Sumedang – SahataNews | Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution membagikan sejumlah kesan mendalam usai mengikuti retret kepala daerah di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung sejak 22 hingga 26 Juni 2025 dan ditutup secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, pada Jumat (27/6/2025).
Dalam keterangannya, Bupati Saipullah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat atas inisiatif pelaksanaan retret yang dinilainya sangat bermanfaat bagi pimpinan daerah.
“Ini luar biasa dan sangat baik bagi kami sebagai kepala daerah. Selama lima hari, kami dibekali dengan kegiatan fisik, penguatan ilmu pengetahuan, dan wawasan strategis,” kata Saipullah.
Ia menjelaskan, para peserta mendapat materi penting seputar tata kelola pemerintahan, strategi manajemen, hingga diskusi langsung bersama para tokoh nasional mulai dari menteri, aparat penegak hukum, hingga tokoh agama. Interaksi antar kepala daerah juga menjadi momen memperkuat jaringan dan bertukar pengalaman.
“Kami bisa berinteraksi dengan para petinggi negeri, menteri, aparat hukum, tokoh agama, bahkan sesama bupati dan wakil bupati. Ini menambah jaringan sekaligus tempat belajar, apalagi ada kepala daerah yang sudah dua periode,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Bupati Madina juga merasa terhormat mendapat penghargaan berupa pin kehormatan sebagai warga praja IPDN.
“Masuk ke sini bukan hal mudah. Kami sebagai alumni merasa sangat bangga dan berterima kasih,” ujar mantan Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Barat itu.
Dari retret ini, Saipullah menyebut ada sejumlah program nasional yang akan coba diterapkan di Madina, seperti ketahanan pangan, program Koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, hingga pembangunan tiga juta rumah rakyat.
Sementara itu, Wabup Atika Azmi menyoroti pentingnya manfaat retret dari sisi komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kehadiran banyak menteri sangat berarti. Ini bisa menghemat waktu karena tidak perlu bolak-balik ke kementerian. Koordinasi bisa dilakukan langsung dan lebih cepat,” ujar Atika.
Ia menambahkan, dengan akses yang semakin terbuka ke pusat, kepala daerah dapat lebih fokus bekerja di lapangan dan mempercepat realisasi program pembangunan di daerah masing-masing.
“Kami bisa cek langsung kondisi lapangan, memastikan administrasi berjalan baik. Mudah-mudahan retret ini membuka lebih banyak ruang untuk bergaul dan membangun jejaring strategis,” tutup Atika. (Red).