SENTUL,BOGOR – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan reformasi sistem politik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Ia menyoroti tingginya anggaran yang dihabiskan dalam pelaksanaan Pilkada langsung, yang disebutnya mencapai triliunan rupiah. Usulan tersebut disampaikan dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12).
Prabowo mencontohkan sistem yang diterapkan oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, di mana anggota DPRD bertugas memilih gubernur dan bupati. Menurutnya, sistem ini lebih efisien dan tidak memerlukan pengeluaran besar.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Sekali memilih anggota DPRD, ya sudah, DPRD itu yang memilih gubernur dan bupati. Tidak perlu keluar biaya besar,” ungkap Prabowo.
Ia menekankan bahwa anggaran besar yang digunakan untuk Pilkada dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti perbaikan sekolah dan pembangunan infrastruktur irigasi. “Berapa puluh triliun habis hanya dalam satu atau dua hari? Padahal dana tersebut bisa dipakai untuk memperbaiki sekolah-sekolah atau membangun irigasi,” tambahnya.
Dalam pidato tersebut, Prabowo juga mengajak para pemimpin partai politik yang hadir untuk mempertimbangkan perubahan ini. Sambil berkelakar, ia mengatakan bahwa keputusan bisa diambil secara langsung jika ada kesepakatan bersama. “Banyak ketua umum partai di sini. Kalau mau, kita bisa putuskan malam ini juga,” ujarnya disambut tawa para undangan.
Gagasan ini menimbulkan perbincangan di kalangan politik dan publik, mengingat usulan tersebut akan membawa perubahan signifikan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Implementasinya membutuhkan kajian mendalam dan dukungan politik yang kuat. (red)
Sumber: Kabar24.bisnis.com