Munir Minta Pemkab Madina Evaluasi Izin Perusahaan Perkebunan yang Tak Bangun Plasma

MADINA|oleh

Madina,SahataNews | Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) VII, Muniruddin Ritonga, meminta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melakukan evaluasi terhadap izin perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak menunaikan kewajiban membangun kebun plasma bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Munir dalam kunjungan kerja anggota DPRD Sumut Dapil VII ke Pemkab Madina yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Kamis, 10 Juli 2025. Pertemuan ini turut dihadiri Bupati Madina H. Saipullah Nasution, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, dan sejumlah pimpinan OPD.

“Saya menyarankan agar Pemkab Madina meninjau kembali izin usaha perusahaan perkebunan yang tidak menjalankan kewajiban pembangunan plasma. Ini merupakan amanat regulasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan,” tegas Munir.

Kewajiban pembangunan kebun plasma oleh perusahaan perkebunan sawit telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 dan beberapa regulasi turunan lainnya. Program plasma bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi perkebunan melalui pola kemitraan.

Selain itu, Munir juga menyoroti perlunya perluasan cakupan penerima bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang selama ini hanya berfokus pada masyarakat miskin di kawasan kumuh perkotaan.

“Masyarakat miskin ekstrem di daerah pedesaan seringkali tidak tersentuh bantuan karena tidak masuk kategori wilayah kumuh perkotaan. Kita harap ada sinergi antara DPRD, Pemkab Madina, dan Pemprov Sumut agar kebijakan ini bisa diperluas,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Munir juga menyampaikan apresiasi atas capaian Pemkab Madina dalam menurunkan prevalensi stunting. Ia menyebutkan bahwa penanganan stunting di Madina dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan berkat kolaborasi lintas sektor.

Menutup pernyataannya, Munir menegaskan dukungannya terhadap pembangunan konektivitas antarwilayah, khususnya pembukaan akses jalan penghubung antara Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas.

“Kami dari DPRD Sumut Dapil VII siap membantu proses pembangunan jalan Madina-Palas, termasuk dalam hal koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Setelah pertemuan resmi, rombongan anggota DPRD Sumut melanjutkan kunjungan lapangan ke Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, untuk meninjau infrastruktur dek penahan Sungai Aek Singolot yang berada di kawasan permukiman santri Pondok Pesantren Musthafawiyah.(Red)

Reses di Desa Siparau, Munir Dihujani Permintaan, Mulai Pembangunan Infrastruktur Hingga Isu Sosial

DAERAH|oleh

PADANG LAWAS – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag, dengan panggilan akrabnya Munir,kembali turun ke daerah pemilihannya dalam agenda Reses III Tahun Sidang I Tahun 2024-2025. Kali ini, ia menyapa langsung masyarakat Desa Siparau, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, pada Sabtu (21/6/2025).

Kehadiran Muniruddin disambut hangat oleh masyarakat. Kepala Desa Siparau yang diwakili oleh Sekretaris Desa dalam hal menyampaikan harapan besar warga pada momentum reses kali ini.

“Selamat datang kepada Bapak Muniruddin Ritonga di desa kami. Semoga dalam kesempatan ini, usulan kami terkait pemeliharaan embung, yang menjadi sumber utama air untuk persawahan, dapat diperjuangkan,” ujar Sekretaris Desa Siparau.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan desa mulai dari infrastruktur hingga persoalan sosial mengemuka. Warga secara bergantian menyampaikan berbagai aspirasi penting yang membutuhkan perhatian pemerintah provinsi, di antaranya:

1. Rehabilitasi kubah Mesjid Nurul Huda.

2. Perbaikan waduk dan pintu air di Desa Siparau.

3. Pembangunan jembatan penghubung menuju Desa Siparau.

4. Pembangunan pembatas jamaah laki-laki dan perempuan di Mesjid Nurul Huda.

5. Bantuan sosial dari Dinas Sosial Provinsi untuk panti jompo.

Menanggapi berbagai permintaan tersebut, Munir menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Aspirasi bapak-ibu akan saya bawa ke tingkat provinsi. Selama menjadi kewenangan pemerintah provinsi, insya Allah akan kita upayakan,” tegasnya.

Namun, Munir juga mengingatkan warga agar terus memperkuat ketahanan sosial keluarga, khususnya dalam menghadapi ancaman narkoba yang kini semakin marak.

