Letnan Dalimunthe Temukan Saluran Mampet Saat Peninjauan Pos Pengamanan Ketupat Toba

DAERAH|oleh

Padangsidempuan – Usai menghadiri acara penyantunan anak yatim dan fakir miskin yang digelar oleh DKM Masjid Agung Al-Abror pada Sabtu (22/3/25) pagi, Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, menyempatkan diri singgah di Pos operasi Ketupat Toba 2025 di Jalan Merdeka, Kelurahan Sadabuan.

Dalam kunjungannya, Wali Kota Dr. Letnan meninjau fasilitas serta kesiapan pos pengamanan tersebut. Ia menemukan bahwa lokasi tersebut rawan banjir akibat saluran drainase yang tersumbat.

“Di lokasi ini memang sering terjadi banjir. Hujan sebentar saja, air dari got ini akan meluber ke jalan raya. Tadi sudah kita periksa dan memang ada penyumbatan dalam got,” jelasnya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Wali Kota Dr. Letnan mengatakan akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memperbaiki saluran drainase guna memastikan kenyamanan pos pengamanan serta kelancaran arus mudik Lebaran.

“Secepatnya kita akan memperbaikinya, agar pos pengamanan ini nyaman dan arus mudik Lebaran nanti bisa lancar,” ungkapnya.(Red)

Wabup Madina Ikuti High Level Meeting TPID Provsu

SUMUT|oleh

MEDAN – Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution mengikuti high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, pada Jumat, 14 Maret 2025.

Rapat ini diselenggarakan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan kecukupan pasokan pada Ramadan dan Idulfitri 1446 H. Selain itu, kegiatan ini juga bagian dari upaya pengendalian inflasi dan mendorong ketahanan pangan di Sumut.

“Pengendalian inflasi jangka pendek yang harus dilakukan ke depannya dengan melakukan gerakan penurunan inflasi serentak, gerakan pasar murah serentak, gerakan menanam serentak, dan gerakan pangan murah serentak,” kata Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya saat menyampaikan arahan.

Wagubsu Surya juga menekankan pentingnya kerja sama antar daerah dalam menekan inflasi. Hal ini, kata dia, penting dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Tadi sudah ada Kabupaten Batubara yang telah melakukan kerja sama dengan Medan dalam hal pemenuhan pasokan cabai,” sebut dia.

Senada dengan itu, Wabup Atika mengatakan inflasi yang terjaga akan mendorong masuknya investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Meskipun Pemkab Madina berhasil menjaga angka inflasi di kisaran 2,46 persen, kita perlu melihat program pengendalian inflasi di daerah lain yang mungkin bisa diaplikasikan di Madina,” kata wabup usai mengikuti rapat tersebut.

Wabup Atika menjelaskan, dalam rapat tersebut dipaparkan upaya-upaya dan tantangan dalam menjaga inflasi. Maka dari itu, dia meminta kepala OPD terkait untuk bersiap dan mempelajari setiap kemugkinan yang ada.

“Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan hadirnya investor, maka kesejahteraan masyarakat akan terangkat,” pungkas wabup.(red)

Gubernur Sumut Pastikan Transfer DBH Rp2,2 Triliun ke Kabupaten/Kota Se- Sumut

SUMUT|oleh

Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) ke 33 kabupaten/kota sebesar Rp2,2 triliun untuk periode 2024-2025. Kepastian ini disampaikan Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kamis (13/3).

Bobby menegaskan bahwa DBH yang menjadi hak daerah akan dituntaskan pada tahun ini. Selain itu, jumlah anggaran masih bisa bertambah jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi mencukupi untuk menutup kebutuhan DBH 2025 yang diperkirakan mencapai Rp1,35 triliun.

“Ini sudah kami anggarkan di tahun 2025 untuk periode 2023-2024. Kami akan bayarkan. Untuk tahun berjalan 2025, kita harus bekerja sama meningkatkan perolehan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor,” ujar Bobby.

Salah satu prioritas penggunaan DBH adalah pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dengan target 98 persen penduduk Sumut mendapatkan jaminan kesehatan. Pemprov Sumut akan berkontribusi sebesar 20 persen dari total biaya UHC, sedangkan 80 persen sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

“Sebanyak 80 persen biaya UHC bisa diambil dari DBH. Rata-rata hanya sekitar 25 persen dari DBH yang digunakan untuk UHC. Bagi daerah yang sudah mencapai UHC, DBH tetap akan ditransfer, termasuk tambahan 20 persen anggaran dari provinsi,” jelas Bobby.

Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari para kepala daerah. Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, menyebut keputusan Gubernur Sumut sebagai terobosan luar biasa dan berharap penyaluran DBH segera terealisasi agar bisa dimanfaatkan secepatnya.

“Kami bangga dengan kebijakan ini. Mudah-mudahan realisasi DBH bisa dilakukan segera,” ujar Amir.(Red)

Jelang Akhir Jabatan, Sukhairi Fokus Keluarga, Partai, dan Pendirian Pesantren

MADINA|oleh

Madina – Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jafar Sukhairi Nasution akan segera mengakhiri masa jabatannya. Setelah purnatugas, ia berkomitmen tetap berkontribusi bagi kemajuan Madina, termasuk dengan mendirikan pesantren modern.

“Kebetulan saya masih diberi amanah sebagai Ketua DPW PKB Sumatera Utara, mungkin saya fokus mengurusi partai,” ujar Sukhairi usai mengikuti rapat paripurna istimewa HUT ke-26 Kabupaten Madina di Gedung DPRD Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Senin (10/3/2025).

Selain mengurus partai, Sukhairi juga ingin lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga. Apalagi, ia baru saja menggelar resepsi pernikahan putra sulungnya, Bripda Abdilah Faqih, SH, dengan Frissillia Gusvina Risda, SH, putri H. Ahmad Haris Sutami dan Linda Herdiana.

Tak hanya itu, alumni SMA Negeri 1 Panyabungan ini tetap berkomitmen mengurus anak yatim dan piatu di Madina melalui Yayasan Al Barokah. Di bidang pendidikan, ia dan istrinya sedang dalam proses mendirikan pesantren modern di Panyabungan.

“Pesantren ini tidak hanya berfokus pada pendidikan agama, tetapi juga membekali santri dengan keterampilan bisnis serta pemanfaatan teknologi dengan baik,” jelasnya.

Dalam pidatonya saat rapat paripurna, Sukhairi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh elemen masyarakat Madina.

“Dalam hitungan waktu yang tidak lama lagi, masa jabatan saya sebagai bupati akan berakhir. Atas nama pribadi dan keluarga, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama saya memimpin Madina,” ucapnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama kepemimpinannya.

“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya dan keluarga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Madina. Saya juga meminta maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin,” tutupnya.(Red)

780 Warga Gelar Zikir dan Doa untuk Kebaikan Madina di HUT ke-26

MADINA|oleh

Mandailing Natal – Tak kurang dari 780 warga berkumpul di Masjid Agung Nur Alan Nur Aek Godang, Panyabungan, Senin (10/3/2025), untuk melantunkan zikir dan doa bersama dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Sebelum rangkaian doa dimulai, peserta lebih dulu menunaikan salat Ashar berjemaah. Acara kemudian dibuka dengan pembacaan ayat suci Alquran oleh Ketua Pengadilan Agama Madina.

Zikir dipandu oleh Ustaz Mahyuddin Lubis dan Ustaz Kholid Nasution, sementara doa penutup dipimpin oleh Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Nur Alan Nur, Ustaz Muhammad Amin Rangkuti.

Sejumlah pejabat daerah tampak hadir di barisan depan, di antaranya Bupati Mandailing Natal HM Jafar Sukhairi Nasution, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, Dandim 0212/Tapsel Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, Kakan Kemenag Madina Maranaik Hasibuan, Ketua MUI Muhammad Natsir, serta unsur Forkopimda lainnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rangkaian peringatan HUT ke-26 Madina akan dilanjutkan dengan pengkhataman Alquran sebanyak 26 kali. Kegiatan ini dibagi ke dalam 26 kelompok, masing-masing terdiri dari 30 orang.

Sebagai bentuk kepedulian sosial, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal juga akan menyerahkan santunan kepada anak yatim. Seluruh rangkaian acara ditutup dengan buka puasa bersama pada waktu Magrib.(Red)

HUT ke-26 Madina: Sejarah Baru dengan UHC, WTP, dan Infrastruktur yang Melesat

MADINA|oleh

Mandailing Natal – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tahun ini bukan sekadar seremoni, melainkan refleksi atas berbagai capaian bersejarah yang telah terukir dalam beberapa tahun terakhir.

