ARPG Minta Kapolri Usut Tuntas Keterlibatan Oknum Polisi, Dalam Kasus Tambang Galian C di Desa Winong Kendal

NASIONAL|oleh

Jakarta,SAHATA NEWS – Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG) memberikan dukungan atas laporan Yogilatul Fariza, Pekerja Tambang Galian C Desa Winong Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal yang. Dimana Yogi melaporkan oknum polisi aktif berpangkat Kombespol berinisial FSS ke Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Jakarta, Rabu (8/1).

Syafrudin Budiman Kornas ARPG menilai pengaduan dan pelaporan Komberpol FSS, atas dugaan penyalahgunaan profesi pengamanan yang dilakukan sudah sesuai prosedur hukum. Dimana teradu diduga menjadi beking atas tindakan pelanggaran PT. Parama Miguno Bumi (PT. PMB) di Lokasi/areal Tambang Galian C Desa Winong.

“Kami Relawan ARPG menyatakan mendukung dan memberikan apresiasi atas keberanian pekerja dan warga Desa Winong yang melaporkan oknum polisi ke Kadiv Propam Polri. Kita minta Kapolri (red-petinggi Polri) melakukan pemeriksaan, agar nantinya bisa dibuktikan secara etika profesi polisi,” kata Syafrudin Budiman kepada media kepada media, Minggu (12/1) di Jakarta.

Sebab kata Gus Din sapaan akrabnya, di kurun waktu 2024 terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor (red-Kombespol FSS) bersama beberapa orang PT. PMB melakukan tindakan intimidasi. Terlapor diduga menyuruh para pengguna jalan alternatif, supaya tidak melintasi jalan tersebut.

Sehingga kata dia, jalan ini tidak bisa digunakan sebagai akses warga Dukuh Duren dan sekitarnya. Akibatnya mengganggu pengguna jalan akses pekerja tambang lainnya.

“Sebagaimana laporan saudara Yogi ke Kadiv Propam Polri, pada 5 Desember dan 16 Desember 2024, terlapor bersama dengan beberapa orang melakukan blokade dan atau pembatasan jalan lain di Desa Winong. Dimana bidang tanah untuk jalan tersebut, diketahui milik warga yang direlakan untuk dipakai akses jalan alternatif, karena jalan penghubung Dukuh Duren sudah tidak bisa dilalui,” terang Gus Din memberikan dukungan kepada pelapor Yogi.

Sebelumnya Yogilatul Fariza sebagai pelapor mengatakan, saat itu terlapor Kombespol FSS diduga bersama beberapa orang melakukan tindakan intimidasi. Kepada para pengguna jalan alternatif, agar tidak melintasi jalan tersebut (red-Dukuh Duren).

Diketahui kata Yogi, identitas terlapor Kombespol FSS bertugas di Kepolisian Daerah (Polda) Propinsi Gorontalo. Tepatnya sebagai tenaga yang diperbantukan di Badan Narkotika Nasional (BNN} Propinsi Gorontalo.

“Harapan pengaduan ini, supaya tercipta kondusifitas dan rasa aman di lingkungan kerja tambang galian C Desa Winong. Agar juga terwujud rasa aman dan kedamaian di lingkungan Desa Winong pada umumnya,” ujarnya.

Selanjutnya kata Yogi, apabila terdapat perselisihan atau sengketa antar 2 pihak atau lebih, supaya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tentunya sesuai aturan yang berlaku, bukan dengan cara aksi sepihak dan intimidasi.

Apakah ada relevansinya oknum polisi yang masih berdinas aktif di daerah lain? Yang mana keberadaanya tampak diduga terlihat membekingi PT. PMB di Desa Winong, Desa Ngampel, Kabupaten Kendal.

“Laporan ini dilakukan, agar tidak terulang kembali kejadian penggalian dan perusakan jalan akses antar Dukuh sekitar dan akses sesama penambang. Supaya juga dilakukan pemeriksaan berdasarkan kode etik profesi pengamanan atas nama oknum Kombespol FSS,” tambah Yogi.

