Sekolah Rakyat Presiden Prabowo Dinilai KSTI Sebagai Amanat Konstitusi

Jakarta,SahataNews | Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto menuai dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari organisasi Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia (KSTI) yang menyebut program tersebut sebagai bentuk nyata pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 34 ayat 1.

Ketua Umum KSTI, Indria Febriansyah, S.E., M.H., menegaskan bahwa negara memang berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Menurutnya, Sekolah Rakyat adalah bukti bahwa negara hadir dan bertanggung jawab atas pendidikan rakyat kecil.

“Kami di KSTI menilai bahwa Sekolah Rakyat adalah perintah langsung dari Pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Presiden Prabowo hanya melaksanakan mandat konstitusi. Ini bukan sekadar program politik, ini adalah kewajiban negara yang selama ini sering dilupakan,” ujar Indria dalam pernyataan resminya, Kamis (9/7/2025).

Ia juga menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat sejalan dengan semangat ajaran Ki Hadjar Dewantara, yakni pendidikan yang merdeka dan berpihak pada kaum tertindas. Menurut Indria, pendidikan tidak boleh menjadi barang mewah, apalagi diperdagangkan.

“Semangat Tamansiswa adalah memanusiakan manusia melalui pendidikan. Negara harus hadir, bukan hanya di gedung-gedung sekolah elite, tapi di kampung-kampung, di gang-gang sempit, dan di dusun-dusun terpencil. Sekolah Rakyat adalah langkah awal menuju keadilan pendidikan,” tegasnya.

KSTI juga mendorong agar pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan komunitas lokal, guru-guru rakyat, serta tokoh-tokoh pendidikan alternatif. Indria menilai bahwa pendidikan yang baik tidak harus selalu bergantung pada birokrasi, melainkan pada keikhlasan dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.

“Kami siap mengawal dan mengkritisi agar program ini tidak dikendalikan oleh oligarki pendidikan. Ini harus tetap menjadi milik rakyat,” pungkas Indria.

Program Sekolah Rakyat disebut akan dimulai secara bertahap di sejumlah daerah dengan fokus pada pendidikan dasar non-formal, keterampilan hidup, dan penguatan karakter kebangsaan. Pemerintah menargetkan ribuan anak dari keluarga miskin dapat mengakses program ini secara gratis mulai tahun ajaran baru. (red)

Presiden Prabowo Akan Tangani Langsung Sengketa Empat Pulau antara Aceh dan Sumut

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dipastikan akan menangani langsung penyelesaian sengketa batas wilayah empat pulau yang menjadi perdebatan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Dilansir Dari CNN Indonesia.com, Kepastian ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pada Sabtu (14/6/2025).

Menurut Dasco, Presiden telah merespons cepat persoalan tersebut dan berkomitmen mengambil alih proses penyelesaian secara langsung dari pemerintah pusat.

“Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Presiden. Beliau menyampaikan bahwa akan menyelesaikan persoalan ini secara langsung, dan keputusan resmi akan diumumkan dalam waktu dekat,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan.

Empat pulau yang menjadi objek sengketa adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

Dalam dokumen resmi berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, pulau-pulau tersebut tercatat sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Namun, sejumlah pihak di Aceh, termasuk tokoh masyarakat dan pemerintah daerah, mengklaim bahwa pulau-pulau tersebut secara historis, geografis, dan administratif masuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

Sengketa ini menimbulkan penolakan luas dari berbagai elemen di Aceh, termasuk DPR Aceh, pemerintah kabupaten, hingga masyarakat sipil.

Sejumlah organisasi menyampaikan bahwa perubahan batas wilayah ini berpotensi melanggar prinsip kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Menanggapi dinamika yang berkembang, Presiden Prabowo direncanakan akan memanggil semua pihak terkait, termasuk Menteri Dalam Negeri, serta perwakilan pemerintah daerah dari kedua provinsi, untuk mencari solusi yang tepat dan berkeadilan.

“Presiden ingin ada kejelasan hukum dan administratif yang adil dan bisa diterima semua pihak,” ujar Dasco.

