Pilkada 2024: Komnas Perempuan Ajak Pilih Pemimpin Pro-Kesetaraan Gender

Jakarta — Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyerukan masyarakat untuk memilih calon kepala daerah yang berkomitmen pada kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dalam Pilkada 2024. Ajakan ini dilontarkan dalam Deklarasi Bersama Kampanye Pilkada Damai 2024 di Kantor Bawaslu RI, Minggu (17/11).

“Memilih pemimpin daerah bukan sekadar soal elektabilitas, tapi juga keberpihakan pada isu-isu penting, termasuk penghormatan terhadap perempuan. Kita butuh pemimpin yang mampu menghadirkan kebijakan tanpa diskriminasi dan meminimalkan kekerasan terhadap perempuan,” tegas Dewi Kanti, Anggota Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan menyoroti masih maraknya kebijakan diskriminatif yang merugikan perempuan akibat kurangnya perspektif gender dalam kepemimpinan. Dewi menekankan, perempuan, sebagai pemilih terbesar, harus lebih bijak dalam menentukan pilihannya.

“Kesalahan memilih pemimpin bisa melahirkan kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan. Karena itu, pemilih perlu pembekalan agar mampu menentukan pilihan dengan cermat dan sadar akan dampaknya,” ujar Dewi.

Sebagai panduan bagi masyarakat, Komnas Perempuan menggaungkan program JITU (Jeli, Inisiatif, Toleran, Ukur), sebuah konsep untuk memilih pemimpin yang kompeten dan adil.

“Melalui JITU, kita diajak untuk berpikir kritis. Jeli menilai calon, berinisiatif memahami visi-misinya, toleran terhadap perbedaan, dan mengukur kemampuan mereka dalam memimpin tanpa diskriminasi,” tambah Dewi.

Acara ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam Pilkada. Dewi menilai, momentum seperti ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat suara perempuan dan mendorong hadirnya pemimpin yang berpihak pada keadilan gender.

“Perempuan adalah kekuatan terbesar dalam demokrasi. Jika mereka bersatu dan memilih dengan bijak, kita bisa menciptakan perubahan besar untuk masa depan bangsa,” ujarnya optimis.

Komnas Perempuan berharap Pilkada 2024 menjadi tonggak sejarah untuk melahirkan pemimpin yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berpihak pada kesetaraan gender demi Indonesia yang lebih inklusif dan adil.(Red)

Sumber : Antara News.

KPU Jateng Beri Lampu Hijau untuk Mantan Presiden Jadi Juru Kampanye di Pilkada 2024

Semarang – Sahata | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan, membuka peluang bagi mantan Presiden RI untuk berperan sebagai juru kampanye dalam Pilkada 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Komisioner KPU, Akmalia, dalam konferensi pers yang berlangsung di Semarang pada Senin (28/10).

“Selama tidak melanggar peraturan yang ada, siapa pun berhak menjadi juru kampanye,” ungkap Akmalia.

Ia menambahkan bahwa juru kampanye tidak diwajibkan untuk mendaftar ke KPU, berbeda dengan tim kampanye dan petugas penghubung pasangan calon yang harus terdaftar secara resmi.

Keputusan ini membangkitkan semangat tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen. Mereka sangat berharap mantan Presiden Joko Widodo bersedia turun tangan sebagai juru kampanye untuk pasangan nomor urut 2.

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, mengonfirmasi bahwa komunikasi dengan Joko Widodo telah dilakukan. “Kami yakin kehadiran beliau akan menjadi magnet bagi pemilih dan bisa mendorong suara Luthfi-Yasin,” ungkap Sudaryono dengan penuh keyakinan.

Dengan semakin dekatnya hari pemungutan suara, kehadiran tokoh-tokoh besar seperti Joko Widodo di arena kampanye diperkirakan akan mengubah dinamika politik di Jawa Tengah.

Pilkada 2024 berpotensi menjadi pertarungan yang sengit, di mana suara masyarakat akan sangat menentukan masa depan provinsi ini. Semua mata kini tertuju pada kemungkinan kehadiran Joko Widodo yang bisa menambah daya tarik bagi pemilih untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi mendatang.(Red)

Sumber : Antara