Momen Paslon ON MA Gagal Memahami Keterbatasan Fiskal Daerah Saat Debat Publik

MADINA|oleh

Padang Bolak,Paluta – Momen pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Mandailing Natal (Madina) nomor urut 1, Harun Mustafa – Ichwan (ON MA) dinilai gagal memahmi masalah fiskal anggaran daerah. Hal ini terjadi saat debat publik Pilkada Madina 2024 yang digelar KPU di Sapadia Hall, Gunungtua, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Kamis (14/11) lalu.

Momen itu terjadi saat moderator debat memberikan kesempatan kepada Paslon Saipullah-Atika (SAHATA) untuk bertanya kepada Paslon 1 ON MA.

Dengan durasi waktu satu menit, Saipullah menanyakan kepada Paslon 1, bagaimana memastikan pembangunan berjalan sementara kekuatan fiskal di daerah tidak cukup.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Harun menjawab harus berjuang mencari dana untuk daerah. Ini adalah tugas untuk memperjuangkan di pemerintah pusat dalam memajukan masyarakat Madina. Harun juga menyebutkan akan bekerja keras untuk membawa pembangunan ke Madina.

Selain itu, dia juga menyebut Partai Gerindra banyak di pemerintah pusat. Sementara diketahui nama Harun Musthafa sendiri tidak ada dalam 350 nama kader Gerindra yang maju pada Pilkada 2024 dalam rilis resmi yang diterbitkan wibsite Gerindra.

Sementara calon wakilnya, Ihcwan, juga tidak memberi jawaban apapun. Sedangkan durasi waktu masih tersisa 1 menit 18 detik dari 2 menit 30 detik yang diberikan.

Menanggapi hal tersebut, Saipullah menyebutkan yang ditanyakan seputar keterbatasan fiskal Madina, yakni bagaimana upaya secara mandiri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tentu harus dilakukan langkah-langkah strategis. Pertama, melakukan langkah efesiensi terhadap penggunaan anggaran, kemudian harus berfokus pada proyek-proyek yang sangat tepat dan urgen bagi masyarakat,” kata Saipullah.

Saipullah juga mengatakan pihaknya akan menggali PAD semaksimal mungkin dengan melakukan optimalisasi. Juga secara mandiri mengundang investasi melalui proses KPBU.

“Itu bisa digunakan dengan layanan-layanan yang ada di Madina. Dengan sistem konsinyasi dalam konsep 20 tahun, maka ini akan kembali kepada pemerintah,” kata Saipullah.

Keterbatasan fiskal daerah adalah kondisi ketika kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan keterbatasan fiskal daerah, di antaranya kapasitas fiskal daerah yang rendah.

Pemerintah daerah yang terlalu bergantung pada pemerintah pusat dapat mengindikasikan ketidakmampuannya dalam melaksanakan urusan otonomi. Semakin banyak daerah otonom baru, ruang fiskal APBN akan semakin kecil.

Kemandirian fiskal daerah merupakan indikator utama untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatannya tanpa bantuan dari luar. (Red)

Bawaslu Madina Akan Proses Pelanggaran Kampanye Tim ON MA di Fasilitas Negara

MADINA|oleh

Panyabungan,Madina – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mandailing Natal (Bawaslu Madina) akan memproses seluruh laporan yang masuk, termasuk laporan Nomor 011/PL/LP/Kab/02.17/XI/2024.

Laporan tersebut mengenai dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh tim pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Madina nomor urut 1, Harun-Ichwan (ON MA) di Kantor Bawaslu Madina yang merupakan fasilitas negara, beberapa hari lalu.

Hal itu disampaikan PP dan Datin Bawaslu Madina Muhammad Amin yang dikonfirmasi via WhatsApp, Rabu (20/11). “Setiap laporan yang masuk terkait pelanggan Pilkada pasti diproses, termasuk laporan Nomor 011,” katanya.

Untuk informasi lebih lanjut, baik itu kebenaran adanya kampanye di kantor Bawaslu maupun pemanggilan terlapor dan pelapor, belum bisa dia berikan. Meski demikian, hasil pemeriksaan nantinya akan disampaikan kepada publik.

