Mandailing Natal — Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, menyerukan kepada aparat kepolisian untuk menindak tegas pangkalan pupuk bersubsidi yang diduga melakukan pelanggaran dalam distribusi pupuk kepada petani. Pernyataan ini disampaikan usai mengikuti kegiatan tanam padi serentak bersama Presiden Prabowo Subianto melalui zoom meeting dari lahan pertanian Sihepeng Raya, Rabu (23/4).
“Kita tidak ada kepentingan. Pupuk subsidi adalah hak rakyat, hak petani yang memang berhak menerima. Kami dari Pemkab Madina mendukung penuh penegakan hukum terhadap praktik penyelewengan pupuk subsidi ini,” tegas Atika.
Ia menyoroti praktik penyaluran pupuk yang kerap menyulitkan petani, baik melalui pengurangan kuota maupun permainan harga oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Atika meminta Polres Madina bertindak tegas sesuai aturan yang ditetapkan Kementerian Pertanian.
“Tidak selayaknya saudara kita petani ditekan dengan harga pupuk mahal atau pengurangan kuota. Itu hak mereka. Jika ada pelanggaran, harus diproses secara hukum,” ujarnya.
Selain itu, Atika hadir langsung dalam kegiatan tanam padi serentak di lahan seluas 25 hektare di wilayah Sihepeng Raya. Kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Tanam Padi Serentak di 14 provinsi yang dipimpin Presiden dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Kondisi anggaran juga menjadi perhatian. Pemkab Madina mengalami efisiensi anggaran hingga 70 persen di sektor pertanian. Meski demikian, Atika memastikan kebutuhan darurat pertanian seperti serangan hama masih bisa ditangani melalui Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang disiapkan pemerintah daerah.
“Untuk hal-hal yang mendesak dan tidak terduga, kita akan gunakan BTT. Sedangkan kebutuhan yang bisa diantisipasi akan tetap dianggarkan sesuai skala prioritas,” jelasnya.
Pemkab Madina juga mendorong kerja sama lintas sektor, termasuk dengan TNI, Polri, dan Bulog, guna memastikan serapan gabah petani sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