Pelapor Yogilatul Fariza ditemani saksi Ridwan Katamso mendatangi kantor Kadiv Propam Mabes Polri. Mereka juga membawa alat bukti foto, video dan alat rekam lainnya sebagai bukti dugaan keterlibatan terduga Kompespol FSS

“Kami bertiga datang bersama para saksi di lokasi tambang Galian C Desa Winong, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Kamu juga membawa alat bukti dan atau dokumen pendukung terlampir,” tandasnya.

Sementara itu seorang saksi Ridwan Katamso mengatakan, dugaan tindakan oknum polisi Kombespol FSS  bersama dengan perusahaan tambang PT. PMB. Terlapor diduga membekingi kejadian perusakan fasilitas umum (fasum) akses jalan penghubung dukuh Duren ke Desa Winong, di areal tambang galian C.

Pihaknya juga melaporkan kejadian dugaan yang dilakukan oknum polisi Kombespol FSS ini Komisi III DPR RI (Bidang Hukum). Dimana Komisi III adalah mitra kerja Kapolri, sehingga nantinya laporan ini bisa dijadikan bahan evaluasi Polri.

Selain itu diketahui juga oknum polisi ini, juga melakukan penutupan dan pembatasan jalan alternatif milik warga. Dimana sedianya jalan itu dipergunakan guna jalan umum bersama-sama, untuk pengangkutan material tambang dari sejumlah perusahaan tambang lainnya yang beroperasi secara sah dan legal.

“Seharusnya jalan alternatif ini bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Sementara sejumlah perusahaan sudah memilki kontrak dengan pelaksana Proyek Strategis Nasional seperti jalan tol dll, yang sedang berlangsung di wilayah Kendal dan sekitarnya,” jelas Ridwan.

Akibatnya, dampak dari tindakan oknum polisi Kombespol FSS ini bersama PT. PMB, sudah nyata-nyata merugikan masyarakat dan pelaku usaha Tambang Galian C di wilayah itu.

“Kami para warga dan pekerja Tambang Galian C meminta Kadiv Propam Polri untuk memeriksa oknum Kombespol FFS, karena dugaan pelanggaran kode etik profesi. Kami juga mempertanyakan apa relevansinya seorang anggota polri aktif berada dan beraktifitas di lokasi tambang, jika tidak ada surat perintah dari instansi atau pimpinan terkait,” pungkas Ridwan. (red)

Peredaran Narkoba di Tiga Kota NTB Sudah Membahayakan, LBH ARPG Minta Kapolri Turun Tangan 

HUKUM & KRIMINAL,|oleh

Jakarta,(SAHATANEWS) – Ketua Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Firdaus Djuwaid, SH, M.H mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menindak tegas dugaan keterlibatan aparat penegak hukum (APH) yang terlibat dalam siklus peredaran narkotika dan obat terlarang di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Kami menduga peredaran narkoba di tiga kota (red-Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu) yang sudah mengkhawatirkan melihatnya beberapa oknum APH. Untuk itu kami atas nama masyarakat mendesak Kapolri melakukan penertiban dan penangkapan para bandar, pemasok, agen dan APH yang membekingi transaksi narkoba,” kata Firdaus Djuwaid dalam rilis media, Rabu (8/1) di Jakarta.

Menurutnya, narkoba adalah salah satu kejahatan yang telah ditetapkan sebagai kejahatan Ekstra Ordinary Crime, kejahatan yang memiliki akibat yang sangat sistematis. Dimana kejahatan yang mengakibatkan hancurnya generasi muda sebagai tonggak estafet keberlangsungan kepemimpinan suatu bangsa dan negara.

“Oleh karena itu Negara (red-kepolisian) berkepentingan besar untuk mencegah, menjaga penyebaran narkoba secara luas di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini,” ucapnya.

