Bupati Madina Komitmen Upayakan Pengurangan Pemotongan Anggaran PUPR

MADINA|oleh

Mandailing Natal – Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saipullah Nasution, menyampaikan komitmennya untuk mengupayakan pengurangan pemotongan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Madina. Pernyataan ini disampaikan saat memberikan arahan dalam kegiatan halal bihalal yang digelar di halaman Kantor Dinas PUPR, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, pada Rabu, (9/4/2025).

Bupati menyatakan bahwa efisiensi anggaran di sektor infrastruktur merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal nasional. Namun, ia menegaskan akan berupaya agar kegiatan pembangunan infrastruktur strategis tetap berjalan.

“Kami akan berusaha agar pengurangan anggaran tidak berdampak signifikan terhadap program-program pembangunan yang sudah direncanakan. Kami juga akan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi, kementerian terkait, dan para legislator di DPR RI untuk memperjuangkan alokasi tambahan dari pusat,” ujar Saipullah.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur yang mendukung program nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat. Menurutnya, akses jalan yang layak sangat diperlukan agar distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah dapat berjalan lancar.

“Masih banyak ruas jalan di Madina yang kondisinya belum memadai. Ini bisa menjadi kendala dalam pelaksanaan program MBG. Maka pembangunan infrastruktur tetap penting untuk mendukung agenda nasional,” lanjutnya.

Di sisi lain, Saipullah meminta masyarakat, khususnya para kepala desa, untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program MBG melalui pemanfaatan lahan tidur di masing-masing desa.

“Kami mendorong pemerintah desa dan masyarakat untuk mengoptimalkan lahan-lahan yang belum produktif untuk mendukung pasokan pangan bergizi, seperti jagung, kedelai, sayuran, dan buah-buahan,” katanya.

Terkait persepsi ketimpangan pembangunan antarwilayah, Saipullah juga menanggapi isu yang menyebutkan adanya perlakuan berbeda antara wilayah Pantai Barat dan Mandailing Godang. Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran pembangunan dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan potensi wilayah.

“Selama beberapa tahun terakhir, distribusi anggaran ke wilayah Pantai Barat justru mengalami peningkatan. Kami berharap masyarakat tidak lagi terjebak pada stigma ketimpangan. Pemerataan pembangunan terus menjadi perhatian utama pemerintah daerah,” tegasnya.

Acara halal bihalal yang turut dihadiri jajaran pegawai Dinas PUPR tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat komunikasi antara pimpinan daerah dan aparatur sipil negara dalam menghadapi tantangan pembangunan tahun 2025.(Red)

Tegas! Kadis PUPR Madina Minta ASN dan Honorer Tingkatkan Disiplin: “Yang Tak Patuh Siap-Siap Kena Sanksi”

MADINA|oleh

Mandailing Natal – Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Ir. Elpi Yanti S Harahap, ST menekankan kepada seluruh pegawai di kantor tersebut baik ASN maupun Honorer agar meningkatkan disiplin dalam menjalankan tugas di kantor serta di lapangan.

Hal itu disampaikan Elpi Yanti Harahap saat memimpin apel pagi di kantor PUPR Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Rabu (9/4/2025) pagi pukul 08.00 WIB.

Selain apel, Dinas PUPR juga mengadakan halal bihalal sekaligus sarapan pagi bersama seluruh pegawainya.

Sejumlah penekanan yang disampaikan Kadis PUPR kepada seluruh pegawainya, yakni wajib patuh dan taat kepada perintah Bupati Madina H. Saipullah Nasution, terutama dalam hal disiplin dalam bekerja.

“Disiplin adalah hal yang paling utama, ada jam kerja, ada jam pulang. Disiplin itu berlaku untuk semua, baik itu ASN dan Honorer,” kata kadis.

“Perintah dari bupati Undang-undang ASN itu harus benar-benar diterapkan. Bagi yang tidak hadir, akan diberikan sanksi, baik itu pemotongan tunjangan dan sanksi lainnya,” tegas dia.

Selian itu, Elpi meminta agar kebersihan kantor harus tetap dijaga. Kebersihan lingkungan dan kantor harus diutamakan.

“Kebersihan ini tanggung jawab kita semua, tanggung jawab per bidang yang ada di Dinas PUPR,” ucapnya.

Selanjutnya, Elpi menekankan soal disiplin pakaian dinas. Ia meminta agar aturan soal pakaian dinas perhari yang sudah ditetapkan harus dipatuhi.

“Mengenai pakaian dinas, kita ikuti aturan tersebut, saat berkerja di sini mohon diterapkan pakaian dinas yang sudah ditetapkan. Bagi yang berpakaian yang tidak sesuai, enggak usah ikut bergabung saat apel,” tutup dia.