Sebelumnya, pengguna sosial media, khususnya Facebook, di Kabupaten Madina, dihebohkan munculnya foto calon bupati nomor 1 Harun Musthafa Nasution bersama sejumlah orang di ruang Media Center Bawaslu di Jalan Prof. Andi Hakim Nasution, Dalan Lidang, Panyabungan.

Hal lain yang menarik perhatian adalah beberapa di antara mereka yang difoto itu mengacungkan satu jari pertanda dukungan kepada Paslon tersebut.

Selain foto, beredar juga video oknum tim beserta Cabup 01 Harun Mustafa melayangkan pantun yang bernada kampanye di Kantor Bawaslu Madina tersebut.

Foto dan video itu menjadi perbincangan warganet karena diduga mereka berkampanye di Kantor Bawaslu Madina. Tak hanya itu, foto serupa juga digunakan sebagai foto utama di sejumlah media siber. (RED)

Momen Debat Publik, Atika: Kalau Kajian Terus, Kapan Kita Kerja, Pak?

MADINA|oleh

Panyabungan,Madina – Ada yang menarik saat debat publik Pilkada Mandailing Natal (Madina) di Sapadia Hall, Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta), Kamis (14/11) lalu. Dalam debat yang dipandu oleh Ray Rangkuti dan disiarkan stasiun televisi lokal dan kanal Youtube KPU Madina, moderator menayakan kepada Paslon Saipullah-Atika (SAHATA) terkait transformasi digital.

Calon wakil bupati Madina nomor urut 2, Atika Azmi Nasution menjawab pertanyaan. Dia mengatakan ada 404 desa dan kelurahan di Madina. Dari jumlah itu, tinggal 47 desa yang masih blankspot (blankspot adalah keadaan dalam suatu tempat atau wilayah yang tidak tersentuh atau tidak mendapatkan akses sinyal komunikasi seperti jaringan internet).

Atika menegaskan, sejak awal pemerintahan Sukhairi-Atika (SUKA), sudah banyak jumlah desa yang berkurang blankspot-nya, sehingga pemerataan digitalisasi dapat dilaksanakan. “Kami selaku pemerintah daerah akan mendorong dan mengusulkan digitalisasi ini secara adil dan merata,” kata Atika.

Digitalisasi pemerintah daerah, kata Atika, juga perlu didorong, terutama dalam pelayanan publik, di antaranya RSUD, Disdukcapil, Disnaker, dan perizinan.

“Hari ini SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Madina masuk dalam kategori tinggi. ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) Madina masuk dalam kategori salah satu tertinggi di Sumut,” kata Atika.

Lantas, Cabup Madina Saipullah menambahkan, teknologi informasi merupakan kebutuhan yang tidak bisa dipungkuri saat ini.

“Ini adalah salah satu sarana untuk membuka kita ke dunia luar. Tentunya ketika kita menjual hal-hal positif di Madina, harus menggunakan teknologi informasi,” kata Saipullah.

Menanggapi hal tersebut, Cawabup Paslon nomor urut 1, Ichwan, mengatakan teknologi informasi sudah sangat perlu, apalagi di Madina, tapi untuk memajukan hal tersebut mesti ada data.

“Harus ada kajian ilmiahnya, jangan asal-asalan. Jadi, kalau tidak ada kajian, apa yang mau dibangun lebih cepat, semua sekolah dan desa harus konek dengan itu. Jadi, kalau tidak ada kajian khusus yang betul, itu akan merusak,” kata Ichwan.

Sementara Cabup Madina Harun Mustafa menyebutkan hal tersebut, sudah ada yang memakai teknologi mulai dari daerah sampai ke pedesaan, tetapi masih ada yang harus dibenahi kedepannya. “Beberapa desa yang kami datangi, masih ada yang belum terkoneksi dengan Wifi. Ini nanti pemerintah akan turun memfasilitasi,” kata Harun.

Mendengar hal tersebut, Atika Azmi menanggapi Paslon 01. “Cukup disayangkan kalau kita masih membahas kajian ilmiahnya. Kajian ilmiah sudah siap, Pak, itu tertuang dalam RPJMD yang diturunkan pada RKPD, yang nantinya sama-sama disahkan dengan DPRD. Kajian ilmiahnya sudah, tinggal menghadirkan digitalisasi itu sendiri. Kalau kajian terus, kapan kita kerja, Pak,” sebut Atika. (Red)