Dinas Pertanian Madina Dukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia

MADINA|oleh

MADINA,Sahata News – Dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam peningkatan Swasembada pangan,Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memaksimalkan Optimalisasi Lahan (Oplah) Rawa.

Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pertanian Madina Siar Nasution, SP Madina Siap mengoptimalkan lahan rawa masyarakat yang sudah dilakukan pematangannya seluas 2.300 Hektare (Ha) di dua kecamatan di Madina yang berlokasikan di Kecamatan Siabu dan Kecamatan Panyabungan Utara.

“Oplah Rawa yang sudah selesai dimatangkan yakni 85 Hektare di Desa Huta Damai, dan 2.215 Hektare di Kecamatan Siabu. Ini sudah berjalan semua, sudah selesai dikerjakan oleh TNI dari Kodim 0212 Tapsel,” kata Siar, Senin (20/1).

Siar juga menambahkan, pasca selesai pematangan Oplah Rawa, maka ada pembentukan Tim Brigade Pangan. 15 kelompok Brigade Pangan telah terbentuk di 13 Desa. 12 Desa di Kecamatan Siabu, 1 Desa di Panyabungan Utara.

“Jadi Brigade Pangan inilah yang mengolah lahan Oplah ini. Mereka nanti akan ber MoU dengan petani. Brigade Pangan ini dibentuk oleh Desa yang beranggotakan di fokuskan dengan beberapa kategori batasan pendidikan,” ujarnya.

“Orang-orang yang bergabung di Brigade Pangan ini harus memenuhi syarat yang ditentukan, misalnya kalau dari dalam desanya itu orangnya minimal memiliki pendidikan SLTA, kalau dari luar desanya itu harus minimal Stratata 1 (S-1),” sambung Siar.

Siar juga menjelaskan, Brigade Pangan bertindak sebagai pengelola lahan yang dikerja samakan dengan pemilik lahan. Nantinya, pemilik lahan dan Brigade Pangan ini akan bagi hasil. 30 persen kepada pemilik lahan, 70 persen untuk Brigade Pangan.

“Sampai dengan hari ini kita dari Dinas Pertanian masih fokus di Brigade Pangan. Mulai dari penguatannya, pengusulan alat pertaniannya, pengusulan benih, pestisidanya, dan kebutuhan lain dari Brigade Pangan,” ungkap dia.

Sebagai tambahan informasi, Dinas Pertanian Madina dalam membina Brigade Pangan ini sudah cukup maksimal. Di tahap 1 pada November 2024, pihaknya telah melakukan tanam perdana dengan Brigade Pangan dan para petani. Benih untuk tahap awal berbentuk Swadaya.

Kemudian tahap II, Distan Madina kembali memberikan bantuan benih padi dan pestisida untuk 2.300 lahan Oplah Rawa dari Distan sendiri dan Kementerian Pertanian. (Red)

Prabowo Subianto: Judi Online Harus Dihentikan, Kerugian Negara Capai Rp 900 Triliun!

NASIONAL|oleh

Jakarta, – Dalam wawancara eksklusif bertajuk Prabowo Bicara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara tegas menyerukan pemberantasan judi online, yang ia anggap sebagai ancaman serius bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan perekonomian nasional.

Prabowo menekankan bahwa praktik ilegal ini tidak hanya merusak individu tetapi juga mengganggu stabilitas sosial.

“Judi online adalah masalah besar yang sangat merugikan masyarakat, terutama kalangan berpenghasilan rendah yang terjebak dalam harapan palsu untuk cepat kaya. Kami harus bertindak tegas untuk menghentikannya,” ujar Prabowo dengan nada serius.pada Senin (28 /10/)

Dalam wawancara yang dipublikasikan oleh Tribunnews, Prabowo mengungkapkan bahwa ia telah mengidentifikasi sejumlah pelaku utama dalam jaringan judi online, banyak di antaranya beroperasi dari luar negeri. “Ini bukan sekadar satu atau dua orang, tetapi merupakan jaringan luas yang mengendalikan praktik ini dari luar negeri,” tegasnya, menandakan perlunya kolaborasi internasional untuk menangani masalah ini.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan data mencengangkan tentang kerugian yang ditanggung negara akibat judi online, yang diperkirakan mencapai hingga Rp 900 triliun per tahun. “Angka ini sangat besar dan seharusnya digunakan untuk pembangunan serta kesejahteraan rakyat,” ungkapnya, menyoroti urgensi langkah nyata dalam pemberantasan judi online.

Dalam wawancara tersebut, Prabowo juga memaparkan beberapa program kunci pemerintahannya, termasuk inisiatif makan bergizi gratis dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap korupsi. Ia menekankan bahwa langkah-langkah ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan penegasan ini, Prabowo menunjukkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif judi online dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi semua warga negara.(Red)

Sumber: Tribunnews

Susunan Kabinet Prabowo-Gibran Bocor! Militer, Pengusaha, dan Akademisi Siap Menggebrak

NASIONAL|oleh

JAKARTA – SAHATA | Menjelang momen besar pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, bocoran susunan kabinet mereka untuk periode 2024-2029 viral di media sosial. Publik terkejut sekaligus penasaran melihat nama-nama besar yang akan membantu mereka menjalankan roda pemerintahan.

Kabinet yang bocor ini menampilkan tokoh-tokoh dari berbagai kalangan militer, akademisi, hingga pengusaha yang siap mengemban tugas berat memimpin negeri. Salah satu nama yang jadi perbincangan hangat adalah Irvan Wahid, lebih dikenal sebagai Gus Ipang Wahid, cicit pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy’ari. Irvan, seorang konsultan politik yang berpengaruh, diprediksi akan menjabat sebagai Menteri Pariwisata. Sosoknya dinilai memiliki pandangan segar untuk mendorong pariwisata Indonesia ke level global.

