Munir Minta Pemkab Madina Evaluasi Izin Perusahaan Perkebunan yang Tak Bangun Plasma

MADINA|oleh

Madina,SahataNews | Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII, Muniruddin Ritonga, meminta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melakukan evaluasi terhadap izin perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak menunaikan kewajiban membangun kebun plasma bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Munir dalam kunjungan kerja anggota DPRD Sumut Dapil VII ke Pemkab Madina yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Kamis, 10 Juli 2025. Pertemuan ini turut dihadiri Bupati Madina H. Saipullah Nasution, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, dan sejumlah pimpinan OPD.

“Saya menyarankan agar Pemkab Madina meninjau kembali izin usaha perusahaan perkebunan yang tidak menjalankan kewajiban pembangunan plasma. Ini merupakan amanat regulasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan,” tegas Munir.

Kewajiban pembangunan kebun plasma oleh perusahaan perkebunan sawit telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 dan beberapa regulasi turunan lainnya. Program plasma bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi perkebunan melalui pola kemitraan.

Selain itu, Munir juga menyoroti perlunya perluasan cakupan penerima bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang selama ini hanya berfokus pada masyarakat miskin di kawasan kumuh perkotaan.

“Masyarakat miskin ekstrem di daerah pedesaan seringkali tidak tersentuh bantuan karena tidak masuk kategori wilayah kumuh perkotaan. Kita harap ada sinergi antara DPRD, Pemkab Madina, dan Pemprov Sumut agar kebijakan ini bisa diperluas,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Munir juga menyampaikan apresiasi atas capaian Pemkab Madina dalam menurunkan prevalensi stunting. Ia menyebutkan bahwa penanganan stunting di Madina dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan berkat kolaborasi lintas sektor.

Menutup pernyataannya, Munir menegaskan dukungannya terhadap pembangunan konektivitas antarwilayah, khususnya pembukaan akses jalan penghubung antara Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas.

“Kami dari DPRD Sumut Dapil VII siap membantu proses pembangunan jalan Madina-Palas, termasuk dalam hal koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Setelah pertemuan resmi, rombongan anggota DPRD Sumut melanjutkan kunjungan lapangan ke Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, untuk meninjau infrastruktur dek penahan Sungai Aek Singolot yang berada di kawasan permukiman santri Pondok Pesantren Musthafawiyah.(Red)

Reses di Desa Siparau, Munir Dihujani Permintaan, Mulai Pembangunan Infrastruktur Hingga Isu Sosial

DAERAH|oleh

PADANG LAWAS – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag, dengan panggilan akrabnya Munir,kembali turun ke daerah pemilihannya dalam agenda Reses III Tahun Sidang I Tahun 2024-2025. Kali ini, ia menyapa langsung masyarakat Desa Siparau, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, pada Sabtu (21/6/2025).

Kehadiran Muniruddin disambut hangat oleh masyarakat. Kepala Desa Siparau yang diwakili oleh Sekretaris Desa dalam hal menyampaikan harapan besar warga pada momentum reses kali ini.

“Selamat datang kepada Bapak Muniruddin Ritonga di desa kami. Semoga dalam kesempatan ini, usulan kami terkait pemeliharaan embung, yang menjadi sumber utama air untuk persawahan, dapat diperjuangkan,” ujar Sekretaris Desa Siparau.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan desa mulai dari infrastruktur hingga persoalan sosial mengemuka. Warga secara bergantian menyampaikan berbagai aspirasi penting yang membutuhkan perhatian pemerintah provinsi, di antaranya:

1. Rehabilitasi kubah Mesjid Nurul Huda.

2. Perbaikan waduk dan pintu air di Desa Siparau.

3. Pembangunan jembatan penghubung menuju Desa Siparau.

4. Pembangunan pembatas jamaah laki-laki dan perempuan di Mesjid Nurul Huda.

5. Bantuan sosial dari Dinas Sosial Provinsi untuk panti jompo.

Menanggapi berbagai permintaan tersebut, Munir menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Aspirasi bapak-ibu akan saya bawa ke tingkat provinsi. Selama menjadi kewenangan pemerintah provinsi, insya Allah akan kita upayakan,” tegasnya.

