Wapres Gibran Tegaskan Bawaslu Harus Tegas dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2024

NASIONAL|oleh

JAKARTA, – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya pengawasan yang adil dan tegas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Pilkada Serentak 2024.

Dalam Apel Siaga Pilkada yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, pada Rabu (20/11), Gibran mengingatkan agar Bawaslu menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, bebas dari keberpihakan, dan mengutamakan keadilan.

“Saya harap Bawaslu dapat bertindak secara tegas, adil, dan tanpa pilih kasih dalam mengawasi jalannya Pilkada,” ujar Gibran.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara Bawaslu dan lembaga terkait seperti KPU, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sangat penting untuk memastikan proses pemilihan yang transparan dan berjalan lancar.

Gibran juga menyoroti masa tenang Pilkada yang akan berlangsung pada 24-26 November 2024, dan hari pemungutan suara pada 27 November 2024.

Ia meminta agar kedua tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diawasi secara ketat untuk menjaga kualitas demokrasi.

“Pengawasan harus berjalan dari awal hingga akhir, mulai dari pencoblosan, perhitungan suara, hingga penetapan hasil. Jika ada sengketa, proses gugatan harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” tambah Gibran.

Pilkada Serentak 2024 akan melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, dengan total 1.557 pasangan calon yang bertarung, terdiri dari 1.169 pasangan calon bupati/wakil bupati dan 285 pasangan calon wali kota/wakil wali kota.

Gibran juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga netralitas demi memastikan Pilkada 2024 dapat menghasilkan pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan rakyat.(red)

Sumber : Antara News

Ma’ruf Amin Dorong Diplomasi Kuat untuk Meredakan Ketegangan di Laut China Selatan

NASIONAL|oleh

JAKARTA – SAHATA |Dalam upaya meredakan ketegangan yang meningkat di Laut China Selatan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, mengusulkan inisiatif diplomatik yang berani dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN-RRT di Vientiane, Laos. Dalam forum yang penuh ketegangan ini, Ma’ruf menyerukan reaktivasi jalur komunikasi langsung antara pejabat tinggi ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), langkah yang sangat penting untuk mencegah insiden yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.

“Ketegangan yang terjadi di Laut China Selatan bukan hanya ancaman bagi negara-negara Asia Tenggara, tetapi juga bagi perdamaian dunia. Kita perlu mencegah potensi konflik melalui dialog terbuka dan komunikasi yang efektif,” ujar Ma’ruf Amin, menekankan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan regional.

Wapres juga mengajak semua pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan menghormati hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang diadopsi pada tahun 1982. “Mari kita bawa semangat kerjasama ini untuk mewujudkan keamanan dan ketenteraman di Laut China Selatan,” tambahnya.

Isu ketegangan di kawasan ini menjadi salah satu fokus utama KTT Ke-45 ASEAN, bersamaan dengan krisis kemanusiaan di Myanmar dan konflik yang terjadi di jalur Gaza. Wapres menyoroti pentingnya penyelesaian Kode Tata Perilaku (Code of Conduct) antara ASEAN dan RRT pada tahun 2026, yang diharapkan dapat menjadi langkah konkret untuk menciptakan stabilitas jangka panjang.

Situasi semakin memanas dengan serangkaian insiden tabrakan antara kapal-kapal Tiongkok dan Filipina. Pada 19 Agustus 2024, bentrokan terjadi, yang diwarnai oleh saling tuduh antara kedua pihak. Juru bicara penjaga pantai Filipina, Jay Tarriela, mengungkapkan bahwa kapal Tiongkok telah menyebabkan kerusakan pada kapal mereka. Di sisi lain, juru bicara Tiongkok membantah dan menyatakan bahwa kapal Filipina telah melanggar perairan mereka.

Insiden serupa kembali terjadi pada 25 Agustus 2024, menambah ketegangan di wilayah tersebut. Tiongkok bahkan dituduh menghalangi misi kemanusiaan Filipina untuk memberikan bantuan ke kapal penjaga pantai yang terdampar.

Dengan klaim kedaulatan atas kepulauan yang dikenal sebagai “Nanhai Zhudao,” pemerintah RRT semakin menegaskan haknya atas kawasan yang diperdebatkan. Dalam konteks ini, Wapres Ma’ruf Amin menegaskan bahwa diplomasi dan dialog adalah kunci untuk mencapai solusi damai, demi kebaikan semua negara di kawasan yang bergejolak ini. Upaya ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan.(R12KI)

Dilansir dari Antara.com