengisian Daftar Riwayat Hidup.

Sedangkan yang belum lolos akan muncul menu pilihan sanggah. Selain melalui akun SSCASN, peserta juga bisa melihat pengumuman kelulusan CPNS 2024 melalui situs kementerian atau pemda/pemkot masing-masing instansi yang dilamar.

Rilis pengumuman kelulusan CPNS 2024 akan dilakukan hingga 12 Januari 2025.

Artinya peserta hanya perlu menunggu dan selalu memantau akun SSCASN atau situs instansi yang dilamar.

100+ Link Instansi Pengumuman Kelulusan CPNS 2024

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI): https://anri.go.id/publikasi/pengumuman

Badan Informasi Geospasial (BIG): https://casn.big.go.id/

Badan Intelijen Negara (BIN): https://www.bin.go.id/

Badan Karantina Indonesia (Barantin): https://casn.karantinaindonesia.go.id/

Badan Keamanan Laut (Bakamla): https://www.bakamla.go.id/publication/news/C4

Badan Kepegawaian Negara (BKN): https://www.bkn.go.id/pelaksanaan-seleksi-casn-bkn-ta-2024/

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN): https://www.bkkbn.go.id/

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG): https://www.bmkg.go.id/tag/?tag=cpns-2024⟪=ID

Badan Narkotika Nasional (BNN): https://bnn.go.id/pengumuman-pengadaan-cpns-bnn-ta-2024/

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): https://bnpb.go.id/

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT): https://bnpt.go.id/pengumuman-seleksi-calon-pegawai-negeri-sipil-badan-nasional-penanggulangan-terorisme-tahunanggaran2024

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas): https://basarnas.go.id/p/cpns-basarnas-2024

Badan Pangan Nasional (Bapanas): https://badanpangan.go.id/pengadaan-cpns-2024

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI): https://bp2mi.go.id/pengumuman-detail/pelaksanaan-pengadaan-calon-pegawai-negeri-sipil-bp2mi-tahun-anggaran-2024

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP): https://bpip.go.id/

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): https://www.bpk.go.id/news/penerimaan-cpns-pada-pelaksana-bpk-tahun-anggaran-2024

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): https://casn.pom.go.id/

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu): https://www.bawaslu.go.id/id/pengumuman/rekrutmen-cpns

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): https://www.bpkp.go.id/id/pengumuman/WyO

Badan Pusat Statistik (BPS): https://casn.bps.go.id/

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN): https://casn.brin.go.id/

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): https://www.bssn.go.id/cpns/

Kejaksaan Agung (Kejagung): https://biropeg.kejaksaan.go.id/pengumuman/cpns

Kementerian Agama (Kemenag): https://kemenag.go.id/informasi/pengumuman-cpns-kemenag-2024

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN): https://www.atrbpn.go.id/pengumuman/detail/2849/pengumuman-penerimaan-calon-pegawai-negeri-sipil-cpns-kementerian-agraria-dan-tata-ruang-badan-pertanahan-nasional-ta-2024

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): https://infocasn.kemendagri.go.id/

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): https://casn.esdm.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham): https://casn.kemenkumham.go.id/

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM): https://www.bkpm.go.id/id/tentang-bkpm/karir

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): https://ropeg.kkp.go.id/

Kementerian Kesehatan (Kemenkes): https://casn.kemkes.go.id/

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker): https://kemnaker.go.id/news/search?tags=pengumuman-dan-info

Kementerian Keuangan (Kemenkeu): https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/beranda

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo): https://casn.kominfo.go.id/seleksi-cpns/2024

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK): https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/pengumuman/cpns

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: https://rekrutmen.ekon.go.id/cpns

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam): https://polkam.go.id/casn-polhukam/

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM): https://www.kemenkopukm.go.id/kepegawaian/?RlVDn90iABidCIqD6r1CRmT7NjAN6iBMqF3TyNK8aXbCPWXjn5

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): https://casn.menlhk.go.id/

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu): https://e-casn.kemlu.go.id/

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf): https://kemenparekraf.go.id/pengumuman

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): https://pu.go.id/pengumuman