“Tidak ada jaminan satu pun keluarga kita aman dari narkoba. Oleh karena itu, ketahanan sosial di lingkungan keluarga harus terus dijaga. Narkoba bisa menghancurkan sendi-sendi sosial kita,” pesannya.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang telah menghantarkannya duduk sebagai wakil rakyat.

“Saya ingin mengukir sejarah bersama masyarakat Siparau ini. Berkat doa dan pilihan bapak-ibu semua, saya mendapat amanah mewakili daerah ini di DPRD Sumut,” ucap Munir.

Mengakhiri sambutannya, Munir berpesan agar warga tidak segan menghubunginya di saat suka maupun duka.

“Kalau ada siraon (kebahagiaan) atau siluluton (kesedihan), tolong kabari saya,” tutupnya sambil secara resmi membuka acara reses. (Red)

Blak-blakan di Depan Anggota DPRD Sumut! Permintaan Warga Paringgonan Bikin Kaget

DAERAH|oleh

PADANG LAWAS — Suasana panas penuh harapan mewarnai Reses III Tahun Sidang I Tahun 2024-2025 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga S.H.I., M.Ag, saat turun langsung ke Desa Paringgonan, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Jum ‘at (20/6/2025).

Baru saja duduk, Munir langsung ‘diserbu’ warga yang blak-blakan menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari infrastruktur, ekonomi, hingga dunia pendidikan.

“Bapak kami anggap ayah angkat kami di Sumut. Kami sangat berharap pembangunan infrastruktur, pengadaan bibit pertanian, serta peningkatan ekonomi dan sosial budaya,” ungkap tokoh masyarakat Damhuri Daulay dengan penuh semangat.

Kehadiran Munir juga disambut pantun adat yang dilantunkan tokoh adat Riswan Hasibuan, sebagai bentuk penghormatan atas kehadirannya.

“Tanda ni bagas godang, mardua encel sabariba,Tanda ni godang ni roha, mardua tangan do hami manjagit na”

Artinya: Tanda rumah adat, dua engsel sebelah. Tanda kebesaran hati, dua tangan kami menerima.

Sekretaris Desa Paringgonan, Affan Ridwan Hasibuan, menyebutkan bahwa baru kali ini ada anggota DPRD Dapil VII yang hadir langsung ke desa mereka.

“Kami mohon kepada Bapak agar memperjuangkan pembangunan gedung serbaguna yang sangat dibutuhkan warga kami,” tegasnya.

Menanggapi berbagai permintaan tersebut, Muniruddin Ritonga menyatakan kesiapannya memperjuangkan aspirasi warga.

“Saya datang bukan hanya menjalankan tugas, tetapi ingin meninggalkan sejarah baik bersama masyarakat Paringgonan. Mari kita tinggalkan budaya materialistik yang bisa mengikis nilai moral. Semua aspirasi akan saya perjuangkan di DPRD Sumut,” ucap politisi PKB itu.

Sebagai anggota Komisi B DPRD Sumut, Munir membidangi berbagai sektor penting mulai dari perekonomian, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tak hanya soal infrastruktur, beberapa warga justru melontarkan usulan mengejutkan soal pendidikan. Bonardon Nasution meminta agar kurikulum P4 (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di tingkat SMA diperkuat kembali. Ia juga menolak wacana penghapusan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), serta meminta peningkatan SDM keagamaan dan tata krama di sekolah.

Sementara itu, Ahmad Daun Muktar Nasution dan Afner Hasibuan menyoroti hak guru dalam mendidik, khususnya terkait aturan perlindungan anak, serta mengusulkan pembangunan jalan kebun demi kelancaran akses pertanian warga.

Di akhir sambutannya, Muniruddin mengingatkan warga akan bahaya narkoba yang kini kian mengancam anak-anak muda.

“Tidak ada jaminan anak kita aman dari narkoba. Kita semua harus berjuang bersama menjaga generasi muda dari ancaman tersebut,” tutupnya.(Red).

Ketua LPA Sumut,Muniruddin Ritonga: Melindungi Anak Hari Ini, Menyelamatkan Bangsa ke Depan

MADINA|oleh

Padangsidimpuan – Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag., menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga hak dan masa depan anak. Ia menyampaikan bahwa perlindungan terhadap anak bukan sekadar tanggung jawab keluarga, melainkan amanah seluruh elemen bangsa.