Pemerintah pusat menargetkan agar polemik ini tidak berlarut-larut. Presiden disebut akan mengambil langkah final dalam waktu dekat guna menjaga stabilitas wilayah dan menghormati prinsip otonomi daerah, terutama bagi provinsi yang memiliki kekhususan seperti Aceh.

Keputusan resmi dari Presiden terkait status administrasi empat pulau tersebut dijadwalkan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.(Red)

Sapi Peternak Dharmasraya Dibeli Presiden Prabowo untuk Kurban Idul Adha 2025

Dharmasraya – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, membeli seekor sapi dari peternak lokal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, untuk dijadikan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 2025.

Dilansir dari AntaraNews, sapi jenis simental berbobot 1.021 kilogram itu berasal dari peternakan milik Suroso, warga transmigran yang tinggal di Jorong Padang Bintungan, Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru. Suroso mengaku terkejut saat mengetahui bahwa sapi peliharaannya akan dibeli langsung oleh Presiden.

“Kami kaget saat dapat kabar dari pihak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya kalau sapi yang kami pelihara akan dibeli Pak Presiden,” ujar Suroso di Pulau Punjung, Senin (2/6).

Sapi tersebut dibeli dengan harga sekitar Rp85 juta. Suroso menjelaskan bahwa hewan ternak itu dipelihara bersama saudaranya, Jakimin, yang juga merupakan peternak. Keduanya telah lama menekuni usaha beternak sapi sebagai sumber mata pencaharian.

“Sapi ini kami besarkan bersama-sama. Kami memang dari dulu sudah beternak sapi,” tambahnya.

Suroso menyampaikan bahwa keluarganya merasa bangga karena hewan kurban yang mereka rawat dengan penuh ketekunan itu terpilih menjadi hewan kurban Presiden.

Petugas penyuluh lapangan (PPL) dari Dinas Peternakan dan Perikanan setempat juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan sapi, memastikan hewan tersebut dalam keadaan prima sebelum diserahkan kepada panitia kurban.

Wali Nagari Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Aries Gunawan, turut mengungkapkan rasa bangganya atas terpilihnya salah satu sapi milik warga nagari sebagai hewan kurban Presiden.

“Ini menjadi kebanggaan bagi kami. Semoga ini bisa memicu semangat peternak lain agar lebih giat dan bisa ikut meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.(Red)

Presiden Prabowo Luncurkan Empat Program Strategis Pendidikan pada Peringatan Hardiknas di Bogor

Bogor – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan empat program strategis dalam bidang pendidikan melalui inisiatif Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) saat memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5).

Empat program yang diluncurkan meliputi: rehabilitasi sekolah, digitalisasi pendidikan, bantuan langsung untuk guru honorer, serta dukungan dana pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan tinggi setara D4 atau S1.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Ia menyatakan, “Tidak mungkin kita menjadi negara sejahtera, tidak mungkin kita menjadi negara maju kalau pendidikan kita tidak baik, pendidikan kita tidak berhasil.”

Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 14.20 WIB dengan mengenakan kemeja safari cokelat dan kacamata hitam. Ia sempat menyapa warga dari atas kendaraan dinas Maung putih Garuda saat melintasi jalan menuju sekolah.

Setibanya di SDN Cimahpar 5, Presiden meninjau salah satu ruang kelas yang telah menerapkan sistem pembelajaran berbasis digital melalui konsep smart classroom. Selanjutnya, ia memimpin peluncuran resmi keempat program pendidikan di halaman sekolah.

Dalam penjelasannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebutkan bahwa program rehabilitasi sekolah menargetkan renovasi terhadap 10.440 sekolah hingga akhir 2025 dengan total anggaran sebesar Rp16,9 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mencanangkan bantuan langsung sebesar Rp300 ribu per bulan bagi guru honorer, serta bantuan pendidikan senilai Rp3 juta per semester bagi guru yang belum menempuh jenjang pendidikan D4 atau S1.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini antara lain Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Wamendagri Ribka Haluk, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.(Red)

Sumber : Antara News

Presiden Prabowo Diundang Hadiri Puncak HPN 2025 di Pekanbaru, Bahas Peran Strategis Pers

Jakarta,(SAHATANEWS) – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi akan diundang untuk menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang akan berlangsung pada 9 Februari di Pekanbaru, Riau. Kehadiran Presiden diharapkan menegaskan dukungan pemerintah terhadap peran pers sebagai pilar demokrasi dan penggerak pembangunan nasional.

