Panyabungan,Madina – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memulai proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2025. Nota pengantar disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Madina, Alamulhaq Daulay, pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang digelar Senin (18/11).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis, turut hadir unsur Forkopimda, para asisten, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nota pengantar tersebut berisi arahan Bupati H. Muhammad Jafar Sukhairi Nasution, yang menegaskan pentingnya anggaran sebagai alat untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
“Penyusunan R-APBD 2025 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten Madina, serta dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) guna menjamin transparansi dan akuntabilitas,” ujar Alamulhaq.
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah
R-APBD 2025 dirancang dengan total pendapatan daerah sebesar Rp1,923 triliun, yang bersumber dari:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp187,566 miliar.
2. Pendapatan Transfer: Rp1,729 triliun.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp6,5 miliar.
Sementara itu, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,061 triliun, yang meliputi:
Belanja Operasi: Rp1,456 triliun, dialokasikan untuk kebutuhan layanan publik.
Belanja Modal: Rp186,260 miliar, difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis.
Belanja Tidak Terduga: Rp10 miliar, disiapkan untuk kondisi darurat.
Belanja Transfer: Rp408,511 miliar, untuk mendukung pemerintah desa dan kebutuhan lain.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp137,621 miliar, yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
Sekda Alamulhaq menekankan bahwa keberhasilan R-APBD 2025 memerlukan dukungan dan masukan dari DPRD. Ia berharap rancangan ini dapat segera dibahas dan disetujui demi kelancaran implementasi program pembangunan.
“Kami sangat menghargai peran DPRD dalam pembangunan Kabupaten Madina. Masukan yang konstruktif dari para anggota legislatif sangat kami harapkan untuk menyempurnakan rancangan ini,” ungkapnya.
R-APBD 2025 dirancang untuk mendukung berbagai prioritas, termasuk:
1. Peningkatan infrastruktur jalan dan fasilitas publik.
2. Penguatan ekonomi lokal melalui belanja yang tepat sasaran.
3. Pengembangan sumber daya manusia melalui layanan pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Madina berkomitmen memastikan anggaran ini digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Rapat paripurna ini menjadi langkah awal dalam pembahasan R-APBD 2025. Melalui proses yang transparan dan kolaboratif, pemerintah daerah berharap dapat menetapkan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan efektif.
Komentar