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA): https://www.kemenpppa.go.id/beranda

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora): https://www.kemenpora.go.id/rekrutmenasn

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB): https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/cpns

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek): https://casn.kemdikbud.go.id/

Kementerian Perdagangan (Kemendag): https://rekrutmen.kemendag.go.id/cpns/landing/main/pengumuman

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas): https://rekrutmen.bappenas.go.id/cpns

Kementerian Perhubungan (Kemenhub): https://cpns.dephub.go.id/

Kementerian Perindustrian (Kemenperin): https://rekrutmen.kemenperin.go.id/

Kementerian Pertahanan (Kemenhan): https://www.kemhan.go.id/ropeg/category/pengadaan-cpns

Kementerian Pertanian (Kementan): https://casn.pertanian.go.id/

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg): https://www.setneg.go.id/view/index/pelaksanaan_seleksi_calon_pegawai_negeri_sipil_cpns_kementerian_sekretariat_negara_tahun_2024

Kementerian Sosial (Kemensos): https://kemensos.go.id/

Lembaga Administrasi Negara (LAN): https://lan.go.id/?page_id=18137

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP): https://www.lkpp.go.id/read/p/pengumuman-cpns-lkpp-2024

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): https://www.lpsk.go.id/publikasi/cm01yipwx0005pyg4b16dj1d4

Mahkamah Agung (MA): https://www.mahkamahagung.go.id/id/cari/CPNS

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN): https://www.ikn.go.id/karier

Perpustakaan Nasional (Perpusnas): https://www.perpusnas.go.id/pengumuman

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Setjen MPR RI): https://setjen.mpr.go.id/

Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas): https://www.wantannas.go.id/pengumuman-penerimaan-cpns

Setjen Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): https://kek.go.id/media/press/pengumuman-tentang-seleksi-dalam-pengadaan-calon-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-sekretariat-jenderal-dewan-nasional-kawasan-ekonomi-khusus-tahun-2024

Setjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD): https://www.dpr.go.id/cpns

Setjen Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): https://www.dpr.go.id/cpns

Setjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM): https://www.komnasham.go.id/index.php/penerimaan-pegawai

Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns

Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU): https://www.kpu.go.id/

Setjen Komisi Yudisial (KY): https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/announcement

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim): https://bkd.jatimprov.go.id/Rekrutmen-ASN2024/peng-cpns

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng): https://bkd.jatengprov.go.id/cpns-2024.html

Pemerintah Provinsi DIY: https://bkd.jogjaprov.go.id/informasi-publik/berita

Pemerintah Provinsi Jawa Barat: https://bkd.jabarprov.go.id/v2/pages/static/218-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: https://bkddki.jakarta.go.id/download/kategori/pengadaan-pns-2024

Pemerintah Provinsi Banten: https://bkd.bantenprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Lampung: https://ppid.lampungprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Bali: https://bkpsdm.baliprov.go.id/category/pengumuman/

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel): https://bkd.sumselprov.go.id/publikasi/page/e74ce431d2f27311c319e54cc4e665758b01815ba3c5a5b26e5e9b2172d9a6dd/pengumuman

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut): https://sumutprov.go.id/artikel/pengumuman

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar): https://bkd.sumbarprov.go.id/details/index_pengumuman

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung: https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/pengadaan-cpns-tahun-2024

Pemerintah Provinsi Riau: https://bkd.riau.go.id/berita/category/cpns/

Pemerintah Provinsi Jambi: https://bkd.jambiprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Aceh: https://bka.acehprov.go.id/kategori/pengumuman

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel): https://bkd.kalselprov.go.id/home

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim): https://bkd.kaltimprov.go.id/beranda

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar): https://bkd.kalbarprov.go.id/berita/

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): https://bkd.nttprov.go.id/web/

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB): https://bkd.ntbprov.go.id/rekrutmen/pengumuman

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat: https://bkd.sulbarprov.go.id/gaspol-awal-tahun-bkd-sulbar-gebrak-disiplin-asn-lewat-sidak-pasca-libur-tahun-baru-2025/