Menyadari hal itu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Asta cintanya termasuk salah satunya adalah memberantas tindak pidana narkoba. Yang mana Presiden Prabowo mengajak, seluruh masyarakat Indonesia untuk mengawasi tempat dan masyarakatnya masing-masing agar melaporkan segala tindak-tanduk yang mencurigakan sehubungan dengan penyebaran dan penjualan narkoba.

“Presiden sudah menegaskan bahwa narkoba adalah musuh kemanusian musuh bersama masyarakat Indonesia. Untuk itu kita tidak akan mentolerir siapapun yang terlibat dalam siklus peredaran barang haram ini,” tandas Firdaus.

Lima tahun terakhir ini ternyata siklus peredaran narkoba di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu telah sangat mengkhawatirkan. Bahkan telah menyasar banyak pihak, bukan saja pada para pemilik uang atau orang memiliki ekonomi matang, tapi justru telah menyasar hingga masyarakat bawah.

“Saat ini para petani dan anak-anak dibawah umur sudah banyak yang terjebak dan ketergantungan terhadap barang haram ini. Untuk itu kami meminta Kapolri untuk turun dan menindak tegas peredaran narkoba di tiga kota tersebut,” ujar Firdaus.

Bahkan menurut informasi yang beredar narkoba telah merasuk oknum tertentu yang berada pada instansi. Dimana yang seharusnya menjaga, mengawasi dan menghukum para pelaku kejahatan narkoba, justru malah menjadi pengatur dan bahkan menjadi sumber dimana barang haram itu berasal.

“Isu tentang keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam siklus peredaran narkoba di tiga kota tersebut  sebenarnya sudah sering masyarakat laporkan kepada kepolisian. Baik secara resmi maupun melalui media massa, namun kurang mendapatkan respon positif dari Aparat Penegak Hukum,” bebernya.

Bahkan kata Firdaus, laporan masyarakat yang seharusnya bersifat rahasia untuk identitas pelapornya, namun sengaja dibocorkan. Sehingga akhirnya pelapor diancam dan di intimidasi oleh para preman bekingan bandar narkoba dan lain lain-nya.

“Pada intinya kebocoran identitas pelapor tidak mungkin dilakukan oleh orang lain, kecuali oknum APH itu sendiri yang mencatat dan menerima laporan/pengaduan masyarakat tersebut,” herannya.

Demikian juga beberapa laporan yang disampaikan oleh salah seorang yang bernama Uswatun Hasanah yang memiliki akun Facebook (FB) Badai NTB, hingga hari ini belum mendapatkan respon positif dari para penegak hukum.

“Bahkan, seperti laporan laporan masyarakat sebelumnya Badai NTB di bocorkan identitasnya kemudian mendapatkan intimidasi dan ancaman dari berbagai pihak yang merasa kepentingan bisnisnya terganggu dengan laporan tersebut,” jelas Firdaus.

Mendapatkan ancaman dan intimidasi yang bertubi tubi sementara laporannya tidak juga segera diproses. Kemudian Uswatun Hasanah yang kebetulan adalah Ketua SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia) Wilayah NTB melalui akun FBnya Badai NTB berikrar untuk membongkar seluruh jaringan Narkoba yang ada di tiga daerah tersebut.

“Setelah melalui penelitian investasi yang ketat, akhirnya pemilik akun Facebook Badai NTB mengetahui semua seluk beluk peredaran narkoba di tiga daerah tersebut. Dimana dirinya siap menerima seluruh konsekwensi logis dan hukum yang harus dia pertanggungjawaban,” kata Firdaus.

LBH ARPG mendukung dan memberikan advokasi kepada Uswatun Hasanah dalam membongkar Bandar Narkoba. Termasuk dalam mengungkap keterlibatan para oknum polisi (red-APH) dalam bisnis haram ini.

