Bupati Madina Minta BKMT Berkontribusi dalam Kehadiran Koperasi Merah Putih

MADINA|oleh

Madina – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution menghadiri pelantikan pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) kabupaten periode 2025-2030. Pelantikan berlangsung di Gedung Serbaguna H. Amru Daulay, Panyabungan, pada Sabtu, 31 Mei 2025.

Dalam sambutannya, bupati berpesan kepada pengurus yang baru agar orgnisasi ini berperan aktif dalam pembangunan daerah dengan turut andil di berbagai bidang. “Serta dapat memberikan warna kesejukan dan bergandengan tangan dengan pemerintah daerah,” kata dia.

Bupati Saipullah mengatakan, Pemkab Madina akan turut memfasilitasi kegiatan BKMT. Untuk itu, dia meminta agar organisasi tersebut mampu meningkatkan kecerdasan dari unit masyarakat paling kecil, yakni keluarga. “Sehingga kehadiran BKMT ini semakin dicintai masyarakat,” lanjut dia.

Bupati menekankan agar BKMT memanfaatkan kehadiran Koperasi Merah Putih dan membantu pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo itu.

Di sisi lain, Bupati Saipullah mengajak pengurus untuk mengasah kemampuan dan keahlian di bidang kerajinan dan hal lain yang bisa mendongkrak perekonomian.

“Ini harus dikembangkan sehingga ke depan BKMT tidak tergantung pada pemerintah, akan tetapi BKMT mampu menghasilkan sesuatu untuk operasional organisasinya,” lanjut bupati.

Berikut susunan pengurus BKMT Madina periode 2025-2030:

1. Ketua Umum: Dra. Hj. Rukiah Lubis, MM

2. Seketaris: Zahara Lubis S.PdI

3. Bendahara: Kartini

4. Ketua Bidang Organisasi Pengembangan Kelembagaan: Ida Rosita

5. Ketua Bidang Dakwah: Hj. Maimunah Nasution S.PdI

6. Ketua Bidang pendidikan dan pelatihan: Hj. Juita Irawati S.Pd, MA

7. Ketua Bidang sosial Kemasyarakatan: Hj. Nur Ainun, S.KM

8. Ketua: Bidang Usaha Kerja Sama dan Pemberdayaan Ekonomi: Hj.Siti Asiyah Lubis

9. Ketua Bidang Kesehatan Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga: Hj. Tiur Midawati Saragih, S.KM

“Selamat kepada Dra. Rukiah Lubis, MM yang baru saja dilantik masa bakti periode 2025-2030 dan ini membuktikan bahwa beliau dapat menjalankan amanah sehingga terpilih kembali untuk periode ketiganya,” sebut Bupati Saipullah.(Red)

India Gagal Gunakan Jet Tempur Rafale di Perang Udara dengan Pakistan,Indonesia Malah Beli 42 Unit

MADINA|oleh

Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Putri Khairunnisa menilai pembelian Jet Rafale menggunakan anggaran berlebihan dan harus diefektifkan sesuai kebutuhan sistem pertahanan Indonesia. Walaupun keputusan pembelian 42 unit jet tempur buatan Prancis, senilai USD 8,1 miliar ini, merupakan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) nasional.

“Pembelian Jet Rafale jangan hanya boros dianggaran, namun juga harus memiliki nilai efektifitas untuk pertahanan nasional. Jangan hanya karena ambisi memiliki banyak pesawat tempur, tapi manfaatnya tidak bisa dirasakan,” kata Nisa sapaan akrabnya Putri Khairunnisa kepada media, Kamis (29/5/2025) di Jakarta.

Menurut Nisa, rencananya enam unit pertama akan tiba pada 2026, dan sisanya menyusul kemudian. Jet Rafale sendiri merupakan pesawat tempur generasi 4.5 yang selama ini dipandang sebagai simbol kekuatan militer modern.

“Keputusan ini pada awalnya dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat pertahanan udara. Namun, peristiwa terbaru yang melibatkan jet Rafale milik India dalam konflik dengan Pakistan mengguncang persepsi dan menimbulkan pertanyaan besar,” tandas Nisa.