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel): https://bkd.sulselprov.go.id/berita

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara: https://bkd.sultraprov.go.id/page/information/8/1

Pemerintah Kabupaten Serang: https://bkpsdm.serangkab.go.id/

Pemerintah Kabupaten Bangli: https://www.bkdpsdm.banglikab.go.id/pengumuman

Pemerintah Kabupaten Purworejo: http://bkpsdm.purworejokab.go.id/v2/tag/detail/cpns

Pemerintah Kabupaten Bondowoso: https://bkpsdm.bondowosokab.go.id/

Pemerintah Kabupaten Klaten: https://bkpsdm.klaten.go.id/cpns-klaten

Pemerintah Kota Serang: https://bkpsdm.serangkota.go.id/category/all

Pemerintah Kota Tanjung Pinang: https://bkpsdm.tanjungpinangkota.go.id/

Pemerintah Kota Gorontalo: https://bkpp.gorontalokota.go.id/v2/

Pemerintah Kota Surakarta: https://bkd.surakarta.go.id/

Jadwal Terbaru Pengumuman Hasil Kelulusan Seleksi CPNS 2024

Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS: 17 Desember 2024 – 4 Januari 2025

Pengumuman Hasil CPNS: 5 – 12 Januari 2025

Masa Sanggah: 13 – 15 Januari 2025

Jawab Sanggah: 13 – 19 Januari 2025

Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah: 15 – 20 Januari 2025

Pengumuman Pasca Sanggah: 16 – 22 Januari 2025

Pengisian DRH NIP CPNS: 23 Januari – 21 Februari 2025

Usul Penetapan NIP CPNS: 22 Februari – 23 Maret 2025 .

(RED)

SUMBER : Romi Saputra.com

Resmikan Pasar Baru Panyabungan, Bupati: Dibangun untuk Masyarakat

MADINA|oleh

Panyabungan,Madina – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) meresmikan bangunan Pasar Baru Panyabungan pada Selasa, (31/12). Prosesi peresmian berlangsung di lapangan pasar tersebut.

Peresmian pasar yang pembangunannya rampung awal tahun ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution didampingi Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution dan unsur Forkopimda.

Bupati Sukhairi dalam arahannya meyampaikan pembangunan Pasar Baru Panyabungan melewati proses panjang dan dinamika yang tidak sedikit. Namun, itu semua bisa dilalui sehingga pusat perekenomoian ini bisa berdiri kembali.

“Ini adalah aset kita, Pemkab Madina dan masyarakat, dengan nilai yang fantastis. Nilainya ratusan miliar rupiah,” kata dia.

Bupati Sukhairi menyebutkan, gedung pasar ini dibangun untuk masyarakat Bumi Gordang Sambilan.

Terkait pasar digital yang belakangan marak dan berdampak pada sepinya pengunjung pasar, Bupati Sukhairi berpesan kepada para pedagang untuk memanfaatkan teknologi dalam memasarkan produk.

“Pedagang harus ikut terlibat dalam marketing digital, jika tidak akan tergerus,” pesan dia.

Bupati Sukhairi juga meminta Dinas Perdagangan sebagai leading sektor mencari solusi dari sepinya pengunjung pasar. “Pemkab Madina tidak boleh berpangku tangan agar pasar sepi yang terjadi di daerah-daerah lain tidak terjadi di sini,” tegasnya.

Di sisi lain, Bupati Sukahiri menekankan kepada Disperindag untuk mengkaji persoalan yang muncul di Pasar Baru Panyabungan secara menyeluruh, termasuk dari sisi agama.

Sebelumnya, Kadis Perdagangan sekaligus Sekretaris Pemanfaatan Gedung Pasar Baru Panyabungan Parlin Lubis memaparkan jumlah kios di gedung itu sebanyak 506 unit dan los 304 unit.

“Kios di lantai I 213 unit, seluruhnya sudah tersewa, lantai II 213 unit, tinggal enam yang belum ada penyewanya, dan di lantai III 71 unit, baru satu yang disewa,” paparnya.

