Pemprov DKI Wajibkan ASN Gunakan Transportasi Umum Setiap Rabu

POLITIK & PEMERINTAH|oleh

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan kebijakan penggunaan transportasi umum setiap hari Rabu bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Ketentuan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025 yang ditandatangani Gubernur Jakarta Pramono Anung pada 23 April 2025 dan mulai berlaku pada Rabu, 30 April 2025.

Ingub tersebut menginstruksikan ASN dan PJLP untuk menggunakan moda transportasi umum massal saat berangkat kerja, melaksanakan tugas kedinasan, dan pulang kerja setiap hari Rabu. Kebijakan ini diterapkan sebagai bentuk komitmen Pemprov DKI dalam mendukung pengurangan emisi kendaraan bermotor, pengendalian polusi udara, serta pembangunan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Moda transportasi yang dimaksud meliputi Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, Railink (kereta bandara), bus dan angkot reguler, kapal penyeberangan, serta angkutan resmi antar-jemput karyawan/pegawai.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji, menyambut baik kebijakan tersebut. Ia mengatakan bahwa membiasakan pegawai menggunakan transportasi publik adalah langkah positif untuk mendukung perbaikan kualitas udara.

“Dari rumah saya ke kantor BPBD di kawasan Petojo Utara, saya naik angkot sampai Cengkareng, lalu lanjut Transjakarta ke Roxy, dan dari sana jalan kaki ke kantor. Ini kebijakan yang baik,” kata Isnawa saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Hal senada disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah terbiasa menggunakan KRL karena lebih cepat dan efisien.

“Saya naik KRL setiap hari. Fasilitas transportasi umum saat ini sudah memadai dan waktu tempuhnya lebih singkat dibanding kendaraan pribadi,” ujarnya.

Antusiasme ASN terhadap kebijakan ini juga terlihat dari unggahan media sosial. Salah satu ASN, Michael Sitanggang, melalui status WhatsApp menyampaikan dukungannya: “Mari kita dukung kebijakan publik yang baik dan positif.”

Namun, kebijakan ini memberikan pengecualian bagi ASN dan PJLP yang sedang dalam kondisi sakit, hamil, atau memiliki tugas lapangan dengan mobilitas tertentu.

Pemprov DKI berharap kebijakan ini menjadi contoh konkret bagi masyarakat luas dalam mendorong perilaku transportasi yang berkelanjutan dan berkontribusi pada perbaikan kualitas udara di Jakarta.(AP)

Sumber : Antara News

Pramono Anung Janji Permudah Perizinan Konser Internasional di Jakarta jika Terpilih

NASIONAL|oleh

Jakarta, – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, berjanji akan mempermudah proses perizinan untuk konser artis internasional dan acara besar lainnya jika terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Menurutnya, perizinan yang lebih mudah akan mendukung kelancaran pelaksanaan acara-acara tersebut.

“Ke depan, konser-konser besar akan berjalan dengan baik jika izinnya mudah didapatkan,” ungkap Pramono di Jakarta, Minggu (10/11).

Pramono mengakui bahwa masalah perizinan yang berbelit-belit selama ini menjadi hambatan utama untuk menggelar konser-konser internasional di Jakarta.

Ia mencatat bahwa seringkali izin hanya diterbitkan satu atau dua hari sebelum acara, padahal tiket sudah terjual habis. Karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi dalam proses perizinan.

“Peraturan yang mengatur tentang konser artis luar negeri sudah ada, namun yang terpenting adalah implementasinya yang transparan dan efisien,” tambah Pramono.

Ia juga menilai bahwa Jakarta, sebagai kota global, pusat bisnis, dan budaya, perlu memperbaiki regulasi terkait penyelenggaraan konser musik internasional. Pemerintahan yang akan datang diharapkan dapat melanjutkan dan memperbaiki kebijakan ini.

Selain perizinan, Pramono juga menyoroti pentingnya izin keamanan yang terkadang menjadi masalah dalam penyelenggaraan konser. Ia menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih terlibat dalam pengawasan dan penyelenggaraan acara untuk menjamin keamanan serta mencegah praktik harga tiket yang tidak wajar.

“Pemprov DKI Jakarta harus terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan konser untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan aman, agar para promotor tidak semena-mena dalam menentukan harga tiket,” tegas Pramono.

Pada kesempatan yang sama, Pramono juga berbagi pengalaman pribadi saat berdialog dengan penggemar K-pop di SCBD Park, Jakarta. Meskipun bukan seorang penggemar K-pop, Pramono mengaku beberapa kali menonton konser grup K-pop, seperti BTS dan Blackpink, bersama putrinya, Hanifa Fadhila.

“Saya pernah nonton BTS dan Blackpink. Saat bersepeda, lagu-lagu K-pop, seperti ‘Dynamite’ dari BTS dan ‘How You Like That’ dari Blackpink, sering menemani saya,” ujar Pramono.(Red)

Sumber : Antara News

Pramono Anung Tantang Ridwan Kamil: Jakarta Tak Butuh Disneyland, Ancol & Monas Sudah Jadi Ikon

NASIONAL|oleh

JAKARTA – SAHATA | Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, tampil percaya diri dalam debat Pilkada Jakarta 2024 dengan mempertanyakan gagasan calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil, tentang pembangunan Disneyland di Kepulauan Seribu.

Menurut Pramono, Jakarta sudah memiliki destinasi ikonik yang kuat dan menjadi kebanggaan, tanpa perlu menciptakan taman hiburan besar seperti Disneyland.

“Jakarta sudah punya banyak ikon, mulai dari Ancol, Ragunan, TMII, hingga Monas. Wisata ini adalah ciri khas kita yang bisa menarik wisatawan dari mana pun, baik dalam maupun luar negeri. Disneyland tak perlu, yang penting adalah memperkuat daya tarik yang sudah ada,” ungkap Pramono dengan tegas usai debat yang berlangsung di Beach City Internasional Stadium (BCIS), Jakarta Utara, Minggu (27/10) malam.

Pada segmen ekonomi kreatif dan pariwisata dalam debat ini, Pramono mempertanyakan konsistensi Ridwan Kamil.

Dulu, saat mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat pada 2018, Ridwan sempat menggagas pembangunan Disneyland di Cikarang, Bekasi.

Kini, sebagai calon gubernur Jakarta, Kang Emil kembali membawa wacana Disneyland, namun kali ini di Kepulauan Seribu.

“Apakah ini hanya janji politik? Lokasinya berpindah, tetapi gagasannya sama. Saya kira sebagai pejabat publik, komitmen dan konsistensi itu penting,” kata Pramono, menyindir secara halus perubahan rencana yang dilontarkan Kang Emil.

Debat ini adalah rangkaian kedua dari tiga debat Pilkada DKI Jakarta 2024. Tema kali ini, “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial,” mencakup berbagai isu penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pariwisata, ekonomi digital, hingga ketimpangan sosial.

Ketiga pasangan calon, yaitu Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun), dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel), beradu gagasan untuk menunjukkan siapa yang paling siap memimpin Jakarta ke arah yang lebih baik.

Debat selanjutnya dijadwalkan pada 17 November 2024, dan diperkirakan akan menjadi ajang panas yang menentukan, di mana para kandidat akan kembali unjuk visi dalam memajukan Jakarta.(red)

Sumber : Antara