Namun, Munir juga mengingatkan warga agar terus memperkuat ketahanan sosial keluarga, khususnya dalam menghadapi ancaman narkoba yang kini semakin marak.

“Tidak ada jaminan satu pun keluarga kita aman dari narkoba. Oleh karena itu, ketahanan sosial di lingkungan keluarga harus terus dijaga. Narkoba bisa menghancurkan sendi-sendi sosial kita,” pesannya.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang telah menghantarkannya duduk sebagai wakil rakyat.

“Saya ingin mengukir sejarah bersama masyarakat Siparau ini. Berkat doa dan pilihan bapak-ibu semua, saya mendapat amanah mewakili daerah ini di DPRD Sumut,” ucap Munir.

Mengakhiri sambutannya, Munir berpesan agar warga tidak segan menghubunginya di saat suka maupun duka.

“Kalau ada siraon (kebahagiaan) atau siluluton (kesedihan), tolong kabari saya,” tutupnya sambil secara resmi membuka acara reses. (Red)

Muniruddin Ritonga Serap Aspirasi Warga Saat Reses DPRD Sumut 2025 di Hurung Jilok 

POLITIK & PEMERINTAH|oleh

Padang Lawas — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag., melaksanakan Reses III Tahun Sidang I 2024-2025 di Desa Hurung Jilok, Kecamatan Sosa Julu, Kabupaten Padang Lawas, Jumat (20/6/2025).

Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Hurung Jilok, Dahrun Hasibuan, tokoh masyarakat Ulin Syahri Nasution, para pemuda Naposo Nauli Bulung Hurung Jilok, serta sejumlah masyarakat desa yang antusias menyampaikan aspirasinya.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Dahrun Hasibuan menyampaikan harapannya agar kehadiran anggota DPRD Sumut ini membawa dampak positif bagi pembangunan desa.

“Mudah-mudahan abanganda Munir selaku anggota DPRD Sumut dapat menjadi jembatan aspirasi kami ke tingkat provinsi. Kami sangat mengapresiasi karena Desa Hurung Jilok menjadi lokasi reses terakhir beliau di masa sidang ini,” ujar Dahrun.

Sementara itu, mewakili tokoh masyarakat, Ulin Syahri Nasution turut menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Muniruddin Ritonga. Ia berharap warga berani menyampaikan aspirasi secara terbuka demi kemajuan desa.

Dalam kesempatan itu, Muniruddin Ritonga menegaskan bahwa reses merupakan amanah konstitusional yang dijalankan untuk menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

“Saya sangat bersyukur dapat hadir di Desa Hurung Jilok. Kehadiran saya di sini bukan sekadar silaturahmi, tetapi untuk menunaikan kewajiban saya mendengar langsung suara masyarakat,” kata Muniruddin.

Sebagai anggota Komisi B DPRD Sumut yang membidangi Perekonomian, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Koperasi, UMKM, Pertambangan, Energi, dan Pariwisata, Muniruddin mengajak warga untuk menyampaikan aspirasi yang sesuai dengan kewenangan provinsi.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah aspirasi disampaikan. Jalaluddin meminta adanya program pembinaan remaja dan pencegahan kenakalan remaja. Mangetar Harahap mengusulkan pengadaan pupuk subsidi, penurunan harga pupuk, normalisasi irigasi, serta perbaikan bendungan. Salman Martua Hasibuan mengajukan bantuan obat-obatan pertanian, pengendalian hama, serta peningkatan kapasitas SDM pemuda desa dalam bidang wirausaha. Sementara dari kalangan ibu-ibu pengajian, diajukan permohonan pengadaan seragam wirid yasin untuk kelompok pengajian.

Menanggapi aspirasi tersebut, Muniruddin berjanji akan menampung seluruh usulan masyarakat dan memperjuangkannya di tingkat DPRD Sumut.

“Mohon sampaikan apa adanya. Mana yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut, nanti akan saya perjuangkan di komisi kami agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” pungkas Muniruddin.