Dari layanan kesehatan gratis hingga pembangunan infrastruktur yang merata, Madina terus melangkah maju.

Salah satu pencapaian monumental adalah keberhasilan Madina dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) atau yang lebih dikenal sebagai BPJS gratis.

Program ini resmi diluncurkan saat HUT Madina tahun 2024, dengan APBD sebesar Rp48 miliar dialokasikan demi memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa biaya.

Keberlanjutan program ini hingga 2025 menunjukkan komitmen Pemkab Madina, meskipun anggaran daerah turut terkuras untuk Pemilu dan Pilkada.

Tak hanya di sektor kesehatan, Madina juga mencetak sejarah dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk pertama kalinya sejak berdiri, kabupaten ini meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2022.

Prestasi ini berlanjut pada 2023, mengukuhkan capaian WTP dua tahun berturut-turut.

Di sektor infrastruktur, Pemkab Madina menunjukkan komitmennya dengan membuka aksesibilitas masyarakat melalui pembangunan dan pemantapan ruas jalan strategis.

Sejumlah jalur yang selama puluhan tahun belum tersentuh kini telah diperbaiki, seperti Tabuyung-Manuncang, Padang Silojongan-Ranto Panjang, serta ruas Panyabungan-Sirangkap, Aek Mata, dan Kampung Kapas.

Percepatan pembangunan ini turut membuka konektivitas antar kecamatan, memperlancar distribusi hasil pertanian masyarakat.

Selain itu, pengembangan Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution yang kini telah melayani penerbangan perintis, serta pembangunan RSUD Panyabungan di Panatapan, menjadi bukti nyata peningkatan layanan transportasi dan kesehatan di Madina.

“Alhamdulillah, kemajuan dari sisi transportasi udara telah kita rasakan bersama, meskipun ke depan masih diperlukan pengembangan rute dan fasilitas lainnya,” ujar Bupati HM Sukhairi Nasution, Minggu (9/3).

Di sektor ekonomi dan perikanan, Pemkab Madina terus menggulirkan program pemberdayaan.

Bantuan bibit dan pakan ikan telah diberikan kepada kelompok budidaya sejak 2022, diikuti dengan pengadaan induk ikan mas, rumah ikan jurung, serta pelatihan pengolahan hasil perikanan guna meningkatkan nilai ekonomi.

Bantuan alat tangkap dan kapal juga berhasil diperoleh nelayan melalui komunikasi intens dengan pemerintah provinsi.

Dampak dari berbagai program ini pun terlihat pada pertumbuhan ekonomi Madina, yang meningkat dari 4,34 persen pada 2022 menjadi 4,93 persen pada 2023, dengan inflasi tetap terkendali di angka 2,46 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Madina pun meningkat ke angka 73,44 pada 2024, masuk dalam kategori tinggi.

Di akhir sambutannya, Bupati Sukhairi mengajak masyarakat untuk terus menjaga sumber daya alam demi keberlanjutan pembangunan.

“Terima kasih kepada segenap masyarakat Madina atas doa, dukungan, dan kepercayaan yang diberikan kepada kami selama menjabat sebagai bupati dan wakil bupati,” pungkasnya.(Red)

Wagub Sumut: Bersama, Kita Bawa Karo Maju dan Berdaya Saing

SUMUT|oleh

Sumut – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya mengajak masyarakat Kabupaten Karo untuk berperan aktif dalam membangun daerah, sekaligus menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumut yang unggul, maju, dan berkelanjutan.

Ajakan ini disampaikan Surya saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-79 Kabupaten Karo di Gedung DPRD Karo, Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe, Sabtu (8/3).

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tak lepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia menegaskan, kebersamaan dan semangat gotong-royong menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan dan mencapai kemajuan yang lebih besar.

“Membangun daerah bukan tugas satu pihak saja. Kita harus bergerak bersama—pemerintah, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, dan masyarakat luas. Dengan kolaborasi yang solid, saya yakin Karo akan semakin maju, masyarakatnya lebih sejahtera, dan pembangunan berjalan optimal,” ujar Surya, menyampaikan pesan dari Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution.