Parlin menambahkan dari 304 los, sebanyak 171 sudah ada yang menyewa. Sedangakan 22 kios di eks bioskop Tapanuli sedang tahap verifikasi penyewa.

“Ada 35 pedagang yang mendaftar. Ini sedang tahap verifikasi sebelum penempatan,” ujarnya.

Parlin meminta kerja sama para pedagang agar pasar tersebut tertib, aman, dan nyaman karena selain untuk berjualan, pasar ini juga diharapkan bisa menjadi objek penelitian bagi mahasiswa dan lainnya.

Dia berharap Pemkab Madina memberikan perhatian pada beberapa sektor yang masih butuh perbaikan, seperti penutup drainase, penambahan personel pengaman, petugas kebersihan, dan los bagi pedagang sayur yang beroperasi di pagi hari.

Acara peresmian ini turut dihadiri Asisten II Azhar Hasibuan, Kepala Dinas Perdagangan Parlin Lubis, Kadis PUPR Elpi Yanti Harahap, Kadis Koperasi Mukhtar Afandi, Kadis Kominfo Ahmad Duroni, Kadishub Adi Wardana, Kadis Kesehatan dr. Muhammad Faisal Situmorang, Kadis Dikbud Rahmad Daulay, Kadis PPKB Elfi Maryanni Lubis, Kepala BPBD Mukhsin Nasution, Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah Khairunnida, dan sejumlah pejabat lain di Pemkab Madina. (Red)

DPPKB Madina Raih Dua Penghargaan dari BKKBN Sumut, Wabup Atika: Bukti Kerja Nyata

MADINA|oleh

MADINA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali mendapat anugerah piagam penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Piagam penghargaan yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution dan Kepala DPPKB Elfi Maryanni, SKM, MKM ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Dr. Munawar Ibrahim S.Kp, MKH, di Hotel Emeral Garden, Kota Medan pada Rabu, 18 Desember 2024.

DPPKB Kabupaten Madina terpilih dalam dua kategori, yakni terbaik kedua dan ketiga dari 33 kabupaten/kota di Sumut. BKKBN menilai kinerja DPPKB Madina sangat optimal, mulai dari pimpinan hingga akar rumput.

DPPKB mendapat predikat terbaik kedua atas capaian gerakan Ayo ke BKB/Posyandu dengan capaian 142,92 persen. Kemudian DPPKB Madina juga meraih terbaik ketiga atas capaian edukasi gizi dan anemia dalam implementasi nyata GenRe cegah stunting (Ini Genting) tahun 2024 dengan capaian 195,86 persen.

Wabup Madina Atika Azmi Utammi merespons capaian kinerja DPPKB Madina. Dia mengatakan suatu penghargaan yang diberikan BKKBN Sumut ke DPPKB Madina merupakan bukti kerja nyata dalam menjalankan program yang harus benar-benar dikerjakan dengan sebaik mungkin.

Atika Azmi mengucapkan terima kasih kepada BKKBN Sumut, khususnya kepada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, atas penghargaan yang diberikan kepada Pemkab Madina.

“Tentunya capaian ini bukan menjadi batasan kita dalam menjalankan program pemerintah pusat, namun capaian ini harus kita jadikan sebagai batu loncatan untuk lebih baik kedepannya,” kata Atika.

Atika juga terus menekankan kepada seluruh petugas lapangan pada jajaran DPPKB Madina agar aktif melakukan pendampingan bagi masyarakat yang berkaitan dengan program yang digalakkan.

“Teruslah bekerja dengan sepenuh hati, ikhlas dan bertanggung jawab. Penghargaan hari ini adalah suatu bukti kita sudah bekerja sesuai dengan aturan,” ungkapnya.

Di sisi lain, wakil bupati termuda di Indonesia ini menerangkan bahwa Pemkab Madina menyambut baik program Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang digagas BKKBN.

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, kata Atika, Pemkab Madina sudah berhasil menurunkan angka stunting pada anak di Kabupaten Madina. Hal itu, menurut dia, bukti komitmen pemerintah daerah dalam mengentaskan anak dari stunting.

