Madina– Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Mandailing Natal (Madina) meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menangani bertambahnya titik-titik semburan lumpur panas di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan. Langkah cepat diperlukan untuk mencegah potensi dampak negatif yang lebih luas terhadap masyarakat dan lingkungan.
“Kami sudah melihat langsung ke lokasi, memang semburan lumpur panas ini semakin melebar,” ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Madina, Edi Anwar Nasution, usai melakukan peninjauan ke titik-titik semburan tersebut bersama Ketua DPC PKB Madina Khoiruddin Faslah Siregar dan jajaran pengurus PKB lainnya.
Menurut Edi Anwar, dari hasil kunjungan itu ditemukan sejumlah titik semburan yang telah berdampak pada lahan perkebunan warga. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah agar segera mengambil tindakan strategis agar fenomena ini tidak semakin meluas.
“Kita berharap fenomena ini tidak berkembang seperti kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Ketua DPC PKB Madina, Khoiruddin Faslah Siregar. Ia menilai pemerintah perlu segera mengirimkan tim ahli untuk meneliti penyebab semburan lumpur panas tersebut. Menurutnya, hasil penelitian sangat penting untuk menentukan langkah penanganan yang tepat, sehingga masyarakat tidak terus dirundung keresahan.
“Kami melihat jumlah titik semburan semakin bertambah. Semoga fenomena ini bisa segera ditangani dengan baik,” kata Faslah.
Menanggapi fenomena ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina menyatakan akan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Madina, Khairul, menyatakan pihaknya telah melakukan peninjauan lapangan pada Rabu (23/4/2025). Berdasarkan informasi masyarakat dan hasil tinjauan, Khairul membenarkan adanya kemunculan sumber air panas.
“Dari laporan masyarakat, sumber air panas ini memang sudah ada sejak lama,” ujarnya, Jumat (25/4/2025).
Untuk memastikan penyebab semburan lumpur panas, Pemkab Madina akan segera bersurat ke Dirjen EBTKE Kementerian ESDM agar dapat menurunkan tim geologi ke lokasi.
“Kita akan meminta Dirjen EBTKE untuk menurunkan tim guna memberikan analisis mendalam, sehingga masyarakat mendapatkan informasi akurat dan tidak merasa khawatir berlebihan,” tambah Khairul.
Ia juga mengimbau warga tetap tenang dan menunggu hasil kajian resmi dari pemerintah pusat.
“Warga di lokasi memang cukup cemas. Namun, kita minta masyarakat tetap tenang dan tidak menyimpulkan sendiri sebelum ada hasil kajian ilmiah,” kata Khairul.
Sementara itu, manajemen PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) menegaskan bahwa titik semburan lumpur tersebut tidak berada di area sumur Pad-E yang dikelola perusahaan. Dalam keterangan resminya, Corporate Communication PT SMGP, Agung Iswara, menjelaskan bahwa manifestasi yang muncul merupakan fenomena alamiah yang telah terpantau sejak tahun 2021 dan tidak berkaitan dengan aktivitas sumur-sumur Pad-E.
“Sumur-sumur tersebut telah dibor sejak 2017 dan hingga kini belum pernah menghasilkan uap atau fluida panas bumi. Sumur-sumur tersebut tidak bertekanan dan tidak ada aktivitas produksi yang dapat memicu semburan,” tegas Agung.
Ia menambahkan, manifestasi seperti itu umum terjadi di wilayah dengan potensi panas bumi, sebagai hasil interaksi antara air tanah dengan batuan panas di bawah permukaan. Bahkan, manifestasi serupa sudah dikenal masyarakat setempat jauh sebelum aktivitas eksplorasi PT SMGP dimulai.
Area sekitar Pad-E diketahui memiliki tingkat pergerakan tanah yang tinggi serta banyak retakan, yang dapat memicu fenomena seperti semburan baru akibat pelepasan tekanan tanah, curah hujan, atau faktor geologis lainnya.
“Sebagai Objek Vital Nasional, PT SMGP berkomitmen penuh terhadap keselamatan dan keberlanjutan operasi kami dengan mengikuti semua standar keselamatan dan regulasi yang berlaku,” tutup Agung.(Red)