Firdaus Djuwaid, SH, M.H selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Relawan Prabowo Gibran (LBH ARPG) menyatakan mengutuk keras keterlibatan para oknum polisi yang terlibat peredaran narkoba. Ia mendesak Kapolri melalui Kadiv Propam Mabes Polri untuk segera melakukan tindakan hukum sesuai kewenangan yang berlaku, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas keterlibatan oknum APH yang diduga terlibat, baik secara langsung atau tidak langsung.

“Kami meminta kepada Kapolri agar oknum-oknum yang terbukti terlibat untuk dipecat secara tidak terhormat. Sebab siklus peredaran narkoba di tiga kota tersebut (red-Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu) sudah mengkhawatirkan dan merusak masa depan masyarakat umum,” pungkas Firdaus. (red)

Polri Tegaskan Upaya Penangkapan Fredy Pratama, Buronan Narkoba Internasional

NASIONAL|oleh

JAKARTA, – Bareskrim Polri menyatakan komitmennya untuk menangkap Fredy Pratama, buronan kelas kakap yang diduga sebagai pengendali jaringan narkoba internasional. Berdasarkan pemantauan, Fredy diketahui bermukim di Thailand, yang disebut sebagai salah satu tempat persembunyian favorit para buronan kasus narkotika.

“Fredy Pratama pasti akan kami tangkap,” tegas Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Mukti Juharsa, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/12).

Menurut Brigjen Mukti, Thailand sering menjadi tujuan buronan narkoba karena berbagai faktor yang memudahkan mereka bersembunyi dan mengatur operasi ilegalnya. Polri saat ini tengah mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menangkap Fredy dan buronan lainnya.

“Kami melihat Thailand menjadi tempat pelarian yang banyak dimanfaatkan buronan kasus narkotika. Oleh karena itu, kami akan bekerja sama dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri untuk melaksanakan upaya penangkapan,” ujar Brigjen Mukti.

Kerja sama internasional menjadi fokus utama Polri dalam mengejar Fredy Pratama. Brigjen Mukti menyebutkan bahwa koordinasi dengan Interpol dan kerja sama police-to-police akan terus diintensifkan untuk mempercepat proses penangkapan.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Fredy Pratama merupakan target prioritas dalam pemberantasan jaringan narkoba internasional. Ia telah memerintahkan jajarannya untuk meningkatkan operasi pencarian dan penangkapan terhadap buronan yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 2014 itu.

“Saya sudah menginstruksikan Kabareskrim Polri dan Kadivhubinter Polri untuk memanfaatkan semua jalur kerja sama internasional, termasuk Interpol dan mekanisme police-to-police, agar keberadaan Fredy Pratama dapat segera teridentifikasi dan dilakukan penangkapan,” ujar Kapolri dalam konferensi pers pada awal Desember 2024.

Fredy Pratama diketahui merupakan warga negara Indonesia yang telah lama bermukim di Thailand. Ia diduga menjadi otak di balik peredaran narkotika lintas negara dengan jaringan yang luas dan terstruktur. Meski sejumlah anggota jaringannya telah ditangkap, Fredy hingga kini masih buron.

Kapolri menegaskan bahwa upaya pemberantasan jaringan narkoba tidak akan berhenti pada penangkapan anggota jaringan, tetapi juga menyasar para pemimpin dan pengendali utama seperti Fredy Pratama.

“Pengungkapan jaringan ini akan terus dilakukan hingga semua pihak yang terlibat, termasuk Fredy Pratama, berhasil diamankan,” tegas Kapolri.

Polri berharap melalui sinergi dengan lembaga penegak hukum internasional, operasi ini dapat membuahkan hasil signifikan untuk memutus rantai peredaran narkotika di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.(Red)

Respon Cepat! Kapolri Laksanakan Perintah Presiden Prabowo

NASIONAL|oleh

Jakarta, – Dalam upaya mendukung misi Astacita yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat virtual dengan seluruh jajaran Polri pada Rabu, (30/10).