Kegiatan reses ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mencerminkan kedekatan wakil rakyat dengan konstituennya.(Red)

Blak-blakan di Depan Anggota DPRD Sumut! Permintaan Warga Paringgonan Bikin Kaget

DAERAH|oleh

PADANG LAWAS — Suasana panas penuh harapan mewarnai Reses III Tahun Sidang I Tahun 2024-2025 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga S.H.I., M.Ag, saat turun langsung ke Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Jum ‘at (20/6/2025).

Baru saja duduk, Munir langsung ‘diserbu’ warga yang blak-blakan menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari infrastruktur, ekonomi, hingga dunia pendidikan.

“Bapak kami anggap ayah angkat kami di Sumut. Kami sangat berharap pembangunan infrastruktur, pengadaan bibit pertanian, serta peningkatan ekonomi dan sosial budaya,” ungkap tokoh masyarakat Damhuri Daulay dengan penuh semangat.

Kehadiran Munir juga disambut pantun adat yang dilantunkan tokoh adat Riswan Hasibuan, sebagai bentuk penghormatan atas kehadirannya.

“Tanda ni bagas godang, mardua encel sabariba,Tanda ni godang ni roha, mardua tangan do hami manjagit na”

Artinya: Tanda rumah adat, dua engsel sebelah. Tanda kebesaran hati, dua tangan kami menerima.

Sekretaris Desa Paringgonan, Affan Ridwan Hasibuan, menyebutkan bahwa baru kali ini ada anggota DPRD Dapil VII yang hadir langsung ke desa mereka.

“Kami mohon kepada Bapak agar memperjuangkan pembangunan gedung serbaguna yang sangat dibutuhkan warga kami,” tegasnya.

Menanggapi berbagai permintaan tersebut, Muniruddin Ritonga menyatakan kesiapannya memperjuangkan aspirasi warga.

“Saya datang bukan hanya menjalankan tugas, tetapi ingin meninggalkan sejarah baik bersama masyarakat Paringgonan. Mari kita tinggalkan budaya materialistik yang bisa mengikis nilai moral. Semua aspirasi akan saya perjuangkan di DPRD Sumut,” ucap politisi PKB itu.

Sebagai anggota Komisi B DPRD Sumut, Munir membidangi berbagai sektor penting mulai dari perekonomian, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tak hanya soal infrastruktur, beberapa warga justru melontarkan usulan mengejutkan soal pendidikan. Bonardon Nasution meminta agar kurikulum P4 (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di tingkat SMA diperkuat kembali. Ia juga menolak wacana penghapusan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), serta meminta peningkatan SDM keagamaan dan tata krama di sekolah.

Sementara itu, Ahmad Daun Muktar Nasution dan Afner Hasibuan menyoroti hak guru dalam mendidik, khususnya terkait aturan perlindungan anak, serta mengusulkan pembangunan jalan kebun demi kelancaran akses pertanian warga.

Di akhir sambutannya, Muniruddin mengingatkan warga akan bahaya narkoba yang kini kian mengancam anak-anak muda.

“Tidak ada jaminan anak kita aman dari narkoba. Kita semua harus berjuang bersama menjaga generasi muda dari ancaman tersebut,” tutupnya.(Red).

Reses di Ujung Batu II, Muniruddin Disambut Deretan Permintaan Warga yang Mengular

DAERAH|oleh

PADANG LAWAS – Agenda Reses III Tahun Sidang I Tahun 2024-2025 yang dilaksanakan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga S.H.I., M.Ag., atau dengan panggilan akrabnya Munir di Desa Ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Rabu (19/6/2025), berubah menjadi ajang curhat massal warga. Berbagai permintaan pun mengalir nyaris tanpa henti sejak acara dibuka.

Tokoh masyarakat Ujung Batu II, Saifuddin Zuhri, membuka sesi dengan penuh harap. “Alhamdulillah, desa kami hari ini kedatangan bapak dewan. Ini kesempatan emas bagi kami untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari bantuan UMKM sampai infrastruktur yang masih minim karena letak desa kami jauh dari pusat kabupaten,” ujarnya.

Kepala Desa Ujung Batu II, Nurul Huda, menegaskan betapa pentingnya kunjungan ini bagi warga. “Baru kali ini kami dikunjungi anggota DPRD Provinsi yang sudah resmi duduk di kursi dewan. Kami percaya bapak Munir adalah orang yang amanah dan bisa memperjuangkan pokok-pokok pikiran untuk masuk ke desa kami, khususnya dalam memperbaiki sarana dan prasarana yang sangat kami butuhkan,” tegasnya.