Penanggung Jawab Puncak Acara HPN 2025, Nurjaman Mochtar, menyampaikan bahwa pihak panitia akan segera mengoordinasikan undangan resmi kepada Presiden melalui Sekretariat Negara.

“Kehadiran Presiden akan memberikan pesan kuat bahwa pemerintah mendukung pers dalam menghadapi tantangan era digital dan menjaga integritas informasi,” ujar Nurjaman dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (9/1)

Dalam acara tersebut, Presiden direncanakan menyampaikan pidato utama dan berdialog dengan pelaku industri pers. Dialog ini bertujuan untuk membahas tantangan aktual yang dihadapi dunia pers, termasuk pengaruh teknologi digital terhadap pola konsumsi informasi masyarakat.

Tema HPN 2025: “Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas”

Ketua Panitia HPN 2025, Marthen Selamet Susanto, menjelaskan bahwa tema tahun ini, “Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas,” relevan dengan upaya Indonesia mencapai visi besar sebagai negara maju pada 2045. Tema ini menekankan pentingnya peran pers dalam menjaga kualitas informasi di tengah disrupsi digital dan tantangan global.

“Pers harus menjadi garda terdepan dalam memastikan keakuratan informasi dan mendukung proses demokrasi yang sehat. HPN adalah momentum strategis untuk mengingatkan kita akan tanggung jawab besar insan pers,” ungkap Marthen.

Rangkaian Kegiatan HPN 2025

HPN 2025 akan diramaikan oleh sejumlah agenda utama, termasuk seminar ekonomi yang mengupas peran pers dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Selain itu, Konvensi Media Massa akan menjadi wadah diskusi tentang inovasi teknologi dalam industri jurnalistik, dengan fokus pada upaya menangkal hoaks dan disinformasi.

“Melalui konvensi ini, kami ingin merumuskan langkah konkret agar pers tetap adaptif terhadap teknologi, tetapi tetap mematuhi prinsip jurnalistik yang beretika,” ujar Marthen.

Puncak HPN 2025 diharapkan tidak hanya menjadi ajang apresiasi bagi insan pers, tetapi juga forum strategis untuk menguatkan peran pers dalam membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan tahan terhadap disinformasi.(R12QI)

Sumber : Antara News

Presiden Prabowo Akan Sidak ke Sekolah untuk Tinjau Pelaksanaan Program MBG

Jakarta, – Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah di seluruh Indonesia untuk memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi dimulai hari ini, Senin (6/1).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa sidak ini dilakukan untuk memastikan bahwa program yang bertujuan memberikan makanan bergizi kepada siswa berjalan sesuai rencana. “Presiden akan melakukan sidak ke sekolah-sekolah untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik,” ungkap Dadan setelah menghadiri rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dadan menambahkan bahwa tujuan sidak tersebut dirahasiakan untuk menjaga keefektifan pengawasan. “Sekolah-sekolah yang akan disidak tidak akan diumumkan sebelumnya. Kami meminta semua sekolah mempersiapkan pelaksanaan program ini dengan sebaik-baiknya,” lanjutnya.

Program Makan Bergizi Gratis ini menjadi prioritas pemerintah dengan fokus utama pada distribusi makanan sehat bagi siswa sekolah.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menjelaskan bahwa program ini dimulai pada Januari 2025, dengan prioritas pertama adalah pemberian makanan bergizi kepada siswa. “Kami akan memulai dengan sekolah-sekolah sebagai sasaran utama penerima manfaat,” kata Iwan.

Dadan juga menegaskan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan program ini akan dilakukan setiap hari untuk memastikan efektivitas distribusi. “Kami akan terus melakukan evaluasi harian untuk memastikan program ini tepat sasaran. Target kami adalah menjangkau tiga juta penerima manfaat antara Januari hingga April 2025,” jelas Dadan.