Pertemuan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah konkret dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Kapolri membuka pertemuan dengan menekankan pentingnya tanggung jawab Polri dalam menjaga keamanan dan keuangan negara. “Setiap anggota Polri harus berperan aktif dalam mencegah kebocoran keuangan negara. Keamanan dan keadilan merupakan prioritas utama kita,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Kapolri menggarisbawahi perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik perjudian daring dan peredaran narkoba. “Kita harus melakukan penindakan yang serius terhadap kejahatan ini, termasuk jaringan narkoba yang beroperasi dari lembaga pemasyarakatan,” tegasnya. Ia mengingatkan seluruh jajaran untuk memetakan jalur distribusi narkoba dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Kapolri juga menyerukan dukungan untuk program swasembada pangan, yang merupakan fokus dalam rencana kerja pemerintah. “Kami akan merekrut ahli pertanian dan ahli gizi sebagai bagian dari upaya Polri dalam memastikan ketahanan pangan nasional,” jelasnya. Ia menginstruksikan agar semua langkah yang diambil selaras dengan program pemerintah.

Dalam arahannya, Kapolri meminta seluruh pejabat Polri untuk segera menyusun penjabaran program kerja yang harus dilaporkan paling lambat pada 5 November 2024. “Rencana kerja 100 hari untuk mendukung misi Astacita sudah disiapkan. Kita perlu memastikan bahwa semua program diimplementasikan dengan tepat dan efisien,” katanya.

Dengan langkah-langkah yang jelas dan arahan yang tegas, Kapolri menunjukkan komitmennya untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan keamanan masyarakat. “Kita harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat, serta mendukung program-program pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” tutupnya.

Dengan penekanan pada tindakan nyata dan koordinasi yang baik, Kapolri mengajak seluruh jajaran Polri untuk bersatu dalam mewujudkan visi besar untuk masa depan bangsa.(Red)

Sumber : AntaraNews.com

Kapolri Jawab Instruksi Presiden Prabowo: Penegakan Hukum dan Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Utama

NASIONAL|oleh

Jakarta – Dalam langkah cepat menindaklanjuti arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan seluruh jajaran Polri untuk mendukung dua fokus utama pemerintah: memperkuat penegakan hukum dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Kapolri Sigit, dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo dalam kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah, menekankan pentingnya membangun Indonesia sebagai negara yang kuat dan disegani, dengan masyarakat yang sejahtera.

Sebagai respons, Kapolri memerintahkan penyusunan strategi di semua tingkatan Polri, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, yang akan mendukung kebijakan nasional di bidang keamanan dan ketahanan pangan.

“Kami siap mendukung misi besar Presiden dengan tindakan nyata,” tegas Kapolri.

Sigit menginstruksikan seluruh jajaran untuk segera menindak kejahatan yang merugikan rakyat dan negara, termasuk korupsi, judi daring, narkoba, dan penyelundupan. Langkah ini diyakini sebagai bagian penting untuk melindungi keuangan negara dan meningkatkan rasa aman di masyarakat.

Selain memperkuat penegakan hukum, Polri juga akan berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan melalui rekrutmen tenaga ahli pertanian dan gizi.

Polri bahkan membuka jalur khusus untuk lulusan SMK pertanian dalam rekrutmen Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Tahun 2025. Kapolri juga menegaskan kerja sama erat dengan Kementerian Pertanian sebagai bentuk dukungan Polri terhadap swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo.

Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Pol. Dedi Prasetyo, menegaskan bahwa seluruh jajaran Polda akan berpartisipasi dalam program tanam jagung serentak, yang telah mendapat sambutan positif dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. “Kami sangat mengapresiasi dukungan penuh Polri. Program ini adalah bukti nyata sinergi yang kokoh demi ketahanan pangan,” ujar Menteri Pertanian.