Dalam sambutannya, Munir menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari warga. Ia menegaskan bahwa Tapanuli Bagian Selatan, termasuk Padang Lawas, memang harus menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. “Reses ini bukan sekadar formalitas, tetapi tugas saya sebagai wakil rakyat untuk menyerap langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Semua usulan bapak ibu akan kami bawa ke Pemprov Sumut,” ujarnya.

Deretan permintaan warga pun mengalir sepanjang sesi dialog:

1. Katiman: Meminta pembangunan jembatan penghubung, peningkatan SDM dalam berlalu lintas bagi anak-anak, dan kemudahan pengurusan sertifikat tanah.

2. Musnaini (Guru SD Negeri Ujung Batu II): Mengajukan bantuan untuk koperasi sekolah.

3. Abdul Qorik (Kepsek Darussalam): Memohon bantuan pembangunan masjid, perbaikan fasilitas sekolah, dan kesejahteraan guru.

4. Kepala Desa Nurul Huda juga tidak ketinggalan dengan Mengusulkan program peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Menanggapi aspirasi yang terus mengalir, Munir berkomitmen untuk membawa semua permintaan tersebut ke tingkat pembahasan di DPRD Sumut. “Semua ini akan menjadi prioritas perjuangan kita bersama. Tentunya bertahap, tapi ini tanggung jawab moral saya sebagai wakil rakyat,” tegasnya.

Acara reses ditutup dengan semangat optimisme dari masyarakat, yang berharap kunjungan ini benar-benar menjadi awal perubahan bagi Ujung Batu II.(Red)

Serap Aspirasi di Ujung Batu III, Muniruddin: Pendidikan Bukan Milik Orang Kaya Saja

DAERAH|oleh

Padang Lawas – Pendidikan kembali menjadi sorotan utama saat Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga S.H.I., M.Ag., menggelar Reses III Tahun Sidang I Tahun 2024-2025 di Desa Ujung Batu III, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Rabu (19/6/2025).

Dihadiri Kepala Desa Indra Sigit Prasetya, S.T., Ketua MUI Ujung Batu III, tokoh masyarakat Sarnun, serta masyarakat desa, suasana reses berlangsung penuh keakraban namun sarat dengan harapan besar dari warga.

Tokoh masyarakat Sarnun mengawali sambutan dengan nada harap. “Desa kami butuh pembinaan dan tambahan dana. Semoga di reses berikutnya, bapak kembali hadir, dan balai desa kami sudah ada pagar yang layak. Mohon maaf jika penyambutan kami masih banyak kekurangan,” ucapnya.

Kepala Desa Indra Sigit Prasetya turut juga menyampaikan kondisi riil pendidikan di desanya. “Pendidikan adalah akar kehidupan. Kami ingin generasi muda di Ujung Batu III menjadi generasi yang beriman dan cerdas. Tapi saat ini fasilitas pendidikan di desa kami masih sangat minim. Kami mohon bapak dewan membantu memperjuangkannya,” ujarnya.

Merespons keluhan warga, Muniruddin Ritonga menegaskan komitmennya memperjuangkan keadilan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. “Pendidikan itu bukan milik orang kaya saja. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Karena itu, pembangunan sumber daya manusia harus merata. Ini investasi jangka panjang bangsa,” tegasnya disambut tepuk tangan warga.

Selain persoalan pendidikan, sejumlah aspirasi lain juga disampaikan warga dalam sesi dialog:

  • Ketua MUI Ujung Batu III meminta penggratisan biaya ujian sekolah swasta dan peningkatan kesejahteraan guru di lembaga pendidikan swasta.
  • Kostaman mengeluhkan sulitnya akses pupuk subsidi dan meminta kemudahan pembelian dengan harga terjangkau.
  • Dewi Astuti meminta bantuan pagar SD Negeri 0712 dan bantuan untuk pengembangan UMKM desa.
  • Yudianto Tondo Suminartopo mengusulkan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), KIP (Kartu Indonesia Pintar), serta pembangunan pagar untuk Tempat Pemakaman Umum.
  • Warga juga mengajukan usulan pembangunan SMA dan kantor desa baru di Ujung Batu III.