Nama-nama besar lainnya juga turut masuk dalam daftar kabinet. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dikabarkan akan memegang kendali sebagai Menteri Pertahanan, sementara Sufmi Dasco Ahmad dijagokan sebagai Menteri Dalam Negeri. Tak ketinggalan, Fadli Zon yang selalu vokal di dunia politik dipercaya akan menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Inilah beberapa nama yang disebut dalam susunan kabinet bocoran tersebut:

Jajaran Inti:

Menteri Pertahanan: Jenderal TNI Maruli Simanjuntak

Menteri Dalam Negeri: Sufmi Dasco Ahmad

Menteri Luar Negeri: Sugiono

Menteri Sekretaris Negara: Fadli Zon

Menteri Hukum dan HAM: Supratman Andi Agtas

Menteri Keuangan: Thomas Jiwandono

Sektor Ekonomi dan Investasi:

Menteri Investasi dan Kepala BKPM: Rosan P. Roeslani

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahii Lahadalia

Menteri Perindustrian: Irnanda Laksanawan

Menteri Perdagangan: Eddy Soeparno

Sektor Kesejahteraan Sosial dan Pendidikan:

Menteri Kesehatan: Dr. Benny Oktavianus

Menteri Pendidikan: Dr. HM. Solehudin, M.Pd.

Menteri Kesejahteraan Sosial: Bambang Wuryanto

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Grace Natalie

Sementara itu, posisi-posisi strategis lain yang mengundang perhatian termasuk Panglima TNI dan Kapolri. Jenderal TNI Agus Subiyanto disebut akan mengambil posisi sebagai Panglima TNI, sementara Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo tetap dipercaya sebagai Kapolri. I Nyoman Cantiyasa bahkan diprediksi memegang dua jabatan penting, yakni sebagai Kepala BIN dan Kepala Staf Kepresidenan.

Meski bocoran ini belum dikonfirmasi, komposisi kabinet Prabowo-Gibran tersebut memberikan sinyal kuat akan arah kebijakan yang lebih tegas dan terukur. Dengan perpaduan antara militer, profesional, dan figur politik, kabinet ini diharapkan mampu menjawab tantangan besar yang dihadapi Indonesia di era mendatang.

Publik tentu menanti, akankah bocoran ini menjadi kenyataan? Semua akan terjawab pada hari pelantikan nanti.(RED)

Aliansi Relawan Prabowo Gibran Tolak PDI Perjuangan Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

NASIONAL|oleh

Jakarta – SAHATA | Wacana tentang rencana masuknya tiga kader PDI Perjuangan (PDIP) masuk kabinet mendapat tanggapan dari Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG). Melalui Koordinator Nasional ARPG Syafrudin Budiman SIP mengatakan perlu dipertimbangkan lagi usulan masuknya PDIP dalam Kabinet Prabowo-Gibran.

Namun, Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) tidak menolak tiga kader PDIP masuk ke kabinet. Baik itu Abdullah Azwar Anas, Olly Dondokambey dan Budi Gunawan. Atau bahkan ada nama lain MH. Said Abdullah, Effendi Simbolon atau ada nama lain.

“Sebaiknya dipertimbangkan ulang jika PDIP masuk dalam kabinet dan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. ARPG tidak menolak sebab itu hak preogratif presiden terpilih, namun menyarankan PDIP tidak perlu masuk di kabinet,” kata Syafrudin Budiman melalui rilis media, Sabtu (12/10/2024) di Jakarta.

Menurut Gus Din sapaan akrabnya, masuknya PDIP dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran bukanlah solusi politik utama. Bagaimanapun Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah solid mendukung Prabowo-Gibran.

“Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih sebaiknya mengkonsultasikan wacana PDIP bergabung di pemerintahan. Apakah partai politik menolak atau tidak, nantinya pasti akan dibahas penuh pertimbangan,” jelasnya.

PDIP sebagai kekuatan politik yang gagal dalam Pilpres 2024 bisa berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang. Bagaimanapun Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu juga diawasi dari luar dan perlu di kontrol kebijakannya.

“Kalau PDIP bergabung di pemerintahan, apalagi PKS, Nasdem dan PKB sudah bergabung siapa yang akan menjadi penyeimbang. Apakah relawan Prabowo Gibran termasuk ARPG menjadi penyeimbang, kan tidak mungkin,” tukas Gus Din.

Kata aktifis dan tokoh pergerakan mahasiswa 1998 ini, Prabowo-Gibran harus lebih fokus memenuhi janjinya dalam program prioritas dan jangka panjang. Dengan didukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan para Relawan Prabowo Gibran, jalannya pemerintahan akan berjalan efektif.

“Banyak janji-janji dan Program Prabowo-Gibran yang harus diselesaikan dalam 100 hari kerja dan 1 tahun berjalan. Tentu janji program seperti program stunting makan siang gratis dan start up Milenial UMKM menjadi prioritas,” tandasnya.

Selain itu ada program pembangunan Puskesmas di daerah-daerah pelosok, Pengentasan kemiskinan dan penyerapan kerja mandiri menjadi prioritas. Hal inilah kata Gus Din yang lebih diutamakan daripada merangkul PDIP dalam pemerintahan.

“Wacana masuknya PDIP jika direalisasikan, akan menjadi api dalam sekam bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahkan bisa menjadi duri dalam daging,” pungkas Gus Din Ketua Umum Relawan Barisan Pembaharuan 08 (BP 08) ini . (red)