Lebih lanjut, ia berharap kepemimpinan baru di Kabupaten Karo mampu membawa perubahan positif serta terus menjalin kemitraan erat dengan pemerintah provinsi. Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam memperhatikan potensi daerah, khususnya di sektor pertanian dan pariwisata, yang menjadi andalan Karo dan Sumatera Utara secara keseluruhan.

“Insya Allah, kami siap mendukung Karo agar semakin maju. Dengan sektor pertanian yang kuat dan potensi pariwisata yang luar biasa, kita bisa menjadikan Karo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih besar,” jelasnya.

Acara ini turut dihadiri oleh para pejabat daerah serta tokoh masyarakat yang menyambut baik harapan dan komitmen pemerintah dalam membangun Karo menjadi lebih berdaya saing dan sejahtera.(Red)

MKS Madina Santuni 256 Keluarga Yatim dan Dhuafa, Tutup dengan Buka Puasa ‘Babagi Raso di Kaki Limo’

MADINA|oleh

Madina – Komunitas Minangkabau Saiyo (MKS) Mandailing Natal (Madina) menunjukkan kepedulian sosial dengan menggelar aksi MKS Berbagi Berkah. Dalam kegiatan ini, sebanyak 1,3 ton beras yang dikumpulkan dari 57 donatur disalurkan kepada 256 keluarga anak yatim dan kaum dhuafa.

Rangkaian aksi sosial ini ditutup dengan acara buka puasa bersama bertajuk Babagi Raso di Kaki Limo yang digelar di Komplek Pertokoan Nova, Pasar Baru Panyabungan, Sabtu (8/3).

Ketua Bundo Kanduang-MKS, Anita Rahmadona, menyampaikan bahwa kegiatan ini mengusung filosofi Minangkabau Hati Gajah Samo Dilapah, Hati Tungau Samo Dicacah, yang berarti berbagi harus dilakukan bersama, tanpa memandang besar atau kecilnya bantuan.

“Melalui acara buka puasa bersama di kaki lima, kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli dan merasakan bagaimana perjuangan saudara-saudara kita yang berdagang di tengah kesulitan ekonomi,” ujar Anita.

Perwakilan Rang Mudo-MKS, Yudi Kurniawan, mengungkapkan bahwa awalnya panitia hanya menargetkan 1 ton beras. Namun, antusiasme donatur membuat capaian ini melampaui target hingga 1,3 ton dan bisa menjangkau hampir 300 keluarga penerima manfaat dari Desa Paga-paga hingga Gunungtua.

Ketua Umum MKS Madina, Defrion Chaniago, mengapresiasi peran aktif seluruh unsur MKS, termasuk Bundo Kanduang-MKS dan Rang Mudo-MKS, dalam menyukseskan kegiatan ini.

“Terima kasih kepada para donatur. Jika tahun pertama saja bisa melebihi target, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih besar lagi,” katanya.

Senada dengan itu, Penasehat sekaligus Ninik Mamak MKS, Irwan Datuak Simarajo, menegaskan pentingnya menjaga kebersamaan agar kegiatan sosial seperti ini bisa terus berlanjut sesuai dengan semangat Saiyo.

“Kalau kita tidak saiyo (bersatu), tidak mungkin acara ini sukses. Sesuai semboyan rang mudo, basamo mangko manjadi bersama, kita pasti bisa!” pungkasnya.(Red)

Efisiensi Anggaran Nasional, PUPR Madina Kehilangan Rp70,1 Miliar: Pembangunan Infrastruktur Tertunda

MADINA|oleh

Madina – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD berdampak signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Madina kehilangan anggaran sebesar Rp70,1 miliar, mengakibatkan hampir 95 persen kegiatan fisik yang telah direncanakan terpaksa ditunda.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas PUPR Madina, Ir. Elfi Yanti S Harahap, ST, saat ditemui di Panyabungan, Jumat (14/2). Ia menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang irigasi dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperuntukkan bagi sektor pekerjaan umum terkena efisiensi anggaran.

