Madina – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) dalam waktu yang tak lama lagi akan mengajukan wilayah pertambangan rakyat (WPR) baru ke kementerian untuk lokasi-lokasi yang potensial serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah yang telah ditetapkan.
Hal itu disampaikan Bupati Madina H. Saipullah Nasution saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2024 dalam paripurna yang diselenggarakan DPRD pada Jumat, 9 Mei 2025.
“Dalam waktu dekat pemerintah akan mengadakan sosialisasi tentang izin pertambangan rakyat kepada masyarakat di beberapa desa yang wilayah desanya masuk dalam WPR,” sebut dia.
Bekas kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat itu juga menyinggung permasalahan perkebunan yang tak kunjung selesai. Terkait ini, Saipullah mengungkapkan pemerintah daerah telah menyusun tim monitoring, evaluasi, dan verifikasi perizinan.
“Apabila ditemukan adanya pelanggaran akan dilakukan investigasi mendalam terhadap perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan,” sebut pensiunan ASN pada Kementerian Keuangan ini.
Mengenai laporan keuangan daerah, Bupati Saipullah yang hadir bersama Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution menyampaikan pendapatan daerah pada tahun lalu mencapai Rp1,95 triliun dengan realisasi Rp1,88 triliun atau 96,29 persen.
Sementara itu belanja daerah sebesar Rp2,05 triliun dengan realisasi Rp1,91 triliun atau 93,28 persen. Dari angka itu, sejumlah Rp299 miliar dialokasikan untuk urusan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, trantibum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.
Pemkab Madina juga mengalokasikan Rp1,01 triliun untuk belanja urusan pendidikan dan kesehatan. “Dari besarnya alokasi untuk kedua urusan ini membuktikan bahwa kita bersepakat untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan di Bumi Gordang Sambilan yang kita cintai ini,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Bupati Saipullah juga memaparkan sejumlah capaian positif pemerintah pada tahun lalu. Mulai dari laju pertumbuhan ekonomi yang baik, penurunan persentase kemiskinan, penurunan persentase penggangguran terbuka, sampai pada Indeks Saing Daerah (ISD) yang terus meningkat.
Berdasarkan keterangan Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis, paripurna ini diikuti oleh 27 anggota legislatif dari total 40 orang.(Red)
Komentar