“Pencegahan stunting merupakan program prioritas dari Pemkab Madina. Menyelamatkan anak dari stunting merupakan upaya menyiapkan masa depan yang lebih baik,” ucapnya.

Atika mengungkapkan, sebelumnya Pemkab Madina telah menjalankan program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting. Hal itu dilakukan karena tanggungjawab penurunan angka stunting tidak bisa dilakukan oleh ibunya semata, tetapi harus ada dukungan yang kuat dari pemerintah.

Kepala DPPKB Madina Elfi Maryanni menambahkan piagam penghargaan yang telah diterima dari BKKBN Sumut merupakan hasil kerja keras semua pihak yang terlibat dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Madina.

“Jadi, bukan DPPKB saja ya, tapi banyak pihak yang dilibatkan dalam hal ini mulai dari OPD terkait, TNI, Polri dan lainnya,” jelasnya.

Elfi berharap prestasi yang diraih hari ini menjadi motivasi bagi semua pihak agar lebih semangat dalam mengentaskan angka stunting di Bumi Gordang Sambilan.

“Kita optimis anak stunting di Kabupaten Madina terus berkurang dari tahun ke tahun. Mohon doanya agar segala program yang kita jalankan berjalan dengan sukses,” tutup Elfi Maryanni. (Red)

Ketua TP-PKK Madina Tegaskan Izin Suami Wajib untuk Pemasangan KB Implan

MADINA|oleh

Panyabungan,Madina – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Eli Mahrani Ja’far Sukhairi, menegaskan bahwa pemasangan alat kontrasepsi KB Implan harus mendapat persetujuan suami. Hal ini disampaikan pada acara Pencanangan Gerak PKK KB Kesehatan ke-52 yang berlangsung di Ballroom Ladang Sari, Kecamatan Panyabungan, Kamis (12/12).

Dalam kegiatan tersebut, ratusan ibu menerima layanan pemasangan KB Implan secara gratis, yang difasilitasi melalui mobil pelayanan KB dan musala di lokasi acara. Didampingi Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Madina, Eli menyapa langsung para peserta untuk memastikan proses berjalan lancar.

“Berapa anak yang ibu punya? Ingat, kalau mau pasang KB, harus dengan izin suami dulu,” ucap Eli kepada salah satu peserta. Para ibu serempak menjawab bahwa mereka telah mendapatkan persetujuan suami sebelum datang ke lokasi.

Eli juga meninjau langsung proses pemasangan KB Implan di dalam mobil pelayanan dan musala. “Semoga semua berjalan dengan baik dan para peserta sehat selalu,” ujarnya sambil menyapa anak-anak yang ikut bersama para peserta.

Dari pantauan di lapangan, mayoritas peserta yang memasang KB Implan adalah ibu dengan jumlah anak antara 3 hingga 5 orang. Program ini bertujuan membantu keluarga dalam mengelola kehamilan sekaligus mendukung penurunan angka stunting di Madina.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh lintas sektor yang mendukung upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Madina, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, dan Polri. Acara secara resmi dibuka oleh Plh Sekretaris Daerah Madina, Drs. Sahnan Pasaribu, yang mewakili Bupati H.M. Ja’far Sukhairi Nasution.

Plt Kepala Dinas DPPKB menyampaikan lima poin utama dari program tersebut:

 

1. Memperluas cakupan layanan KB dan kesehatan dengan standar berkualitas.

2. Memperkuat kolaborasi antara lembaga dan instansi terkait.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program Bangga Kencana.

4. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan menurunkan angka kematian ibu serta anak.

5. Memberikan perlindungan kesehatan reproduksi bagi peserta KB baru dan KB pasca persalinan di seluruh wilayah Madina.

Pelayanan KB gratis ini menjadi bagian penting dari strategi Pemerintah Kabupaten Madina untuk menciptakan keluarga yang lebih sehat, mendukung pengendalian penduduk, dan menurunkan angka stunting.