“Efisiensi anggaran secara serentak dari pemerintah pusat membuat Dinas PUPR Madina tidak lagi memperoleh DAK sebesar Rp3,1 miliar dan DAU Rp67 miliar. Seluruh kegiatan dari sumber anggaran tersebut dinolkan,” kata Elfi.

Dampaknya, sejumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, terpaksa ditunda. Bahkan, proyek yang sifatnya mendesak pun ikut terkena dampak.

“Salah satu contohnya adalah pembangunan jembatan di Desa Aek Mata serta kelanjutan pembangunan jalan dari Simpang Desa Pagur ke Desa Banjar Lancat yang harus ditunda,” ujarnya.

Meski mengalami pemangkasan anggaran, PUPR Madina masih memiliki dana dari tiga sumber alternatif, yaitu:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp3,5 miliar,

2. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Pemprov Sumut Rp1,3 miliar, dan

3. DAK untuk percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem terpadu Rp2,5 miliar.

“Dana ini telah dialokasikan untuk pembangunan jalan Padang Silojongan-Ranto, jalan kota di Natal, serta sanitasi dan air bersih,” tambahnya.

Namun, di luar alokasi tersebut, seluruh kegiatan fisik yang telah direncanakan sejak Januari 2025 terpaksa dibatalkan akibat kebijakan efisiensi anggaran ini.

Pemkab Madina, kata Elfi, tengah mencari solusi dengan mempertimbangkan pengalihan anggaran dari instansi lain yang memiliki kegiatan kurang mendesak. “Jika memungkinkan, anggaran dari instansi yang tidak terkena refocusing bisa dialihkan untuk melanjutkan proyek infrastruktur yang tertunda,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran bertujuan untuk menekan pengeluaran yang tidak perlu dan memastikan dana digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam pernyataannya di Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Surabaya, Senin (10/2), Prabowo menyebut ada ‘raja kecil’ di birokrasi yang melawan kebijakan penghematan ini.

“Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, yang mubazir, yang hanya menjadi alasan untuk korupsi, dihentikan. Saya ingin uang negara digunakan untuk rakyat, untuk memberi makan anak-anak mereka,” ujar Prabowo.

Efisiensi anggaran yang mencapai Rp306,69 triliun ini diarahkan untuk mendukung program-program prioritas nasional, termasuk perbaikan sekolah dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Red)

Bupati Mandailing Natal Tetapkan 10 Desa Binaan Tahun 2025

MADINA|oleh

Mandailing Natal, – Bupati Mandailing Natal (Madina), HM Jafar Sukhairi Nasution, menetapkan 10 desa sebagai Desa Binaan untuk tahun 2025. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) yang disampaikan oleh Asisten I, Sahnan Pasaribu, dalam rapat koordinasi yang berlangsung di aula Kantor Bupati pada Rabu, 22 Januari 2025.

Berikut adalah 10 desa yang ditetapkan sebagai Desa Binaan:

1. Desa Widodaren, Kecamatan Sinunukan

2. Desa Pasar Laru, Kecamatan Tambangan

3. Desa Bonan Dolok, Kecamatan Siabu

4. Desa Aian Jior, Kecamatan Panyabungan

5. Desa Kampung Pinang, Kecamatan Pakantan

6. Desa Parompomang, Kecamatan Muarasipongi

7. Desa Botung, Kecamatan Kotanopan

8. Desa Huta Tonga, Kecamatan Panyabungan Barat

9. Desa Kumpulan Setia, Kecamatan Hutabargot

10. Desa Sido Rejo, Kecamatan Batahan

Menurut Sahnan Pasaribu, program Desa Binaan bertujuan untuk mengembangkan masyarakat desa secara terfokus berdasarkan kriteria tertentu. “Desa binaan adalah strategi pembangunan yang tepat untuk mendukung agenda pembangunan nasional,” ujarnya.

Sahnan juga berharap warga desa binaan dapat memperkuat semangat gotong-royong dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. “Program ini diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan yang ada di desa,” tambahnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Irsal Pariadi, menjelaskan bahwa program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan rasa persatuan, gotong-royong, dan kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah.

“Melalui Desa Binaan, diharapkan muncul sinergi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah dalam membangun desa sebagai kekuatan bangsa,” ujar Irsal, yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Batahan.

Penetapan Desa Binaan ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Mandailing Natal.(Red)