“Melindungi anak hari ini adalah langkah strategis menyelamatkan bangsa di masa depan. Anak-anak adalah fondasi negeri ini, dan jika kita gagal melindungi mereka, maka kita sedang mempertaruhkan masa depan Indonesia,” tegas Munir dalam paparannya.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Peduli Perempuan dan Anak yang diselenggarakan Pemerintah Kota Padangsidimpuan pada Rabu (4/6/2025), bertempat di Aula Bapelitbang Kota Padangsidimpuan.

Munir juga menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Pemerintah Kota Padangsidimpuan dalam membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagai upaya konkret memperkuat sistem perlindungan terhadap kelompok rentan.

Ia menambahkan, perlindungan terhadap anak harus dimulai dari lingkungan terkecil: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menanamkan lima kewajiban utama kepada anak sejak dini, yaitu:

  1. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
  2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
  3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
  4. Menunaikan ibadah sesuai agama masing-masing;
  5. Menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia.

“Keteladanan kita sebagai orang dewasa adalah pendidikan pertama yang dilihat anak. Maka perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri,” Pungkasnya

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, H. Harry Pahlevi Harahap, dalam sambutannya menyampaikan keprihatinan atas masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah tersebut. Berdasarkan data resmi, sepanjang tahun 2024 tercatat 40 kasus kekerasan, atau rata-rata tiga kasus setiap bulannya.

“Kekerasan terhadap anak dan perempuan bukan isu sepele. Ini adalah masalah serius yang mengancam keharmonisan dan masa depan kota ini,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan langkah awal dari kerja kolektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak.

Dalam forum tersebut, Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, S.H., S.I.K., M.H., juga menyampaikan rekomendasi penting kepada pemerintah daerah, yakni penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang anak keluar rumah di atas pukul 21.00 WIB dan membatasi penggunaan gadget di lingkungan sekolah.

“Kita perlu mengedepankan langkah preventif. Anak-anak harus dijauhkan dari pengaruh buruk media sosial, konten negatif, dan pergaulan bebas. Ini membutuhkan regulasi yang kuat,” tegas Kapolres.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta tokoh perempuan dan anak di Kota Padangsidimpuan. Semua pihak sepakat bahwa perlindungan perempuan dan anak memerlukan kolaborasi yang erat antar sektor dan dukungan regulasi yang kuat.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Padangsidimpuan berharap terbentuknya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang efektif, profesional, dan mampu menjadi garda depan dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.(Red)

Muniruddin Ritonga: Pondok Pesantren Harus Mampu Menjawab Tantangan Zaman

DAERAH|oleh

PALAS – Dalam upaya memperkuat peran pondok pesantren (ponpes) di Sumatera Utara, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag., menggelar sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (7/5/2025) di Pondok Pesantren Al-Amin, Desa Mompang, Kecamatan Barumun Baru, Kabupaten Padang Lawas.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Barumun Baru Amir Mulia Hasibuan, Kepala Desa Mompang Gojali Harahap, Kepala Desa Sitarolo Julu Riki Fauzi, tokoh masyarakat Zuhri Lubis, para tenaga pendidik, dan santri Ponpes Al-Amin. Pimpinan pesantren, Abuya Syekh H. Sehat Muda Hasibuan, Lc., M.A., diwakili oleh Anisa Hasibuan.

Dalam sambutannya, Muniruddin ritonga dengan panggilan akrabnya Munir, menegaskan bahwa pesantren merupakan benteng pendidikan Islam yang telah terbukti membentuk karakter dan moral bangsa. Ia menyampaikan kebanggaannya bisa hadir langsung di tengah civitas akademika Ponpes Al-Amin.

Ia juga menyinggung kontribusi pesantren dalam sejarah perjuangan bangsa. Salah satu contohnya, kata Munir, adalah peran santri dalam peristiwa gugurnya Jenderal Mallaby, yang dikaitkan dengan fatwa resolusi jihad dari KH. Hasyim Asy’ari bahwa membela tanah air merupakan bagian dari iman. “Itulah bukti sejarah bahwa pesantren selalu berada di garis depan perjuangan bangsa,” ujarnya.

Munir yang dikenal dekat dengan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menjelaskan bahwa dirinya mendapat mandat langsung untuk mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di tingkat daerah. Menurutnya, Ranperda ini akan menjadi payung hukum yang penting agar pemerintah daerah lebih serius dalam mendukung eksistensi dan pengembangan pesantren.