Langkah Polri ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri dalam pangan dan semakin mampu menghadapi berbagai tantangan. Dengan sinergi yang solid, Polri tidak hanya sebagai pengaman, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan kemandirian pangan demi kesejahteraan bangsa.(Red)

Sumber : AntaraNews.com

Kapolri dan Jaksa Agung Tegaskan Komitmen Integritas dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

NASIONAL|oleh

MAGELANG – SAHATA | Dalam rangka memperkuat integritas institusi dan mencegah praktik korupsi di seluruh lembaga pemerintah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menggarisbawahi pentingnya komitmen tersebut dalam pembekalan materi di Retret Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat siang.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Noel Ebenezer, menjelaskan bahwa Kapolri menekankan perlunya internalisasi integritas di dalam institusi kepolisian. “Beliau menjelaskan secara langsung tantangan yang dihadapi, termasuk oknum-oknum yang mencederai citra lembaga,” ungkapnya.

Dalam pembekalan tersebut, Kapolri mengidentifikasi berbagai modus korupsi yang terjadi dalam institusi, menandakan perlunya tindakan yang lebih ketat untuk menjaga citra dan integritas Korps Kepolisian.

Di sisi lain, Jaksa Agung Burhanuddin mengungkapkan keseriusannya dalam menindak para oknum yang terlibat korupsi di lingkungan Kejaksaan Agung. “Ia menyatakan komitmennya untuk mempidanakan mereka yang terlibat dalam praktik korupsi, menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum,” lanjut Noel.

Noel juga menyoroti pernyataan Kapolri yang menyatakan bahwa untuk membangun integritas, harus dimulai dari kepemimpinan. “Ikan yang busuk berasal dari kepalanya, bukan dari bagian lainnya. Oleh karena itu, pembersihan harus dimulai dari pemimpin,” tegas Noel.

Lebih lanjut, Noel menekankan bahwa pemimpin yang berintegritas, seperti Prabowo Subianto, berperan penting sebagai teladan bagi seluruh jajaran pemerintah. Penerapan prinsip politik nilai yang diusung pemimpin akan menghasilkan langkah-langkah konkret dalam pencegahan korupsi melalui sistem yang transparan dan akuntabel.

“Apabila pemimpin menunjukkan komitmen yang kuat, maka akan memotivasi seluruh jajaran untuk ikut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi,” jelas Noel.

Retret Kabinet Merah Putih ini juga dihadiri oleh panelis dari institusi Polri dan Kejaksaan Agung, serta pembicara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan sinergi antara lembaga-lembaga hukum ini, harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas semakin mendekat, demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.(Red)

Sumber : ANTARA

Kombes Pol. Ahrie Sonta Nasution Resmi Jadi Ajudan Presiden Prabowo

NASIONAL|oleh

Jakarta – Sahata | Kombes Pol. Ahrie Sonta Nasution resmi terpilih sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto, mengukuhkan dirinya sebagai perwira polisi pilihan dalam tugas negara yang penuh tanggung jawab ini. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Rabu (23/10), di Jakarta.

“Prosesnya sudah selesai, tinggal menunggu masa aktifnya. Mungkin sekarang masih dalam orientasi,” ujar Kapolri kepada media, menegaskan betapa pentingnya peran baru yang akan diemban Ahrie.

Seleksi untuk menjadi ajudan Presiden bukanlah hal mudah. Ahrie berhasil menyisihkan enam perwira terbaik Polri lainnya, menunjukkan kapasitasnya yang unggul dalam kompetisi ketat ini. “Dari enam kandidat Polri, beliau yang terpilih,” tambah Kapolri.

Ahrie bukan wajah baru di kancah perwira elite Polri. Sebelum dipercaya sebagai ajudan Presiden, ia menjabat sebagai Sekretaris Pribadi Kapolri sejak 2021 dan dikenal sebagai perwira cerdas dengan rekam jejak gemilang. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2002 ini juga pernah meraih kenaikan pangkat luar biasa karena prestasi gemilang dalam mengemban tugas di lapangan.

Tidak hanya di Polri, Ahrie juga teruji dalam berbagai operasi besar, salah satunya Satgassus Operasi Nemangkawi di Papua, yang menunjukkan ketangguhannya menghadapi situasi sulit. Selain itu, pengalamannya sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok juga menegaskan kemampuannya dalam menangani wilayah-wilayah strategis.

