Kemendes PDT Siapkan Dana Desa untuk Dorong Ketahanan Pangan Nasional

NASIONAL|oleh

Makassar,Sahata News – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) menegaskan komitmennya menjadi penggerak utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi dana desa.

Pernyataan ini disampaikan oleh Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo, saat mewakili Menteri Desa Yandri Susanto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Aula Tudang Sipulung, kompleks rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (17/1).

“Melalui rapat ini, Menko Pangan menekankan agar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera menggerakkan langkah konkret di lapangan. Khususnya, 20 persen dari dana desa wajib dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan,” ujar Samsul Widodo.

Ia menjelaskan bahwa dari total dana desa yang tersedia, minimal Rp 16 triliun diharapkan dapat digunakan untuk menciptakan swasembada pangan di tingkat desa.

Konsep ini mencakup pengembangan produk unggulan berbasis potensi lokal, seperti desa cabai, desa tomat, desa padi, dan desa ikan.

Dalam rapat tersebut, sejumlah isu krusial dibahas, termasuk peningkatan jaringan irigasi di Sulawesi Selatan, distribusi pupuk bersubsidi, pemberdayaan peternak lokal, budidaya ikan, rehabilitasi mangrove, serta pengelolaan sampah dan limbah berbasis ekonomi sirkular. Semua program ini bertujuan mendukung target swasembada pangan yang dicanangkan tercapai pada tahun 2027.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keberhasilan ketahanan pangan nasional membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. “Kolaborasi lintas sektor sangat penting agar Indonesia bebas impor bahan pangan dan mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri,” tegasnya.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan, serta Pj Gubernur Sulawesi Selatan Fadjry Djufry, bersama para bupati se-Sulawesi Selatan.

Dengan langkah konkret dan alokasi dana yang tepat sasaran, Kemendes PDT optimistis desa-desa di Indonesia dapat menjadi pilar utama ketahanan pangan nasional.(Red)

Mendes PDTT: Desa Akan Terlibat dalam Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis dan Pengembangan Desa Tematik

NASIONAL|oleh

Bandar Lampung , – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang program makan bergizi gratis yang melibatkan peran aktif desa dalam pengelolaan dapur umum dan penyediaan bahan pangan bergizi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendorong pemberdayaan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Kami sedang melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional terkait program makan bergizi gratis, dan dalam waktu dekat akan ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya,” kata Yandri Susanto di Bandarlampung, Sabtu (28/12)

Yandri menjelaskan bahwa desa dapat berperan dalam mengelola dapur umum yang akan menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat.

Melalui BUMDes, desa memiliki peluang untuk membangun dan mengelola dapur umum yang kemudian dapat disewa oleh Badan Gizi Nasional. “Ini adalah kesempatan bagi desa untuk memperoleh sumber pendapatan baru, sekaligus memperkuat perekonomian lokal,” imbuhnya.

Selain itu, Yandri menambahkan bahwa program makan bergizi gratis ini juga akan diimbangi dengan pengembangan desa tematik.

Desa tematik ini akan dipetakan berdasarkan potensi lokal masing-masing, seperti pertanian, perkebunan, atau peternakan, untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang bergizi dan berkelanjutan.

“Sebanyak 75 ribu desa akan dipetakan sesuai dengan potensi lokal mereka untuk mendukung ketersediaan pangan bergizi yang mencakup karbohidrat, protein, dan vitamin,” ujarnya.

Konsep desa tematik ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Pengembangan desa tematik ini, lanjut Yandri, akan didukung oleh dana desa yang dapat digunakan untuk memperkuat infrastruktur dan sistem produksi pangan di desa. “Dengan dana desa yang terus berputar, diharapkan program ini dapat meningkatkan kemandirian ekonomi desa dan mengurangi angka kemiskinan,” tambahnya.

Program makan bergizi gratis dan pengembangan desa tematik ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya terhadap peningkatan kualitas gizi, tetapi juga terhadap peningkatan ekonomi desa melalui pemberdayaan potensi lokal yang ada.(Red)

Sumber : Antara News

DPR RI Desak Pembentukan Tim Pengawas Dana Desa untuk Tingkatkan Akuntabilitas dan Cegah Penyimpangan

NASIONAL|oleh

JAKARTA – Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) untuk segera membentuk tim pengawas dana desa.