“Kami di DPRD Sumut siap mengawal proses lahirnya Perda ini. Harapannya, pesantren dapat menjawab tantangan zaman dan memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi Sumatera Utara, tetapi juga bagi Indonesia dan dunia,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan harapannya agar Ponpes Al-Amin dapat menjadi miniatur pesantren unggulan di Padang Lawas. “Semoga keberkahan selalu menyertai pesantren ini,” tambahnya.

Perwakilan Ponpes Al-Amin, Anisa Hasibuan, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Muniruddin Ritonga. “Kami berharap ke depan Ponpes Al-Amin terus tumbuh dan mendapat dukungan nyata dari pemerintah,” ucapnya.

Camat Barumun Baru, Amir Mulia Hasibuan, juga menyambut baik kehadiran Muniruddin. Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai energi baru dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di wilayahnya.

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini. Mari kita jadikan momen ini untuk menyampaikan aspirasi demi kemajuan pesantren di Barumun Baru,” serunya.

Ahmad Yunus Mokoginta Harahap, M.A., selaku narasumber turut memaparkan pentingnya perhatian negara terhadap pesantren. Ia menyoroti krisis moral generasi muda, seperti penyalahgunaan narkoba dan maraknya tawuran. Menurutnya, penguatan pendidikan pesantren dapat menjadi solusi nyata atas permasalahan tersebut.

“Sudah saatnya negara menyetarakan kedudukan pesantren dengan sekolah umum. Ranperda ini adalah langkah awal agar negara benar-benar hadir dalam membina pesantren,” tegasnya.

Acara sosialisasi ditutup secara resmi oleh Munir, Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan pesantren untuk memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan Ranperda ini agar lebih berkeadilan, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan zaman. (RIZKI)

Baru Tiga Pekan Beroperasi, Bandara AH Nasution di Madina Diserbu Penumpang

MADINA|oleh

Madina, – Belum genap sebulan beroperasi, Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution (AH Nasution) di Mandailing Natal (Madina) langsung jadi primadona baru transportasi udara.

Bandara ini kini menghadapi lonjakan penumpang yang luar biasa hingga kapasitasnya nyaris tak mampu menampung permintaan.

Salah satunya Bupati Madina, HM Jafar Sukhairi Nasution,yang turut mencoba layanan bandara ini dalam penerbangan Sabtu, 25 Januari 2025.

Ia terbang bersama anggota DPRD Sumut Muniruddin Ritonga, ajudan Chandra Mendrofa, dan lima penumpang lainnya menggunakan maskapai Susi Air. Mereka tiba di Bandara AH Nasution sekitar pukul 11.01 WIB.

Baca Juga : Penerbangan Perdana Medan-Madina Di buka 11 Januari 2025, Ayo Pesan Tiketnya Sekarang!

“Baru tiga minggu saja, bandara ini sudah penuh! Ini bukti betapa besar kebutuhan masyarakat akan akses udara. Harapan kami ke depan, pesawat yang lebih besar seperti ATR bisa segera dioperasikan,” ujar Sukhairi dengan antusias.

Menurut Sukhairi , kehadiran bandara ini adalah mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. “Sekarang perjalanan Madina-Medan jadi jauh lebih cepat. Dulu hanya bisa diimpikan, tapi sekarang kita semua bisa menikmatinya. Hari ini saya rasakan langsung, tidak ada kendala apa pun dari keberangkatan hingga pendaratan,” tambahnya penuh rasa syukur.

Baca Juga : Pemkab Madina Tegaskan Tak Punya Wewenang Penempatan Pegawai di Bandara Abdul Haris Nasution

Namun, tingginya antusiasme masyarakat mulai membuat kapasitas bandara kewalahan. Kepala Satuan Pelaksana Bandara AH Nasution, Doni Romandika, mengungkapkan bahwa dari kapasitas 12 kursi penerbangan, hingga tadi malam sudah ada 11 penumpang yang masuk daftar tunggu.

“Kondisi ini menjadi peluang besar. Maskapai lain bisa mulai melirik rute ini, atau bahkan Susi Air dapat menambah jadwal penerbangan. Kami optimis, selama harga tiket tetap terjangkau, jumlah penumpang akan terus meningkat,” ujar Doni penuh optimisme.

Bupati Sukhairi juga memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan Susi Air atas dukungan terhadap pengoperasian bandara ini. “Ini awal yang luar biasa. Dengan kerja sama semua pihak, saya yakin fasilitas dan layanan di bandara ini akan terus berkembang,” tuturnya.

