Jakarta, – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah mengkaji usulan untuk mengubah mekanisme pemilihan gubernur, dengan tujuan mengurangi pemborosan anggaran yang selama ini dikeluarkan dalam Pilkada.
Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Jazilul Fawaid, mengusulkan agar pemilihan gubernur tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui penunjukan langsung oleh pemerintah pusat atau pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Jazilul menegaskan, gubernur sejatinya berfungsi sebagai koordinator pemerintahan di tingkat provinsi, sehingga tidak memerlukan pemilihan langsung dengan biaya yang sangat besar. “Fungsi gubernur lebih ke koordinasi antar kabupaten/kota di provinsi. Oleh karena itu, pemilihan langsung yang memerlukan anggaran besar perlu dipertimbangkan kembali,” ujar Jazilul di Jakarta, Jumat (29/11).
Sebagai contoh, Jazilul menyebutkan Pilkada Jawa Barat 2018 yang menelan biaya lebih dari Rp1 triliun. Anggaran sebesar itu, menurut Jazilul, dapat dialihkan untuk pembangunan atau renovasi fasilitas publik yang lebih dibutuhkan, seperti sekolah dan rumah sakit. “Dengan anggaran sebesar itu, banyak yang bisa dilakukan untuk kepentingan masyarakat, seperti membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Jazilul mengungkapkan bahwa pemilihan gubernur melalui DPRD akan lebih efisien, karena hanya memerlukan satu kotak suara, berbeda dengan Pilkada langsung yang membutuhkan ribuan kotak suara dan logistik lainnya. “Proses pemilihan lewat DPRD lebih sederhana dan lebih hemat biaya, namun tetap memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan kepada partai atau lembaga yang mengusulkan calon,” ujarnya.
PKB kini sedang mempertimbangkan wacana ini dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan memastikan anggaran lebih banyak dialokasikan untuk sektor-sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.(red)
Sumber : Antara News