Semua aspirasi yang disampaikan warga menjadi catatan Muniruddin untuk diperjuangkan di tingkat provinsi maupun melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.

“Insya Allah, semua yang bapak dan ibu sampaikan akan menjadi prioritas perjuangan saya. Tidak mungkin bisa selesai sekaligus, tapi ini menjadi tanggung jawab moral saya sebagai wakil rakyat,” tutup Muniruddin.(Red)

Ketua LPA Sumut,Muniruddin Ritonga: Melindungi Anak Hari Ini, Menyelamatkan Bangsa ke Depan

MADINA|oleh

Padangsidimpuan – Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag., menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga hak dan masa depan anak. Ia menyampaikan bahwa perlindungan terhadap anak bukan sekadar tanggung jawab keluarga, melainkan amanah seluruh elemen bangsa.

“Melindungi anak hari ini adalah langkah strategis menyelamatkan bangsa di masa depan. Anak-anak adalah fondasi negeri ini, dan jika kita gagal melindungi mereka, maka kita sedang mempertaruhkan masa depan Indonesia,” tegas Munir dalam paparannya.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Peduli Perempuan dan Anak yang diselenggarakan Pemerintah Kota Padangsidimpuan pada Rabu (4/6/2025), bertempat di Aula Bapelitbang Kota Padangsidimpuan.

Munir juga menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagai upaya konkret memperkuat sistem perlindungan terhadap kelompok rentan.

Ia menambahkan, perlindungan terhadap anak harus dimulai dari lingkungan terkecil: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menanamkan lima kewajiban utama kepada anak sejak dini, yaitu:

  1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
  2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
  3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
  4. Menunaikan ibadah sesuai agama masing-masing;
  5. Menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia.

“Keteladanan kita sebagai orang dewasa adalah pendidikan pertama yang dilihat anak. Maka perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri,” Pungkasnya

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, H. Harry Pahlevi Harahap, dalam sambutannya menyampaikan keprihatinan atas masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah tersebut. Berdasarkan data resmi, sepanjang tahun 2024 tercatat 40 kasus kekerasan, atau rata-rata tiga kasus setiap bulannya.

“Kekerasan terhadap anak dan perempuan bukan isu sepele. Ini adalah masalah serius yang mengancam keharmonisan dan masa depan kota ini,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan langkah awal dari kerja kolektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak.

Dalam forum tersebut, Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., juga menyampaikan rekomendasi penting kepada pemerintah daerah, yakni penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang anak keluar rumah di atas pukul 21.00 WIB dan membatasi penggunaan gadget di lingkungan sekolah.

“Kita perlu mengedepankan langkah preventif. Anak-anak harus dijauhkan dari pengaruh buruk media sosial, konten negatif, dan pergaulan bebas. Ini membutuhkan regulasi yang kuat,” tegas Kapolres.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta tokoh perempuan dan anak di Kota Padangsidimpuan. Semua pihak sepakat bahwa perlindungan perempuan dan anak memerlukan kolaborasi yang erat antar sektor dan dukungan regulasi yang kuat.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Padangsidimpuan berharap terbentuknya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang efektif, profesional, dan mampu menjadi garda depan dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.(Red)

Muniruddin Ritonga Sosialisasikan Ideologi Pancasila di SMKN 1 Huristak

DAERAH|oleh

Padang Lawas – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag., dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menggelar kegiatan sosialisasi ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan di SMKN 1 Huristak, Desa Pasir Lancat Lama, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, pada Sabtu (10/5).

Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Huristak, Arif Tastas Harahap, Sekretaris Desa Pasir Lancat Lama, Rajulan Harahap, perwakilan Kepala Sekolah SMKN 1 Huristak, Erni Maharani Hasibuan, dan anggota Komite Sekolah, Amiruddin Hasibuan.

Muniruddin Ritonga dalam sambutannya menekankan pentingnya pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah radikalisasi dan menjaga keutuhan NKRI. Ia menjelaskan bahwa generasi muda harus memahami bahwa Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk diimplementasikan dalam sikap dan perilaku.