Pantauan di kantor Dinas PUPR Madina, sekitar Pukul 08.20 WIB, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi tiba dalam agenda Inspeksi Mendadak (Sidak).(Red)

Efisiensi Anggaran Nasional, PUPR Madina Kehilangan Rp70,1 Miliar: Pembangunan Infrastruktur Tertunda

MADINA|oleh

Madina – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD berdampak signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Madina kehilangan anggaran sebesar Rp70,1 miliar, mengakibatkan hampir 95 persen kegiatan fisik yang telah direncanakan terpaksa ditunda.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas PUPR Madina, Ir. Elfi Yanti S Harahap, ST, saat ditemui di Panyabungan, Jumat (14/2). Ia menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang irigasi dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperuntukkan bagi sektor pekerjaan umum terkena efisiensi anggaran.

“Efisiensi anggaran secara serentak dari pemerintah pusat membuat Dinas PUPR Madina tidak lagi memperoleh DAK sebesar Rp3,1 miliar dan DAU Rp67 miliar. Seluruh kegiatan dari sumber anggaran tersebut dinolkan,” kata Elfi.

Dampaknya, sejumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi, terpaksa ditunda. Bahkan, proyek yang sifatnya mendesak pun ikut terkena dampak.

“Salah satu contohnya adalah pembangunan jembatan di Desa Aek Mata serta kelanjutan pembangunan jalan dari Simpang Desa Pagur ke Desa Banjar Lancat yang harus ditunda,” ujarnya.

Meski mengalami pemangkasan anggaran, PUPR Madina masih memiliki dana dari tiga sumber alternatif, yaitu:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp3,5 miliar,

2. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Pemprov Sumut Rp1,3 miliar, dan

3. DAK untuk percepatan penuntasan kemiskinan ekstrem terpadu Rp2,5 miliar.

“Dana ini telah dialokasikan untuk pembangunan jalan Padang Silojongan-Ranto, jalan kota di Natal, serta sanitasi dan air bersih,” tambahnya.

Namun, di luar alokasi tersebut, seluruh kegiatan fisik yang telah direncanakan sejak Januari 2025 terpaksa dibatalkan akibat kebijakan efisiensi anggaran ini.

Pemkab Madina, kata Elfi, tengah mencari solusi dengan mempertimbangkan pengalihan anggaran dari instansi lain yang memiliki kegiatan kurang mendesak. “Jika memungkinkan, anggaran dari instansi yang tidak terkena refocusing bisa dialihkan untuk melanjutkan proyek infrastruktur yang tertunda,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran bertujuan untuk menekan pengeluaran yang tidak perlu dan memastikan dana digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam pernyataannya di Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Surabaya, Senin (10/2), Prabowo menyebut ada ‘raja kecil’ di birokrasi yang melawan kebijakan penghematan ini.

“Saya ingin pengeluaran yang tidak perlu, yang mubazir, yang hanya menjadi alasan untuk korupsi, dihentikan. Saya ingin uang negara digunakan untuk rakyat, untuk memberi makan anak-anak mereka,” ujar Prabowo.

Efisiensi anggaran yang mencapai Rp306,69 triliun ini diarahkan untuk mendukung program-program prioritas nasional, termasuk perbaikan sekolah dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Red)

Berikut Ruas Jalan yang Dibangun Pemkab Madina Tahun 2024

MADINA|oleh

Panyabungan,SAHATANEWS – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menjadikan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memudahkan akses layanan publik.

Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rajab Asri pada Jumat, 10 Januari 2025, mengatakan selama 2024 pemerintah daerah membangun 31,4 kilometer yang tersebar di Mandailing Godang, Mandailing Julu, dan pantai barat.

Rajab memaparkan, ruas-ruas jalan yang rampung dikerjakan itu adalah Aek Godang-Hutabargot sepanjang 1,9 Km, Simpang Siobon-Aek Mata 3,5 Km, Simpang Pagur-Bandar Lancar 5,5 Km, Maga-Tanobato 2,7 Km, dan Batu Mundom 0,105 Km.

Kemudian, ruas jala Simpang Bintungan Bejangkar-Simpang Kampung Kapas 3,2 Km, Padang Silojongan-Ranto Panjang 1,75 Km, Abdul Haris Nasution-Raja Junjungan Lubis (Lingkar Timur) 1,976 Km, Padang Silojongan-Ranto Panjang 0,22, dan Tabuyung-Manuncang 11 Km.

Kepala Dinas PUPR Ir. Elpiyanti Harahap menambahkan, rampungnya 31,4 Km jalan itu meningkatkan persentasi kemantapan jalan di kabupaten ini dari sebelumnya 59,91 persen menjadi 61,61 persen.

Anggaran pembangunan ruas-ruas jalan itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), bonus produksi panas bumi, dana bagi hasil sawit, dan insentif fiskal.

Untuk tahun 2025, kadis PUPR memastikan pembangunan ruas jalan berlanjut. Dia bahkan menyebut ada beberapa ruas yang menjadi prioritas untuk dituntaskan, baik itu di Mandailing maupun di pantai barat.(red)