Hebat! Pemkab Madina Siapkan Rp43,4 Miliar untuk BPJS Kesehatan Gratis di Tahun 2025 Ini

MADINA|oleh

Panyabungan,Madina, – Kabar baik untuk masyarakat Mandailing Natal! Pemerintah Kabupaten Madina memastikan program Universal Health Coverage (UHC) atau BPJS Kesehatan gratis akan terus berlanjut pada tahun 2025 ini dengan anggaran sebesar Rp43,4 miliar. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Madina, dr. H. Mhd Faisal Situmorang, pada Selasa (7/1) di ruang kerjanya.

“Pemerintah Kabupaten Madina berkomitmen untuk terus mendukung UHC agar lebih banyak warga yang mendapatkan akses layanan kesehatan gratis. Anggaran Rp43,4 miliar sudah kami siapkan untuk tahun 2025, dan ini telah disetujui oleh DPRD,” ujar dr. Faisal

Program UHC yang sudah dimulai sejak Januari 2024 telah memberikan manfaat besar bagi lebih dari 382 ribu warga Madina.Dimana pada tahun 2024, Pemkab Madina telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50,6 miliar, yang berhasil menutupi 76,42% dari total 498.720 penduduk Madina.

Layanan Kesehatan Lebih Mudah Diakses!

Tak hanya di Puskesmas dan praktik dokter mandiri, layanan UHC juga dapat diakses di rumah sakit besar, seperti RSUD Panyabungan dan RSU Permata Madina,juga Rumah sakit Armina. Tak hanya cukup di situ, program ini bahkan memberikan akses rujukan ke rumah sakit di luar Madina, termasuk di Medan dan Sumatera Barat. “Masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit mana pun, bahkan di luar Madina, dengan menggunakan UHC ini,” jelas Faisal.

Pendaftaran Gampang, Akses Kesehatan Tanpa Beban!

Pendaftaran peserta UHC sangat mudah! Cukup kunjungi bidan desa atau Puskesmas setempat, dan data Anda akan segera dikirimkan ke BPJS untuk segera diaktifkan. Bahkan, jika Anda atau keluarga membutuhkan layanan medis mendesak, seperti persalinan ibu hamil, UHC siap membantu kapan saja asalkan administrasi kependudukan sudah lengkap.

Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga memberikan kelonggaran bagi warga dengan tunggakan iuran. Warga yang mengalami kendala finansial bisa melakukan penyicilan tanpa khawatir layanan kesehatan terhambat.

Dengan anggaran Rp43,4 miliar yang dialokasikan, Pemkab Madina memastikan program UHC 2025 akan semakin luas menjangkau masyarakat yang membutuhkan. “Program UHC ini hadir untuk memastikan masyarakat Madina yang kurang mampu tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa beban biaya,” tambah dr. Faisal. (R 12 QI)

Pemkab Madina Luncurkan Integrasi Layanan Primer untuk Tingkatkan Akses Kesehatan

MADINA|oleh

Panyabungan,Madina – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) meluncurkan program Integrasi Layanan Primer (ILP) pada Jumat (29/11) di Aula Ladangsari, Gunungtua Panggorengan, Kecamatan Panyabungan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ILP dirancang untuk memperkuat upaya promotif dan preventif melalui fasilitas kesehatan primer seperti posyandu dan puskesmas.

“Kami mendorong pemerintah kecamatan dan desa untuk proaktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya posyandu sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang terintegrasi,” ujar Atika.

Ia juga menekankan perlunya Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) guna memastikan efektivitas program dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Menurut Atika, ILP akan meningkatkan akses layanan kesehatan yang lebih terjangkau melalui program Universal Health Coverage (UHC).

“Kami berkomitmen menyempurnakan layanan di seluruh puskesmas, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan tanpa biaya dan berkualitas,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Madina, dr. Faisal Situmorang, menjelaskan bahwa ILP merupakan bagian dari program nasional yang diterapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ia mengungkapkan bahwa Provinsi Sumatera Utara menargetkan implementasi ILP di 40% puskesmas di setiap daerah, namun pihaknya optimis Madina dapat mencapai 100%.

“Proses penerapan ILP telah dimulai sejak Juni lalu dengan berbagai tahapan, mulai dari koordinasi lintas sektor hingga pendampingan implementasi di puskesmas, pustu, dan posyandu,” jelas Faisal.

Ia juga mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan ILP. “Kami berharap dukungan ini terus berlanjut agar ILP dapat berjalan maksimal di seluruh puskesmas di Madina,” pungkasnya.

Program ILP diharapkan dapat memperkuat sistem kesehatan daerah, memastikan akses layanan kesehatan yang merata, serta meningkatkan kesehatan masyarakat Mandailing Natal secara keseluruhan.(red)