“Pancasila adalah ideologi yang harus kita hidupkan, bukan sekadar dihafalkan. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan, mulai dari diri sendiri hingga kehidupan bermasyarakat,” ujar Muniruddin.

Anggota DPRD Sumut ini juga mengingatkan para pelajar agar selalu mengamalkan lima sikap penting dalam kehidupan, yakni disiplin, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang tua, dan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing.

Dalam kesempatan yang sama, Camat Huristak, Arif Tastas Harahap, mengapresiasi kunjungan anggota DPRD tersebut dan berharap dapat memperjuangkan peningkatan fasilitas pendidikan di wilayah Huristak. Ia menegaskan, pasca Pemilu 2024, kunjungan ini menjadi momen penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama terkait kebutuhan infrastruktur pendidikan yang mendesak.

“Fasilitas pendidikan di sini masih banyak yang perlu perhatian, salah satunya pagar sekolah yang sangat dibutuhkan demi keamanan siswa dan proses belajar mengajar yang lebih lancar,” tutur Arif

Perwakilan Kepala Sekolah SMKN 1 Huristak, Erni Maharani Hasibuan, juga menyampaikan harapan agar DPRD Sumut dapat mengusulkan anggaran untuk pembangunan pagar sekolah. Ia berharap hal tersebut dapat direalisasikan demi kenyamanan dan keamanan bagi seluruh siswa dan guru di sekolah tersebut.

Sebagai narasumber, Ahmad Yunus Mokoginta Harahap, M.A., memaparkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara harus dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Ia mengingatkan pentingnya nilai beradab yang mengajarkan untuk memanusiakan sesama.

Kegiatan sosialisasi diakhiri dengan sesi diskusi yang mempertemukan peserta dengan narasumber. Para siswa antusias mengajukan pertanyaan seputar ideologi Pancasila dan bagaimana mereka dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.(Red)

Muniruddin Ritonga: Nilai-nilai Pancasila Harus Diamalkan, Bukan Sekadar Dihafal

DAERAH|oleh

Padang Lawas – Dalam upaya memperkuat semangat kebangsaan di kalangan generasi muda, Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi PKB, Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag., Alias Munir menggelar kegiatan sosialisasi penyebarluasan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan di SMA Negeri 1 Ulu Barumun, Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas.Jum at (9/5/2025)

Acara yang berlangsung dengan khidmat dan penuh antusiasme ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, di antaranya Sekretaris Desa Matondang Maralaut Daulay yang mewakili Kepala Desa, Kasi Keuangan Muhammad Bahri Daulay, Kasi Perencanaan Kari Sutan Hasibuan, Kepala Sekolah SMAN 1 Ulu Barumun Rini Windani, serta Ketua Lembaga Perlindungan Anak Padang Lawas Fauzan Hamdi Rangkuti.

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah Bu Rini menyampaikan harapan kepada Muniruddin Ritonga untuk memperjuangkan fasilitas sanitasi sekolah. “Kami sangat membutuhkan tambahan toilet, karena jumlahnya tidak sebanding dengan siswa yang terus bertambah. Kami juga berharap anak-anak dapat menyerap materi hari ini agar nasionalisme mereka tumbuh semakin kuat,” ucapnya.

Sementara itu, Sekdes Maralaut Daulay menyampaikan apresiasi yang mendalam atas terselenggaranya kegiatan ini. “Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Dewan atas inisiatif mulia ini. Kegiatan ini penting untuk membangkitkan semangat kebangsaan. Pemerintah desa mendukung penuh dan berharap acara ini menjadi amal ibadah bagi kita semua,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Munir menegaskan pentingnya menjadikan rumah sebagai pusat pertama penanaman nilai-nilai Pancasila. “Pancasila bukan sekadar dihafal, tapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga keutuhan NKRI adalah tugas bersama. Kita harus wariskan Indonesia yang utuh dan damai kepada generasi penerus,” tegas Munir

Ia juga mengajak para siswa untuk tidak melupakan jati diri bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. “Melalui acara ini, mari kita perkuat wawasan kebangsaan agar nilai-nilai luhur bangsa tidak terkikis,” tambahnya sebelum secara resmi membuka acara.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber Ahmad Yunus Mokoginta, HRP., M.A., yang menyampaikan pesan penting kepada para siswa: “Jadilah pewaris Pancasila sejati. Amalkan nilainya dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari hal-hal kecil sehari-hari.”