Program ini akan tetap diawasi dengan ketat oleh BGN dan melibatkan pengawasan bersama dengan pihak terkait. Dadan menambahkan bahwa pengadaan program akan tetap berada di bawah kendali BGN dan tidak akan ada pengadaan terpusat. “Kami memastikan kualitas makanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Presiden Prabowo berpesan untuk lebih mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas,” ujar Dadan.

Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk menjalankan program ini secara transparan dan akuntabel demi meningkatkan kualitas gizi siswa di seluruh Indonesia. (Red)

Sumber : Antaranews

Presiden Prabowo: Indonesia Harus Waspada, Posisi Strategis Rentan Terhadap Konflik Global

Kupang,NTT – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memperingatkan bahwa Indonesia harus waspada terhadap ancaman yang muncul dari ketegangan global yang terus meningkat.

Dalam pidatonya pada pembukaan Milad Ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Rabu (4/12) yang juga disiarkan secara daring, Presiden menyoroti pentingnya posisi Indonesia sebagai jalur utama perdagangan dunia yang membuat negara ini rentan terhadap dampak perang besar.

“Dengan hampir 40 persen perdagangan global dan 70 persen pasokan energi untuk China, Korea, dan Jepang yang melewati perairan Indonesia, kita harus bertanya, bisakah kita menghindari dampak jika terjadi perang besar?” ujar Presiden Prabowo.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan perairan strategis, memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, sehingga ketegangan global seperti yang terjadi di Ukraina, Timur Tengah, dan ketegangan yang meningkat di Laut China Selatan dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan keamanan negara.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa ketidakpastian global semakin nyata dengan konflik-konflik yang mengancam kestabilan dunia. “Ketegangan di Asia Timur dan Ukraina menunjukkan bahwa dunia sedang berada di ambang konflik besar. Indonesia harus siap untuk menghadapinya,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya stabilitas dalam negeri dan menjaga persatuan bangsa. “Saat ini, kita patut bersyukur. Negara kita tidak dibom, Masjid Istiqlal masih berdiri, dan pabrik-pabrik kita tetap beroperasi. Namun, itu semua harus terus kita jaga,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa untuk menjaga kedaulatan dan mencegah konflik internal, kepemimpinan politik yang kuat dan kerja sama antar elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, sangat diperlukan.

“Persatuan adalah kunci. Kepemimpinan yang solid dan kebersamaan kita akan menentukan masa depan bangsa ini di tengah guncangan dunia,” pungkas Presiden Prabowo.

Melalui pidato ini, Presiden mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk lebih memperhatikan tantangan global yang semakin kompleks dan untuk memperkuat persatuan guna menjaga stabilitas nasional.(Red)

Sumber : Antara

Presiden Prabowo Tegaskan Dukungan Evaluasi Pilkada 2024: Fokus Berantas Politik Uang dan Efisiensi Anggaran

Jakarta, – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mendukung evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang mengungkapkan bahwa langkah ini bertujuan memberantas praktik politik uang dan mengurangi biaya penyelenggaraan pilkada yang dinilai membebani anggaran negara.

“Presiden menekankan pentingnya penyempurnaan regulasi melalui revisi undang-undang untuk memastikan pelaksanaan pilkada lebih efisien dan bermartabat,” ujar Muhaimin di Jakarta, Minggu (1/12).

Muhaimin menjelaskan bahwa praktik politik uang masih menjadi masalah mendasar yang merusak demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan, evaluasi sistem pemilu adalah kunci untuk menciptakan kompetisi politik yang bersih dan adil.

“Politik uang menciptakan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik. Ini harus menjadi fokus utama reformasi pemilu agar demokrasi kita tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” kata Muhaimin.

Diskusi dengan Presiden, menurutnya, juga mencakup rencana revisi undang-undang terkait pemilu dan partai politik guna memperketat aturan dan sanksi terhadap pelanggaran.