Desakan ini disampaikan oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dalam rapat kerja yang diadakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (29/10)

Lasarus mengungkapkan bahwa perlunya pengawasan yang lebih ketat sangat penting mengingat dana desa yang mencapai Rp71 triliun berpotensi disalahgunakan.

Ia menyoroti tingginya angka kepala desa yang terjerat masalah hukum akibat ketidakpahaman dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dan pengawasan dari Kemendes PDT diperlukan untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Banyak kepala desa yang terpaksa berurusan dengan hukum karena tidak memahami cara mengelola keuangan negara.

Dengan adanya tim pengawas, kita berharap penyimpangan dapat diminimalisir dan dana desa dapat dimanfaatkan dengan baik,” jelas Lasarus.

Dalam kesempatan yang sama, Lasarus juga menyoroti adanya desa-desa yang menerima dana desa yang cukup besar namun belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Menurutnya, hal ini menjadi perhatian serius dan memerlukan evaluasi mendalam untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita harus memastikan bahwa setiap desa yang menerima dana desa dapat berkembang. Jika ada desa yang stagnan, kita perlu mengevaluasi penggunaan dan pengelolaan dana tersebut,” tegasnya.

 

Selain itu, Lasarus juga mendukung upaya Kemendes PDT untuk memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia mengusulkan agar BUMDes dioptimalkan untuk berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk dengan mengembangkan jaringan usaha seperti mini market desa yang bisa bersaing dengan pedagang kecil tanpa menekan mereka.

 

“BUMDes harus berfungsi sebagai pendorong ekonomi desa, bukan hanya sekadar entitas bisnis. Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes bisa menjadi solusi nyata untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Dengan pembentukan tim pengawas dan penguatan BUMDes, Komisi V DPR RI optimis bahwa dana desa dapat dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan desa.(Red)

Sumber : antara News.com

Yandri Susanto: “Seremoni Cukup, Saatnya Desa-Desa Bangkit dan Warga Menangis Bahagia!”

NASIONAL|oleh

Jakarta – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menabuh genderang perubahan besar: tidak ada lagi seremoni berlebihan, saatnya bekerja nyata untuk desa-desa Indonesia.

Dalam rapat bersama Komisi V DPR RI, Yandri menegaskan bahwa kementeriannya kini fokus untuk benar-benar mengubah kehidupan masyarakat pedesaan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sesuai arahan Pak Presiden, kita harus kurangi seremoni. Kita kerja nyata untuk rakyat, terutama bagi mereka di desa-desa yang butuh perhatian dan pembangunan langsung,” tegas Yandri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10)

Dengan semangat menggebu, Yandri menyoroti tanggung jawab para pejabat untuk benar-benar peduli pada rakyat. “Tidak pantas kita duduk nyaman di ruang ber-AC, sementara banyak warga di desa masih hidup dalam kesulitan. Kita harus ingat, hidup ini bukan hanya soal jabatan, tapi tanggung jawab dunia dan akhirat untuk mereka,” ujarnya lantang.

Yandri juga meminta dukungan penuh dari Komisi V DPR RI agar visi besar ini dapat terlaksana dengan maksimal. “Pak, bantu saya wujudkan ini. Demi Merah Putih, kita harus bekerja sama untuk mengubah desa jadi tempat yang layak dan membahagiakan bagi warganya,” tambah Yandri.

Mengusung visi yang tajam, Yandri bercita-cita mengubah desa dari “air mata kemiskinan” menjadi “air mata kebahagiaan.” Ia bertekad, setiap warga desa di seluruh pelosok negeri bisa merasakan hasil pembangunan nyata. Dengan tagline “Membangun Desa, Membangun Indonesia,” Yandri menegaskan pentingnya menjadikan desa sebagai fondasi bangsa.

“Lebih dari 70 persen penduduk kita tinggal di desa. Kalau kita abaikan desa, kita abaikan Indonesia. Saya ingin desa menjadi garda depan kemajuan negara ini. Kita bangun desa untuk kebahagiaan seluruh rakyat,” pungkas Yandri, penuh semangat.

Dengan gebrakan baru ini, Yandri siap membawa perubahan mendasar, menjadikan desa-desa di Indonesia sebagai pilar utama menuju Indonesia yang sejahtera dan bahagia.(Red)

Sumber : AntaraNews.com