SUMUT – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, angkat bicara terkait fenomena semburan lumpur panas yang terjadi di sejumlah titik di Desa Roburan Dolok,kecamatan Panyabungan Selatan,Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Seperti di beritakan Kompas.com,Bobby menyatakan bahwa pemerintah provinsi masih melakukan kajian menyeluruh untuk mengetahui penyebab pasti dari kejadian tersebut.
“Kami masih terus memantau perkembangan di lapangan dan mengumpulkan data. Belum bisa dipastikan apakah semburan lumpur ini terkait dengan aktivitas industri panas bumi milik PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP),” ujar Bobby di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (30/4/2025).
Terkait potensi bahaya dari semburan tersebut, Bobby menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memberikan pernyataan pasti. “Soal apakah lumpur ini berbahaya atau tidak, kami belum bisa simpulkan sekarang. Nanti akan kami informasikan setelah hasil kajian keluar,” katanya.
Gubernur juga menyebutkan akan segera berkoordinasi dengan Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, untuk menilai dampak lingkungan dan sosial dari fenomena ini. “Kami akan pelajari apakah ada pengaruh terhadap kesehatan masyarakat atau perekonomian warga sekitar,” tambahnya.
Sebelumnya Di beritakan,Fenomena semburan lumpur panas ini pertama kali viral di media sosial pada Selasa (22/4/2025).
Setelah dilakukan pengecekan di lapangan, diketahui bahwa semburan tersebut benar adanya dan semakin meluas, hingga mengganggu aktivitas pertanian warga. Selain merusak tanaman, lumpur juga dilaporkan mencemari aliran sungai dan berdampak pada kualitas udara di sekitarnya.
Bupati Madina Saipullah Nasution, membenarkan bahwa semburan serupa pernah terjadi sebelumnya. Namun, kali ini ditemukan titik-titik baru di tiga lokasi berbeda dengan ukuran sekitar 5 x 5 meter dan masing-masing memiliki dua hingga tiga semburan aktif.
“Secara umum karakternya mirip dengan semburan yang lama. Namun untuk memastikan kandungan lumpur tersebut berbahaya atau tidak, kami akan bersurat ke Direktorat Jenderal ESDM agar menurunkan tim khusus untuk melakukan penelitian,” jelas Saipullah, Sabtu (27/4/2025) Lalu.
Pemerintah daerah dan provinsi saat ini masih menunggu hasil investigasi dari tim teknis untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.(Red)