Selain politik uang, tingginya biaya penyelenggaraan pilkada menjadi sorotan. Muhaimin menilai, pengeluaran yang membengkak perlu dievaluasi tanpa mengurangi kualitas demokrasi.

“Kita harus memastikan bahwa anggaran digunakan secara bijak. Reformasi tidak hanya soal teknis penyelenggaraan, tetapi juga efisiensi anggaran yang mendukung keberlanjutan demokrasi,” tegasnya.

Muhaimin menyebut Pilkada Serentak 2024 sebagai momentum penting untuk mengevaluasi sistem demokrasi di Indonesia. Ia mengapresiasi keberhasilan beberapa calon kepala daerah yang menang tanpa mengandalkan politik uang.

“Kita perlu belajar dari keberhasilan ini. Dengan dukungan Presiden dan semua pihak, reformasi sistem pemilu yang lebih transparan dan adil dapat diwujudkan,” tambahnya.

Muhaimin menekankan bahwa reformasi ini juga harus melibatkan masyarakat melalui edukasi politik. Ia menilai, pemahaman publik terhadap demokrasi yang sehat merupakan bagian penting dari upaya menciptakan pemilu yang berkualitas.

“Evaluasi ini tidak hanya teknis, tetapi juga mencakup pendidikan politik yang menyeluruh. Ini adalah upaya bersama untuk memastikan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.

Dukungan Presiden Prabowo terhadap evaluasi Pilkada 2024 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki sistem demokrasi.

Dengan fokus pada pemberantasan politik uang dan efisiensi anggaran, reformasi ini diharapkan mampu menciptakan pemilu yang lebih bermartabat, adil, dan berintegritas.(Red)

Sumber : Republika.co.id

Haru di Hari Guru: Presiden Prabowo Janjikan Perubahan Besar untuk Pendidikan Indonesia

Jakarta, – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, membuat suasana emosional saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Velodrome, Jakarta, Kamis (28/11). Dalam pidatonya, Presiden secara terbuka meminta maaf kepada para guru karena pemerintahannya yang baru berjalan beberapa bulan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan mereka.

“Kami sadar bahwa apa yang telah kami upayakan saat ini belum cukup memenuhi kebutuhan dan harapan para guru. Namun, percayalah, kami berkomitmen penuh untuk terus memperbaiki dan memprioritaskan pendidikan,” ucap Prabowo dengan suara bergetar, sambil sesekali menyeka matanya.

Presiden juga mengenang ayahnya yang merupakan seorang guru, menekankan betapa besar penghargaan dan hormatnya kepada profesi mulia ini. Ia menegaskan bahwa pendidikan yang bermutu adalah fondasi kemajuan bangsa, dan guru adalah kunci utama untuk mencapainya.

Dalam pidatonya, Prabowo mengumumkan sejumlah langkah konkret yang akan diambil pemerintah. Di antaranya adalah peningkatan anggaran untuk kesejahteraan guru dan pengadaan teknologi canggih di sekolah-sekolah, termasuk di wilayah terpencil, agar tidak ada siswa yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan.

“Kami akan memastikan setiap sekolah memiliki akses teknologi modern, termasuk televisi canggih untuk pembelajaran. Ini adalah langkah kecil menuju pemerataan pendidikan,” ujar Prabowo dengan penuh semangat.

Presiden juga menyinggung pentingnya memberantas korupsi, judi daring, dan berbagai bentuk manipulasi lainnya yang selama ini menggerus anggaran negara. Ia berjanji bahwa setiap rupiah akan diarahkan untuk kepentingan rakyat, termasuk untuk memperbaiki sistem pendidikan.

Mengakhiri pidatonya, Presiden meminta para guru untuk bersabar dan mendukung upaya pemerintah.

“Kami memohon kesabaran dan kepercayaan para guru kepada kami. Perjuangan kita untuk pendidikan yang lebih baik baru dimulai, dan kami tidak akan berhenti,” tutupnya dengan penuh tekad.

Momen haru ini tidak hanya mengundang apresiasi dari para guru yang hadir, tetapi juga membangkitkan optimisme akan masa depan pendidikan di Indonesia.(Red)

Sumber : Antara News