Momentum ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi.(Red)

Pencanangan Gerak PKK KB Kesehatan Madina: Aksi Nyata Mewujudkan Keluarga Sehat dan Sejahtera

MADINA|oleh

Panyabungan,Madina, – Pencanangan Gerak PKK KB Kesehatan dalam rangka advokasi program Bangga Kencana di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sukses dilaksanakan pada Kamis (12/12) di Ballroom dan Halaman Ladang Sari, Kecamatan Panyabungan.

Acara ini dihadiri oleh berbagai stakeholder, mitra kerja, serta lembaga terkait yang berkomitmen untuk mendukung program kesehatan keluarga dan keluarga berencana.

Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Madina, Drs. Sahnan Pasaribu, yang mewakili Bupati H.M. Ja’far Sukhairi Nasution, menyampaikan pesan penting bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial tahunan, tetapi merupakan langkah nyata untuk mengatasi tantangan serius terkait kesehatan keluarga dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

“Pencanangan ini menjadi momentum penting untuk mendorong peran serta semua pihak dalam memperbaiki kualitas hidup keluarga. Kita harus bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan dampak nyata bagi Madina,” ujar Sahnan.

Eli Mahrani Ja’far Sukhairi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Madina, mengungkapkan bahwa program PKK KB Kesehatan adalah kunci utama dalam menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Menurutnya, keberhasilan gerakan ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah daerah.

“Gerakan ini bukan hanya tentang angka akseptor KB, tetapi juga tentang kesadaran kolektif kita untuk mendorong perubahan sosial yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat,” kata Eli Mahrani.

Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Madina, Elfi Maryanni, SKM, MKM, menegaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta menurunkan angka kematian ibu dan anak.

“Kami optimis, dengan kolaborasi yang baik, kita bisa mencapai target-target besar, seperti peningkatan akseptor KB dan penurunan angka stunting yang menjadi fokus utama kita,” ujar Elfi Maryanni.

Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap kontribusi terbaik, DPPKB Madina juga memberikan penghargaan kepada petugas lapangan, penyuluh, serta akseptor terbanyak yang turut berperan aktif dalam mendukung program ini.

Sebagai tambahan, peserta KB yang hadir juga mendapatkan pelayanan yang memadai sesuai prosedur, termasuk pemberian makanan tambahan sebagai bagian dari perhatian terhadap kesejahteraan mereka.

Dengan pelaksanaan yang sukses ini, diharapkan Gerak PKK KB Kesehatan dapat terus menjadi pendorong perubahan positif yang membawa Madina menuju masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.(Red)

Wabup Madina Sampaikan Nota Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD

MADINA|oleh

Panyabungan,Madina – Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution menyampaikan nota jawaban atas pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada sidang paripurna, Jumat (29/11) malam.

Membacakan pidato Bupati Madina, Atika Azmi menyampaikan, menjawab pandangan umum fraksi Gerindra, Wabup mengucapkan apresiasi dimana RPJPD Madina harus relevan dengan provinsi dan RPJPN sehingga ini menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD.

“Untuk itu dapat disampaikan bahwa rancangan akhir RPJPD Madina ini telah melalui beberapa rangkaian asistensi yang
dimulai dari rancangan awal. Kemudian jika nanti persetujuan ini telah di sepakati masih ada tahap evaluasi pada tingkat Provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat,” katanya.

Dalam rancangan RPJPD ini sesuai dengan sinkronisasi dengan RPJPN dan provinsi dapat diharapkan bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara maju dan masyarakat akan keluar dari Midlle Income Trap (mit).

“Gambaran pembangunan yang merata antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, akan tercermin sesuai dengan permasalahan daerah dan prioritas kewilayahan yang sudah dipetakan oleh
pemerintah atasan,” katanya.

Menanggapi pandangan umum fraksi Partao Golkar Wabup menyampaikan, dalam upaya mewujudkan transformasi sosial menuju kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, dalam
rancangan RPJPD ini sasaran kebijakan pembangunan jangka panjang dengan sasaran pokok yaitu, meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM, menguatnya
pelayanan yang berkualitas, menguatnya kualitas dan akses layanan pendidikan dan perlindungan sosial yang adaptif.

“Hal ini juga sekaligus menanggapi
tanggapan fraksi Demokrat dan Partai keadilan sejahtera yang mempunyai kesamaan,” katanya.

