Tegas! Kadis PUPR Madina Minta ASN dan Honorer Tingkatkan Disiplin: “Yang Tak Patuh Siap-Siap Kena Sanksi”

Mandailing Natal – Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Ir. Elpi Yanti S Harahap, ST menekankan kepada seluruh pegawai di kantor tersebut baik ASN maupun Honorer agar meningkatkan disiplin dalam menjalankan tugas di kantor serta di lapangan.

Hal itu disampaikan Elpi Yanti Harahap saat memimpin apel pagi di kantor PUPR Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Rabu (9/4/2025) pagi pukul 08.00 WIB.

Selain apel, Dinas PUPR juga mengadakan halal bihalal sekaligus sarapan pagi bersama seluruh pegawainya.

Sejumlah penekanan yang disampaikan Kadis PUPR kepada seluruh pegawainya, yakni wajib patuh dan taat kepada perintah Bupati Madina H. Saipullah Nasution, terutama dalam hal disiplin dalam bekerja.

“Disiplin adalah hal yang paling utama, ada jam kerja, ada jam pulang. Disiplin itu berlaku untuk semua, baik itu ASN dan Honorer,” kata kadis.

“Perintah dari bupati Undang-undang ASN itu harus benar-benar diterapkan. Bagi yang tidak hadir, akan diberikan sanksi, baik itu pemotongan tunjangan dan sanksi lainnya,” tegas dia.

Selian itu, Elpi meminta agar kebersihan kantor harus tetap dijaga. Kebersihan lingkungan dan kantor harus diutamakan.

“Kebersihan ini tanggung jawab kita semua, tanggung jawab per bidang yang ada di Dinas PUPR,” ucapnya.

Selanjutnya, Elpi menekankan soal disiplin pakaian dinas. Ia meminta agar aturan soal pakaian dinas perhari yang sudah ditetapkan harus dipatuhi.

“Mengenai pakaian dinas, kita ikuti aturan tersebut, saat berkerja di sini mohon diterapkan pakaian dinas yang sudah ditetapkan. Bagi yang berpakaian yang tidak sesuai, enggak usah ikut bergabung saat apel,” tutup dia.

Pantauan di kantor Dinas PUPR Madina, sekitar Pukul 08.20 WIB, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi tiba dalam agenda Inspeksi Mendadak (Sidak).(Red)

Wapres Gibran Tegaskan Bawaslu Harus Tegas dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2024

JAKARTA, – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya pengawasan yang adil dan tegas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Pilkada Serentak 2024.

Dalam Apel Siaga Pilkada yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, pada Rabu (20/11), Gibran mengingatkan agar Bawaslu menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, bebas dari keberpihakan, dan mengutamakan keadilan.

“Saya harap Bawaslu dapat bertindak secara tegas, adil, dan tanpa pilih kasih dalam mengawasi jalannya Pilkada,” ujar Gibran.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara Bawaslu dan lembaga terkait seperti KPU, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sangat penting untuk memastikan proses pemilihan yang transparan dan berjalan lancar.

Gibran juga menyoroti masa tenang Pilkada yang akan berlangsung pada 24-26 November 2024, dan hari pemungutan suara pada 27 November 2024.

Ia meminta agar kedua tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diawasi secara ketat untuk menjaga kualitas demokrasi.

“Pengawasan harus berjalan dari awal hingga akhir, mulai dari pencoblosan, perhitungan suara, hingga penetapan hasil. Jika ada sengketa, proses gugatan harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” tambah Gibran.

Pilkada Serentak 2024 akan melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, dengan total 1.557 pasangan calon yang bertarung, terdiri dari 1.169 pasangan calon bupati/wakil bupati dan 285 pasangan calon wali kota/wakil wali kota.

Gibran juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga netralitas demi memastikan Pilkada 2024 dapat menghasilkan pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan rakyat.(red)

Sumber : Antara News