Bandara AH Nasution kini jadi pusat perhatian di Madina. Dengan tingginya permintaan dalam waktu singkat, bandara ini tak hanya membuka akses yang lebih mudah, tetapi juga membawa angin segar bagi perkembangan ekonomi dan pariwisata di wilayah tersebut. (RED)

Muniruddin Ritonga Apresiasi Gebrakan Pemkab Madina di Awal Tahun 2025

POLITIK & PEMERINTAH, SUMUT|oleh

Sumut,(SAHATANEWS) – Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Munir Ritonga, menyampaikan apresiasi terhadap langkah inovatif yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) di bawah kepemimpinan Bupati HM Jafar Sukhairi Nasution dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution.

Munir menyoroti keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC), yang mempermudah masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan layanan kesehatan. Proses pendaftaran dapat dilakukan melalui bidan desa di Puskesmas, kemudian data langsung dikirim ke BPJS untuk diaktifkan.

“Program ini bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mendesak. Misalnya, jika ada ibu hendak melahirkan dan tidak memiliki BPJS, program UHC dapat diaktifkan dengan syarat administrasi kependudukannya lengkap dan valid,” ujar Munir, Senin (8/1).

Capaian PAD Disperindag Lampaui Target

Pemkab Madina juga mencatat pencapaian signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Melalui sektor retribusi pelayanan pasar dan kios, PAD tahun 2024 berhasil mencapai Rp1.103.084.700, atau 116,47 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp947.100.000.

“Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, dan menjadi bukti keseriusan Pemkab Madina dalam meningkatkan potensi daerah,” jelas Munir.

Penerbangan Perdana Madina-Medan Dimulai

Gebrakan lain adalah dimulainya penerbangan rute Madina-Medan melalui Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Jadwal penerbangan perdana diumumkan pada Senin (6/1) di aula Kantor Bupati Madina, Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan.

Penerbangan rute Medan-Madina beroperasi setiap Sabtu dengan jadwal keberangkatan pukul 09.45 WIB dan tiba pukul 11.00 WIB. Sementara itu, rute Madina-Medan dijadwalkan berangkat pukul 11.10 WIB dan tiba pukul 12.25 WIB.

Pesawat yang digunakan adalah Cessna Grand Caravan dengan kapasitas 10 penumpang. Harga tiket rute Medan-Madina dipatok Rp707.210, sementara Madina-Medan Rp594.560. Adapun fasilitas bagasi gratis hingga 15 kg untuk barang kabin, dengan biaya tambahan sebesar Rp20.000 per kg untuk kelebihan bagasi.

Munir menilai keberadaan penerbangan ini akan sangat membantu masyarakat, khususnya dalam mempermudah akses transportasi yang sebelumnya terbatas.

“Langkah ini menjadi bukti nyata upaya Pemkab Madina dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Munir. (RED)

Turun ke Desa, Muniruddin Ritonga Janji Perjuangkan Aspirasi Warga Hingga APBD 2026

MADINA, POLITIK & PEMERINTAH|oleh

Darussalam,Madina – Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal (Madina), mendadak ramai pada Kamis (28/11) pagi. Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muniruddin Ritonga, tiba di desa ini dalam rangkaian resesnya. Kehadirannya disambut penuh antusias oleh ratusan warga yang memadati lokasi.

Munir, yang dikenal sebagai politisi muda penuh aksi, tiba di lokasi sekitar pukul 10.10 WIB. Sambutan meriah berupa iringan salawat Nabi dan pengalungan sal oleh Kepala Desa Darussalam, Bustomi, membuat suasana semakin hangat. Warga juga dihibur oleh penampilan grup hadroh yang membawakan lagu-lagu islami dan Mandailing.

Dalam reses yang berlangsung penuh interaksi, Munir langsung menyampaikan misi utamanya: menyerap aspirasi warga. Tanpa janji kosong, ia memastikan akan mengupayakan kebutuhan desa masuk dalam pembahasan APBD 2026. “Saya tidak akan mengumbar janji, tapi saya berjanji untuk bekerja. Aspirasi warga ini akan saya bawa dan perjuangkan,” tegas Munir.

Salah satu keluhan utama yang disampaikan warga adalah minimnya fasilitas air bersih dan MCK di sekitar masjid desa. Menanggapi itu, Munir berjanji untuk mengawal kebutuhan ini hingga level anggaran provinsi. “Kebutuhan air bersih dan MCK sangat penting. Insya Allah, saya akan usulkan untuk dimasukkan ke APBD Sumut 2026,” katanya.