Dalam upaya mewujudkan transformasi ekonomi yang tumbuh dan produktif dengan sasaran pokok yaitu, penguatan iptek dan inovasi, pemantapan nilai tambah
unggulan daerah menuju sektor ekonomi
produktivitas ekonomi maju.

Mewujudkan transformasi tata kelola
pemerintah yang berintegritas dan pelayanan publik yang berkualitas dan prima serta adaptif, dalam rancangan RPJPD ini diharapkan bahwa tata laksana
pemerintahan kedepannya akan terlaksana secara efektif dan efesien termasuk salah satunya pelayanan yang berbasis digital.

“Dapat kami tambahkan bahwa beberapa catatan yang disampaikan oleh fraksi Golkar akan dituangkan ke dalam dokumen yang lebih operasional yaitu RPJMD, Renstra, OPD RKPD serta Renja OPD,”

Menjawab pandangan fraksi PKB Atika menyampaikan, sepakat dengan berbagai sasaran yang ada pada RPJPD 2025-2045 untuk terimplementasi dengan baik. Tentunya mengharapkan dukungan semua
pihak agar indikator utama didalam dokumen ini dapat tercapai sampai akhir periode perencanaan.

Menjawab pandangan fraksi Nasdem Wabup menyampaikan, terkait dengan program-program yang sebelumnya
tidak terealisasi ataupun masih belum optimal agar dituangkan kembali didalam RPJPD 2025-2045 sangat sepakat karena dalam menyusun suatu program terlebih dahulu dilaksanakan evaluasi terhadap
pelaksanaan program pada tahun sebelumnya.

Madina kata Atika memiliki potensi SDA yang cukup besar, untuk itu kami sepakat bahwa untuk pengelolaan dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan rakyat. Didalam rancangan RPJPD ini
pengelolaan SDA diarahkan kepada
optimalisasi industri berbasis sumber daya alam berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan sudah dituangkan dalam arah kebijakan untuk peningkatan
ketahana dan produktivitas pertanian dan perikanan, melalui penerapan teknologi tepat guna dan peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi.

Menanggapi pandangan umum fraksi Demokrat Wabup mengatakan, desa melalui undang-undang desa menyatakan bahwa desa tersebut sebagai wilayah otonomi desa yang berhak merencanakan, melaksanakan, mengatur dan
mempertanggungjawabkan seluruh program dan kegiatan yang ada di desa, berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan tujuan

kesejahteraan masyarakat
di desa.
“Untuk itu penggunaan dana desa dilakukan sinkronisasi pembangunan baik pemerintahan kabupaten ataupun atasan sehingga dapat ditingkatkan pemerataan pembangunan,”

Lanjut Atika, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur pemerintah dalam pembangunan hukum daerah diarahkan pada penguatan tata kelola
pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN yang menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang
profesional dan bebas korupsi.

Menanggapi pandangan umum fraksi PKS Atika menyampaikan, terkait penambahan muatan lokal pelajaran tentang adat budaya, ini menjadi atensi pemerintah daerah yang akan dituangkan kedalam dokumen perencanaan yang lebih teknis.

Penempatan pejabat sesuai dengan bidang dan kemampuannya, bupati menyampaikan bahwa arah kebijakan dalam rancangan RPJPD ini pengembangan karir ASN daerah berbasis
meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan dan perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.

Menanggapi pandangan umum fraksi Amanah Perjuangan Wabup menyebutkan, bahwa pandangan ini mempunyai tanggapan yang hampir sama dengan fraksi Demokrat dalam hal sinergi membangun Madina.

“Dengan semangat ini kami berkeyakinan apa yang kita harapkan dalam rencana
jangka panjang ini dapat terwujud dengan optimal,” sebutnya.

Menanggapi pandangan umum fraksi
Persatuan Hati Nurani Wabup menyampaikan, terkait pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, inflasi, kondisi sosial, kemiskinan dan pengangguran didaerah sudah diuraikan pada indikator utama pembangunan FPJPD 2025-2045.