Menariknya, di balik tugas baru Ahrie, tiga matra TNI – AD, AL, dan AU – juga telah menyiapkan nama-nama terbaik untuk mendampingi Presiden Prabowo. Kandidat dari TNI meliputi Kolonel Infanteri Wahyo Yuniartoto (AD), Kolonel Pnb Anton Palaguna (AU), dan Letkol Laut (P) Romi Habe Putra (AL). Semua menunjukkan bahwa komposisi ajudan Presiden diisi oleh perwira-perwira terbaik dari setiap angkatan.

Dengan latar belakang pengalaman solid dan integritas yang tak diragukan, Kombes Pol. Ahrie Sonta Nasution kini bersiap mengemban tugas besar sebagai pendamping utama Presiden Prabowo. Dalam dinamika politik dan pemerintahan yang terus berkembang, Ahrie diharapkan menjadi sosok tangguh yang akan membantu Presiden menjaga stabilitas dan menjalankan program-program penting untuk kemajuan bangsa.

Tugas besar sudah menanti, namun dengan dedikasi dan loyalitas yang telah teruji, Ahrie Sonta Nasution siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia.(Red)

Sumber : Antara

Polri Raih Penghargaan Lembaga Dengan Pelayanan dan Komunikasi Terbaik

NASIONAL|oleh

Jakarta – SAHATA | Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menerima penghargaan Kementerian dan Lembaga Negara Award 2024 yang diselenggarakan Oleh Inews. Dalam pemberian penghargaan itu, Jenderal Sigit dinobatkan dalam kategori pelayanan dan komunikasi terbaik.

Kategori ini diraih lantaran Polri dipandang memiliki peran aktiv dalam membagikan informasi dengan media melalui Divisi Humas. Selain itu, Polri mendapat perhargaan karena telah koorperatif dalam pelayanan masyarakat, termasuk transparansi kasus, Konferensi pers, dan komunikasi bersama media.

Penghargaan ini diberikan Inews setelah melewati penjurian sejak 1 bulan lalu yang dilakukan pemimpin redaksi Inews bersama Aiman Wicaksono. Direktur Utama Inews Grup Syafril Nasution menyatakan, penghargaan ini ditujukan agar kementerian dan lembaga termotivasi untuk meningkatkan peran di masyarakat, tidak hanya di jajaran pusat, tetapi juga hingga ke seluruh daerah.

“Penghargaan ini juga diberikan sebagai bentuk apresiasi di akhir masa jabatan dari pemerintahan dan lembaga, untuk mengapresiasi dengan niat yang unggul serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di 10 tahun pemerintahan Bapak Jokowi,” ungkapnya, Senin (15/10/24).

Penghargaan itu pun diterima Kapolri dengan diwakilkan oleh Kadivhumas Polri Irjen. Pol. Sandi Nugroho.

“Penghargaan ini baru perdana mendapatkan diterima Polri untuk acara Kementerian dan Lembaga Award 2024 yang juga baru perdana ini dilaksanakan,” jelas Irjen. Pol Sandi.

Irjen. Pol. Sandi menyampaikan pesan dari Kapolri atas ucapan terima kasih telah diberikannya penghargaan ini. Jenderal Sigit mengaku bahwa penghargaan ini adalah sebuah amanah yang harus membuat Polri semakin baik memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kapolri juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, insan media, seluruh stake holder dan MNC Grup atas penghargaan yang diberikan. Tentunya ini menjadi semangat bagi Polri untuk bisa bekerja lebih baik lagi, dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara,” ungkap Kadivhumas.

Kapolri, ujar Kadivhumas, juga menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh pihak atas penghargaan ini. Jenderal Sigit berharap penghargaan ini bisa menjadi motivasi Polri menjadi semakin Presisi.

“Polri saat ini terus bebenah untuk terus memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi agar Polri lebih bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Irjen. Pol. Sandi.(Red)