PKB Sumut Siap Hadapi Pemilu 2029: Cucun Tegaskan Fokus pada Progres Partai dan Kemenangan

Sumut – Dalam rangka mempersiapkan kemenangan besar di Pemilu 2029, Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, mengingatkan seluruh kader PKB di Sumatera Utara untuk fokus mengoptimalkan progres partai yang telah ditetapkan sejak awal.

Hal ini disampaikan Cucun pada acara Halal Bihalal PKB Sumut yang diadakan di Hotel Emerald Garden, Medan, pada Sabtu (26/4/2025), mewakili Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar.

“Seluruh progres harus selesai tepat waktu, karena kinerja kita sebagai pengurus dan anggota dewan akan dinilai oleh rakyat,” ujar Cucun dengan tegas.

Ia menekankan bahwa keberhasilan dalam Pemilu 2029 sangat bergantung pada konsistensi progres yang telah digariskan oleh Muktamar PKB di Bali.

Cucun meminta agar seluruh kader, dari level atas hingga bawah, untuk terus menjaga kekompakan dan berkomitmen pada perjuangan memenangkan PKB.

“Tak ada pilihan lain selain serius berjuang dan mengabdi demi kepentingan rakyat dan konstituen kita. Kemenangan 2029 hanya bisa tercapai jika kita bersatu dan bekerja keras,” tambah Cucun.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Syuro PKB Sumut, KH Akhyar Nasution, mengingatkan para kader akan pentingnya mempererat persaudaraan dan menjalin silaturahim yang lebih kuat.

“Halal bihalal ini adalah kesempatan baik untuk menyatukan semangat kita. Tema ‘Kita Rajut Kebersamaan Menuju PKB Bangkit, Solid, dan Menang’ menjadi simbol bagi kita semua untuk terus bergerak menuju kemenangan,” ujar Akhyar.

Sementara itu, Ketua PKB Sumut, HM Jafar Sukhairi Nasution, memaparkan capaian gemilang PKB Sumut pasca Pemilu 2024, dengan 4 anggota DPRD Provinsi, 56 anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta 2 anggota DPR RI. Ia menegaskan bahwa langkah konsolidasi lebih awal akan menjadi kunci sukses meraih kemenangan lebih besar pada Pemilu 2029.

“Kita harus solid. DPW PKB Sumut tetap mendukung penuh Ketua Umum Abdul Muhaimin Iskandar demi memastikan kemenangan PKB pada Pemilu 2029,” ujar Sukhairi dengan penuh keyakinan.

Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk anggota DPR RI PKB, H Ashari Tambunan dari Dapil Sumut I, anggota DPRD Provinsi Sumut, serta kader PKB dari berbagai daerah di Sumatera Utara.(Red)

PKB Usulkan Efisiensi Anggaran Pilkada dengan Pemilihan Gubernur Lewat DPRD

Jakarta, – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah mengkaji usulan untuk mengubah mekanisme pemilihan gubernur, dengan tujuan mengurangi pemborosan anggaran yang selama ini dikeluarkan dalam Pilkada.

Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Jazilul Fawaid, mengusulkan agar pemilihan gubernur tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui penunjukan langsung oleh pemerintah pusat atau pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Jazilul menegaskan, gubernur sejatinya berfungsi sebagai koordinator pemerintahan di tingkat provinsi, sehingga tidak memerlukan pemilihan langsung dengan biaya yang sangat besar. “Fungsi gubernur lebih ke koordinasi antar kabupaten/kota di provinsi. Oleh karena itu, pemilihan langsung yang memerlukan anggaran besar perlu dipertimbangkan kembali,” ujar Jazilul di Jakarta, Jumat (29/11).

Sebagai contoh, Jazilul menyebutkan Pilkada Jawa Barat 2018 yang menelan biaya lebih dari Rp1 triliun. Anggaran sebesar itu, menurut Jazilul, dapat dialihkan untuk pembangunan atau renovasi fasilitas publik yang lebih dibutuhkan, seperti sekolah dan rumah sakit. “Dengan anggaran sebesar itu, banyak yang bisa dilakukan untuk kepentingan masyarakat, seperti membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Jazilul mengungkapkan bahwa pemilihan gubernur melalui DPRD akan lebih efisien, karena hanya memerlukan satu kotak suara, berbeda dengan Pilkada langsung yang membutuhkan ribuan kotak suara dan logistik lainnya. “Proses pemilihan lewat DPRD lebih sederhana dan lebih hemat biaya, namun tetap memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan kepada partai atau lembaga yang mengusulkan calon,” ujarnya.

PKB kini sedang mempertimbangkan wacana ini dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan memastikan anggaran lebih banyak dialokasikan untuk sektor-sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.(red)

Sumber : Antara News