Kata dia, pertanyaan-nya apakah Rafale benar-benar pilihan yang efektif dan efisien untuk Indonesia? Jangan sampai kasus perang udara India-Pakistan menjadi bukti kegagalan Rafale yang ditembak jatuh oleh Jet Murah asal China.

“7 Mei 2025 kemarin, Pakistan mengklaim telah menembak jatuh lima pesawat tempur India, termasuk tiga jet Rafale, menggunakan pesawat J-10 C buatan Tiongkok dan rudal PL-15 jarak jauh. Ini pertama kali Rafale ditembak jatuh dalam pertempuran, sehingga meruntuhkan citra keunggulan teknologi Barat,” jelas Nisa.

Apalagi kata Nisa, situasi ini menjadi lebih ironis jika melihat bahwa J-10 C hanya dihargai sekitar USD 50 juta. Malahan ada pesawat jauh lebih murah dari harga satu unit Rafale yang mencapai USD 192 juta

“Penembakan terhadap Rafale dilakukan oleh jet J-10C buatan Tiongkok yang digunakan oleh Angkatan Udara Pakistan. Jet-jet ini tampak memiliki kemampuan beyond visual range (BVR) hingga 145 kilometer,” lanjut Nisa.

Yang mengejutkan lagi kata Nisa, dunia bukan hanya perihal kerugian India, akan tetapi fakta bahwa Rafale yang dianggap sebagai ujung tombak kekuatan udara dapat dijatuhkan.

“Masah pesawat tempur yang harganya empat kali lebih murah dari Jet J-10 C atau sekitar USD 50 juta per unit. Kok malah bisa mengalahkan Rafale yang harganya mencapai hampir USD 200 juta per unit,”  tukas Nisa.

Efektivitas vs Efisiensi: Harga Tidak Menjamin Kemenangan Jet Tempur Rafale

Kata Nisa, kejadian ini menjadi titik kritis dalam menilai efektivitas pertahanan berbasis alutsista dengan anggaran yang mahal. Dalam benak pikiran kita bisa melihat tumbangnya rafela.

“Apakah pembelian Rafale benar-benar didasarkan pada kebutuhan strategis atau hanya pada gengsi dan diplomasi pertahanan,” tanyanya.

Nisa tidak menyangsikan Jet Rafale dalam memiliki teknologi canggih, termasuk kemampuan multirole, radar AESA, dan sistem peperangan elektronik. Namun, semua itu tampaknya tidak cukup dalam menghadapi rudal modern dan sistem taktis yang lebih murah namun efisien,.

“”J-10 C dan PL-115 telah memasuki perang modern yang saat ini lebih mengedepankan kecerdasan sistem dan integrasi jaringan. Sehingga prosesnya bukan lagi semata keunggulan aerodinamika atau nama besar produsen,” pungkas Nisa. (red)

Bupati Terima Audiensi APDESI Madina, Bahas Isu Strategis Terkait Pemerintahan Desa

MADINA|oleh

Madina – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution, SH, MM, menerima audiensi pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Madina, Rabu (28/5/2025) pagi. Pertemuan berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan.

Dalam audiensi yang dimulai pukul 11.00 WIB tersebut, Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Madina, Irsal Pariadi, SSTP. Sementara dari APDESI hadir Ketua DPC APDESI Madina, Miswaruddin, SE, bersama jajaran pengurus dan perwakilan ketua APDESI tingkat kecamatan.

Ketua APDESI Madina, Miswaruddin, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi permohonan audiensi yang telah diajukan sebelumnya.

“Kami ingin menyampaikan sejumlah persoalan desa dan memohon arahan dari Bupati. Kami butuh bimbingan sebagai kepala desa yang tergabung dalam APDESI,” ujar Miswaruddin, yang juga menjabat Kepala Desa Hutabaringin, Kecamatan Panyabungan Barat.

