Jakarta – SAHATA | Dalam konteks persiapan menghadapi Pilkada 2024, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak secara tegas menekankan komitmen TNI untuk menjaga netralitas. Meskipun sejumlah purnawirawan TNI ikut mencalonkan diri sebagai kepala daerah, Maruli memastikan bahwa institusi militer tidak akan terpengaruh oleh pilihan politik anggotanya yang telah memasuki dunia sipil.
“Purnawirawan TNI yang maju sebagai calon kepala daerah tidak lagi memiliki komando di TNI. Kami, sebagai bagian dari institusi militer, telah sepakat untuk tetap netral dan tidak ada permasalahan dalam hal ini,” kata Maruli usai apel Danrem dan Dandim di Jakarta Barat, Kamis.
Maruli menjelaskan, netralitas bukan sekadar kebijakan, tetapi merupakan keharusan strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama pemilihan. “TNI memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran pemilu, mulai dari menjaga ketertiban masyarakat hingga mendistribusikan logistik pemilu secara efektif. Kami berkomitmen untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai,” imbuhnya.
Di tengah pelaksanaan pemilu yang kompleks ini, Maruli juga memberi ruang bagi purnawirawan TNI untuk berpartisipasi dalam politik. “Setelah pensiun, mereka telah menjadi warga sipil dan memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri. Kami tidak akan menghalangi langkah mereka untuk berkontribusi dalam dunia politik,” ungkapnya.
Di antara purnawirawan TNI yang mencuri perhatian adalah Jenderal (purn) Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, yang kini bersaing dengan Komjen Pol (purn) Ahmad Luthfi dalam perebutan kursi Gubernur Jawa Tengah. “Ini adalah bagian dari dinamika demokrasi. Kami menghormati hak politik setiap individu dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilu,” jelas Maruli.
Dengan penegasan sikap netral ini, TNI berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, demi menjaga kepercayaan publik dan kelancaran proses demokrasi di Indonesia. Keberadaan TNI sebagai penjaga stabilitas diharapkan dapat memberikan jaminan kepada masyarakat akan pemilu yang adil dan transparan, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam menentukan masa depan daerah mereka.
Dalam Pilkada 2024 ini, TNI tidak hanya sebagai pengaman, tetapi juga sebagai pendorong bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi, menciptakan suasana yang kondusif untuk menyukseskan pesta demokrasi bangsa.(R12KI)
Dilansir dari Antara.com