Yang menarik, reses ini berlangsung di desa yang pada pemilu lalu tak memberikan suara signifikan bagi Munir. Namun, hal itu tak mengurangi niatnya untuk hadir. “Beliau ini pemimpin yang merakyat. Meski suara beliau di sini dulu minim, beliau tetap peduli,” ujar Kepala Desa Bustomi.

Ketua DPC PKB Madina, Khoiruddin Faslah Siregar, juga hadir dalam acara tersebut. Ia meminta warga terus mendukung Munir dalam menjalankan tugasnya. “Beliau ini wakil kita, jangan segan menyampaikan kebutuhan desa,” katanya.

Reses Desa Darussalam ini merupakan titik keempat Munir di Madina, setelah sebelumnya ia mengunjungi Desa Hutapuli, Banjar Sehat, dan Desa Sabajambu. Rangkaian ini menunjukkan keseriusan Munir dalam mendengar langsung suara rakyat.

Warga pun berharap aspirasi yang disampaikan dapat segera terwujud. “Semoga beliau diberi kesehatan dan terus amanah memperjuangkan kami,” ujar Muhammad Taon, salah satu tokoh masyarakat.

Dengan semangat turun ke lapangan, Munir terus membuktikan bahwa wakil rakyat sejati tak sekadar bekerja di gedung parlemen, tapi juga mendengarkan langsung suara rakyat di pelosok desa.(Red)

Fahrizal Perjuangkan Ratusan Item Dana Aspirasi untuk Madina Saat Menjabat Anggota DPRD Sumut

MADINA, POLITIK & PEMERINTAH|oleh

Panyabungan,Madina – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dari Dapil Sumut 7, Fahrizal Efendi Nasution, ternyata membawa banyak dana aspirasi ke kampung halamannya, Mandailing Natal (Madina), selama menjabat sebagai anggota DPRD Sumut.

Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Madina ini kepada wartawan menyebut, dana aspirasi yang dia perjuangkan itu dominan dibawa ke Madina selama dirinya menjabat anggota DPRD PAW periode 2014-2019 dan periode 2019-2024. Tak main-main, dana aspirasi bukan hanya puluhan juta rupiah, tetapi ratusan juta rupiah.

“Dana aspirasi yang saya perjuangkan itu kalau bisa dibilang semuanya untuk Madina. Sebab, Madina adalah basis suara saya,” kata Fahrizal, Rabu (13/11/2024).

Fahrizal tak mau dirinya dibandingkan dengan anggota DPRD Sumut lainnya asal Madina. Dia mengaku, semua dana aspirasi itu disalurkan kepada penerima seperti pembangunan ruang kelas baru pondok pesantren, bantuan pembangunan masjid, bantuan untuk pembangunan gereja, jalan senta produksi, dan bantuan lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.

“Dana aspirasi yang saya bawa itu tidak saya ingat lagi saking banyaknya. Dana aspirasi itulah disesuaikan dengan kesepakatan bersama pemerintah. Jadi, seluruh wilayah di Madina sudah saya salurkan itu, karena itu hak masyarakat,” jelasnya.

Fahrizal juga menerangkan, pembagian dana aspirasi yang dia perjuangkan tidak pandang bulu siapapun penerimanya, baik Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, hingga umat Kristiani.

“Dana aspirasi itu bukan dengan nominal kecil, ada yang Rp400 juta hingga Rp600 juta,” ungkapnya.

Fahrizal menyebut, selama menjabat anggota DPRD Sumut, dana aspirasi yang dia perjuangkan adalah melihat dari sisi kebutuhan.

“Contohnya pesantren Abinnur yang ada di Sibaungbaung, dana aspirasi itu mereka terima Rp600 juta dalam bentuk pembangunan ruang kelas baru sesuai dengan jumlah santrinya,” ungkapnya.

Sekadar informasi, dana aspirasi dari setiap anggota DPRD merupakan dana yang akan diberikan kepada masyarakat.

Penggunaannya disalurkan ke Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait untuk selanjutnya direalisasikan dalam bentuk program pembangunan, seperti pemberian bantuan, pembangunan infrastruktur jalan, dan lainnya.

Diketahui, Partai Hanura merupakan salah satu partai pendukug pasangan calon bupati dan wakil bupati Madina nomor urut 2, H. Saipullah Nasution-Atika Azmi Utammi Nasution. Selain Hanura, enam partai politik lainnya juga menjadi pengusung, yakni PKS, PKB, Demokrat, NasDem, PPP, dan Perindo. (Red)