Dalam pertemuan tersebut, APDESI menyampaikan delapan poin penting, di antaranya:

  1. Permintaan arahan terkait pengelolaan Dana Desa (DD) tahun 2025 dan seterusnya, agar dapat berjalan sesuai ketentuan dan menghindari masalah hukum.
  2. Permintaan kejelasan dukungan regulatif dari Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap kepala desa dalam menjalankan tugas.
  3. Usulan kenaikan tunjangan kepala desa, dari saat ini Rp500 ribu menjadi Rp2 juta per bulan.
  4. Arahan terkait kebijakan desa dalam percepatan pembangunan (akselerasi) agar kebijakan desa berada dalam satu komando yang jelas.
  5. Penerapan Hari Desa Nasional di Kabupaten Madina setiap 14–15 Januari dengan pelaksanaan kegiatan perayaan.
  6. Percepatan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang aparat desa, agar ada kejelasan hukum dan koordinasi antara kepala desa dan aparatnya.
  7. Arahan terkait penanganan laporan masyarakat (Dumas) yang masuk ke APH terhadap kepala desa.
  8. Integritas Inspektorat dalam menjaga kerahasiaan dokumen desa, termasuk persoalan kebocoran informasi yang berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Saipullah Nasution menyampaikan bahwa pengelolaan Dana Desa menjadi fokus utama yang perlu dibenahi. Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memahami mekanisme keuangan.

“Saya saja saat masih di Direktorat Bea Cukai butuh waktu dua tahun untuk belajar soal pengelolaan keuangan. Kepala desa juga harus terus belajar agar tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan dana,” ujar Bupati.

Untuk itu, Pemkab Madina merencanakan pelatihan khusus bagi kepala desa oleh pihak yang kompeten agar tata kelola DD lebih akuntabel dan transparan, serta memperkecil peluang pelanggaran hukum.

Terkait usulan lainnya, termasuk soal tunjangan dan Perda aparat desa, Bupati menyatakan tidak bisa memberi janji, namun siap memperjuangkan aspirasi tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

“Saya tidak ingin berjanji, tapi akan kita upayakan. Selama itu untuk kepentingan pemerintahan desa dan masyarakat, kita akan dorong bersama-sama,” tutup Saipullah.(Red)

Ketua TP PKK Madina Ajak Ibu-Ibu Bergerak Cegah Narkoba Mulai dari Keluarga

POLITIK & PEMERINTAH|oleh

Panyabungan – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Astuti Saipullah Nasution, menyerukan agar seluruh anggota PKK di setiap tingkatan lebih aktif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga.

Ajakan itu disampaikan dalam Pertemuan Rutin Pengurus TP PKK Kabupaten dengan TP PKK Kecamatan yang digelar di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Rabu, 14 Mei 2025.

“Kita harus cegah peredaran narkoba mulai dari keluarga. Ibu-ibu PKK harus jadi garda terdepan,mulai dari rumah hingga ke lingkungan sekitar,” tegas Yupri Astuti dalam sambutannya.

Ia mengingatkan bahwa bahaya narkoba tak hanya merusak syaraf penggunanya, tetapi juga mendorong lahirnya berbagai tindak kejahatan seperti pencurian, pembegalan, hingga pembunuhan.

“Tak jarang, anak yang terpengaruh narkoba bisa melawan orang tuanya. Karena itu, orang tua harus aktif dan peka terhadap perubahan perilaku anak-anak,” ujarnya penuh harap.

Yupri Astuti juga mendorong para kader PKK untuk lebih dekat dengan anak-anak dan melakukan pendekatan yang persuasif. “Awasi pergaulan mereka, dampingi dengan kasih sayang, dan beri pemahaman tentang bahaya narkoba sejak dini,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya tugas aparat, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.

Sebagai bagian dari kegiatan, pertemuan tersebut juga dirangkai dengan bazar Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPK) yang menampilkan beragam produk UMKM lokal, seperti olahan makanan, kerajinan anyaman, hingga madu ternak hasil usaha masyarakat setempat.(Red)