Dengan semangat nasionalisme yang membara, kegiatan ini menjadi momen penting dalam membentuk karakter generasi muda yang cinta tanah air dan berkomitmen menjaga ideologi bangsa.(Red)

Muniruddin Ritonga: Pondok Pesantren Harus Mampu Menjawab Tantangan Zaman

DAERAH|oleh

PALAS – Dalam upaya memperkuat peran pondok pesantren (ponpes) di Sumatera Utara, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag., menggelar sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (7/5/2025) di Pondok Pesantren Al-Amin, Desa Mompang, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Barumun Baru Amir Mulia Hasibuan, Kepala Desa Mompang Gojali Harahap, Kepala Desa Sitarolo Julu Riki Fauzi, tokoh masyarakat Zuhri Lubis, para tenaga pendidik, dan santri Ponpes Al-Amin. Pimpinan pesantren, Abuya Syekh H. Sehat Muda Hasibuan, Lc., M.A., diwakili oleh Anisa Hasibuan.

Dalam sambutannya, Muniruddin ritonga dengan panggilan akrabnya Munir, menegaskan bahwa pesantren merupakan benteng pendidikan Islam yang telah terbukti membentuk karakter dan moral bangsa. Ia menyampaikan kebanggaannya bisa hadir langsung di tengah civitas akademika Ponpes Al-Amin.

Ia juga menyinggung kontribusi pesantren dalam sejarah perjuangan bangsa. Salah satu contohnya, kata Munir, adalah peran santri dalam peristiwa gugurnya Jenderal Mallaby, yang dikaitkan dengan fatwa resolusi jihad dari KH. Hasyim Asy’ari bahwa membela tanah air merupakan bagian dari iman. “Itulah bukti sejarah bahwa pesantren selalu berada di garis depan perjuangan bangsa,” ujarnya.

Munir yang dikenal dekat dengan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menjelaskan bahwa dirinya mendapat mandat langsung untuk mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di tingkat daerah. Menurutnya, Ranperda ini akan menjadi payung hukum yang penting agar pemerintah daerah lebih serius dalam mendukung eksistensi dan pengembangan pesantren.

“Kami di DPRD Sumut siap mengawal proses lahirnya Perda ini. Harapannya, pesantren dapat menjawab tantangan zaman dan memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi Sumatera Utara, tetapi juga bagi Indonesia dan dunia,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan harapannya agar Ponpes Al-Amin dapat menjadi miniatur pesantren unggulan di Padang Lawas. “Semoga keberkahan selalu menyertai pesantren ini,” tambahnya.

Perwakilan Ponpes Al-Amin, Anisa Hasibuan, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Muniruddin Ritonga. “Kami berharap ke depan Ponpes Al-Amin terus tumbuh dan mendapat dukungan nyata dari pemerintah,” ucapnya.

Camat Barumun Baru, Amir Mulia Hasibuan, juga menyambut baik kehadiran Muniruddin. Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai energi baru dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di wilayahnya.

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini. Mari kita jadikan momen ini untuk menyampaikan aspirasi demi kemajuan pesantren di Barumun Baru,” serunya.

Ahmad Yunus Mokoginta Harahap, M.A., selaku narasumber turut memaparkan pentingnya perhatian negara terhadap pesantren. Ia menyoroti krisis moral generasi muda, seperti penyalahgunaan narkoba dan maraknya tawuran. Menurutnya, penguatan pendidikan pesantren dapat menjadi solusi nyata atas permasalahan tersebut.

“Sudah saatnya negara menyetarakan kedudukan pesantren dengan sekolah umum. Ranperda ini adalah langkah awal agar negara benar-benar hadir dalam membina pesantren,” tegasnya.

Acara sosialisasi ditutup secara resmi oleh Munir, Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan pesantren untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Ranperda ini agar lebih berkeadilan, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan zaman. (RIZKI)