Sumut,SahataNews – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menggelar Forum Grup Discussion (FDG) bertajuk Penerapan Lima Hari Sekolah di Aula Raja Inal Siregar, Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, pada Kamis, 3 Juli 2025.
FGD ini, kata Gubsu Muhammad Bobby Afif Nasution, merupakan diskusi final sebelum program tersebut dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 di SMK, SMA, dan SLB yang ada di provinsi ini.
Dia menjelaskan, lima hari sekolah artinya perubahan hari belajar tanpa mengurangi jam belajar yang ditetapkan sesuai kurikulum. “Kebijakan yang kami diambil karena sektor pendidikan merupakan program prioritas Pemprovsu,” sebut menantu Presiden RI ke-7 ini.
Bobby mengungkapkan, salah satu alasan penerapan program ini adalah untuk melibatkan peran orang tua yang lebih banyak dalam pendidikan anak dengan memberikan waktu bersama lebih dari sebelumnya.
“Jangan sampai setelah ini diterapkan justru anak-anak dimasukkan les atau bimbel di hari Sabtu. Ini harus dikontrol oleh Dinas Pendidikan,” tegas dia.
Lebih lanjut, suami Kahiyang Ayu ini membandingkan kedisiplinan dan keteraturan serta kepatuhan anak-anak yang menimba ilmu di boarding school dengan yang pulang hari. “Itu karena para guru di asrama terlibat lebih jauh dalam membetuk karakter anak. Ada orang tua yang terus melekat,” sebut Bobby.
Di sisi lain, Gubsu Bobby meyakini pemberlakuan lima hari sekolah akan mampu meningkatkan rata-rata lama pendidikan anak di Sumut. “Efeknya tidak hanya kepada anak, tapi juga kehadiran orang tua dalam pendidikan anak,” lanjut dia.
Bobby berharap kegiatan sekolah lima hari ini bisa mengikutsertakan peran orang tua untuk memastikan anak dalam dunia pendidikan yang merupakan tanggung jawab bersama.
Terhadap para kepala daerah dan kepala Dinas Pendidikan kabupaten/kota, Bobby meminta agar mengkaji program tersebut secara utuh untuk melihat kemungkinan diterapkan di masing-masing daerah.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sumut Erni Arianty menegaskan dukungan legislatif terhadap program tersebut. “Pada prinsipnya, legislatif mendukung setiap program baik dari pemerintah provinsi,” sebut politisi Partai Golkar ini.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut Aleksander Sinulingga mengatakan FGD ini merupakan strategi komunikasi dan konsolidasi dengan pemangku kepentingan terkait kebijakan pemerintah provinsi.
Dia pun memastikan pihaknya terlebih dahulu melalukan kajian yang melibatkan banyak pihak, termasuk survei masyarakat, sebelum memutuskan mengimplementasikan program itu. “Tujuannya, untuk menghadirkan pendidikan yang efisien dan lebih manusiawi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” sebut dia.
FGD ini melibatkan banyak pihak, mulai dari guru, kepala sekolah, akademisi, rektor, mahasiswa, ormas, LSM, sampai para kepala daerah. (RED)