“Terhadap alternatif pembiyaan untuk mengoptimalisasi pembangunan yang ada di Madina, Pemda terus berupaya untuk memanfaatkan sumber-sumber pendapatan baik melalui APBN, APBD Provinsi dan berupaya terus untuk memanfaatkan CSR yang ada di Madina.

Terhadap inovasi di berbagai bidang, pemda mengajak agar seluruh stakeholder mempunyai semangat yang sama didalam menumbuhkan inovasi sehingga target-target indikator utama pada RPJPD sampai tahun 2045 dapat tercapai.

“Kami sepakat untuk kualitas pelayanan publik, pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat untuk terus ditingkatkan sesuai dengan target IPM pada akhir tahun perencanaan sebesar 84,75,.

Terhadap lapangan kerja dan aksesibilitas masyarakat dan penataan permukiman kumuh juga telah dituangkan dalam dokumen RPJPD dengan tingkat
pengangguran terbuka sampai akhir periode sebesar 6,34% dan tanpa kawasan kumuh.

“Pembukaan jalan yang menghubungkan dua kecamatan yaitu dari MBG muara ke wilayah panyabungan sudah dimuat didalam dokumen RTRW Madina 2016-2036 dan terintegrasi dengan RPJPD 2025-2045, begitu halnya dengan bandara udara Jenderal Abdul Haris Nasution,” katanya.(Red)

Tiang Pancang Kembali Berlebih, Kadis PUPR: Saya Juga Bingung

MADINA|oleh

MADINA – SAHATA | Tiang pancang pembangunan gedung RSUD Panyabungan di Panatapan untuk tahun anggaran 2021 kembali berlebih. Ini merupakan kali kedua setelah pada tahun 2019 lalu juga terjadi hal serupa.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas PU-PR Mandailing Natal (Madina) Rully Andriadi mengaku bingung. “Mengenai tiang pancang yang berlebih, saya juga bingung kenapa tiap tahun berulang,” katanya menjawab pertanyaan Pansus LKPJ saat tinjauan lapangan di Desa Parbangunan, Kamis (19/5).

Namun, jelas Rully, keberadaan tiang pancang yang berlebih bisa dimanfaatkan dalam pembangunan dinding penahan. “Untuk dinding penahan nanti kita gunakan tiang pancang yang berlebih ini,” jelasnya.

Sementara itu Inspektur Marwan Bakti Siregar mengatakan, tiang pancang yang berlebih telah membebani keuangan daerah. “Tiang pancang yang berlebih membebani keuangan daerah karena sudah dibeli, tapi tidak digunakan,” katanya.

Marwan juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengalihfungsikan tiang pancang yang tidak terpakai itu. “Alihfungsi tidak salah kalau bisa dimanfaatkan, tapi malau mengalihfungsikan biasanya tidak akan ada lagi DAK dan harus menggunakan APBD murni,” tegasnya.

Keberadaan puluhan tiang pancang yang tak terpakai di sekitar lokasi pembangunan RSUD menjadi perhatian tersendiri bagi Pansus DPRD. Pemerintah tidak bisa memberikan jawaban tegas terkait status tiang pancang yang jumlahnya tidak sedikit itu. “Tiang pancang yang berlebih dan berulang ini menunjukkan perencanaan yang tidak jeli,” kata Ketua Pansus Suhandi.

Suhandi menjelaskan, di tahun sebelumnya DRRD telah meminta pemerintah agar memasukkan kelebihan tiang pancang itu ke dalam aset sehingga bisa didayagunakan.

Senada dengan itu, Arsidin Batubara meminta pemerintah segera menjelaskan status tiang pancang tersebut sehingga bisa didiskusikan solusinya. “Status tiang pancang ini harus segera dijelaskan pemerintah. Kalau memang milik rekanan biar kita tahu dan kalau milik Pemkab Madina biar bisa kita cari solusi sehingga bisa digunakan,” katanya.

Tinjauan lapangan ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan LKPJ Bupati tahun 2021. Hasil pembahasan akan disampaikan pada rapat paripurna Senin (23/5) mendatang. (RED)